Bung Sunny,
Satu setengah bulan yang lalu kami ke Taiwan.
Suami teman sekuliah saya dulu ulang tahun ke 80.
Mereka suami istri kerjanya dulu di Toronto.
Tetapi famili suaminya semua tinggal di Taipei.
Jadi perayaan ulang tahunnya di sana.
Kemudian kami 16 orang bikin tur keliling Taiwan
sepanjang pantai. Guidenya ex pilot pesawat tempur
Taiwan. Bahasa Inggrisnya bagus.
Saya tanya tentang landreform di Taiwan. Dia bilang,
kalau tanah2 ex Jepang yang lari ke negerinya, gampang,
langsung dibagi-bagi pada penduduk di situ. Kalau milik
tuan tanah besar Taiwan, tanah yang melebihi maximum
pemilikan yang diijinkan, dibeli oleh pemerintah Taiwan
dalam bentuk surat2 andil industri.
Suami teman bilang, wah itu dulu hasil dari andil dapatnya
sedikit.
Kemudian saya tanya guide kami, apa betul begitu, hasil
dari andil hanya sedikit. Dia bilang, ya, mula2 memang sedikit,
tetapi sekarang ini perusahaan tersebut sudah jadi perusahaan
raksaksa. Dividend dari andilnya sekarang besar sekali.
Di kota2 besar, industrinya bukan main. Di pegunungan, hutannya
terpelihara. Sawah2nya bagus, teririgasi baik. Tidak semua tanah
hasil land reform untuk sawah. Ada yang untuk sayur mayur.
Ada yang dijadikan petak2 pemeliharaan ikan. Dari bus langsung
kelihatan ada air yang disemburkan ke udara dengan pompa, yang
balik masuk kolam, bawa oksigen dari udara untuk menaikkan kadar
oksigen dalam kolam ikan.
Kabarnya patung ibu Chiang Kaishek akan digeser. istri Chiang kaishek
dibenci banyak orang. Anak Chiang Kaishek banyak bikin maju Taiwan,
dan keras berantas korupsi. Bangun highway sepanjang pantai,
dengan banyak gunakan tenaga zeni Angkatan Darat Taiwan, Bikin
jalanan menembus gunung, sepanjang pantai. Kalau Chiang Chenkuo
dihormati. Boleh ditiru Jokowi, atau sudah dilakukan di Papua ?
Lalu saya tanya tentang Chang Hsue liang. Wah, guidenya tidak tahu.
Lalu cari di Google. Dia bilang, dulu banyak yang menghormati, tetapi
ada juga yang menganggap dia penghianat. Kalau generasi muda sudah
tidak tahu tentang dia. Dalam hati saya tertawa. Lha, dia yang umur
60 tahunan saja tidak tahu siapa Chang Hsueliang, apalagi yang muda2 ?
Saya bilang, waktu Chang Hsueliang meninggal di Hawaii, dua2 perwakilan
Tiongkok Daratan dan Taiwan, hadir, beri penghormatan terakhir.....
Salam,
KH


2018-02-19 22:30 GMT+01:00 Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45] <
GELORA45@yahoogroups.com>:

>
>
>
> Reform agaria biasanya dikonfiskasi tanah milik tuan tanah  dengan ganti
> rugi atau tanpa ganti rugi dan diserahkan kepada yang mengerjakan tanah (
> kaum tani). Tetapi kalau tanah ulayat diambil dan dibagi-dibagikan kepada
> siapa saja termasuk konco bin sahabat, itu bukan reform agararia. Saya kira
> begitu.
>
> 2018-02-19 20:21 GMT+01:00 Tatiana Lukman <jetaimemuc...@yahoo.com>:
>
>> Pembagian "sertifikat tanah" termasuk dalam reforma agrarianya Jokowi dan
>> kedengarannya memang bagus. Karena itu juga maka banyak orang dan kaum tani
>> yang tertipu. Untuk jelasnya, silahkan baca bahan dari AGRA di bawah ini..
