Ya pastilah masyarakat menyambut baik setiap kerja pemerintah yang benar dan berpihak ke Rakyat.
Dalam hal sertifikat tanah, sebenarnya ini kan masalah internal pemerintah yang ruwet atau malah mempersulit urusan masyarakat. Makanya begitu urusan bisa selesai sebagaimana mestinya (dan gratis pula) tentu saja disambut gembira. Memang sudah tugas pemerintah kok untuk melayani Rakyat sebagaimana mestinya. Mudah, cepat, dan murah. Sukur-sukur gratis. Jadi, pemerintah mengerjakan tugas sebagaimana harusnya samasekali bukanlah hal yang istimewa. Masalahnya, Anda terlalu baik mengharapkan para penerima sertifikat itu jangan sampai menggadaikan tanahnya, sedangkan faktanya Jokowi sendiri terang-terangan meniatkan bagi-bagi sertifikat gratis itu untuk digadaikan ke bank: Jokowi: Sudah Ada Sertifikat Tanah, Silakan Datang ke Bank Kepolosan aeperti inilah yang sering terlihat pada pendukung Jokowi, menghamburkan harapan baik tanpa mau melihat kenyataan bahwa Jokowinya sontoloyo. Wajar banyak pendukung yang sadar akhirnya balik badan. Karena Anda masih menanyakan tingkat kesadaran masyarakat desa di Nusantara, maka saya ulang sekali lagi bahwa sejak awal masyarakat keheranan melihat tingkah Jokowi yang dari jaman Gubernur DKI terus menggiring masyarakat untuk berurusan dengan bank, bahkan menggiring anak sekolah lewat KJP. Padahal, kesadaran konstitusi masyarakat menuntut Jokowi bekerja mengembangkan perkoperasian! (waktu itu saya beri contoh jalan koperasi yang ditempuh masyarakat desa Sidakaton-Sidapurna membawa kesejahteraan yang lebih hakiki dibanding kemewahan desa Huaxi). Nah, sekarang ganti saya yang tanya, sudah setinggi apa tingkat kesadaran pendukung Jokowi khususnya yang tinggal di perkotaan maupun di luar Indonesia? bonus: Jokowi: Sertifikat Tanah Bisa Dekatkan Masyarakat ke Bank "Pemerintah berupaya mendekatkan masyarakat kepada akses perbankan. Dengan begitu, masyarakat bisa mudah mendapat permodalan dan mendorong perekonomian. Salah satu cara yang ditempuh pemerintah ialah mempercepat sertifikasi tanah." --- SADAR@... wrote: Yang PERLU menjadi PERHATIAN dengan serius, jangan sampai terjadi warga PEMILIK TANAH itu “MENGGADAIKAN” tanahnya dengan sertifikatnya ke Bank, usaha produksi yang dijalankan gagal panen, ... TANAH jadi disita bank! Warga jadi dengan RESMI KEHILANGAN TANAH!Jangan sampai karena diserukan: “bahwa dengan mempunyai sertifikat, dirinya kini bisa mempunyai modal untuk usaha, karena keberadaan sertifikat bisa dijadikan penjamin di perbankan.” warga setelah mendapatkan dana utk usaha, lalu terjadi kehilangan tanah mereka! Saya perhatikan modus demikian inilah yang terjadi dalam belasan tahun terakhir ini di Tiongkok daratan dalam usaha mengentaskan kemiskinan di desa terbelakang. Hak-guna atas tanah garapan yang sudah dibagikan kesetiap petani, digabungkan dalam usaha kerja kolektif kembali. Dengan sendirinya setiap petani yang tergabung dalam koperasi-desa itu menjadi PEMILIK SAHAM Koperasi-desa sesuai nilai luas hak-guna tanah yg digabungkan dalam koperasi itu. Tapi, ... karena kenyataan ada saja oknum pejabat yang NAKAL, pejabat yg ditugasi mengurus koperasi-desa itu menggondol kabur dana koperasi-desa yang sudah terkumpul. Ditengah jalan koperasi-desa bankrut, warga tani jadi kehilangan tanah garapan! Jadi, untuk menghindari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan itu, pemerintah membuat