----- Pesan yang Diteruskan ----- Dari: Yoseph T Taher [email protected] [GELORA45] <[email protected]>Kepada: "[email protected]" <[email protected]>Terkirim: Sabtu, 25 November 2017 06.41.44 GMT+1Judul: Re: Fw: [GELORA45] Cerita Jusuf Kalla Soal Setya Novanto Minta Tolong ke Mana-mana ---- Mengapa Jusuf Kalla Ingin Ganti Setya Novanto Sebelum Pemilu? Korupsi e-KTP dan makan uangnya diam-diam......lha sudah ketahuan dan ditangkap.....menggapai siapa saja minta tolong.......Benar-benar manusia brengsek......!
------ Original Message ------ From: "'Chan CT' [email protected] [GELORA45]" <[email protected]> To: "GELORA_In" <[email protected]> Sent: Saturday, 25 Nov, 2017 At 10:45 AM Subject: Fw: [GELORA45] Cerita Jusuf Kalla Soal Setya Novanto Minta Tolong ke Mana-mana ---- Mengapa Jusuf Kalla Ingin Ganti Setya Novanto Sebelum Pemilu? From: Awind [email protected] [GELORA45] Sent: Saturday, November 25, 2017 7:25 AM https://nasional.tempo.co/read/1036732/cerita-jusuf-kalla-soal-setya-novanto-minta-tolong-ke-mana-mana?PilihanUtama&campaign=PilihanUtama_Click_6 Cerita Jusuf Kalla Soal Setya Novanto Minta Tolong ke Mana-mana Reporter: Istman Musaharun Pramadiba Editor: Widiarsi Agustina Jumat, 24 November 2017 16:51 WIB Wakil Presiden Jusuf Kalla menjawab pertanyaan wartawan di Kantor Wares, Jalan Medan Merdeka Utara, 26 Mei 2017. Tempo/Amirullah Suhada TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla membenarkan kabar Ketua Umum Golkar Setya Novanto meminta tolong ke berbagai pihak terkait dengan kasus hukum yang menjerat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu sebagai tersangka kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Sambil berseloroh, Kalla mengatakan upaya Setya itu harus dilihat sebagai upaya terakhir. "Ya, namanya usaha, ya, boleh saja. Usaha terakhir itu," ujarnya sembari tertawa saat diwawancarai Tempo di Jakarta, Rabu, 22 November 2017. Baca: Setya Novanto Akui Minta Perlindungan Jokowi, Tito, Jaksa Agung Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan dan menetapkan Setya sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP. Dalam kasus tersebut, Setya diduga mengatur proses pengadaan agar menguntungkan dirinya dan membuat negara merugi sekitar Rp 2,3 triliun. Dampak dari penetapan tersangka itu, posisi Setya, baik di DPR maupun Golkar, terancam. Di DPR, enam fraksi tegas menyatakan ia perlu diganti. Sedangkan di Golkar, sejumlah kader mendorong agar dia dilengserkan. Karena ancaman itu nyata, Setya sampai mengirim surat kepada DPR dan Dewan Pengurus Pusat Golkar agar tidak dilengserkan dulu dan diberi waktu untuk membela diri lewat praperadilan. Baca: Setya Novanto: Saya Tak Sangka Ditahan Tengah Malam Sebelum mengirim surat, Setya juga sudah mengupayakan berbagai cara untuk selamat dari jeratan hukum. Salah satunya dengan meminta tolong ke Presiden Joko Widodo. Hal ini diungkapkan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Jusuf Kalla membenarkan kabar Setya meminta tolong kepada Presiden, kepolisian, dan sebagainya. Namun Kalla memastikan upaya itu tidak berhasil. Baca: Fahri Hamzah Ungkap Setya Novanto Dua Kali Bertemu Jokowi Kalla bahkan menyebut Setya tidak meminta pertolongan kepada dirinya. Hal itu, kata Kalla, diduga karena Setya sudah tahu dirinya tak akan pernah mau membantu dan merasa Setya Novanto perlu segera