Komentar : Apa yang dikatakan oleh Rizal Ramli dalam pesannya kepada Jokowi dan Ahok, seperti yang tercermin dalam tulisannya dibawah ini benar adanya, menurut pengamatan saya munculnya kelompok ekonomi besar (konglomerat-kongomerat) tidak terlepas dari tersedianya berbagai macam subsidi, proteksi dan fasilitas, warisan rezim otoriterisme militer orde baru, yang kini terus dilanjutkan oleh rezim Neoliberal Jokowi-JK; baik secara terbuka atau terselubung. Kolusi antara kaum birokrat dan kaum penguasa besar yang menganut faham neoliberal, memungkinkan demokrasi Ekonomi yang berdasarkan Pasal 33 UUD 45 tersisihkan dan diganti dengan sistem ekponomi yang berdasarkan pada ideologi neoliberalisme, karena para penyusun kebijakan ekonomi di negara kita dikuasai oleh sekelompok orang-orang yang bekumpul dalam jaringan ologarki ekonomi yang menganut sistem neoliberal; Jaringan oligarki nekonomi inilah yang harus ditolak untuk menjadi penomena sosial yang berkelanjutan di NKRI. Karena penomena Oligarki ekonomi telah menimbulkan efek-efek yang sangat merugikan bagi perusahaan kecil dan menengah, yang merupakan masalah pembangunan yang mendesak untuk dipecahkan oleh pemerintah di negara-negara yang sedang berkembang, khususnya Indonesia; adalah bagaimana menciptakan kesempatan kerja bagi rakyatnya, khususnya yang hidup di daerah pedesaan yang merupakan mayoritas dari penduduk di NKRI. Jumlah penduduk pedesaan yang terus meningkat, pemilikan tanah yang tidak merata, dan pembangunan nasional,dengan projek mega infrastruktur yang mempunyai bias kota yang tinggi, menimbulkan masalah pengangguran yang nyata maupun yang terselubung. Keadaan seperti itu telah mengakibatkan mereka yang nganggur, memutuskan untuk meninggalkan desanya untuk mengadu nasib didaerah perkotaan. Untuk mengatasi keadaan seprti itu, kita harus membuang ilusi bahwa kebijakan neolibearal akan membawakan kesetabilan politik di Indonesia, oleh karena itu kita harus segera banting strir untuk memahami bahwa perkembangan industri kecil di Indonesia adalah salah satu prasyarat untuk tercapainya suatu stabilitas politik Indonesia, karena kemampuannya untuk memperkecil jumlah pengangguran baik yang tinggal di daerah pedesaan maupun didaerah perkotaan.
Tapi apa yang kita saksikan rezim neolibral Jokowi-JK lebih cenderung menyokong para pengusaha besar, dan mengharapkan pertumbuhan ekonomi melaluai kegiatan pembangunan infrastruktur sebagai strategi yaitu: ``mencapai pertumbuhan ekonomi dan menunggu perembesan ke bawah``´, yang sekaligus dapat diartikan strategi tak langsung dan pasif, dipandang dari sudut pandang kepentingan usaha kecil dan menengah. Bisa dipercaya bahwa macetnya perkembangan industri kecil akan menimbulkan situasi politik yang rawan karena akan berdampak banyaknya pengangguran di Indonesia. Rezim neoliberal Jokowi-JK tidak dapat mengharapkan industri kapitalis neolibral, untuk mampu memecahkan masalah pengangguran di negara kita, karean pengangguran di negara-negara kapitalis neoliberal sendiri kini sudah banyak pengangguran yang berkelanjutan,karena sifat dari industri itu hanya mengejar akomulasi sebanyak mungkin dari modalnya. Roeslan. Von: [email protected] [mailto:[email protected]] Gesendet: Mittwoch, 8. März 2017 07:23 An: GELORA_In Betreff: [nasional-list] Fw: [GELORA45] Pesan nyelekit Rizal Ramli buat Jokowi dan Ahok From: [email protected] [GELORA45] Sent: Wednesday, March 8, 2017 10:21 AM Pesan nyelekit Rizal Ramli buat Jokowi dan Ahok <https://www.merdeka.com/politik/pesan-nyelekit-rizal-ramli-buat-jokowi-dan-ahok.html> Rabu, 8 Maret 2017 06:04Reporter : <https://www.merdeka.com/reporter/yayu-agustini-rahayu/> Yayu Agustini Rahayu, <https://www.merdeka.com/reporter/randy-ferdi-firdaus/> Randy Ferdi Firdaus Das Bild wurde vom Absender entfernt.Menko Kemaritiman dan Ahok di pulau reklamasi. ©2016 merdeka.com/muhammad luthfi rahman Merdeka.com - Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli kembali buka suara. Dia menyoroti pembangunan ekonomi Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurut dia, pemerintah