ketentuan-ketentuan pembentukan koperasi desa, dari pembentukan pengurus sampai keuangan koperasi, ... untuk menjamin koperasi-desa TIDAK bankrut dan merugikan warga petani. Tentu semua ketentuan yang baik-baik itu bisa membawakan hasil baik setelah kesadaran masyarakat dan pejabat-pejabat juga terawasi dengan baik. Disinilah peran komite Partai desa dianggap sangat menentukan dalam usaha mengentaskan kemiskinan didesa-desa terbelakang! Saya tidak tahu bagaimana tingkat kesadaran masyarakat didesa Nusantara sekarang ini, juga tidak tahu sampai dimana peran parpol-parpol didesa-desa dalam membantu usaha produksi pertanian didesa, ... mudah-mudahan saja pemerintah sudah membuat rambu-rambu ketentuan agar dengan menyerahkan sertifikat TANAH pada warga itu, TIDAK menjadikan banyak warga secara resmi KEHILANGAN TANAH! Salam,ChanCT From: 'j.gedearka' [email protected] [GELORA45] Sent: Thursday, March 29, 2018 2:02 AM https://www.antaranews.com/berita/696810/pemberian-sertifikat-tanah-gratis-oleh-presiden-disambut-baik-seluruh-warga-negara Pemberian sertifikat tanah gratis oleh Presiden disambut baik seluruh warga negara Rabu, 28 Maret 2018 18:53 WIB Dokumentasi Presiden Joko Widodo menyaksikan pembagian sertifikat tanah kepada 3.630 keluarga di GOR Rudi Rusnawan, Kota Banjar Baru, Provinsi Kalimantan Selatan untuk menghindari sengketa lahan, Senin, (26/3/2018). (ANTARA / Bayu Prasetyo)“Senang mas, dan memudahkan anak cucu saya nanti, karena tidak susah-susah lagi untuk mengurus sertifikat." Malang (ANTARA News) - Pemberian sertifikat tanah oleh pemerintah secara gratis kepada warga Malang Raya disambut baik, bahkan beberapa warga mengaku sangat terbantu dengan program tersebut. Salah satu warga Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Solikin di Malang, Rabu mengaku senang, karena beberapa tahun terakhir pengurusan tanah miliknya sangat sulit dilakukan dan membutuhkan biaya yang tidak murah. Sehingga, kata dia, ketika mendapatkan kuota ikut dalam program ini dirinya mengaku kaget, karena selama ini mempunyai keinginan untuk mengurus sertifikat namun belum mempunyai uang. "Senang mas, dan memudahkan anak cucu saya nanti, karena tidak susah-susah lagi untuk mengurus sertifikat," kata Solikin, yang ditemui pada acara pembagian sertifikat oleh Presiden Joko Widodo di Malang, Jatim, Rabu. Sama halnya yang diungkapkan Sulis, warga Desa Sumber Sekar, Kabupaten Malang yang mengaku program ini sangat bagus karena bisa membantu masyarakat dalam kepemilikan tanah, dan membuat warga bisa dipercaya perbankan untuk meminjam kredit. "Ke depan kami ingin program ini bisa lebih diperbanyak lagi, dan semakin luas warga yang menerima sertifikat tanah," tuturnya. Keinginan Sulis agar pemerintah bisa memperluas program ini, diamini oleh Imam Basori warga Kecamatan Wajak, Desa Codo, Malang. "Kalau bisa ada lagi, sebab sangat terbantu, tentunya program ke depan harus lebih banyaknya target dan sasaran penerimanya," kata dia. Ia mengatakan, dengan adanya sertifikat tanah yang diberikan gratis pemerintah, masyarakat sudah mempunyai hak hukum atas tanahnya, dan memudahkan dalam meminjam modal usaha. Bu Rokim dari Wajinan, Kabupaten Malang pun mengakui hal itu, bahwa dengan mempunyai sertifikat, dirinya kini bisa mempunyai modal untuk usaha, karena keberadaan sertifikat bisa dijadikan penjamin di perbankan. Pewarta: Abdul Malik Ibrahim Editor: Kunto Wibisono
