Ha...ha... jadi bingung ??? Mau pilih Prabowo sekarang?? Jangan lupa Prabowo 
juga pelanggar HAM!!!! Sejak kampanye 2014, saya sudah bilang di kedua kubu 
yang bertarung, sama-sama terdapat pelanggar HAM berat. Sudah saya postingkan 
berita dimana jelas Wiranto dan Hendropriyono adalah pelanggar HAM yang ada di 
kubunya Jokowi. Tapi pendukung setia dan buta Jokowi sama sekali tidak 
berkomentar tentang kriminal-kriminal itu. Nah, sekarang kaget dengan peran 
sang cawapres dalam pembantaian!!! Tanpa itupun sebenarnya sudah jelas politik 
Jokowi selama ini sangat merugikan rakyat dan bangsa. Eh, tapi masih ada saja 
yang dengan sengaja membutakan dirinya terus menerus dengan menyatakan Jokowi 
sebagai "negarawan ulung .... yg bersih, jujur, kerja nyata buat rakyatnya & 
dunia...." ya betul negarawan ulung , sangat ulung bagi IMF dan Bank Dunia, 
makanya pujian bertubi-tubi datang dari lembaga-lembaga imperialis itu!! Jokowi 
juga cengar cengir terus merasa bangga karena Indonesia masuk G20..."Negarawan 
ulung" tapi tidak ngerti apa sebetulnya peran Indonesia dalam G20 yang tidak 
lain dan tidak bukan, menyediakan Indonesia terus sebagai "sapi perahan" kaum 
pemodal asing melalui penyerahan sumber kekayaan alam dan Indonesia sebagai 
pasar produk asing melalui "free trades"..... Jokowi kerja nyata buat 
rakyatnya???? Iya, betul, kerja nyatanya adalah merampas tanah rakjyat, 
menggusur rakyat, menghilangkan mata pencahariannya, merobohkan tempat 
tinggalnya, demi pembangunan infrstrukturnya.... Membabati hutan dan merampas 
tanah adat milik suku bangsa di segala pulau untuk dijadikan perkebunan kelapa 
sawit!!! Pendukung buta Jokowi sejenis ini betul-betul tidak punya perasaan 
kemanusian terhadap penderitaan NYATA rakyat di berbagai pelosok tanah air!! 
Sungguh memalukan dan memuakkan!!!

   

 On Monday, August 20, 2018 2:00 AM, "ChanCT [email protected] [GELORA45]" 
<[email protected]> wrote:
 

      Seandainya saja data Ma'ruf Amin tercatat Anti-HAM benar, kemudian 
didukung Habib Rizieq dengan keluarkan ijtimak ulama II, PERLU dan HARUS 
dipertimbangkan kembali mana lebih BAIK, pilih pasangan Jokowi-Maruf atau 
Prabowo-Sandi, ...! Tentu HARUS dipertimbangkan lebih serius Pasangan mana yang 
lebih jelek dan akan membuat rakyat banyak lebih menderita kalau berkuasa, ... 
  
 Noroyono 1963 [email protected] [GELORA45] 於 20/8/2018 3:44 寫道:
  
