Koq, Menteri Luhut tidak ikut bicara? 2017-09-02 12:21 GMT+02:00 Chalik Hamid [email protected] [GELORA45] <[email protected]>:
> > > > > Pada Sabtu, 2 September 2017 8:36, "[email protected] [GELORA45]" < > [email protected]> menulis: > > > > Ora mudeng aku, berdaulatnya dimana? > --- > Sabtu 02 Sep 2017, 09:20 WIB > Jonan: Dapat 51% Saham Freeport, RI Berdaulat! > <https://finance.detik.com/energi/3625252/jonan-dapat-51-saham-freeport-ri-berdaulat> > Wahyu Daniel - detikFinance > > [image: Jonan: Dapat 51% Saham Freeport, RI Berdaulat!] > Foto: Herianto Batubara > > *Jakarta* - Pemerintah Indonesia berhasil menyelesaikan negosiasi dengan > PT Freeport Indonesia. Perusahaan tambang Amerika Serikat (AS) ini akan > menjual atau melakukan divestasi sahamnya sebesar 51% kepada pihak > Indonesia. > > Sebelumnya, Freeport hanya mau melepaskan 30% sahamnya saja. Menteri ESDM, > Ignasius Jonan, atas perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar > kedaulatan negara bisa berdiri tegak, tanpa mengganggu iklim investasi di > dalam negeri. > > Akhirnya setelah negosiasi panjang, pemerintah berhasil membuat Freeport > bersedia melepas 51% sahamnya. Artinya Indonesia akan menjadi pemegang > mayoritas saham di pengelolaan tambang emas tembaga milik Freeport > Indonesia di Papua. > > [image: alt] > > *Baca juga: *Pemerintah Tak Setop Kontrak Freeport di 2021, Ini Penegasan > Lengkap Jonan > <https://finance.detik.com/read/2017/09/01/150629/3624723/1034/pemerintah-tak-setop-kontrak-freeport-di-2021-ini-penegasan-lengkap-jonan> > > "Arahan Presiden, kedaulatan negara diutamakan, dan bisa tetap menjaga > iklim investasi yang kondusif," kata Jonan kepada detikFinance, Sabtu > (2/9/2017). > > Pemerintah berpikir panjang dalam mengambil alih 100% pengelolaan tambang > Freeport, tanpa bernegosiasi terlebih dahulu karena ini akan menimbulkan > citra negatif bagi iklim investasi di dalam negeri. Akan banyak investor > asing yang takut berakhir sama dengan Freeport, ini pasti akan mengganggu > perekonomian di dalam negeri. > > Karena itu dilakukan negosiasi bisnis yang hasilnya tidak merugikan > negara. Pemerintah memperpanjang kontrak Freeport di Papua selama 10 tahun > hingga 2031 dan dapat diperpanjang 1 kali lagi sampai 2041 sesuai ketentuan > yang berlaku. > > *Baca juga: *Freeport Ingin Perpanjangan Hingga 2041, Ini 3 Syarat Jokowi > <https://finance.detik.com/read/2017/08/31/132135/3623466/1034/freeport-ingin-perpanjangan-hingga-2041-ini-3-syarat-jokowi> > > Kontrak Freeport memang akan habis pada 2021. Namun dalam perpanjangan > kontrak tersebut, Indonesia akan menguasai 51% saham di pengelolaan tambang > tersebut. > > "Kita beli 51% itu beli saham manajemen pengelolaannya, bukan deposit > tambangnya. Deposit tambang Freeport di Papua itu milik negara," tegas > Jonan. > > Banyak yang berpendapat belakangan ini, kenapa pemerintah tidak > menghentikan operasi Freeport di 2021 dan mengambil alih 100% tambang > tersebut? Jawabannya, risikonya terlalu besar, demikian juga uang untuk > investasi yang dibutuhkan. > > Tambang sebesar Grasberg di Papua yang dikelola Freeport tidak boleh > dibiarkan menganggur lama. Dampak ekonomi tambang ini bagi rakyat Papua > sudah terlalu besar. > > *Baca juga: *Jonan: Freeport Harus Jual 51% Saham ke Pemerintah Sebelum > 2021 > <https://finance.detik.com/read/2017/08/31/132917/3623375/1034/jonan-freeport-harus-jual-51-saham-ke-pemerintah-sebelum-2021> > > Dengan menguasai 51% saham, pihak Indonesia sudah menjadi pemegang saham > mayoritas, dan bisa mulai belajar banyak mengelola tambang sebesar itu. > Belum pernah ada perusahaan Indonesia yang mengelola tambang sebesar > Grasberg, yang tingkat kompleksitasnya sangat tinggi. > > *Alasan perpanjangan* > > Saat ini Freeport mengembangkan tambang bawah tanah di Grasberg dengan > membuat jalan hingga ratusan kilometer. Butuh teknologi dan pengalaman > tinggi untuk melakukannya. > > "Kalau diakhiri 2021 dan misalkan sekarang diserahkan ke Antam, maka Antam > maka harus menyiapkan smelter mulai sekarang juga. Ini kewajiban > Undang-Undang, baik perusahan tambang asing maupun lokal, harus bisa > membangun smelter. Biaya pembangunan smelter untuk tambang sebesar Grasberg > milik Freeport besar. Membangun smelter untuk kapastias Freeport sebesar 3 > juta ton per tahun, itu butuh Rp 40 triliun," Jonan menjelaskan. > > Memang saat ini 90% pekerja di Freeport adalah warga negara Indonesia. > Tapi belum ada perusahaan tambang di Indonesia yang menguasai teknologi > pertambangan sebesar Freeport. Bila pemerintah tidak memperpanjang kontrak > Freeport, maka semua teknologi dan peralatan akan dibawa pulang atau dijual > oleh Freeport. > > Ini membutuhkan dana yang sangat besar untuk membelinya. Sementara tambang > bawah tanah yang dibangun Freeport di Grasberg tidak boleh didiamkan > terlalu lama dan pengambilalihan yang akan memakan biaya menjadi 100% atas > seluruh investasi peralatan, teknologi, manajemen serta biaya modal yang > sudah dikeluarkan Freeport. > > *Baca juga: *Blak-Blakan Jonan Soal Deal Freeport > <https://finance.detik.com/readfoto/2017/08/31/122849/3623185/461/1/blak-blakan-jonan-soal-deal-freeport> > > Bila pemerintah tidak mau membayar ganti rugi atas investasi Freeport > dengan alasan nasionalisasi, itu akan menjadi skandal besar dan dampaknya > akan sangat luas bagi ekonomi, sosial, dan politik di dalam negeri dan > hubungan ekonomi global. > > Nah, jauh lebih baik menguasai 51% sebelum 2021 yang nilainya masih jauh > lebih terjangkau dibandingkan mengambil alih 100% di 2021 dengan risiko > transisi dan alih teknologi yang belum tentu berjalan lancar. > > Presiden juga sangat menjunjung tinggi kesempatan dan kemampuan > saudara-saudara sebangsa dan setanah air, makanya proses transisi manajemen > dan pengelolaan dapat dilakukan bertahap setelah kita menguasai mayoritas > sahamnya. > > *Baca juga: *Foto: Sah! Akhirnya RI Bakal Miliki 51% Saham Freeport > <https://finance.detik.com/readfoto/2017/08/29/122118/3619666/461/1/foto-sah-akhirnya-ri-bakal-miliki-51-saham-freeport> > > Sejauh ini, tambang besar yang 100% diambil alih oleh pihak Indonesia > adalah tambang Newmont, yang sekarang dikuasai oleh grup Medco. Namun, > tambang Newmont ini tidak sebesar Freeport. > > Satu catatan penting, apabila Freeport menolak membangun smelter atau > menolak menjual 51% sahamnya atau menolak membayar penerimaan negara yang > lebih besar, maka tidak ada jalan lain, yaitu tidak memperpanjang konsesi > setelah 2021 dan kita harus siap mengelola sendiri dan membayar seluruh > investasi yang telah dikeluarkan oleh Freeport selama ini *(wdl/hns)* > > > > >
