Saya kira di pemerintahan perlu pakai cara kerja seperti di perusahaan yang baik : Di tiap fungsi ada kejelasan Tugasnya,Tanggung Jawabnya, Wewenangnya dan kejelasan hukumannya kalau melanggar. Ada transparantie, harus ada undang2nya. Ada kejelasan misalnya suatu projek harus selesai dalam 5 tahun, ada detailnya langkah2 apa saja yang harus dikerjakan, dan kapan tiap langkah harus selesai dan kontrole apa tiap langkah selesai sesuai dengan budget. Ini umntuk mencegah proyek jadi mangkrak dan di mark up.Semua transaksi keuangan harus lewat bank untuk conrole. Harus ada laporan terbuka dengan suatu website, yang semua orang bisa baca. Di website itu orang harus bisa bandingkan harga suatu satuan di pasaran umum, misalnya ongkos buat tembok tiap 1m2, dan berapa yang dibayar oleh proyek. Juga misalnya harga bus, harga mesin menurut suatu katalog dalam negeri atau internasional. ini untuk mencegah mark up. Masa e-KTP bisa dimark up begitu besar ? Pada pejabat2 yang pegang pimpinan ada kejelasan apa yang harus dicapai dalam setahun. Si pejabat juga menuliskan sendiri apa ideenya yang akan dikerjakannya dalam setahun. ini dinilai atasannya pada akhir satu tahun. Kalau ada kelemahannya dalam suatu bidang, dikirim mengikuti kursus. Ada rapat2 kecil, pendek, mungkin tiap hari seperempat jam, untuk menyelesaikan problem2 yang tak dapat diselesaikan sendiri oleh yang diberi tanggung jawab. Deng Hsiaoping menelpon langsung afdeling lain, kalau terjadinya kemacetan di sana. Di beberapa perusahaan di negeri Belanda, ada rapat2 kecil untuk suatu proyek. Di Tiongkok, waktu Special Economic Zone dibuka di Guangdong, Deng Hsiaoping pilih orang2 terbaik dari berbagai bidang, dikepalai oleh Xie Zhongxun, ayah dari president Tiongkok sekarang, Begitu proyek berhasil, propinsi2 lain kirim orangnya belajar di Guangzhou. Adanya merit system seperti di perusahaan. Orang2 yang punya idee cemerlang, selain dapat pujian di depan colleganya, juga dapat hadiah uang, di Belanda 10 % dari keuntungan extra dalam setahun dari idee itu. Kalau ada suatu kesalahan/kegagalan/ kecelakaan/hampir kecelakaan, diumumkan ke seluruh anak perusahaan dengan analisa lengkapnya dalam 24 jam. Yang terima berita harus langsung mengecheck apa di perusahaannya ada kemungkinan itu terjadi, dan harus melaporkan ke perusahaan pusat tindakan pencegahannya. Ya, kalau terima laporan ada korupsi, ya harus dicheck apa semua pencegahan korupsi lengkap. 2017-12-08 3:14 GMT+01:00 Chan CT <[email protected]>:
> Seandainya saja, sekali lagi seandainya saja Pemerintah yang berkuasa > BENAR-BENAR pengabdi RAKYAT yang baik, bagi kondisi alam, SDA yang begitu > KAYA, ... sungguh TIDAK masuk akal sudah MERDEKA lebih 72th masih juga 35% > rakyat nya tergolong MISKIN! Itu kalau kita bandingkan dengan negara-negara > tetangga, katakanlah dengan Singapore, negara begitu kecil wilayahnya dan > tidak ada apa2nya, tapi berhasil bangun masyarakat yg makmur! Dan kalau > kita bandingkan Indonesia dengan Tiongkok yang bermula dengan kondisi > masyarakat sangat miskin dimasa PD-II berakhir, saya bisa menyatakan > kondisi kemiskinan RAKYAT Tiongkok yang menghadapi masa perang puluhan > tahun tentu jauh, jauh lebih PARAH ketimbang Indonesia, ... Namun dalam 30 > th terakhir ini, nampak jelas Tiongkok berhasil mengejar ketertinggalan dan > membangun masyarakat sedikit makmur, mereka berani menargetkan dalam 3 > tahun mendatang ini, tahun 2020 menyelesaikan 40 juta rakyatnya yg masih > kategori miskin, menjadi masyarakat Tiongkok yang BEBAS dari KEMISKINAN! > Bahkan Presiden Xi sesumbar menegaskan, seorang warga pun TIDAK BOLEH > tertinggal dalam kemiskinan, ...! Mari kita saksikan bersama, tahun 2020 > nanti sampai dimana RRT berhasil membangun masyarakat yang dikatakan > SOSIALISME berkarakter Tiongkok itu! > > Itu kalau kita