     HRW: Cawapres Indonesia Punya Catatan Anti-HAM       
 
 Keterangan foto utama: Presiden Indonesia Joko Widodo (kedua dari kiri), 
Kepala Majelis Ulama Indonesia Ma’ruf Amin (ketiga dari kiri),  mantan Presiden 
Megawati Sukarnoputri (kiri), dan pemimpin partai koalisi Jokowi, menyerahkan 
dokumen mereka di  kantor Komisi  Pemilihan Umum di Jakarta, pada tanggal 10 
Agustus 2018, saat Jokowi dan Amin mendaftar untuk  pemilihan presiden 2019 
sebagai  kandidat presiden dan wakil presiden. (Foto: AFP)    
Sumberwww.eurasiareview.com Posted on August 11, 2018         Human Rights 
Watch (HRW) mengatakan bahwa salah satu calon wakil presiden Indonesia, Ma’ruf 
Amin, memiliki catatan  pelanggaran hak asasi manusia, di mana Ma’ruf Amin 
sebelumnya telah mengeluarkan fatwa-fatwa yang dilihat oleh HRW melanggar hak 
asasi manusia dan memicu diskriminasi. Namun benarkah begitu? Berikut beberapa 
pandangan dari HRW.    Baca juga: Ma’ruf Amin: Ulama Cawapres Jokowi di Pilpres 
2019   Oleh: Eurasia Review    Keputusan Presiden Indonesia Joko “Jokowi” 
Widodo untuk memilih Ma’ruf Amin sebagai wakil presidennya dalam pemilihan 
Presiden 2019, menimbulkan pertanyaan tentang komitmen Jokowi untuk 
meningkatkan perlindungan hak asasi manusia bagi semua rakyat Indonesia, kata 
Human Rights Watch (HRW).    Amin—yang telah menjadi ketua Majelis Ulama 
Indonesia (MUI), organisasi semi-resmi yang memayungi kelompok Islam—sejak 
tahun 2007, dan pemimpin tertinggi Nahdlatul Ulama—organisasi Muslim terbesar 
di Indonesia—sejak tahun 2015, telah memainkan peran penting dalam memicu 
diskriminasi yang memburuk terhadap agama dan gender minoritas di negara itu.   
 Selama dua dekade terakhir di MUI, Amin telah membantu menyusun dan menjadi 
pendukung vokal fatwa terhadap hak-hak agama minoritas—termasuk komunitas 
Ahmadiyah dan Syiah di negara itu—juga lesbian, gay, biseksual, dan orang 
transgender (LGBT).    Fatwa-fatwa itu—meskipun tidak mengikat secara 
hukum—telah digunakan untuk mengesahkan retorika kebencian oleh para pejabat 
pemerintah terhadap kaum LGBT, dan dalam beberapa kasus, memicu kekerasan 
mematikan oleh kelompok Islam militan terhadap agama minoritas.    “Amin telah 
menjadi pusat dari beberapa elemen yang paling tidak toleran dalam budaya agama 
dan politik kontemporer Indonesia, sehingga ketakutan akan dampak negatifnya 
terhadap hak dan keamanan agama dan gender minoritas sangat terasa,” kata  
Phelim Kine, Wakil Direktur Divisi Asia di Human Rights Watch.    Jokowi 
menjelaskan keputusannya untuk menjadikan Amin pasangannya dengan dasar bahwa 
“kita saling melengkapi, nasionalistik dan religius.” Jokowi telah menjadi 
sasaran serangan oleh lawan-lawannya yang mempertanyakan kesalehan agamanya, 
dengan menuduhnya mengejar “sekularisme liberal,” dan diam-diam adalah Kristen 
atau putra dari orang tua komunis. Terpilihnya Amin setidaknya menunjukkan 
upaya untuk menyangkal serangan-serangan ini.    Ma’ruf Amin memiliki sejarah 
pandangan intoleran yang terdokumentasi dengan baik:    Pada Oktober 2016, MUI 
menyatakan bahwa Gubernur Jakarta saat itu, Basuki “Ahok” Purnama—seorang 
Kristen—telah melakukan penodaan agama terhadap Islam. Itu memicu pembentukan 
aliansi anti-Ahok Islamis radikal, yang menyebabkan kejatuhan politiknya, dan 
ia akhirnya dipenjara karena melanggar undang-undang penodaan agama.    
 Presiden Indonesia Joko “Jokowi” Widodo (kiri tengah), dan pasangannya Ma’ruf 
Amin (tengah kanan), menyambut  para pendukung mereka sebelum pendaftaran resmi 
sebagai kandidat untuk Pemilihan Presiden 2019, di Jakarta, Indonesia, pada 
Jumat, 10 Agustus 2018. Pertempuran untuk Pemilihan Presiden 2019 Indonesia 
