Mudah2an bisa terposting dimilis.
 

 Ibu Tatiana yb, saya kok tdk melihat argumentasi anda pd point2 yg lain, apa 
mungkin dpt failure notice juga?
 

 Anda benar waktu mengatakan urusan negara Papua sendiri seandainya merdeka 
kebijaksanaan apa yg akan dilakukan bagi dirinya sendiri, cuman heran juga bila 
anda berpendapat seperti itu terus kenapa kok anda minta jaminan tdk ada modal 
asing di Papua? Dan wajar juga sebetulnya yg saya katakan pihak Indonesia 
bertanggung jawab memutus semua kontrak dan lease yg dibuat secara seenak udel 
itu, itu wajar dituntut Papua sbg kewajiban Indonesia. 
 

 Anda sedemikian denial-nya mengatakan tdk ada genocide di Papua persis kayak 
Luhut yg bilang tdk ada kuburan masal itu, ingin saya tanya kalau anda 
sedemikian pasti dan yakin genocide PKI dan mereka yg diframing sbg PKI itu yg 
dilakukan oleh Soeharto, Sarwo Eddhie, dk. itu sedangkan mereka juga orang2 yg 
sama yg melakukan operasi militer di Papua, apa yg membuat anda sedemikian 
denial tdk ada genocide dan secara mengenyek bilang tidak ada bukti?

---In GELORA45@yahoogroups.com, <jetaimemucho1@...> wrote :

 Jelas dalam point-point yang lain anda tidak punya argumentasi untuk membantah 
argumentasi yang saya ajukan. 
 Point 4. Saya dapat memastikan dari sekarang seandainya Irian Barat (pendapat 
bung Ajek betul soal nama papua barat. Saya jadi sadar tentang pembagian Irian 
Barat menjadi dua provinsi : Papua Barat dan Papua ketika tahun lalu pergi ke 
Papua Barat. Hanya dalam dunia internasional, orang masih pakai nama West Papua 
untuk menunjuk pada Irian Barat ) berhasil memisahkan diri dari Indonesia 
dengan pemimpin-pemimpin dan organisasi-organisasi yang sekarang ini, 
kemakmuran rakyat Irian Barat tidak akan pernah tercapai dan modal asing akan 
tetap mengelola kekayaan alam Papua. Kalau sudah "merdeka" kebijakan harus 
ditentukan oleh pemerintahnya sendiri ,  tidak ada urusannya dengan politik 
Indonesia. Kalau tidak begitu, ya tidak ada artinya merdeka dari Indonesia. 
Kelihatannya anda tidak mengerti arti kata "merdeka" bagi sebuah negeri. Kalau 
memang BETUL-BETUL merdeka dan berdaulat, ya tentukan sendiri semua kebijakan 
dalam negeri dan luar negeri. Kalau tidak mampu menentukan kebijakan sendiri 
dengan menjaga kedaulatan dan kemerdekaannya, artinya seperti Indonesia 
sekarang ini, bukan sebuah negara yang merdeka, tapi negara setengah jajahan,. 
hanya  merdeka secara formil saja! Kalau betul-betul merdeka dan berdaulat, 
semua kontrak antara Indonesia dengan pemodal asing, bisa saja dibatalkan. 
Semua itu tergantung pada watak kelas dari pemerintahan West papua sendiri. 
Anda hanya bisa berspekulasi. Saya tidak berspekulasi. Pengalaman sejarah telah 
membuktikan HANYA sebuah pemerintahan progresif -sosialis yang mampu membangun 
negerinya tanpa bersandar pada modal asing dan berani membatalkan semua 
perjanjian yang tidak adil dengan para pemodal asing. Dan secara perlahan 
memenuhi kebutuhan seluruh rakyat, mencapai kesetaraan-kesamaan bagi semua. 
Kalau sudah merdeka, tidak ada hak lagi bagi negara West papua untuk 
menyalahkan Indonesia!! 
 

 Point 7
 Anda tampilkan saja bukti-bukti genocide di West papua yang dilakukan pada 
zaman Sukarno. Yang jelas, seperti terhadap RMS, PRRI-Permesta, DI-TII, karena 
semua gerakan itu melawan pemerintah pusat dengan senjata, ya pasti ada 
pertumpahan darah. Dan jangan lupa meneliti peran Belanda pada periode itu.
 


