Reform agaria biasanya dikonfiskasi tanah milik tuan tanah  dengan ganti
rugi atau tanpa ganti rugi dan diserahkan kepada yang mengerjakan tanah (
kaum tani). Tetapi kalau tanah ulayat diambil dan dibagi-dibagikan kepada
siapa saja termasuk konco bin sahabat, itu bukan reform agararia. Saya kira
begitu.

2018-02-19 20:21 GMT+01:00 Tatiana Lukman <jetaimemuc...@yahoo.com>:

> Pembagian "sertifikat tanah" termasuk dalam reforma agrarianya Jokowi dan
> kedengarannya memang bagus. Karena itu juga maka banyak orang dan kaum tani
> yang tertipu. Untuk jelasnya, silahkan baca bahan dari AGRA di bawah ini.
>
> (*Pernyataan Sikap Pimpinan Pusat Aliansi Gerakan Reforma Agraria
>  (PP-AGRA) menyambut peringatan 56 tahun Hari Tani Nasional 24 September
> 2016*)
> “*Tolak reforma agraria palsu, laksanakan reforma agraria sejati untuk
> mengakhiri monopoli tanah dan menjamin hak rakyat atas tanah*”
> Reforma Agraria (RA) yang akan dijalankan oleh Pemerintah Jokowi-JK adalah
> reforma agraria palsu. Ini bukanlah reforma agraria sejati sebagaimana
> harapan kaum tani dan rakyat Indonesia di seluruh penjuru negeri. Reforma
> agraria sejati harus dapat menjadi jalan untuk mengakhiri penghisapan dan
> penindasan kaum tani dan rakyat Indonesia akibat monopoli, perampasan
> tanah, dan konflik agraria.
> Tahun 2016, Jokowi telah mengumumkan program percepatan pelaksanaan
> program strategis nasional reforma agraria. Kebijakan ini berdasar pada
> Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2017, khsususnya untuk prioritas
> nasional reforma agraria yang dipimpin melalui Kementerian Agraria dan Tata
> Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Kementerian Badan Perencanaan
> Pembangunan Nasional (Bappenas).
> Lebih lanjut, pada 3 Juni 2016, telah dibentuk Tim Kerja Reforma Agraria
> melalui Kantor Staf Kepresidenan (KSP) yang telah menyusun persiapan dan
> pelaksanaan reforma agraria dengan koordinasi dengan sejumlah Kementerian
> dan Lembaga terkait. Strategi Nasional (Stranas) Pelaksanaan Reforma
> Agraria 2016-2019 telah disosialisasikan di provinsi Jambi, Kalimantan
> Barat, dan Sulawesi Tengah (Juli – Agustus 2016).
> Dari Stranas ini dapat dicermati bahwa target pencapaian utama RA Jokowi
> melalui dua skema pelaksanaan. Pertama, terget pencapaian 9 juta Ha; 4,5
> juta Ha untuk legalisasi dan 4,5 juta Ha untuk redistribusi lahan. dengan
> rincian sebagai berikut 4,1 pelepasan kawasan Hutan yang akan terhubung
> dengan program trasmigrasi. 3,9 juta hektar berasal dari tanah milik
> masyarakat yag akan di legaliasai oleh BPN dan 1 juta hektar merupakan
> tanah HAK (HGU, tanah Transmigrasi belum tersertifikasi dan tanah
> terlantar) terdiri dari 0,6 juta hektar tanah transmigrasi yang belum di
> sertifikat dan 0,4 juta hektar tanah eks HGU dan tanah terlantar.
> Kedua, target pencapaian 12,7 juta Ha untuk alokasi Perhutanan Sosial
> seperti Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), dan Hutan Tanaman
> Rakyat (HTR).
> Dari kedua target ini diketahui bahwa:
> *Pertama, *Inti dari kebijakan RA Jokowi adalah *legalisasi asset atau
> sertifikatisasi yang justru berorientasi untuk memperluas pasar tanah (land
> market) dan kredit perbankan.* Dalam jangka panjang, program ini semakin
> membuka peluang perampasan tanah karena sertifikasi hanya akan memudahkan
> praktik jual-beli tanah yang menguntungkan tuan tanah dan perbankan yang
> menyita asset kaum tani. Program ini terkait dengan skema Bank Dunia
> sebelumnya melalui *Land Administration Project *(LAP).
> Tanah perhutanan tidak dibagikan dengan memberikan hak penuh kepada rakyat
> namun dijalankan dengan skema tumpang sari yang memungkinkan terjadinya
> sistem bagi hasil yang tidak adil. Selain itu, lahan hasil redistribusi
> intinya hanya menyasar seluas 400.000 Ha tanah bekas HGU dan tanah
> telantar, bukan mengakhiri eksistensi monopoli tanah yang saat ini masih