dimulai pada  Jumat (10/8), ketika Presiden Jokowi secara resmi terdaftar 
sebagai kandidat, setelah memilih seorang ulama  konservatif Islam sebagai 
pasangannya. (Foto: Associated Press/Tatan Syuflana)    Pada Februari 2016, MUI 
mengeluarkan fatwa yang menyerukan kriminalisasi aktivitas LGBT. Amin secara 
pribadi membenarkan fatwa tersebut atas dasar bahwa “homoseksualitas, baik 
lesbian maupun gay, dan sodomi adalah haram secara hukum dan adalah sebuah 
bentuk kejahatan.”    Fatwa itu telah membantu meningkatkan bahaya diskriminasi 
anti-LGBT dan menyebabkan penggerebekan sewenang-wenang dan melanggar hukum 
oleh polisi dan militan Islamis, di ranah pribadi para LGBT.    Pada bulan 
Maret 2015, MUI mengeluarkan fatwa yang menyerukan agar aktivitas sesama jenis 
dikenakan hukuman, mulai dari hukuman cambuk sampai hukuman mati. Fatwa 
tersebut menyamakan homoseksualitas dengan penyakit yang bisa disembuhkan, dan 
tindakan seksual terkait “harus dihukum berat.”    Baca juga: Pilpres 2019: 
Jokowi-Ma’ruf Amin vs Prabowo-Sandiaga Uno    Pada tahun 2008, MUI menanggapi 
larangan Menteri Kesehatan pada tahun 2006 terkait sunat terhadap perempuan 
(FGM),  dengan mengeluarkan fatwa yang mendukung FGM dan menyatakan bahwa “itu 
adalah bentuk kehormatan bagi perempuan.”    Pada tahun 2005—ketika Amin 
memimpin komisi fatwa MUI—organisasi itu mengeluarkan fatwa yang menetapkan 
bahwa Ahmadiyah, sebuah gerakan revivalis Islam, menyimpang dari ajaran Al 
Qur’an.    Pemerintah menanggapi fatwa itu pada tahun 2008 dengan mengeluarkan 
keputusan anti-Ahmadiyah nasional yang melarang Ahmadiyah  melakukan dakwah 
mereka. Sejak itu, para militan Islam berulang kali menyerang komunitas 
Ahmadiyah, seringkali dengan keterlibatan pejabat pemerintah dan pasukan 
keamanan yang pasif maupun aktif.    Keputusan Jokowi untuk menjadikan Amin 
pasangannya akan mencampur sinisme publik yang luas tentang kegagalan 
pemerintahannya dalam memenuhi janji-janji pemilu untuk mengatasi masalah hak 
asasi manusia yang menekan Indonesia. Dia telah membebaskan beberapa tahanan 
politik Papua, dan telah mengumumkan rencana yang tidak jelas untuk 
menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia selama puluhan tahun, termasuk 
pembantaian terhadap hingga satu juta orang pada tahun 1965-1966.    Namun, 
Jokowi telah mengabaikan kekebalan hukum yang dimiliki pasukan keamanan atas 
pelanggaran hak asasi manusia, hak-hak perempuan, dan kebebasan beragama. Dia 
juga telah menggunakan hukuman mati terhadap para pengedar narkoba yang  
dihukum, dan hanya berbicara sekali—dan dalam istilah yang sangat ambigu—dalam 
membela populasi LGBT yang terkepung di negara itu.    Selama proses Universal 
Periodic Review (UPR) Perserikatan Bangsa-Bangsa di Indonesia pada bulan Mei 
2017, pemerintah Indonesia menolak beberapa rekomendasi oleh negara-negara 
anggota PBB, termasuk isu-isu yang berkaitan dengan hak-hak orang  LGBT, 
undang-undang penodaan agama, dan hukuman mati.    Seorang pejabat Departemen 
Luar Negeri Indonesia menggambarkan rekomendasi tersebut “sulit untuk 
diterima”, karena alasan termasuk  pengertian “kondisi Indonesia” yang tidak 
jelas dan tidak terdefinisi.    “Ma’ruf Amin telah menunjukkan bahwa dia tidak 
ragu-ragu menempatkan minoritas menjadi rentan dalam bahaya,” kata Kine. 
“Jokowi perlu membuktikan bahwa ia menghargai kewajibannya untuk membela hak 
dan martabat semua rakyat Indonesia, di atas  nafsu intoleransi ekstrem, untuk 
mendapatkan keuntungan politik jangka pendek.”     
https://www.matamatapolitik.com/hrw-cawapres-indonesia-punya-catatan-anti-ham/  
 