>>
>> (*Pernyataan Sikap Pimpinan Pusat Aliansi Gerakan Reforma Agraria
>>  (PP-AGRA) menyambut peringatan 56 tahun Hari Tani Nasional 24 September
>> 2016*)
>> “*Tolak reforma agraria palsu, laksanakan reforma agraria sejati untuk
>> mengakhiri monopoli tanah dan menjamin hak rakyat atas tanah*”
>> Reforma Agraria (RA) yang akan dijalankan oleh Pemerintah Jokowi-JK
>> adalah reforma agraria palsu. Ini bukanlah reforma agraria sejati
>> sebagaimana harapan kaum tani dan rakyat Indonesia di seluruh penjuru
>> negeri. Reforma agraria sejati harus dapat menjadi jalan untuk mengakhiri
>> penghisapan dan penindasan kaum tani dan rakyat Indonesia akibat monopoli,
>> perampasan tanah, dan konflik agraria.
>> Tahun 2016, Jokowi telah mengumumkan program percepatan pelaksanaan
>> program strategis nasional reforma agraria. Kebijakan ini berdasar pada
>> Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2017, khsususnya untuk prioritas
>> nasional reforma agraria yang dipimpin melalui Kementerian Agraria dan Tata
>> Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Kementerian Badan Perencanaan
>> Pembangunan Nasional (Bappenas).
>> Lebih lanjut, pada 3 Juni 2016, telah dibentuk Tim Kerja Reforma Agraria
>> melalui Kantor Staf Kepresidenan (KSP) yang telah menyusun persiapan dan
>> pelaksanaan reforma agraria dengan koordinasi dengan sejumlah Kementerian
>> dan Lembaga terkait. Strategi Nasional (Stranas) Pelaksanaan Reforma
>> Agraria 2016-2019 telah disosialisasikan di provinsi Jambi, Kalimantan
>> Barat, dan Sulawesi Tengah (Juli – Agustus 2016).
>> Dari Stranas ini dapat dicermati bahwa target pencapaian utama RA Jokowi
>> melalui dua skema pelaksanaan. Pertama, terget pencapaian 9 juta Ha; 4,5
>> juta Ha untuk legalisasi dan 4,5 juta Ha untuk redistribusi lahan. dengan
>> rincian sebagai berikut 4,1 pelepasan kawasan Hutan yang akan terhubung
>> dengan program trasmigrasi. 3,9 juta hektar berasal dari tanah milik
>> masyarakat yag akan di legaliasai oleh BPN dan 1 juta hektar merupakan
>> tanah HAK (HGU, tanah Transmigrasi belum tersertifikasi dan tanah
>> terlantar) terdiri dari 0,6 juta hektar tanah transmigrasi yang belum di
>> sertifikat dan 0,4 juta hektar tanah eks HGU dan tanah terlantar.
>> Kedua, target pencapaian 12,7 juta Ha untuk alokasi Perhutanan Sosial
>> seperti Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), dan Hutan Tanaman
>> Rakyat (HTR).
>> Dari kedua target ini diketahui bahwa:
>> *Pertama, *Inti dari kebijakan RA Jokowi adalah *legalisasi asset atau
>> sertifikatisasi yang justru berorientasi untuk memperluas pasar tanah (land
>> market) dan kredit perbankan.* Dalam jangka panjang, program ini semakin
>> membuka peluang perampasan tanah karena sertifikasi hanya akan memudahkan
>> praktik jual-beli tanah yang menguntungkan tuan tanah dan perbankan yang
>> menyita asset kaum tani. Program ini terkait dengan skema Bank Dunia
>> sebelumnya melalui *Land Administration Project *(LAP).
>> Tanah perhutanan tidak dibagikan dengan memberikan hak penuh kepada
>> rakyat namun dijalankan dengan skema tumpang sari yang memungkinkan
>> terjadinya sistem bagi hasil yang tidak adil. Selain itu, lahan hasil
>> redistribusi intinya hanya menyasar seluas 400.000 Ha tanah bekas HGU dan
>> tanah telantar, bukan mengakhiri eksistensi monopoli tanah yang saat ini
>> masih berlanjut. Dengan program ini, Reforma Agraria pemerintahan Jokowi
>> justru akan melestarikan monopoli tanah oleh korporasi skala besar yang
>> tetap berkuasa memonopoli  tanah, menghisap dan menindas buruh tani dan
>> tani miskin.