selama ini justru mengakomodir kepentingan konglomerat. Maka tidak heran, banyak usaha bidang ekonomi kelas kakap yang dikuasai oleh beberapa pengusaha kaya raya saja. Rizal yang hanya bertahan satu tahun di kabinet kerja Jokowi ini menilai, merosotnya perekonomian di Indonesia dikarenakan pemerintahan yang menganut neoliberalisme. Paham tersebut berdampak pada terjadinya ketimpangan antara konglomerat dan warga miskin. "Dampaknya seperti gelas anggur yang atasnya ini big business (pengusaha besar) baik BUMN maupun swasta. Ada sekitar 200 keluarga yang menguasai ekonomi Indonesia dan sekitar 180 BUMN. Selama ini, sejak orde baru mereka dilindungi, diproteksi, dan diberikan subsidi langsung maupun tidak langsung sehingga makin lama makin besar," ujar Rizal saat menjadi pembicara di Rakornas PKS yang digelar di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat, Selasa (7/3). Sementara itu, di bawahnya ada bagian tipis dan panjang yang berfungsi sebagai pegangan. Rizal menyebut bagian tersebut sebagai golongan menengah yang independen. "Jumlah golongan menengah sedikit sekali, di bawahnya lagi alas, ada 40 juta sampai 60 juta usaha kecil dan rumah tangga yang negara bantunya cuma ecek-ecek, yang negara bantunya cuma charity tapi negara tidak membantu secara struktural supaya mereka lebih hebat," terang Rizal. Menurut Rizal, seharusnya golongan alas tersebut yang harus dibantu oleh pemerintah. Namun pada kenyataannya, pemerintah lebih cenderung menyokong para pengusaha besar. "Nah struktur inilah hasil daripada neoliberalisme, sehingga aneh buat saya, PKS yang mewakili umat yang mewakili golongan menengah harusnya berjuang untuk yang di bawah ini. Memperbesar yang menengah yang independen dan mengubah yang atasnya," ungkap Rizal. Golongan atas, atau para pengusaha besar, menurut Rizal, saat ini hanya jago kandang. Artinya, mereka hanya mengeruk keuntungan dari dalam negeri sendiri tanpa memberi kontribusi yang lebih menguntungkan baik bagi negara, maupun rakyat kecil dan menengah. "Kebanyakan mereka mengambil untung dari yang di bawah di dalam negeri, kalau udah dapat uang ia kirim uang ke luar negeri," ujar Rizal. Hal ini, menurut Rizal, sangat bertolak belakang dengan negara maju di Asia seperti di Korea dan Jepang. Di sana, perusahaan besar menjadi jago dunia yang artinya aktif mengekspor hasil produksi ke luar negeri sehingga mereka mengambil untung dari luar dan mensejahterakan warga di negaranya. "Mereka bukan jago kandang, mereka jago dunia. Sedot untung dari luar negeri, nilai tambah dibawa ke dalam negeri supaya mereka besar di dunia internasional dan mereka mesti membina yang kecil (di dalam negeri) dan supaya yang menengah bisa jadi pemasok untuk spare part misalnya, pemasok untuk komponen sehingga yang menengahnya juga kuat dan yang kecil akhirnya dikembangkan," terang Rizal. Tidak cuma Jokowi yang kena sindir oleh Rizal, Gubernur DKI <http://www.merdeka.com/tag/j/jakarta/> Jakarta Basuki T Purnama ( <https://www.merdeka.com/tag/a/ahok/> Ahok) pun kena serang. Rizal diketahui memang pernah terlibat perseteruan dengan Ahok saat membahas proyek reklamasi teluk Jakarta saat masih jadi menteri. Tak selang dari perseteruan itu, Rizal dicopot. "Terganggu dengan kehadiran Ahok, terganggu karena penistaan agama, terganggu karena memakai slogan bersih tetapi tidak, terganggu karena selama ini pakai slogan transparan pada praktiknya tidak, terganggu dengan kampanye profesional pada praktiknya tidak," kata Rizal. Rizal bahkan mewanti-wanti PKS agar jangan sampai menjadi partai politik yang mendukungnya. "Saya yakin PKS bisa lebih besar. Jika mendukung Ahok, akan tenggelam bersama-sama Ahok," ujar Rizal. Rizal juga menyoroti merosotnya pamor beberapa parpol besar setelah menyatakan dukungannya kepada Ahok. Rizal menjelaskan, partai yang tadinya bisa meraup suara sebesar 18 persen maka setelah partai tersebut mendukung Ahok, kemungkinan akan drop menjadi 12 persen. "Apa yang kami sebut sebagai Ahok Effect. Efek tenggelamnya partai-partai besar yang mendukung Ahok di Jakarta," tandas Rizal. [rnd]
