Kebetulan ada Survei Median yg menunjukkan isu SARA atau dalam survei
diperhalus dengan nama politik identitas.
Berbagai pertanyaan itu agak sukar dijawab tetapi bukan berarti diluar DKI isue
SARA itu tidak bisa dimainkan, di 22 daerah itu kita tidak begitu tahu
variable2 secara jelas satu demi satu, misalnya saja variable demographic
penduduk berapa persen yg Islam apakah supermayoritas, mayoritas, about the
same, minoritas, ataupun superminoritas. Memainkan isue Islam misalnya akan
juga menghasilkan antipati dari yg non-Islam sehingga tentu tidak akan
dimainkan di daerah yg Islam minoritas atau superminoritas. Belum lagi
variable2 lain seperti tingkat pendidikan, kemakmuran, akses informasi, ataupun
seberapa kuat pengaruh kelompok intoleran didaerah itu dlsb.
Sedangkan isue penodaan agama terus dimainkan mungkin merasa hanya dengan isue
itu mempunyai harapan menang.
On Monday, March 6, 2017 4:10 AM, ajeg <[email protected]> wrote:
Itu dia, kenapa cuma terjadi di pilkada DKI? Artinya kan isu SARA itu
dimainkan cuma oleh kelompok kepentingan, baik yang anti maupun pro Ahok. Di
luar 2 kelompok kepentingan itu terbukti Rakyat Indonesia tetap menjunjung
kebhinekaan.
Jadi, ide kebhinekaan inilah yang harus diperkuat, jangan malah terus digempur
dengan isu "kasus Ahok itu SARA".
Dalam masalah SARA / penodaan agama itu sendiri, Ahok sudah meminta maaf. Lalu,
kenapa pula Rakyat terus dikompori bahwa kasus ini memang kasus SARA, sehingga
harus diadili 'pake sistem hukum' -> hukum sebagai alat untuk mengadili... :p
Siapa yang bisa menjamin, hukum sebagai alat untuk mencari mana yang salah mana
yang benar, bisa betul-betul menyelesaikan kasus seperti ini secara adil?
Kira-kira apa yang terjadi dengan orang bermental Ahok jika dia sebagai warga
gusuran mendengar gubernurnya nyablak mau membunuh orang di depan umum (dalam
jumlah ribuan pula!). Apa dia akan mendukung gubernur bermental pembunuh
seperti itu?
--- jonathangoeij@... wrote:
Sama sekali tidak sepele, hal yg menunjukkan si Ahok tidak professional
dalam mengontrol diri-nya sendiri.
Tetapi tetap saja fakta yg menggerakkan berbagai gerakan anti-Ahok itu SARA.
On Sunday, March 5, 2017 6:28 PM, ajeg wrote:
Apa kata-kata Ahok yang mau membunuh 2000 orang di depan umum begini mau
dibilang sepele?
https://groups.yahoo.com/neo/groups/GELORA45/conversations/messages/196913
Bisa saja yang terlihat sebagai gerakan anti non-muslim itu sepenuhnya SARA,
tapi kenapa cuma terjadi di pilkada DKI, padahal di 22 pilkada lain calon
non-muslim toh didukung "partai-partai islam".
--- jonathangoeij@... wrote:
Saya rasa kok sepenuhnya SARA, berbagai kasus seperti Sumber Waras, Reklamasi,
ataupun bahkan Penggusuran yg jelas terlihat korbannya tidaklah menimbulkan
demo dan tekanan yg besar2an. Hanya masalah kata2 yg sepele yg sebetulnya tidak
ada apa2nya dgn gampang dipakai membakar emotional bela agama. Melihat
perbandingan dgn daerah lain terlihat disini agama dipolitikkan.
Tetapi memang benar Ahok tidak professional mengontrol dirinya sendiri.
--- ajegilelu@... wrote :
Angka perbandingan ini membuktikan bahwa kasus Ahok sebenarnya bukan soal SARA.
Bukti bahwa Rakyat Indonesia bisa sebal dengan kepemimpinan yang tidak
beretika; berlidah tajam tapi cengeng bukan main.
Jelas, Ahok bukan tipe orang yang "profesional" dalam memimpin dirinya. Sangat
berbahaya jika ketidakbecusan mengendalikan diri itu dibawa untuk memimpin
masyarakat.
--- SADAR@... wrote: Partai Islam di 22 Pilkada Usung CalonNon-Islam
[JAKARTA]Pilkada2017 menunjukkan, partai Islam –yakni PKS, PPP, dan PKB- di 22
pilkada mengusungcalon non-Islam. Hanya pilgub DKI yang menampilkan
decouplingseriusyakni partai Islam dan partai nasionalis berada di kubu
berbeda. Keterpisahanini memicu pertarungan yang diwarnai isu suku, agama, ras,
dan antargolongan(SARA). Kampanye menolak pemimpin non-Islam merebak di
mana-mana. Kampanyeseperti ini bukan hanya menghambat perkembangan Indonesia
menuju negarademokratis, melainkan juga merusak persatuan dan kesatuan bangsa.
Sedangkanbagi parpol yang mempropagandakan penolakan pemimpin non-Islam di
Jakarta, namundi pemilihan kepala daerah lainnya malah mendukung, akan dicap
inkonsisten.Parpol semacam ini akan dirugikan dengan sikap politiknya.
PresidiumKomite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Jojo Rohi mengatakan,
inkonsistensiakan menggerus kepercayaan masyarakat terhadap partai.
"Agamaseharusnya tidak digunakan sebagai tongkat pemukul untuk menghantam
sesama anakbangsa yang maju dalam pilkada, melainkan tongkat pengungkit bagi
peningkatanmoral bangsa, salah satunya agar tidak melakukan korupsi," kata
Jojo, Kamis(2/3).
