Data yg diungkap HRW bersumber dari MUI sendiri, silahkan saja ditelurusi sendiri.
Website MUI: https://mui.or.id/fatwa/ https://mui.or.id/fatwa/ Tidak ada yg perlu dipertimbangkan, siapapun yg menang biarpun namanya masih NKRI tetapi yg diterapkan syariah. ---In [email protected], <SADAR@...> wrote : Seandainya saja data Ma'ruf Amin tercatat Anti-HAM benar, kemudian didukung Habib Rizieq dengan keluarkan ijtimak ulama II, PERLU dan HARUS dipertimbangkan kembali mana lebih BAIK, pilih pasangan Jokowi-Maruf atau Prabowo-Sandi, ...! Tentu HARUS dipertimbangkan lebih serius Pasangan mana yang lebih jelek dan akan membuat rakyat banyak lebih menderita kalau berkuasa, ... Noroyono 1963 noroyono1963@... mailto:noroyono1963@... [GELORA45] 於 20/8/2018 3:44 寫道: HRW: Cawapres Indonesia Punya Catatan Anti-HAM Keterangan foto utama: Presiden Indonesia Joko Widodo (kedua dari kiri), Kepala Majelis Ulama Indonesia Ma’ruf Amin (ketiga dari kiri), mantan Presiden Megawati Sukarnoputri (kiri), dan pemimpin partai koalisi Jokowi, menyerahkan dokumen mereka di kantor Komisi Pemilihan Umum di Jakarta, pada tanggal 10 Agustus 2018, saat Jokowi dan Amin mendaftar untuk pemilihan presiden 2019 sebagai kandidat presiden dan wakil presiden. (Foto: AFP) Sumberwww.eurasiareview.com Posted on August 11, 2018 Human Rights Watch (HRW) mengatakan bahwa salah satu calon wakil presiden Indonesia, Ma’ruf Amin, memiliki catatan pelanggaran hak asasi manusia, di mana Ma’ruf Amin sebelumnya telah mengeluarkan fatwa-fatwa yang dilihat oleh HRW melanggar hak asasi manusia dan memicu diskriminasi. Namun benarkah begitu? Berikut beberapa pandangan dari HRW. Baca juga: Ma’ruf Amin: Ulama Cawapres Jokowi di Pilpres 2019 Oleh: Eurasia Review Keputusan Presiden Indonesia Joko “Jokowi” Widodo untuk memilih Ma’ruf Amin sebagai wakil presidennya dalam pemilihan Presiden 2019, menimbulkan pertanyaan tentang komitmen Jokowi untuk meningkatkan perlindungan hak asasi manusia bagi semua rakyat Indonesia, kata Human Rights Watch (HRW). Amin—yang telah menjadi ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), organisasi semi-resmi yang memayungi kelompok Islam—sejak tahun 2007, dan pemimpin tertinggi Nahdlatul Ulama—organisasi Muslim terbesar di Indonesia—sejak tahun 2015, telah memainkan peran penting dalam memicu diskriminasi yang memburuk terhadap agama dan gender minoritas di negara itu. Selama dua dekade terakhir di MUI, Amin telah membantu menyusun dan menjadi pendukung vokal fatwa terhadap hak-hak agama minoritas—termasuk komunitas Ahmadiyah dan Syiah di negara itu—juga lesbian, gay, biseksual, dan orang transgender (LGBT). Fatwa-fatwa itu—meskipun tidak mengikat secara hukum—telah digunakan untuk mengesahkan retorika kebencian oleh para pejabat pemerintah terhadap kaum LGBT, dan dalam beberapa kasus, memicu kekerasan mematikan oleh kelompok Islam militan terhadap agama minoritas. “Amin telah menjadi pusat dari beberapa elemen yang paling tidak toleran dalam budaya agama dan politik kontemporer Indonesia, sehingga ketakutan akan dampak negatifnya terhadap hak dan keamanan agama dan gender minoritas sangat terasa,” kata Phelim Kine, Wakil Direktur Divisi Asia di Human Rights Watch. Jokowi menjelaskan keputusannya untuk menjadikan Amin pasangannya dengan dasar bahwa “kita saling melengkapi, nasionalistik dan religius.” Jokowi telah menjadi sasaran serangan oleh lawan-lawannya yang mempertanyakan kesalehan agamanya, dengan menuduhnya mengejar “sekularisme liberal,” dan diam-diam adalah Kristen atau putra dari orang tua komunis. Terpilihnya Amin setidaknya menunjukkan upaya untuk menyangkal serangan-serangan ini. Ma’ruf Amin memiliki sejarah pandangan intoleran yang terdokumentasi dengan baik: Pada Oktober 2016, MUI menyatakan bahwa Gubernur Jakarta saat itu, Basuki “Ahok” Purnama—seorang Kristen—telah melakukan penodaan agama terhadap Islam. Itu memicu pembentukan aliansi anti-Ahok Islamis radikal, yang menyebabkan kejatuhan politiknya, dan ia akhirnya dipenjara karena melanggar undang-undang penodaan agama. Presiden Indonesia Joko “Jokowi” Widodo (kiri tengah), dan