http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2017/03/08/073300526/faisal.basri.kebijakan.ekonomi.pemerintah.ugal-ugalan.
Faisal Basri: Kebijakan Ekonomi Pemerintah
"Ugal-ugalan"
Rabu, 8 Maret 2017 | 07:33 WIB
*
*
*
*
<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2017/03/08/073300526/faisal.basri.kebijakan.ekonomi.pemerintah.ugal-ugalan.#komentar>
*
<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2017/03/08/073300526/faisal.basri.kebijakan.ekonomi.pemerintah.ugal-ugalan.#>
1470
Shares
Hilda B Alexander/KOMPAS.com Kondisi teraktual pembangunan LRT
Jabodebek, foto diambil Kamis (9/2/2017).
Terkait
* Sri Mulyani Tak Ingin Pertumbuhan Ekonomi Dinikmati Segelintir Orang
<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2017/02/08/170000826/sri.mulyani.tak.ingin.pertumbuhan.ekonomi.dinikmati.segelintir.orang>
* Belanja Pemerintah Ketat, BI Revisi ke Bawah Pertumbuhan Ekonomi
<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2017/02/23/145346726/belanja.pemerintah.ketat.bi.revisi.ke.bawah.pertumbuhan.ekonomi.>
* Investasi Sektor Industri Diharapkan Topang Pertumbuhan Ekonomi 2017
<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2017/02/25/110200226/investasi.sektor.industri.diharapkan.topang.pertumbuhan.ekonomi.2017>
* Ada Wajib Pajak yang Hidup Tenang Ada yang Gelisah, Anda Masuk Mana?
<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2017/03/02/191500526/ada.wajib.pajak.yang.hidup.tenang.ada.yang.gelisah.anda.masuk.mana.>
* Jelang Akhir "Tax Amnesty", Kantor Pajak Buka Setiap Hari
<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2017/03/01/210835226/jelang.akhir.tax.amnesty.kantor.pajak.buka.setiap.hari.>
* Target Pertumbuhan Ekonomi 6,1 Persen Dinilai Tak Realistis
<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2017/03/06/145400826/target.pertumbuhan.ekonomi.6.1.persen.dinilai.tak.realistis>
*JAKARTA, KOMPAS.com* — Ekonom Universitas Indonesia (UI), Faisal Basri,
menilai, dua tahun pertama pemerintah Jokowi-JK
<http://indeks.kompas.com/tag/jokowi-jk>, perekonomian dijalankan secara
"ugal-ugalan".
"Dua tahun pertama, Jokowi ini 'ugal-ugalan'. /Growth/ turun, tetapi
(target penerimaan) pajak dinaikkan luar biasa," kata Faisal dalam
diskusi bertajuk Indonesia's Economic Outlook 2017 di Jakarta, Selasa
(7/3/2017) malam.
Faisal mengatakan, pada tahun 2015, pemerintah mematok target penerimaan
pajak APBN-P sebesar Rp 1.489 triliun atau 29,8 persen dari realisasi
tahun sebelumnya yang sebesar Rp 1.147 triliun.
Target yang hampir mencapai 30 persen itu, menurut Faisal, mustahil
direalisasikan mengingat perekonomian masih melambat.
Realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2014 hanya 5,02 persen, melambat
dibandingkan tahun 2013 yang mencapai 5,58 persen.
Bahkan, kalaupun dilakukan /extra effort/, dia memperkirakan penerimaan
pajak hanya tumbuh sekitar 11 persen.
Pada tahun 2016, pemerintah kembali mematok target penerimaan pajak
APBN-P sebesar Rp 1.539 triliun atau 24,11 persen dari realisasi tahun
sebelumnya yang sebesar Rp 1.240 triliun.
Target pertumbuhan 24,11 persen ini cukup ambisius melihat realisasi
pertumbuhan ekonomi 2015 kembali melambat, hanya mencapai 4,79 persen
dan menjadi pertumbuhan ekonomi terendah sejak 2009.
"Keugal-ugalan" yang diulang ini pun menyebabkan realisasi penerimaan
pajak 2016 hanya mencapai Rp 1.284 triliun. Itu pun, kata Faisal, sudah
memasukkan penerimaan dari pengampunan pajak yang sebesar Rp 103,3 triliun.
"Jadi, kalau tanpa /tax amnesty/, penerimaan pajak 2016 hanya Rp 1.180,7
triliun, turun 4,78 persen dibandingkan realisasi 2015," kata Faisal.
Tahun 2017, /tax amnesty/ sudah berakhir. Pemerintah pun mencoba
mengoreksi target penerimaan pajak dalam APBN 2017.
"Seolah-olah konservatif, penerimaan dan belanja sama-sama turun.
Tetapi, ternyata, masih agak ugal-ugalan," kata Faisal.
Hal itu ia lihat dari sisi belanja yang tidak mempertimbangkan kemampuan
anggaran.
Misalnya, untuk proyek kereta cepat ringan atau /light rapid transit/
(LRT <http://indeks.kompas.com/tag/.light.rail.transit>), perusahaan
pelat merah disuruh membangun terlebih dahulu, baru memikirkan
pendanaannya kemudian.
Dia pun menyarankan agar PT Kereta Api Indonesia
<http://indeks.kompas.com/tag/pt.kereta.api.indonesia>, yang menjadi
salah satu konsorsium, tidak terlalu berharap pada penyertaan modal
negara (PMN) sebesar Rp 4 triliun sebab sejauh ini belum dianggarkan
dalam APBN 2017.
Entah akan dianggarkan dalam APBN perubahan atau tidak. Memang, kata
Faisal, utang Indonesia dibandingkan negara-negara lain di dunia relatif
rendah.
Akan tetapi, jika waktunya mepet, pasar akan memberikan bunga tinggi dan
bisa-bisa bunga utangnya lebih besar dibandingkan dengan belanja modal
yang dibutuhkan.
"Lama-lama saya rasa Bu Sri Mulyani
<http://indeks.kompas.com/tag/sri.mulyani> pening kepalanya karena
rumusnya Pak Jokowi, 'pokoknya'," kata Faisal.
Penulis : Estu Suryowati
Editor : Bambang Priyo Jatmiko
TAG:
* infrastruktur <http://indeks.kompas.com/tag/infrastruktur>
* Faisal Basri <http://indeks.kompas.com/tag/Faisal.Basri>
* pajak <http://indeks.kompas.com/tag/pajak>