 On Friday, April 6, 2018 11:04 PM, Jonathan Goeij <jonathangoeij@...> wrote:

 

 
 Saya hanya ingin merespon point no 4 dan 7anda, point2 yg lain saya rasa telah 
jelas saya tidak merasa perlu mengulang-ulang. 
 

 Point 4. Sebelumnya anda tanyakan apakah bisa menjamin tidak ada modal asing, 
jelas jaminan yg anda minta itu aneh sekali, saat ini sudah begitu banyak modal 
asing masuk Papua bagaimana bisa seandainya merdeka harus dijamin tidak ada 
modal asing? Kebanyakan dari mereka mempunyai kontrak kerja puluhan tahun, 
bahkan utk program lumbung padi nasional lahan2 tsb diberi hak sewa ratusan 
tahun. Seharusnya anda menuntut pemerintah Indonesia memutuskan semua kontrak 
itu dan membayar segala denda atau akibat dari pemutusan itu dan pemerintahan 
Papua yg merdeka bebas dari keterikatan modal asing akibat perbuatan pemerintah 
Indonesia.
 

 Tetapi saya bisa menganalisa seandainya Papua merdeka maka kesejahteraan 
rakyat Papua pasti akan meningkat jauh dibandingkan sekarang, hal ini bisa 
dijelaskan dengan gamblang dan mudah sekali. Itupun kalau anda ingin tahu saya 
akan memberikan analisa tsb. Kalau tidak tertarik ya sudah.
 

 Point 7. Hasil study yg tercantum di website LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan 
Indonesia) dengan judul "Operasi-Operasi Militer di Papua: Pagar Makan Tanaman" 
mengungkapkan genocide yg terjadi sejak tahun 1961 oleh Komando Mandala dan 
berbagai kesatuan dibawahnya sampai Pepera dan terus berlangsung sesudahnya. 
Anda bisa melihat peranan Ali Moertopo, Sarwo Eddhie Wibowo, ataupun Benny 
Moerdani disana, orang2 yg anda kenal sebagai anak buah Soeharto.
 

   


 




 


 



















 On Friday, April 6, 2018, 12:54:43 PM PDT, Tatiana Lukman <jetaimemucho1@...> 
wrote: 
 

 


 
  
 Semua komentar/bantahan/argumentasi pokok anda tentang PB sudah saya jawab:
 1.   Alasan “fakta sejarah” semu omong kosong klaim sak enak udele dewe nan 
gragas akan wilayah.
 2.   Fakta sejarah hanya klaim Sukarno tanpa ada bukti..
 3.   Soal transmigrasi
 4.   Soal bila tetap bersama Indonesia…orang-orang papua akan kehilangan tanah 
mereka….. anda tidak bisa menjamin papua tidak akan diserahkan kepda modal 
asing… karena anda tidak tahu program dan hari depan yang diperjuangkan oleh 
para pemberontak separatis
 5.   Soal kelainan grup etnik papua dari suku-suku di Indonesia lainnya dan 
soal sistim kehidupan masyarakat kolektif Papua
 6.   Soal nation building
 7.   Terakhir anda menuduh Indonesia melakukan GENOCIDE DI PAPUA, TANPA 
MENGEMUKAKAN DASAR DAN BUKTI YANG MELANDASI TUDUHAN TERSEBUT.  Itu adalah 
sebuah perbuatan yang KURANG AJAR DAN SERAMPANGAN, SEENAK WUDEL SENDIRI.  
Sedangkan untuk pembantaian 65-66 dengan jumlah 3 juta korban yang diakui Sarwo 
Edhi saja, pengakuan bahwa rezim Suharto telah melakukan GENOCIDE harus melalui 
berbagai macam penelitian, pembuktian, kesaksian langsung korban yang secara 
resmi diajukan dalam International Tribunal di Den Haag  2015. Maka itu saya 
bilang anda KURANG AJAR!!
  
 Saya sama sekali tidak menemukan jawaban anda kepada semua argumentasi yang 
saya ajukan. Sangat bertolak belakang dengan saya yang selalu memberi jawaban 
kepada komentar anda. Dan yang paling penting, anda TIDAK BISA MEMBERI  
ALTERNATIF LAIN kepada batas-batas wilayah Indonesia yang diwariskan oleh 
periode kolonial Belanda yang anda tolak. Tak bisa kasih alternatif, tapi toh 
ngotot tidak mengakui batas-batas yang sudah diakui resmi di seluruh dunia.
  
