From: Awind [email protected] [GELORA45] 
Sent: Saturday, November 25, 2017 7:25 AM

  



https://nasional.tempo.co/read/1036732/cerita-jusuf-kalla-soal-setya-novanto-minta-tolong-ke-mana-mana?PilihanUtama&campaign=PilihanUtama_Click_6


Cerita Jusuf Kalla Soal Setya Novanto Minta Tolong ke Mana-mana 
Reporter: 
Istman Musaharun Pramadiba
Editor: 
Widiarsi Agustina
Jumat, 24 November 2017 16:51 WIB 
 
Wakil Presiden Jusuf Kalla menjawab pertanyaan wartawan di Kantor Wares, Jalan 
Medan Merdeka Utara, 26 Mei 2017. Tempo/Amirullah Suhada

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla membenarkan kabar Ketua Umum 
Golkar Setya Novanto meminta tolong ke berbagai pihak terkait dengan kasus 
hukum yang menjerat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu sebagai tersangka 
kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Sambil berseloroh, Kalla 
mengatakan upaya Setya itu harus dilihat sebagai upaya terakhir.

"Ya, namanya usaha, ya, boleh saja. Usaha terakhir itu," ujarnya sembari 
tertawa saat diwawancarai Tempo di Jakarta, Rabu, 22 November 2017.

Baca: Setya Novanto Akui Minta Perlindungan Jokowi, Tito, Jaksa Agung

Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan dan menetapkan 
Setya sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP. Dalam kasus tersebut, Setya diduga 
mengatur proses pengadaan agar menguntungkan dirinya dan membuat negara merugi 
sekitar Rp 2,3 triliun.

Dampak dari penetapan tersangka itu, posisi Setya, baik di DPR maupun Golkar, 
terancam. Di DPR, enam fraksi tegas menyatakan ia perlu diganti. Sedangkan di 
Golkar, sejumlah kader mendorong agar dia dilengserkan. Karena ancaman itu 
nyata, Setya sampai mengirim surat kepada DPR dan Dewan Pengurus Pusat Golkar 
agar tidak dilengserkan dulu dan diberi waktu untuk membela diri lewat 
praperadilan.

Baca: Setya Novanto: Saya Tak Sangka Ditahan Tengah Malam

Sebelum mengirim surat, Setya juga sudah mengupayakan berbagai cara untuk 
selamat dari jeratan hukum. Salah satunya dengan meminta tolong ke Presiden 
Joko Widodo. Hal ini diungkapkan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.

Jusuf Kalla membenarkan kabar Setya meminta tolong kepada Presiden, kepolisian, 
dan sebagainya. Namun Kalla memastikan upaya itu tidak berhasil.

Baca: Fahri Hamzah Ungkap Setya Novanto Dua Kali Bertemu Jokowi

Kalla bahkan menyebut Setya tidak meminta pertolongan kepada dirinya. Hal itu, 
kata Kalla, diduga karena Setya sudah tahu dirinya tak akan pernah mau membantu 
dan merasa Setya Novanto perlu segera diganti.

"Bukan sekarang saja, sejak dulu. Sejak saya ketua umum. Coba tanya, pernah 
enggak saya kasih fungsi saat saya masih ketua umum? Bukan dia saja, 
orang-orang yang saya yakin bahwa dia bisa merusak image partai tidak akan saya 
kasih," ucapnya.

ISTMAN M.P.


                                                                                
      =================



https://nasional.tempo.co/read/1036629/mengapa-jusuf-kalla-ingin-ganti-setya-novanto-sebelum-pemilu


Mengapa Jusuf Kalla Ingin Ganti Setya Novanto Sebelum Pemilu? 
Reporter: 
Istman Musaharun Pramadiba
Editor: 
Widiarsi Agustina
Jumat, 24 November 2017 12:06 WIB 
 
Wakil Presiden M. Jusuf Kalla saat memberikan keterangan pers di rumah dinas, 
Jakarta, 15 Mei 2017. Jusuf Kalla mengatakan, kecelakaan yang menimpa Setya 
Novanto tersebut tidak akan menganggu proses hukum yang sudah berjalan. Jusuf 
Kalla berharap ketua umum Partai Golkar tersebut bisa segera pulih. TEMPO/Imam 
Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta -Jusuf Kalla bertahan dengan pendapatnya bahwa Ketua Dewan 
Perwakilan Rakyat dan Ketua Umum Golkar Setya Novanto perlu segera diganti. 
Mantan Ketua Umum Partai Golkar yang kini menjadi Wakil Presiden itu menegaskan 
pertimbangannya adalah merespons pemilihan umum yang kian dekat.

"Pelaksana tugas ketua umum itu untuk jangka pendek cukup, tapi tak bisa 
seterusnya Plt. Undang-Undang Pemilu menyatakan keikutsertaan dalam pemilu 
harus diteken oleh ketua umum dan sekretaris jenderal," kata Kalla dalam 
wawancara khususnya dengan Tempo di Jakarta, Rabu, 22 November 2017.

Penegasan Kalla menjawab pertanyaan Tempo sehubungan dinamika internal Partai 
Golkar menyusul ditahannya Setya Novanto sebagai tersangka kasus korupsi kartu 
tanda penduduk elektronik (e-KTP) oleh KPK, Senin, 20 November 2017.

Baca juga: JK: Citra DPR Ikut Terdampak Kasus Setya Novanto

Sejumlah politikus partai yang pernah dipimpin Kalla itu menginginkan perubahan 
politik dengan menggelar musyawarah nasional luar biasa (munaslub). Namun 
sebagian lagi meminta menunggu keputusan praperadilan Setya yang diajukan di 
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Ada sejumlah nama yang diusulkan Setya diganti, di antaranya Titiek Soeharto, 
Ade Komarudin, dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto. Setya sendiri ogah 
lengser dan bersama dengan kubunya membuat mekanisme pelaksana tugas dengan 
dalih menunggu keputusan praperadilan atas kasusnya. Keputusan menunjuk Idrus 
Marham sebagai pelaksana tugas berdasarkan rapat pleno Golkar, Selasa lalu.

Baca juga: JK Ungkap Tak Pernah Dukung Setya Novanto Saat di Golkar

Kalla mengaku mengikuti terus perkembangan politik di partainya. Ia mengaku 
khawatir Golkar akan mendapat banyak masalah jika tetap bertahan dengan Plt, 
bukan ketua umum definitif. Jika di Undang-Undang Pemilu sudah tertulis jelas, 
kata dia, hal itu sudah sepantasnya dipatuhi.

Jusuf Kalla merujuk pada pasal menjadi peserta pemilu dengan mengajukan 
pendaftaran untuk menjadi calon peserta pemilu ke Komisi Pemilihan Umum melalui 
surat yang ditandatangani ketua umum dan sekretaris jenderal atau nama lain 
pada kepengurusan pusat partai politik, juga disertai dokumen persyaratan yang 
lengkap.

"Saya rasa aturan itu bisa diperdebatkan. Tapi, setidak-tidaknya, jelas 
tertulis harus ditandatagani ketua umum dan sekjen. Nanti kalau dianggap tidak 
sah, kan susah," ujar Jusuf Kalla.

Baca selengkapnya BLAKBLAKAN JUSUF KALLA di majalah Tempo


--------------------------------------------------------------------------------










Kirim email ke