 
 
 
|  | 不含病毒。www.avg.com  |

   #yiv6334235609 -- #yiv6334235609ygrp-mkp {border:1px solid 
#d8d8d8;font-family:Arial;margin:10px 0;padding:0 10px;}#yiv6334235609 
#yiv6334235609ygrp-mkp hr {border:1px solid #d8d8d8;}#yiv6334235609 
#yiv6334235609ygrp-mkp #yiv6334235609hd 
{color:#628c2a;font-size:85%;font-weight:700;line-height:122%;margin:10px 
0;}#yiv6334235609 #yiv6334235609ygrp-mkp #yiv6334235609ads 
{margin-bottom:10px;}#yiv6334235609 #yiv6334235609ygrp-mkp .yiv6334235609ad 
{padding:0 0;}#yiv6334235609 #yiv6334235609ygrp-mkp .yiv6334235609ad p 
{margin:0;}#yiv6334235609 #yiv6334235609ygrp-mkp .yiv6334235609ad a 
{color:#0000ff;text-decoration:none;}#yiv6334235609 #yiv6334235609ygrp-sponsor 
#yiv6334235609ygrp-lc {font-family:Arial;}#yiv6334235609 
#yiv6334235609ygrp-sponsor #yiv6334235609ygrp-lc #yiv6334235609hd {margin:10px 
0px;font-weight:700;font-size:78%;line-height:122%;}#yiv6334235609 
#yiv6334235609ygrp-sponsor #yiv6334235609ygrp-lc .yiv6334235609ad 
{margin-bottom:10px;padding:0 0;}#yiv6334235609 #yiv6334235609actions 
{font-family:Verdana;font-size:11px;padding:10px 0;}#yiv6334235609 
#yiv6334235609activity 
{background-color:#e0ecee;float:left;font-family:Verdana;font-size:10px;padding:10px;}#yiv6334235609
 #yiv6334235609activity span {font-weight:700;}#yiv6334235609 
#yiv6334235609activity span:first-child 
{text-transform:uppercase;}#yiv6334235609 #yiv6334235609activity span a 
{color:#5085b6;text-decoration:none;}#yiv6334235609 #yiv6334235609activity span 
span {color:#ff7900;}#yiv6334235609 #yiv6334235609activity span 
.yiv6334235609underline {text-decoration:underline;}#yiv6334235609 
.yiv6334235609attach 
{clear:both;display:table;font-family:Arial;font-size:12px;padding:10px 
0;width:400px;}#yiv6334235609 .yiv6334235609attach div a 
{text-decoration:none;}#yiv6334235609 .yiv6334235609attach img 
{border:none;padding-right:5px;}#yiv6334235609 .yiv6334235609attach label 
{display:block;margin-bottom:5px;}#yiv6334235609 .yiv6334235609attach label a 
{text-decoration:none;}#yiv6334235609 blockquote {margin:0 0 0 
4px;}#yiv6334235609 .yiv6334235609bold 
{font-family:Arial;font-size:13px;font-weight:700;}#yiv6334235609 
.yiv6334235609bold a {text-decoration:none;}#yiv6334235609 dd.yiv6334235609last 
p a {font-family:Verdana;font-weight:700;}#yiv6334235609 dd.yiv6334235609last p 
span {margin-right:10px;font-family:Verdana;font-weight:700;}#yiv6334235609 
dd.yiv6334235609last p span.yiv6334235609yshortcuts 
{margin-right:0;}#yiv6334235609 div.yiv6334235609attach-table div div a 
{text-decoration:none;}#yiv6334235609 div.yiv6334235609attach-table 
{width:400px;}#yiv6334235609 div.yiv6334235609file-title a, #yiv6334235609 
div.yiv6334235609file-title a:active, #yiv6334235609 