  Anda tidak mampu menjawab argumentasi saya, toh anda TETAP NGOTOT menuduh 
Indonesia sebagai penjajah Kolonial Papua. Semua orang punya hak untuk 
mempertahankan pendapatnya, alias ngotot, tapi dalam kasus anda, anda NGOTOT 
TANPA BISA MENAMPILKAN  ARGUMENTASI ,. Nah, dalam hal SIKAP NGOTOT TANPA 
ALASAN/ARGUMENTASI inilah, watak anda mirip dengan Chan yang membela 
mati-matian selubung  dan penipuanTiongkok sebagai Negara sosialis TANPA ALASAN 
ATAU ARGUMENTASI… Seperti tulisan yang anda postingkan sendiri, Tkk dikuasai 
oleh 104 billioner, tapi toh tidak mau melepaskan selubung penipuannya dengan 
terus memakai nama sosialisme. Artinya jelas-jelas Sosialisme menentang 
penghisapan manusia atas manusia, tapi toh NGOTOT bilang  Tiongkok yang 
melakukan penghisapan dan penindasan bahkan di negeri orang lain, adalah sebuah 
Negara sosialis.
  
 Oleh karena itu saya menghentikan diskusi soal PB, karena tidak ada lagi 
argumentasi anda yang patut dipertimbangkan.
  
 Ah, yang terakhir anda mempostingkan tulisan yang menyinggung tidak adanya 
Jong Papua di Kongres Pemuda 1928. Apakah itu alasan yang cukup dan masuk akal 
untuk memisahkan diri dari Indonesia dan tidak mengakui  arti nasional dan 
patriotik dari kongres itu? Seperti saya bilang anda tidak punya perasaan atau 
semangat patriotic… Ya logis! Lihat sendiri latar belakang anda dan mentalitas 
yang dibentuk oleh masyarakat  AS!!! Free choice, free world, free trade, 
pendeknya semua yang “free” buatan AS!!!  Free to exploit,, free to make war, 
free to kill dan masih sederet lagi free to do anything the empire wants!!! 
  
 Siapa yang bilang ada Jong papua di Kongres itu adalah seorang pembohong! 
Memang tidak ada Jong Papua di situ, juga tidak ada Jong Dayak, tidak ada Jong 
Toraja, tidak ada Jong Sasak, tidak ada Jong Padang, tidak ada Jong Aceh, tidak 
ada jong Olak-Olak!! So what!!!
  
 Bicara soal grup etnik yang anda gunakan sebagai dalih pembenaran pemisahan 
diri PB, anda lupa mengapa rakyat Timor Timur yang sebenarnya masih lebih dekat 
hubungan kesukuannya dengan rakyat Timor Barat tidak sama-sama menjadi bagian 
dari satu negeri!!! ??? Mengapa yang Barat secara legal menjadi bagian dari 
Indonesia dan tidak ada yang mempersoalkan, sedangkan yang Timur mempunyai hak 
sepenuhnya untuk punya sebuah Negara sendiri ???? Perbedaan kebangsaan yang 
menjajah kedua bagian dari satu pulau yang sama itu telah menentukan jalan 
hidup rakyat yang berbeda!!! Sekali lagi jatuh sudah argumentasi anda tentang 
grup etnik!!! Seperti Chan dalam soal Tiongkok, anda sebenarnya sudah KO dalam 
soal PB ini.!! Silahkan NGOTOT terus!!!






 



 On Thursday, April 5, 2018 7:40 AM, "ajeg ajegilelu@... [GELORA45]" 
<GELORA45@yahoogroups.com> wrote:


 

 Soal ormas barangkali yang dimaksud Tatiana di sini Anda terlalu 

 bersemangat menggeser topik, terlalu menggebu bicara melepas 

 Papua dari Indonesia sampai melupakan keresahan yang melanda 

 FORPA-BD. Itu yang kelihatan.
 

 Sedangkan cerita mengenai "genocide" (ini istilah Anda) menunjukkan

 Anda sangat tahu bahwa sejak G30S rezim Orba dicengkeram 

 imperialis AS. Lucunya, Anda malah terus meributkan pihak yang 

 dicengkeram, dan bukan mempersoalkan si pencengkeram. 
 Bagus. Setidaknya Anda memperlihatkan posisi dengan jelas, 

 sampai-sampai soal persenjataan saat operasi pembebasan Irian 

 juga Anda banggakan berasal dari AS. 