lihat dari sudut PEMERINTAH, tapi dari sudut pandang RAKYAT > nya sendiri, saya terkadang berpikir, setelah mengikuti banyak kisah > bagaimana desa-desa miskin yg terlebakang di banyak wilayah TIongkok > berubah menjadi desa-makimur. Tentu masalah UTAMA adalah KETIDAK BERDAYAAN! > Disamping mereka tidak ada DANA untuk memperbaiki diri, tapi kita juga bisa > melihat ketidak berdayaan itu karena kurangnya “PENGETAHUAN”, “KEAHLIAN, > SKILL”, ... untuk menggunakan kondisi yg ada merubah/memperbaiki kehidupan. > Coba ada orang yang bisa memberikan pengarahan dan bimbingan yg baik, > tentunya bisa merubah kondisi kemiskinan mereka itu, ... apalagi bagi > kondisi alam Indonesia yang jauh lebih menguntungkan, dan sekarang bisa > mendapatkan bantuan, kepedulian pemerintah Jokowi yang keluarkan > sertificate tanah bagi petani penggarap tanah, dengan dana bantuan Desa. > Artinya, bagi warga TANI, NELAYAN yang sedikit saja mempunyai pengetahuan > bercocok-tanam dan penangkapan ikan, ... PASTI bisa tumbuh berkembang > dengan baik. Setidaknya tidak sampai kelaparan apalagi kurang gizi! > Mudah-mudahan saja bisa jadi, ... > > > Salam, > ChanCT > > > *From:* kh djie > *Sent:* Friday, December 8, 2017 9:10 AM > *To:* Gelora45 ; Chan CT > *Subject:* Re: Fw: [GELORA45] 35% PENDUDUK MASIH MISKIN DAN RENTAN > > Sehabis perang, dan ada kedamaian, negeri yang tadinya agak makmur sering > jatuh ke kemiskinan, > karena dalam keadaan damai, rakyatnya merasa kemakmuran mulai kembali, > lalu berani punya anak banyak. > Tetapi karena tanah pertanian terbatas, dan pemerintahnya tidak cepat > menggunakan teknik pertanian baru > seperti bibit unggul, perbaikan teknik menanam, pemakaian pupuk, > pembangunan pabrik pupuk, irrigasi, > pembangunan waduk, saluran irrigasi, petani jadi jatuh miskin. > > 2017-12-08 1:46 GMT+01:00 'Chan CT' [email protected] [GELORA45] < > [email protected]>: > >> >> >> >> >> *From:* Sunny ambon [email protected] [GELORA45] >> *Sent:* Friday, December 8, 2017 7:55 AM >> >> >> >> *Jumlah penduduk NKRI pada tahun 2016 adalah 260,1, dari jumlah ini >> terdapat 35% yang miskin*.* Mengapa masih banyak orang miskin sekalipun >> sudah 72 tahun merdeka dengan rahmat Tuhan?* >> >> >> >> http://www.sinarharapan.co/news/read/1712058883/35-penduduk- >> masih-miskin-dan-rentan >> >> >> >> >> 35% PENDUDUK MASIH MISKIN DAN RENTAN >> >> *LAJU PENGENTASAN KEMISKINAN MELAMBAT BEBERAPA TAHUN TERAKHIR* >> >> 05 Desember 2017 09:14 BC <http://www.sinarharapan.co/news/author/BC> >> OPINI <http://www.sinarharapan.co/news/tajuk/opini> dibaca: 448 >> >> >> >> inShare >> >> istimewa / >> >> JAKARTA--Laporan terbaru Bank Dunia menyatakan saat ini terdapat 35 >> persen penduduk yang masih miskin dan rentan jatuh miskin, yang membutuhkan >> perhatian pemerintah agar mampu keluar dari kemiskinan. >> >> Country Director Bank Dunia untuk Indonesia Rodrigo Chaves di Jakarta, >> Senin (4/12) mengatakan Indonesia membutuhkan pertumbuhan kelas menengah >> yang lebih besar untuk membantu percepatan pertumbuhan konsumsi dan >> mendukung terciptanya tata kelola yang lebih memadai. Laporan Bank Dunia >> memperlihatkan sebanyak 45 persen penduduk di Indonesia saat ini merupakan >> kelompok yang ingin menjadi kelas menengah. >> >> Ciri dari kelompok ini adalah mereka tidak lagi miskin, namun rentan >> untuk jatuh miskin. Kelompok ini belum mencapai tingkat kemapanan ekonomi >> dan belum memiliki gaya hidup kelas menengah. Upaya yang dapat dilakukan >> untuk mendorong jutaan penduduk Indonesia masuk ke kelas menengah adalah >> dengan menyediakan lapangan pekerjaan yang bisa memberikan pendapatan kelas >> menengah. >> >> Laporan terbaru Bank Dunia menegaskan perlunya kebijakan baru yang >> dibutuhkan bagi negara berkembang di Asia Timur dan Pasifik untuk mencapai >> pertumbuhan inklusif yang