> berlanjut. Dengan program ini, Reforma Agraria pemerintahan Jokowi justru
> akan melestarikan monopoli tanah oleh korporasi skala besar yang tetap
> berkuasa memonopoli  tanah, menghisap dan menindas buruh tani dan tani
> miskin.
> *Kedua,*  Program Reforma Agraria Jokowi tidak memiliki ketegasan
> terhadap penguasaan tanah besar jutaan hektar (perkebunan besar, hutan,
> Taman Nasional, dan pertambangan raksasa) oleh tuan tanah besar yang
> diwakili korporasi raksasa milik asing, perusahaan besar Negara, dan swasta
> dalam negeri sebagai dasar kokohnya sistem monopoli tanah dalam sistem
> pertanian terbelakang di Indonesia. Hal inilah yang menyebabkan
> keterbelakangan tenaga produktif di perdesaan, kemiskinan dan kemalaratan
> yang meluas, dan kekerasan yang dialami petani dan rakyat akibat perampasan
> tanah.
> *Ketiga, *Program RA Jokowi tidak memiliki kontrol atas sarana produksi
> (bibit, pupuk, obat-obatan, teknologi dan alat kerja) dan harga produk
> pertanian sehingga dapat melindungi kaum tani. Sebaliknya, Negara hanya
> memberikan keleluasaan bagi perusahaan besar asing mengontrol sarana
> produksi dan harga pertanian. Kondisi ini akan semakin memburuk ketika
> Pemerintah tidak mampu menjamin upah dan perbaikan penghidupan kaum tani,
> semakin besarnya peribaan (bunga kredit perbankan, lintah darat) karena
> kegagalan dalam meningkatkan produksi dan perekonomian tani.
> *Ke**empat**,* RA Jokowi tidak lahir dari dukungan langsung dan
> menyeluruh dari kaum tani Indonesia melalui organisasi massa tani. Proses
> penyusunan program dan tim kerja RA Jokowi tidak mewakili posisi kaum tani
> dan organisasinya di dalam keseluruhan proses persiapan dan pelaskanaan RA
> Jokowi.
> AGRA dan kaum tani berpendirian bahwa reforma agraria sejati memastikan
> perombakan struktur agraria secara menyeluruh, tidak parsial. Reforma
> agraria sejati menjadi dasar utama pembangunan industri nasional sehingga
> dapat menjadi jalan bagi seluruh masalah rakyat Indonesia secara ekonomi,
> politik, dan kebudayaan.
> Oleh karena itu AGRA menyatakan sikap:
>
>    1. Menolak Reforma Agraria Jokowi-JK dan menuntut pelaksanaan Reforma
>    Agraria Sejati.
>    2. Hentikan persiapan dan pelaksanaan reforma agraria yang saat ini
>    dijalankan karena hanya akan membiaskan makna Reforma Agraria Sejati dan
>    membohongi rakyat dengan konsep reforma agraria palsu.
>    3. Hentikan monopoli dan perampasan tanah kaum tani dan rakyat
>    Indonesia di berbagai daerah akibat pengembangan investasi di berbagai
>    sektor: perkebunan skala besar, kehutanan, pertambangan, energi,
>    infrastruktur, pariwisata, proyek reklamasi di seluruh wilayah pesisir
>    Indonesia, dan pembangunan pusat-pusat bisnis dan properti komersil di
>    perkotaan.
>    4. Hentikan penggusuran, intimidasi, teror, kekerasan, kriminalisasi
>    terhadap kaum tani dan seluruh rakyat indonesia yang memperjuangkan hak-hak
>    demokratisnya. Berikan ganti rugi kepada rakyat dan berikan jaminan atas
>    kerja dan penghidupan bagi kaum tani yang telah menderita akibat operasi
>    khusus Negara, seperti operasi khusus Tinombala di Sulawesi Tengah, yang
>    telah merampas hak hidup kaum tani untuk dapat bekerja di lahan mereka..
>    5. Menyerukan kepada seluruh kaum tani dan rakyat Indonesia untuk
>    bersatu menyuarakan dan memperjuangkan hak-hak demokratis, khususnya dalam
>    momentum peringatan Hari Tani Nasional 2016.
>
>  *Hidup **perjuangan kaum tani Indonesia!*
> *Hidup** perjuangan rakyat !*
>
>
>
> On Monday, February 19, 2018 7:51 PM, "Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com
> [GELORA45]" <GELORA45@yahoogroups.com> wrote:
>
>
>
>
>
> *Jokowi dan kelompoknya pergi ke berbagai daerah membagi-membagikan
> "sertifikat tanah". Apakah pemberrian sertifikat adalah perampasan tanah?  *
> 
>
>
>

Kirim email ke