 

 Sekedar tanya saja, dari mana Anda tahu persenjataan TNI saat 

 Trikora berasal dari AS?

 --- jonathangoeij@... wrote:
 

   Saya tidak tahu maksud anda saya skeptis tentang ormas, kata mana yg anda 
maksudkan? Saya tidak menyangkal ada beberapa persamaan pandangan dgn Chan 
terutama berkaitan dgn integrasi vs. asimilasi, baperki, tionghoa vs. cina.
 

 Sepanjang yg saya tahu sampai sekarangpun tokoh2 Papua Merdeka tidak bisa 
masuk ke US, tidak tahu nantinya, saya harapkan dimasa mendatang bisa masuk 
sehingga masyarakat US bisa melihat dari berbagai perspektif dan dukungan bukan 
hanya beberapa senat dan house.
 

 Tulah hanyalah sekedar istilah yg saya pakai, pada kenyataannya Komando 
Mandala melakukan genocide pada waktu Trikora, sama sekali bukan sikap 
pembebasan yg memandang masyarakat Papua sebagai saudara tetapi sikap 
imperialis merampas menguasai dan bantai habis musuh. Indonesia berhasil 
merampas Irian Barat terutama karena bantuan logistik dari US berupa peralatan 
tempur pesawat pengebom kapal selam KRI Irian itu juga didapat dari US. Dus 
Indonesia memang berhasil mengusir penjajah Belanda dan memulai penjajahan 
model baru.
 

 Berkaitan dgn "tulah" sebagai panglima Komando Mandala Soeharto berhasil 
menanamkan pengaruh dan membangun pengikut2 dikalangan TNI dan juga menjalin 
hubungan baik dgn US, pengalaman melakukan genocide di Papua itulah yg kemudian 
dipraktekan kembali dalam membasmi G30S-PKI dengan kuku2 yg mencengkeram TNI 
dan support US sang jendral Soeharto berhasil menyingkirkan bung Karno.
 

 

 On Wednesday, April 4, 2018, 9:53:28 AM PDT, Tatiana Lukman wrote:
 

 

 Saya tidak tahu pandangan Chan tentang Papua. Yang saya maksud pandangan anda 
sama dengan Chan adalah yang bersangkutan dengan gerakan rakyat dengan 
ormas-ormasnya. Chan jelas beberapa kali memperlihatkan sikap yang mencemooh 
dan meremehkan gerakan rakyat dan ormasnya. Anda juga pernah memperlihatkan 
sikap yang  skeptis tentang gerakan dan ormas (anda menggunakan sebuah kata 
sifat yang sekarang saya lupa).
 

 Soal nation building sudah saya jelaskan pendapat saya. Yang saya komentari 
adalah hubungan antara nation building dengan resistensi.
 Dan resistensi itu cukup besar karena didukung oleh Belanda. Saya tidak 
bermaksud memperluas diskusi sampai soal Maluku, Aceh dsb. Tapi saya singgung 
itu untuk menunjukkan bahwa resistensi itu besar karena didukung kaum 
imperialis. Itulah yang saya tekankan. Dengan Papua juga sama. Anda melihat 
seolah-olah gerakan separatisme Papua besar karena propaganda dan lobby di 
parlemen negeri-negeri imperialis. Misalnya, tokoh Partai Buruh Inggris, Jeremy 
Corbyn, menjadi pendukung besar Papua Merdeka. Di AS juga ada beberapa anggota 
Senat atau Kongres yang mendukung.
 Ah,  soal tulah atau bukan tulah, tidak perlu didiskusikan.
  
 On Wednesday, April 4, 2018 6:24 PM, Jonathan Goeij wrote:

 
 Sekarang anda katakan saya sejenis Chan ha ha ha ha, biarpun mungkin ada 
persamaan pandangan pada beberapa hal tetapi khusus dalam kasus Papua ini saya 
rasa kok anda dan Chan pandangannya lebih mirip satu sama lain dibandingkan 
saya.
 