bermanfaat guna mengurangi kemiskinan dan >> menyediakan ruang untuk kemapanan ekonomi. "Agar kawasan ini dapat >> mempertahankan pertumbuhan inklusif, perlu tantangan untuk menghilangkan >> kemiskinan ekstrem sepenuhnya, meningkatkan prospek pergerakan ekonomi dan >> menjamin kemapanan ekonomi," ujar Wakil Presiden Bank Dunia untuk Asia >> Timur dan Pasifik Victoria Kwakwa dalam keterangannya yang diterima di >> Jakarta, Senin (4/12/2017). >> >> Laporan berjudul "Riding The Wave: An East Asian Miracle for the 21st >> Century" menyebutkan saat ini proporsi masyarakat miskin yang ekstrem dan >> moderat telah menurun drastis, namun individu yang rentan miskin tidak >> berubah antara 2002 hingga 2015, yaitu seperempat dari total penduduk di >> kawasan ini. Untuk itu, perlu adanya kebijakan guna mendukung pertumbuhan >> inklusif agar dapat mengatasi berbagai kendala yang dihadapi oleh berbagai >> kelas ekonomi yang berbeda. >> >> Kebijakan bagi penduduk miskin ekstrem diperlukan untuk mengurangi >> hambatan terhadap peluang ekonomi serta mempertahankan pertumbuhan secara >> luas, yang dapat membantu mereka meningkatkan pendapatan. Selain itu, akses >> layanan seperti kesehatan dan infrastruktur serta mekanisme untuk mengelola >> risiko, juga harus diperbaiki untuk membantu masyarakat yang rentan secara >> ekonomi. >> >> Beberapa waktu lalu Rodrigo Chaves menilai selama dekade terakhir, >> Indonesia telah mampu mengurangi tingkat angka kemiskinan dari 16,6% di >> 2007 menjadi 10,6% pada awal 2017. "Ini merupakan suatu pencapaian >> mengesankan yang perlu dirayakan,” katanya. >> >> Namun, kata Chaves, baru-baru ini tingkat pengentasan kemiskinan telah >> melambat. Ditambah lagi, kesenjangan pendapatan yang tinggi masih menjadi >> tantangan besar. Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan lebih lanjut serta >> peningkatan kesetaraan sosial memerlukan upaya yang >> berkelanjutan–pembelanjaan yang lebih besar dan lebih baik, serta >> perbaikan-perbaikan lebih lanjut dalam efektivitas program-program >> pemerintah. >> >> Lebih lanjut dikatakan bahwa rata-rata tahunan tingkat pengentasan >> kemiskinan turun dari 1,2 poin persentase antara tahun 2007 dan 2010, >> menjadi hanya 0,5 poin persentase antara tahun 2011 dan 2014. Dari tahun >> 2014 sampai 2016, pengentasan kemiskinan berlanjut pada tingkat yang sama >> lambatnya, turun hanya 0,7 poin persentase, menjadi 10,6% pada September >> 2016. >> >> "Alasan utama untuk melambatnya laju pengentasan kemiskinan ini adalah >> bahwa mereka yang hidup dalam kemiskinan semakin terpuruk dan menjauh dari >> garis kemiskinan sehingga memerlukan usaha yang lebih. Terlebih lagi, 24% >> penduduk Indonesia yang hidup di antara garis kemiskinan dan 1,5 kali garis >> kemiskinan masih sangat rentan untuk kembali jatuh miskin jika mereka >> mengalami guncangan, seperti terkena penyakit, bencana alam, atau gangguan >> lainnya terhadap pendapatan dan mata pencaharian sehari-hari mereka," >> pungkasnya. >> >> Dengan demikian, maka pemerintah masih harus bekerja keras untuk >> menangani kemiskinan di negeri ini. Pemerintah hendaknya tidak terpaku pada >> angka penduduk miskin yang tinggal 10,6%, melainkan juga mereka yang rentan >> miskin yang masih 24%. Sebab, angka 10,6% itu diperoleh dari standar >> pengukuran angka kemiskinan yang sangat rendah, di bawah standar Bank >> Dunia. Seperti diketahui, menurut ukuran Bank Dunia, warga miskin adalah >> mereka yang pengeluarannya di bawah US$2 per hari, sedangkan pemerintah >> menggunakan ukuran Rp 220.000 sebulan atau di bawah Rp 10.000 sehari. >> >> Kita perlu jujur pada diri sendiri. Tidak masanya lagi kita menipu diri >> dengan klaim-klaim yang tidak berdasarkan fakta riel. Sebab rakyat tak lagi >> bodoh, apalagi bisa dibodohi terus menerus. >> >> >> >> >> > >