pasangannya Ma’ruf Amin (tengah kanan), menyambut para pendukung mereka sebelum pendaftaran resmi sebagai kandidat untuk Pemilihan Presiden 2019, di Jakarta, Indonesia, pada Jumat, 10 Agustus 2018. Pertempuran untuk Pemilihan Presiden 2019 Indonesia dimulai pada Jumat (10/8), ketika Presiden Jokowi secara resmi terdaftar sebagai kandidat, setelah memilih seorang ulama konservatif Islam sebagai pasangannya. (Foto: Associated Press/Tatan Syuflana) Pada Februari 2016, MUI mengeluarkan fatwa yang menyerukan kriminalisasi aktivitas LGBT. Amin secara pribadi membenarkan fatwa tersebut atas dasar bahwa “homoseksualitas, baik lesbian maupun gay, dan sodomi adalah haram secara hukum dan adalah sebuah bentuk kejahatan.” Fatwa itu telah membantu meningkatkan bahaya diskriminasi anti-LGBT dan menyebabkan penggerebekan sewenang-wenang dan melanggar hukum oleh polisi dan militan Islamis, di ranah pribadi para LGBT. Pada bulan Maret 2015, MUI mengeluarkan fatwa yang menyerukan agar aktivitas sesama jenis dikenakan hukuman, mulai dari hukuman cambuk sampai hukuman mati. Fatwa tersebut menyamakan homoseksualitas dengan penyakit yang bisa disembuhkan, dan tindakan seksual terkait “harus dihukum berat.” Baca juga: Pilpres 2019: Jokowi-Ma’ruf Amin vs Prabowo-Sandiaga Uno Pada tahun 2008, MUI menanggapi larangan Menteri Kesehatan pada tahun 2006 terkait sunat terhadap perempuan (FGM), dengan mengeluarkan fatwa yang mendukung FGM dan menyatakan bahwa “itu adalah bentuk kehormatan bagi perempuan.” Pada tahun 2005—ketika Amin memimpin komisi fatwa MUI—organisasi itu mengeluarkan fatwa yang menetapkan bahwa Ahmadiyah, sebuah gerakan revivalis Islam, menyimpang dari ajaran Al Qur’an. Pemerintah menanggapi fatwa itu pada tahun 2008 dengan mengeluarkan keputusan anti-Ahmadiyah nasional yang melarang Ahmadiyah melakukan dakwah mereka. Sejak itu, para militan Islam berulang kali menyerang komunitas Ahmadiyah, seringkali dengan keterlibatan pejabat pemerintah dan pasukan keamanan yang pasif maupun aktif. Keputusan Jokowi untuk menjadikan Amin pasangannya akan mencampur sinisme publik yang luas tentang kegagalan pemerintahannya dalam memenuhi janji-janji pemilu untuk mengatasi masalah hak asasi manusia yang menekan Indonesia. Dia telah membebaskan beberapa tahanan politik Papua, dan telah mengumumkan rencana yang tidak jelas untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia selama puluhan tahun, termasuk pembantaian terhadap hingga satu juta orang pada tahun 1965-1966. Namun, Jokowi telah mengabaikan kekebalan hukum yang dimiliki pasukan keamanan atas pelanggaran hak asasi manusia, hak-hak perempuan, dan kebebasan beragama. Dia juga telah menggunakan hukuman mati terhadap para pengedar narkoba yang dihukum, dan hanya berbicara sekali—dan dalam istilah yang sangat ambigu—dalam membela populasi LGBT yang terkepung di negara itu. Selama proses Universal Periodic Review (UPR) Perserikatan Bangsa-Bangsa di Indonesia pada bulan Mei 2017, pemerintah Indonesia menolak beberapa rekomendasi oleh negara-negara anggota PBB, termasuk isu-isu yang berkaitan dengan hak-hak orang LGBT, undang-undang penodaan agama, dan hukuman mati. Seorang pejabat Departemen Luar Negeri Indonesia menggambarkan rekomendasi tersebut “sulit untuk diterima”, karena alasan termasuk pengertian “kondisi Indonesia” yang tidak jelas dan tidak terdefinisi. “Ma’ruf Amin telah menunjukkan bahwa dia tidak ragu-ragu menempatkan minoritas menjadi rentan dalam bahaya,” kata Kine. “Jokowi perlu membuktikan bahwa ia menghargai kewajibannya untuk membela hak dan martabat semua rakyat Indonesia, di atas nafsu intoleransi ekstrem, untuk mendapatkan keuntungan politik jangka pendek.” https://www.matamatapolitik.com/hrw-cawapres-indonesia-punya-catatan-anti-ham/ https://www.matamatapolitik.com/hrw-cawapres-indonesia-punya-catatan-anti-ham/ http://www.avg.com/email-signature?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=emailclient 不含病毒。www.avg.com http://www.avg.com/email-signature?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=emailclient #DAB4FAD8-2DD7-40BB-A1B8-4E2AA1F9FDF2
