http://www.sinarharapan.co/news/read/1712058883/35-penduduk-masih-miskin-dan-rentan
35% PENDUDUK MASIH MISKIN DAN
RENTAN
LAJU PENGENTASAN KEMISKINAN MELAMBAT BEBERAPA TAHUN TERAKHIR
05 Desember 2017 09:14 BC <http://www.sinarharapan.co/news/author/BC>
OPINI <http://www.sinarharapan.co/news/tajuk/opini> dibaca: 442
Save inShare
istimewa /
JAKARTA--Laporan terbaru Bank Dunia menyatakan saat ini terdapat 35
persen penduduk yang masih miskin dan rentan jatuh miskin, yang
membutuhkan perhatian pemerintah agar mampu keluar dari kemiskinan.
Country Director Bank Dunia untuk Indonesia Rodrigo Chaves di Jakarta,
Senin (4/12) mengatakan Indonesia membutuhkan pertumbuhan kelas menengah
yang lebih besar untuk membantu percepatan pertumbuhan konsumsi dan
mendukung terciptanya tata kelola yang lebih memadai. Laporan Bank Dunia
memperlihatkan sebanyak 45 persen penduduk di Indonesia saat ini
merupakan kelompok yang ingin menjadi kelas menengah.
Ciri dari kelompok ini adalah mereka tidak lagi miskin, namun rentan
untuk jatuh miskin. Kelompok ini belum mencapai tingkat kemapanan
ekonomi dan belum memiliki gaya hidup kelas menengah. Upaya yang dapat
dilakukan untuk mendorong jutaan penduduk Indonesia masuk ke kelas
menengah adalah dengan menyediakan lapangan pekerjaan yang bisa
memberikan pendapatan kelas menengah.
Laporan terbaru Bank Dunia menegaskan perlunya kebijakan baru yang
dibutuhkan bagi negara berkembang di Asia Timur dan Pasifik untuk
mencapai pertumbuhan inklusif yang bermanfaat guna mengurangi kemiskinan
dan menyediakan ruang untuk kemapanan ekonomi. "Agar kawasan ini dapat
mempertahankan pertumbuhan inklusif, perlu tantangan untuk menghilangkan
kemiskinan ekstrem sepenuhnya, meningkatkan prospek pergerakan ekonomi
dan menjamin kemapanan ekonomi," ujar Wakil Presiden Bank Dunia untuk
Asia Timur dan Pasifik Victoria Kwakwa dalam keterangannya yang diterima
di Jakarta, Senin (4/12/2017).
Laporan berjudul "Riding The Wave: An East Asian Miracle for the 21st
Century" menyebutkan saat ini proporsi masyarakat miskin yang ekstrem
dan moderat telah menurun drastis, namun individu yang rentan miskin
tidak berubah antara 2002 hingga 2015, yaitu seperempat dari total
penduduk di kawasan ini. Untuk itu, perlu adanya kebijakan guna
mendukung pertumbuhan inklusif agar dapat mengatasi berbagai kendala
yang dihadapi oleh berbagai kelas ekonomi yang berbeda.
Kebijakan bagi penduduk miskin ekstrem diperlukan untuk mengurangi
hambatan terhadap peluang ekonomi serta mempertahankan pertumbuhan
secara luas, yang dapat membantu mereka meningkatkan pendapatan. Selain
itu, akses layanan seperti kesehatan dan infrastruktur serta mekanisme
untuk mengelola risiko, juga harus diperbaiki untuk membantu masyarakat
yang rentan secara ekonomi.
Beberapa waktu lalu Rodrigo Chaves menilai selama dekade terakhir,
Indonesia telah mampu mengurangi tingkat angka kemiskinan dari 16,6% di
2007 menjadi 10,6% pada awal 2017. "Ini merupakan suatu pencapaian
mengesankan yang perlu dirayakan,” katanya.
Namun, kata Chaves, baru-baru ini tingkat pengentasan kemiskinan telah
melambat. Ditambah lagi, kesenjangan pendapatan yang tinggi masih
menjadi tantangan besar. Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan lebih
lanjut serta peningkatan kesetaraan sosial memerlukan upaya yang
berkelanjutan–pembelanjaan yang lebih besar dan lebih baik, serta
perbaikan-perbaikan lebih lanjut dalam efektivitas program-program
pemerintah.
Lebih lanjut dikatakan bahwa rata-rata tahunan tingkat pengentasan
kemiskinan turun dari 1,2 poin persentase antara tahun 2007 dan 2010,
menjadi hanya 0,5 poin persentase antara tahun 2011 dan 2014. Dari tahun
2014 sampai 2016, pengentasan kemiskinan berlanjut pada tingkat yang
sama lambatnya, turun hanya 0,7 poin persentase, menjadi 10,6% pada
September 2016.
"Alasan utama untuk melambatnya laju pengentasan kemiskinan ini adalah
bahwa mereka yang hidup dalam kemiskinan semakin terpuruk dan menjauh
dari garis kemiskinan sehingga memerlukan usaha yang lebih. Terlebih
lagi, 24% penduduk Indonesia yang hidup di antara garis kemiskinan dan
1,5 kali garis kemiskinan masih sangat rentan untuk kembali jatuh miskin
jika mereka mengalami guncangan, seperti terkena penyakit, bencana alam,
atau gangguan lainnya terhadap pendapatan dan mata pencaharian
sehari-hari mereka," pungkasnya.
Dengan demikian, maka pemerintah masih harus bekerja keras untuk
menangani kemiskinan di negeri ini. Pemerintah hendaknya tidak terpaku
pada angka penduduk miskin yang tinggal 10,6%, melainkan juga mereka
yang rentan miskin yang masih 24%. Sebab, angka 10,6% itu diperoleh dari
standar pengukuran angka kemiskinan yang sangat rendah, di bawah standar
Bank Dunia. Seperti diketahui, menurut ukuran Bank Dunia, warga miskin
adalah mereka yang pengeluarannya di bawah US$2 per hari, sedangkan
pemerintah menggunakan ukuran Rp 220.000 sebulan atau di bawah Rp 10.000
sehari.
Kita perlu jujur pada diri sendiri. Tidak masanya lagi kita menipu diri
dengan klaim-klaim yang tidak berdasarkan fakta riel. Sebab rakyat tak
lagi bodoh, apalagi bisa dibodohi terus menerus.
Sumber : BERBAGAI SUMBER