>> *Kedua,*  Program Reforma Agraria Jokowi tidak memiliki ketegasan
>> terhadap penguasaan tanah besar jutaan hektar (perkebunan besar, hutan,
>> Taman Nasional, dan pertambangan raksasa) oleh tuan tanah besar yang
>> diwakili korporasi raksasa milik asing, perusahaan besar Negara, dan swasta
>> dalam negeri sebagai dasar kokohnya sistem monopoli tanah dalam sistem
>> pertanian terbelakang di Indonesia. Hal inilah yang menyebabkan
>> keterbelakangan tenaga produktif di perdesaan, kemiskinan dan kemalaratan
>> yang meluas, dan kekerasan yang dialami petani dan rakyat akibat perampasan
>> tanah.
>> *Ketiga, *Program RA Jokowi tidak memiliki kontrol atas sarana produksi
>> (bibit, pupuk, obat-obatan, teknologi dan alat kerja) dan harga produk
>> pertanian sehingga dapat melindungi kaum tani. Sebaliknya, Negara hanya
>> memberikan keleluasaan bagi perusahaan besar asing mengontrol sarana
>> produksi dan harga pertanian. Kondisi ini akan semakin memburuk ketika
>> Pemerintah tidak mampu menjamin upah dan perbaikan penghidupan kaum tani,
>> semakin besarnya peribaan (bunga kredit perbankan, lintah darat) karena
>> kegagalan dalam meningkatkan produksi dan perekonomian tani.
>> *Ke**empat**,* RA Jokowi tidak lahir dari dukungan langsung dan
>> menyeluruh dari kaum tani Indonesia melalui organisasi massa tani. Proses
>> penyusunan program dan tim kerja RA Jokowi tidak mewakili posisi kaum tani
>> dan organisasinya di dalam keseluruhan proses persiapan dan pelaskanaan RA
>> Jokowi.
>> AGRA dan kaum tani berpendirian bahwa reforma agraria sejati memastikan
>> perombakan struktur agraria secara menyeluruh, tidak parsial. Reforma
>> agraria sejati menjadi dasar utama pembangunan industri nasional sehingga
>> dapat menjadi jalan bagi seluruh masalah rakyat Indonesia secara ekonomi,
>> politik, dan kebudayaan.
>> Oleh karena itu AGRA menyatakan sikap:
>>
>>    1. Menolak Reforma Agraria Jokowi-JK dan menuntut pelaksanaan Reforma
>>    Agraria Sejati.
>>    2. Hentikan persiapan dan pelaksanaan reforma agraria yang saat ini
>>    dijalankan karena hanya akan membiaskan makna Reforma Agraria Sejati dan
>>    membohongi rakyat dengan konsep reforma agraria palsu..
>>    3. Hentikan monopoli dan perampasan tanah kaum tani dan rakyat
>>    Indonesia di berbagai daerah akibat pengembangan investasi di berbagai
>>    sektor: perkebunan skala besar, kehutanan, pertambangan, energi,
>>    infrastruktur, pariwisata, proyek reklamasi di seluruh wilayah pesisir
>>    Indonesia, dan pembangunan pusat-pusat bisnis dan properti komersil di
>>    perkotaan.
>>    4. Hentikan penggusuran, intimidasi, teror, kekerasan, kriminalisasi
>>    terhadap kaum tani dan seluruh rakyat indonesia yang memperjuangkan 
>> hak-hak
>>    demokratisnya. Berikan ganti rugi kepada rakyat dan berikan jaminan atas
>>    kerja dan penghidupan bagi kaum tani yang telah menderita akibat operasi
>>    khusus Negara, seperti operasi khusus Tinombala di Sulawesi Tengah, yang
>>    telah merampas hak hidup kaum tani untuk dapat bekerja di lahan mereka..
>>    5. Menyerukan kepada seluruh kaum tani dan rakyat Indonesia untuk
>>    bersatu menyuarakan dan memperjuangkan hak-hak demokratis, khususnya dalam
>>    momentum peringatan Hari Tani Nasional 2016.
>>
>>  *Hidup **perjuangan kaum tani Indonesia!*
>> *Hidup** perjuangan rakyat !*
>>
>>
>>
>> On Monday, February 19, 2018 7:51 PM, "Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com
>> [GELORA45]" <GELORA45@yahoogroups.com> wrote:
>>
>>
>>
>>
>>
>> *Jokowi dan kelompoknya pergi ke berbagai daerah membagi-membagikan
>> "sertifikat tanah". Apakah pemberrian sertifikat adalah perampasan tanah?  *
>>
>>
>>
> 
>

Kirim email ke