 Pembicaraan kita tentang Papua bukan yg lain shg pada saat saya menyinggung 
nasional building (dalam merespon bung Lusi) saya cukup memberikan kata 
"perkecualian beberapa" tanpa harus merinci daerah mana saja. Apakah anda juga 
bermaksud berdiskusi tentang Maluku, Aceh, dlsb itu?
 

 Menyinggung tentang Pembebasan Irian Barat, apakah bung Karno kena tulah 
perbuatannya sendiri, mengingat pembentukan Komando Mandala dgn Panglima-nya 
Jendral Soeharto, yg seperti membesarkan macan yang pd akhirnya memangsa 
tuannya sendiri.
 

 

 On Wednesday, April 4, 2018, 2:55:17 AM PDT, Tatiana Lukman wrote:
 

 

 Nation building itu sebuah proses panjang, bukannya ces pleng, seperti goreng 
pisang.  Nation building diperlukan karena memang Indonesia yang batas-batas 
wilayahnya diwarisi dari kolonialisme Belanda terdiri dari ratusan suku dengan 
adat, tradisi, kepercayaan, dan bahasanya sendiri. Bukan karena tidak adanya 
resistensi.... Dan resistensi yang ada juga dikipasi Belanda. Anda rupanya 
tidak tahu RMS (Republik Maluku Selatan)? anda juga tidak tahu bahwa ketika 
KMB, Belanda bawa wakil dari negara-negara kecil yang diciptakannya.. Kemudian 
pemberontakan PRRI-Permesta. Jadi setiap separatisme di Indonesia, selalu ada 
imperialis di belakangnya...
 Sekarang anda berdalih Papua Barat tidak ikut nation building. Anda harus 
ingat pada tahun 60-an , Indonesia masih harus berjuang membebaskan Irian 
Barat. Dan tahun 65 terjadi kudeta militer Suharto. Itu fakta sejarah yang 
harus dipertimbangkan. Kedua, perkembangan kesadaran politik rakyat Indonesia 
tidak sama, maka itu partisipasinya pun tidak sama. Itu berkaitan dengan 
perkembangan ekonomi yang sejak semula berpusat di pulau Jawa. Kemudian ke 
Sumatra. Jawa dan Sumatra merupakan pusat kegiatan ekonomi dan juga politik. 
Jadi bukan hanya Papua yang terbelakang dalam ekonomi, kesadaran dan 
partisipasi politik... PIkiran anda hanya terpancang pada Papua, karena 
propaganda para intelektual yang memperjuangkan Papua Merdeka, apalagi di luar 
negeri. Padahal masih banyak sekali suku bangsa-suku bangsa di pulau besar dan 
kecil yang masih "ketinggalan", karena oleh para penguasa memang ditinggalkan 
melalui tidak adanya perkembangan yang berpihak kepada rakyat. Hanya 
perkembangan yang berpihak kepada rakyat yang dapat meningkatkan dengan cepat 
kesadaran dan partisipasi politik rakyat.. Pada jaman Sukarno, PKI dan 
ormas-ormas progresif dan kiri lainnya melakukan banyak pekerjaan pendidikan 
dan dengan demikan kesadaran politik rakyat meningkat. Ketika itu Indonesia 
dikenal sebagai negeri dimana rakyat relatif tinggi partisipasinya dalam  
politik.. Sejak ORBA berkuasa, melalui massa mengambang, rakyat dibikin bodoh, 
tidak boleh berpikir, hanya ngekor pada versi resmi Suharto, dan sampai 
sekarang rakyat selalu dibodohkan... buruh kasar saja "import" dari Tiongkok, 
bukannya ditingkatkan ketrampilannya... Akhirnya hanya ormas-ormas yang 
progresif yang mengerjakan peningkatan kesadaran rakyat!  Itupun tidak didukung 
oleh orang-orang seperti anda atau sejenis Chan. Bisanya hanya mencemooh dan 
mengejek!
 

 On Wednesday, April 4, 2018 5:50 AM, jonathangoeij@... wrote: 
 

 Tidak disangkal memang adanya nasion building karena itu tidak ada resitensi 
berarti diberbagai daerah (dgn pengecualian beberapa) yg artinya memang benar 
daerah2 itu ingin membentuk kesatuan. 
 