diganti. "Bukan sekarang saja, sejak dulu. Sejak saya ketua umum. Coba tanya, pernah enggak saya kasih fungsi saat saya masih ketua umum? Bukan dia saja, orang-orang yang saya yakin bahwa dia bisa merusak image partai tidak akan saya kasih," ucapnya. ISTMAN M.P. ================= https://nasional.tempo.co/read/1036629/mengapa-jusuf-kalla-ingin-ganti-setya-novanto-sebelum-pemilu Mengapa Jusuf Kalla Ingin Ganti Setya Novanto Sebelum Pemilu? Reporter: Istman Musaharun Pramadiba Editor: Widiarsi Agustina Jumat, 24 November 2017 12:06 WIB Wakil Presiden M. Jusuf Kalla saat memberikan keterangan pers di rumah dinas, Jakarta, 15 Mei 2017. Jusuf Kalla mengatakan, kecelakaan yang menimpa Setya Novanto tersebut tidak akan menganggu proses hukum yang sudah berjalan. Jusuf Kalla berharap ketua umum Partai Golkar tersebut bisa segera pulih. TEMPO/Imam Sukamto TEMPO.CO, Jakarta -Jusuf Kalla bertahan dengan pendapatnya bahwa Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dan Ketua Umum Golkar Setya Novanto perlu segera diganti. Mantan Ketua Umum Partai Golkar yang kini menjadi Wakil Presiden itu menegaskan pertimbangannya adalah merespons pemilihan umum yang kian dekat. "Pelaksana tugas ketua umum itu untuk jangka pendek cukup, tapi tak bisa seterusnya Plt. Undang-Undang Pemilu menyatakan keikutsertaan dalam pemilu harus diteken oleh ketua umum dan sekretaris jenderal," kata Kalla dalam wawancara khususnya dengan Tempo di Jakarta, Rabu, 22 November 2017. Penegasan Kalla menjawab pertanyaan Tempo sehubungan dinamika internal Partai Golkar menyusul ditahannya Setya Novanto sebagai tersangka kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) oleh KPK, Senin, 20 November 2017. Baca juga: JK: Citra DPR Ikut Terdampak Kasus Setya Novanto Sejumlah politikus partai yang pernah dipimpin Kalla itu menginginkan perubahan politik dengan menggelar musyawarah nasional luar biasa (munaslub). Namun sebagian lagi meminta menunggu keputusan praperadilan Setya yang diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ada sejumlah nama yang diusulkan Setya diganti, di antaranya Titiek Soeharto, Ade Komarudin, dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto. Setya sendiri ogah lengser dan bersama dengan kubunya membuat mekanisme pelaksana tugas dengan dalih menunggu keputusan praperadilan atas kasusnya. Keputusan menunjuk Idrus Marham sebagai pelaksana tugas berdasarkan rapat pleno Golkar, Selasa lalu. Baca juga: JK Ungkap Tak Pernah Dukung Setya Novanto Saat di Golkar Kalla mengaku mengikuti terus perkembangan politik di partainya. Ia mengaku khawatir Golkar akan mendapat banyak masalah jika tetap bertahan dengan Plt, bukan ketua umum definitif. Jika di Undang-Undang Pemilu sudah tertulis jelas, kata dia, hal itu sudah sepantasnya dipatuhi. Jusuf Kalla merujuk pada pasal menjadi peserta pemilu dengan mengajukan pendaftaran untuk menjadi calon peserta pemilu ke Komisi Pemilihan Umum melalui surat yang ditandatangani ketua umum dan sekretaris jenderal atau nama lain pada kepengurusan pusat partai politik, juga disertai dokumen persyaratan yang lengkap. "Saya rasa aturan itu bisa diperdebatkan. Tapi, setidak-tidaknya, jelas tertulis harus ditandatagani ketua umum dan sekjen. Nanti kalau dianggap tidak sah, kan susah," ujar Jusuf Kalla. Baca selengkapnya BLAKBLAKAN JUSUF KALLA di majalah Tempo