div.yiv6334235609file-title a:hover, #yiv6334235609 div.yiv6334235609file-title 
a:visited {text-decoration:none;}#yiv6334235609 div.yiv6334235609photo-title a, 
#yiv6334235609 div.yiv6334235609photo-title a:active, #yiv6334235609 
div.yiv6334235609photo-title a:hover, #yiv6334235609 
div.yiv6334235609photo-title a:visited {text-decoration:none;}#yiv6334235609 
div#yiv6334235609ygrp-mlmsg #yiv6334235609ygrp-msg p a 
span.yiv6334235609yshortcuts 
{font-family:Verdana;font-size:10px;font-weight:normal;}#yiv6334235609 
.yiv6334235609green {color:#628c2a;}#yiv6334235609 .yiv6334235609MsoNormal 
{margin:0 0 0 0;}#yiv6334235609 o {font-size:0;}#yiv6334235609 
#yiv6334235609photos div {float:left;width:72px;}#yiv6334235609 
#yiv6334235609photos div div {border:1px solid 
#666666;min-height:62px;overflow:hidden;width:62px;}#yiv6334235609 
#yiv6334235609photos div label 
{color:#666666;font-size:10px;overflow:hidden;text-align:center;white-space:nowrap;width:64px;}#yiv6334235609
 #yiv6334235609reco-category {font-size:77%;}#yiv6334235609 
#yiv6334235609reco-desc {font-size:77%;}#yiv6334235609 .yiv6334235609replbq 
{margin:4px;}#yiv6334235609 #yiv6334235609ygrp-actbar div a:first-child 
{margin-right:2px;padding-right:5px;}#yiv6334235609 #yiv6334235609ygrp-mlmsg 
{font-size:13px;font-family:Arial, helvetica, clean, sans-serif;}#yiv6334235609 
#yiv6334235609ygrp-mlmsg table {font-size:inherit;font:100%;}#yiv6334235609 
#yiv6334235609ygrp-mlmsg select, #yiv6334235609 input, #yiv6334235609 textarea 
{font:99% Arial, Helvetica, clean, sans-serif;}#yiv6334235609 
#yiv6334235609ygrp-mlmsg pre, #yiv6334235609 code {font:115% 
monospace;}#yiv6334235609 #yiv6334235609ygrp-mlmsg * 
{line-height:1.22em;}#yiv6334235609 #yiv6334235609ygrp-mlmsg #yiv6334235609logo 
{padding-bottom:10px;}#yiv6334235609 #yiv6334235609ygrp-msg p a 
{font-family:Verdana;}#yiv6334235609 #yiv6334235609ygrp-msg 
p#yiv6334235609attach-count span {color:#1E66AE;font-weight:700;}#yiv6334235609 
#yiv6334235609ygrp-reco #yiv6334235609reco-head 
{color:#ff7900;font-weight:700;}#yiv6334235609 #yiv6334235609ygrp-reco 
{margin-bottom:20px;padding:0px;}#yiv6334235609 #yiv6334235609ygrp-sponsor 
#yiv6334235609ov li a {font-size:130%;text-decoration:none;}#yiv6334235609 
#yiv6334235609ygrp-sponsor #yiv6334235609ov li 
{font-size:77%;list-style-type:square;padding:6px 0;}#yiv6334235609 
#yiv6334235609ygrp-sponsor #yiv6334235609ov ul {margin:0;padding:0 0 0 
8px;}#yiv6334235609 #yiv6334235609ygrp-text 
{font-family:Georgia;}#yiv6334235609 #yiv6334235609ygrp-text p {margin:0 0 1em 
0;}#yiv6334235609 #yiv6334235609ygrp-text tt {font-size:120%;}#yiv6334235609 
#yiv6334235609ygrp-vital ul li:last-child {border-right:none 
!important;}#yiv6334235609 

   

Kirim email ke