SARA, khususnya penistaan Agama Islam jelas hanyalah alasan atau dalih yang digunakan menghujat Ahok saja! Mengapa? Karena Ahok terlalu keras melawan korupsi baik siluman-siluman di DPRD maupun birokrasi DKI-Jakarta, ...! Tapi, ... masalah mulut harimao Ahok yg dianggap terlalu kasar, berlidah tajam itu, nampaknya sudah banyak terkendali, sampai-sampai Veronica Tan pernah bilang seperti orang lain, bukan Ahok lagi! Hehehee, ... From: [email protected] [GELORA45] Sent: Monday, March 6, 2017 4:07 AM To: [email protected] Subject: Re: [GELORA45] Partai Islam di 22 Pilkada Usung Calon Non-Isla
Saya rasa kok sepenuhnya SARA, berbagai kasus seperti Sumber Waras, Reklamasi, ataupun bahkan Penggusuran yg jelas terlihat korbannya tidaklah menimbulkan demo dan tekanan yg besar2an. Hanya masalah kata2 yg sepele yg sebetulnya tidak ada apa2nya dgn gampang dipakai membakar emotional bela agama. Melihat perbandingan dgn daerah lain terlihat disini agama dipolitikkan. Tetapi memang benar Ahok tidak professional mengontrol dirinya sendiri. ---In [email protected], <ajegilelu@...> wrote : Angka perbandingan ini membuktikan bahwa kasus Ahok sebenarnya bukan soal SARA. Bukti bahwa Rakyat Indonesia bisa sebal dengan kepemimpinan yang tidak beretika; berlidah tajam tapi cengeng bukan main. Jelas, Ahok bukan tipe orang yang "profesional" dalam memimpin dirinya. Sangat berbahaya jika ketidakbecusan mengendalikan diri itu dibawa untuk memimpin masyarakat. --- SADAR@... wrote: Partai Islam di 22 Pilkada Usung Calon Non-Islam [JAKARTA] Pilkada 2017 menunjukkan, partai Islam –yakni PKS, PPP, dan PKB- di 22 pilkada mengusung calon non-Islam. Hanya pilgub DKI yang menampilkan decoupling serius yakni partai Islam dan partai nasionalis berada di kubu berbeda. Keterpisahan ini memicu pertarungan yang diwarnai isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Kampanye menolak pemimpin non-Islam merebak di mana-mana. Kampanye seperti ini bukan hanya menghambat perkembangan Indonesia menuju negara demokratis, melainkan juga merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Sedangkan bagi parpol yang mempropagandakan penolakan pemimpin non-Islam di Jakarta, namun di pemilihan kepala daerah lainnya malah mendukung, akan dicap inkonsisten. Parpol semacam ini akan dirugikan dengan sikap politiknya. Presidium Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Jojo Rohi mengatakan, inkonsistensi akan menggerus kepercayaan masyarakat terhadap partai. "Agama seharusnya tidak digunakan sebagai tongkat pemukul untuk menghantam sesama anak bangsa yang maju dalam pilkada, melainkan tongkat pengungkit bagi peningkatan moral bangsa, salah satunya agar tidak melakukan korupsi," kata Jojo, Kamis (2/3).