 Cuman yg jadi pertanyaan besar adalah apakah nasion building itu juga meliputi 
Papua? melihat sedemikian besar penolakan rakyat Papua bahkan sampai sekarang 
biarpun telah sekian puluh tahun menjadi bagian Indonesia kelihatannya nasion 
building itu tdk meliputi Papua, yg tertinggal hanyalah klaim kosong wilayah 
bekas jajahan sbg satu negara itu saja.
 

 Kalau kita lihat diseluruh dunia sebagian besar negara/kerajaan awal mulanya 
berdasarkan etnisitas, ada yg kemudian ekspansi menguasai negara lain yg 
berlainan etnis shg jadilah multi etnis, ada juga terjadi pendatang/imigran 
dari negara lain yg kemudian menetap for good shg ada istilah naturalisasi 
sedemikian juga warga negara itu yg pindah kenegara lain. Jadi ada asas ius 
soli atau ius sanguinis, kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran atau 
berdasarkan keturunan.keturunan.
 

 Kasus orang Tionghoa di Indonesia adalah kasus imigran dan keturunannya 
seperti yg umumnya terjadi diberbagai negara, sebagai contoh saya yg imigran di 
US melakukan naturalisasi sedangkan anak2 saya  sejak kelahirannya sdh 
merupakan warga US. Jadi disini biarpun benar pada awalnya negara2 itu 
berdasarkan etnisitas, tetapi pd perkembangan berikutnya ada etnis2 lain yg 
ikut menjadi warga.
 

 Indonesia pd waktu lahir telah ada berbagai etnisitas didalamnya, karena itu 
didalam UU Warga Negara 1946 sifatnya inklusif mereka yg ada diwilayah 
Indonesia adalah warga Indonesia terkecuali menyatakan menolak. 
 

 --- lusi_d@... wrote :

 Nimbrung sedikit:
 
 Kutipan kalimat Bung Jonathan di bawah: " . . . fakta sejarah pada
 dasarnya hanyalah klaim sepihak Bung Karno tanpa ada bukti apapun
 bahwa Papua adalah bagian Indonesia sebelum penguasaan Belanda".
 
 Atas dasar fakta sejarah apa dan darimana argumen bung pelajari hingga
 bisa menyimpulkan pengertian seperti itu?
 
 Sejarah kata Indonesia itu sendiri pun baru diucapkan orang pada
 periode zaman imperialisme, dalam wujud adanya kolonialisme Belanda di
 wilayah yang sekarang ini menjadi geografi Indonesia. Karena itu siapa
 saja yang bermukim di wilayah bekas koloni Hindia-Belanda itu, dalam
 perkembangan selanjutnya dan perjuangan sejarah rakyatnya untuk
 menentang kolonialisme Belanda telah melahirkan suatu nasion atau
 bangsa baru yang disebut Bangsa Indonesia atau dlm istilah ilmu
 bangsa-bangsa dinyatakan sebagai Nasion Indonesia, yang terdiri dari
 siapa saja yang bermukim di Indonesia, termasuk yang di Irian Barat
 yang disebut suku-suku bangsa atau rakyat Papua-Barat.
 
 Kalau kita mengikuti pendapat bung tentang teori etnis dalam memandang
 suku-suku bangsa di wilayah Papua-Barat, kesimpulannya pasti akan
 bertentangan sendiri dengan pandangan bung. Lalu mengapa suku bangsa
 Tionghoa yang bermukim di wilayah Indonesia juga disebut orang
 Indonesia?
 
 Itu jugalah sebabnya mengapa kita memiliki filsafat Bhineka Tunggal Ika
 disamping Pancasila.
 
 Salam
 Lusi.
 
 Am Mon, 2 Apr 2018 20:48:26 +0000 (UTC)
 schrieb Jonathan Goeij :
 
