Kerja ormas-ormas BMI sudah sangat bagus. Tinggal, bagaimana pemerintah bekerja melindungi WNI secara positif. Tentu saja termasuk melindungi WNI di dalam negeri dari serbuan WNA, baikilegal maupun legal, di bawah kibaran bendera MEA / globalisasi pasar bebas. --- jetaimemucho1@... wrote:
Pengiriman ilegal (trafik ilegal) sudah diprediksi oleh ormas-ormas buruh migran seperti ATKI ketika Pemerintah akan menghentikan pengiriman pekerja ke Timur Tengah. Ini pernah jadi perdebatan di milis karena ada yang setuju dengan plan pemerintah ketika itu untuk menghentikan pengiriman pekerja ke Timteng. Yang dituntut ormas buruh migran adalah tindakan pemerintah untuk melindungi buruh migran, bukannya menghentikan pengirimannya. Karena selama pemerintah tidak mampu menciptakan pekerjaan bagi rakyatnya, tak terhindarkan orang akan terus berusaha cari kerjaan di luar negeri. Karena tidak bisa pergi secara legal, orang mencari segala macam cara untuk tetap mencari nafkah ke luar. Nah, inilah yang menyuburkan usaha para penyelundup pekerja gelap. On Thursday, October 5, 2017 3:47 PM, ilmesengero@... wrote: Timur tengah lagi kucar kacir. Mengapamau dikirim kesana?http://sp.beritasatu.com/home/tki-ilegal-marak-pemerintah-didesak-buka-pengiriman-prt-ke-timteng/120728 TKI Ilegal Marak, Pemerintah Didesak Buka Pengiriman PRT ke Timteng Kamis, 5 Oktober 2017 | 7:33 [JAKARTA] Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian (Padma) Indonesia mendesak pemerintah dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) agar membuka kembali pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) sektor pekerja rumah tangga (PRT) ke negara-negara Timur Tengah (Timteng). Pasalnya, sampai saat ini sekitar 10.000 TKI PRT yang dikirim secara ilegal ke negara-negara Timteng.Pengiriman ilegal itu diduga kuat dilakukan oleh perorangan yang melibatkan oknum pejabat dari beberapa kementerian termasuk dari Kemnaker, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dan Kementerian Hukum dan HAM. “Saya melihat penghentian pengiriman ke sana justru memuluskan pengiriman ilegal yang menguntungkan sejumlah oknum pejabat bahkan diduga menguntungkan menteri terkait,” kata Direktur Eksekutif Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian (Padma) Indonesia, Gabriel Sola, kepada SP, Rabu (4/10).Sebagaimana diberitakan, sejak 4 Mei 2015, pemerintah Indonesia akan menghentikan pengiriman TKI sebagai PRT ke-21 negara di Timteng. Kebijakan itu diambil setelah dua pembantu rumah tangga asal Indonesia dihukum mati di Arab Saudi. Larangan itu berlaku antara lain untuk Aljazair, Arab Saudi, Bahrain, Irak, Iran, Kuwait, Lebanon, Mesir, Oman, Palestina, Qatar, Suriah, Uni Emirat Arab, Yaman, dan Yordania.Desakan yang sama disampaikan peneliti Migrant Care, Anis Hidayah. “Kami minta pemerintah agar kebijakan penyetopan pengiriman TKI PRT ke sana mohon ditinjau kembali. Karena ternyata justru menyuburkan pengiriman TKI PRT ilegal yang diduga menguntungkan banyak pihak, termasuk oknum-oknum dari lembaga pemerintah terkait,” kata Anis.Gabriel mengatakan, realitas yang terjadi adalah pertama, negara-negara Timteng sangat membutuhkan tenaga kerja PRT. Kedua, di sisi lain di Indonesia kemiskinan tidak kunjung hilang. “Jadi ada daya tarik yakni kebutuhan akan PRT di Timteng dan daya dorong dari dalam negeri adalah kemiskinan,” kata dia.Dua hal inilah, kata Gabriel, yang mendorong pengiriman TKI Ilegal semakin marak dan tidak terkontrol sama sekali. Oleh karena itu, solusi yang tepat, kata dia, adalah, pertama, pencabutan moratorium dibarengi dengan pengiriman TKI melalui Pelayanan Terpatu Satu Atap (LTSA) ke Timteng.Kedua, peningkatan kapasitas TKI yang dikirim ke Timteng. Ketiga, pendampingan hukum dan hak asasi manusia (HAM) terhadap TKI mulai dari pengurusan dokumen hingga berada di Timteng. Keempat,mengawasi ketat Pengerah Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) agar pengurusan, pengiriman, pemenuhan hak-hak dan perlindungan hukum dan HAM TKI beserta keluarga TKI yang ditinggalkan.Sebelumnya, Sekretaris Utama BNP2TKI Hermono mengakui maraknya pengiriman TKI ilegal ke Timteng. “Di tempat penampung TKI di Qatar sampai saat ini banyak sekali. Sebagian dari mereka adalah TKI ilegal,” kata Hermono.Sementara Dirjen Pembinaan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja (K3), Maruli Apul Hasoloan, mengatakan, sampai saat ini masih marak pengiriman TKI secara ilegal ke luar negeri terutama ke Malaysia dan negara-negara Timteng. “Ada banyak cara yang dilakukan para perekrut ilegal, serta banyak jalan tikus ke luar negeri bagi TKI-TKI ilegal,” kata dia.Bahkan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati), Ayub Basalamah, mengatakan, ada sekitar 10.000 orang TKI ilegal yang diberangkatkan ke luar negeri terutama negara-negara Timur Tengah setiap bulan. “Mereka dikirim oleh perseorangan. Sepertinya didukung orang kuat di negeri ini,” kata Ayub.Menurut Ayub, sebagian besar TKI ilegal yang dikirim secara ilegal ke luar negeri itu merupakan perdagangan manusia (orang).Maruli mengatakan, untuk menekan perdagangan manusia, pihaknya menggalakan pelaksanaan program Desa Migran Produktif (Desmigratif). “Dua tahun ke depan kami akan membangun 400 Desmigratif, yang bertujuan menekan pengiriman TKI ilegal terutama perdagangan manusia,” kata dia.Hal yang sama dilakukan BNP2TKI yakni program Kampung TKI. Desmigratif dan Kampung TKI substansinya sama yakni menekan perdagangan orang berkedok pengiriman TKI ke luar negeri. [E-8]