 > Yang anda sebut fakta sejarah pada dasarnya hanyalah klaim sepihak
 > Bung Karno tanpa ada bukti apapun bahwa Papua adalah bagian Indonesia
 > sebelum penguasaan Belanda. Coba anda berikan analisa kelas anda yang
 > membawa kepada kesimpulan Papua bagian Indonesia, yg saya lihat dari
 > berbagai sudut seperti etnisitas, bahasa, budaya, dlsb orang2 Papua
 > tidak sama dgn Indonesia. Rakyat Papua pada dasarnya menganut sistem
 > komunisme, property adalah milik bersama, milik ulayat, masyarakat
 > tanpa kelas. Sedang Indonesia penganut sistem kelas, sistem kapitalis
 > murni, tanah adalah milik pribadi, makanya akan di-petak2 dikasih
 > sertifikat yg kemudian dgn gampang dgn duit ala kadarnya dipindah
 > tangankan. Transmigrasi memang salah pemerintah, para transmigran
 > sendiri adalah orang2 yang berusaha memperbaiki nasib. Tetapi apakah
 > adanya transmigrasi itu kemudian menjadi pembenar kolonialisasi
 > Papua? Mengapa anda sedemikian keras menolak referendum di
 > Papua?Bagaimana kalau para transmigran itu juga ikut referendum? Anda
 > masih menolak?
 > 
 > 
 > On Monday, April 2, 2018, 1:22:47 PM PDT, Tatiana Lukman wrote: 

> Anda tetap tidak bisa menjawab dan memberi alternatif sebagai akibat
 > dari tidak mau mengakui fakta sejarah yang anda sepelekan dan
 > remehkan itu. Fakta sejarah bahwa Belanda tidak mau meninggalkan
 > Papua Barat juga ingin anda lupakan!! Yang menjadi pegangan anda
 > hanya "free choice" a la amerika!! Anda tidak pernah mendasarkan diri
 > pada analisa kelas. Makanya kita berada di dua barisan yang
 > bertentangan... Di samping itu, anda sendiri mengakui tidak ada
 > jaminan "kemerdekaan" Papua akan membebaskan rakyatnya dari
 > cengkeraman modal asing. Lantas buat apa mengorbankan nyawa bagi
 > sebuah gerakan yang tak tentu program dan perspektif hari depan bagi
 > rakyatnya sendiri... Dan juga harus diingat , sekarang ini di Papua
 > sudah ditinggali orang dari berbagai suku bangsa. Ini akibat politik
 > transmigrasi pemerintah. Jangan salahkan orang yang transmigrasi.
 > semua orang berusaha untuk memperbaiki hidupnya.. Pemerintahlah yang
 > tidak pernah dapat menyediakan pekerjaan bagi semua tenaga kerja.
 > Untuk itu diperlukan perjuangan untuk melahirkan perubahan yang
 > sesuai dengan kepentingan rakyat. Saya tahu orang semacam anda sangat
 > meremehkan gerakan rakyat karena masih kecil. Ya begitulah memang
 > potongan orang yang bisanya hanya mencela gerakan, dirinya sendiri
 > hidup mapan; mengeluarkan simpati dengan menandatangani petisi pun
 > tidak bersedia!! 
 > 
 > On Monday, April 2, 2018 8:41 PM, Jonathan Goeij
 > wrote: 
 > 
 >   Setiap orang didunia mempunyai godaan besar waktu di-iming2in
 > harta besar, sedemikian juga yg terjadi dgn para kepala suku ataupun
 > para pejabat Papua itu. Hal yang manusiawi. Dan makin lama jadi
 > wilayah Indonesia makin menular sikap korupsi itu, apalagi bagi para
 > kepala suku itu dgn gampang diframing sebagai pengikut Papua Merdeka
 > kalau menolak "pembangunan" yang artinya "harta atau nyawa" menolak
 > harta akan kehilangan nyawa. Tidak ada jaminan tidak akan diserahkan
 > kemodal asing, tetapi setidaknya itu atas pilihan sendiri free
 > choice, juga baik pembagian hasil ataupun pajak akan diterima orang
 > Papua sendiri tidak dijadikan bancakan Jakarta.
 > 
 > On Monday, April 2, 2018, 11:15:45 AM PDT, Tatiana Lukman
 > wrote: 
 > Kalau sudah dimulai dengan mengabaikan 

(Message over 64 KB, truncated) 


















































              • ... Tatiana Lukman jetaimemuc...@yahoo.com [GELORA45]
              • ... ajeg ajegil...@yahoo.com [GELORA45]
              • ... Jonathan Goeij jonathango...@yahoo.com [GELORA45]
              • ... 'Chan CT' sa...@netvigator.com [GELORA45]
              • ... ajeg ajegil...@yahoo.com [GELORA45]
              • ... 'Lusi D.' lus...@rantar.de [GELORA45]
  • Re: [GELORA45] Hegemoni ... Tatiana Lukman jetaimemuc...@yahoo.com [GELORA45]

Kirim email ke