Ini nenek dalam tempurung apa maksudnya, menepuk dada orang yg paling
meyakini orang2 Masyumi membantai komunis dan Soekarnois??? Lha, Gus Dur
saja sudah berani terang-terangan menyatakan banyak tokoh/anggota Ansor
terlibat dalam pembantaian komunis. Lalu?
Kenapa harus mengangkat AGAMA nya dengan menyeret/mengangkat Kristen dan
Hindu? Apakah orang-orang yg terlibat pembantaian komunis itu bisa
mewakili Agama yang dianutnya??? Tidak adakah umat Islam, bahkan
Haji-Haji yang berani membela dan melindungi komunis? Begitu juga dengan
umat Kristen, Katholik dan Hindu, ...???
Ini nenek aktivis SONTOLOYO! Bisanya berkoar-koar menyasar dan menyerang
serampangan, ... jelas Masyumi tahun 60 sudah dibubarkan. Keterlibatan
mantan tokoh Masyumi yang ANTI-Komunis dalam membantai di tahun 66-67
tidak ada yang meragukan, SUDAH PASTI dan nampak jelas berlanjut sampai
SEKARANG ini! Bukankah PKS, ... termasuk HTI yg baru dibubarkan itu
jelmaan Masyumi dan sementara orang menyatakan mereka sudah berhasil
menyusup ke NU juga?
Tatiana Lukman [email protected] [GELORA45] 於 15/11/2018 21:09 寫道:
Saya pernah bilang tokoh komunis pernah duduk bersama dengan tokoh
kanan reaksioner ngopi atau makan sate, tidak menghilangkan
kenyataan bahwa pada saat perjuangan kelas menajam dan meletus,
orang-orang Masyumi tidak ragu-ragu untuk turut membantai tidak saja
orang komunis tapi juga orang-orang progresif pendukung politik BK.
Tapi masih ada orang yang tak percaya akan peran orang-orang Islam,
termasuk Masyumi, dalam pembantaian. Sebetulnya bukan saja orang
Islam, tapi juga orang dari agama lain, kristen dan Hindu. Nah,
dalam tulisan di bawah ini jelas bicara tentang peran orang-orang
Masyumi dalam menghabisi orang-orang kom dan progresif lainnya.
Setelah Pesta Usai
Digunakan untuk menghabisi orang-orang komunis, nasib Islam
politik di awal Orde Baru tak menentu.
Hendi Jo <https://historia.id/@hendi.j97>
7 Mar 2018, 01:01
Inline image
AWAL 1966. Malam belum sepenuhnya selesai, ketika lima anggota
Kesatuan Aksi Pengganyangan Gerakan September Tigapuluh (KAP Gestapu)
mendatangi rumah S. Herman di bilangan Sukabumi. Sebagai bekas serdadu
yang memilih aktif di NU (Nahdlatul Ulama), dini hari itu, Herman
“terpilih” untuk pergi ke Jampang Kulon, suatu wilayah yang terletak
di pelosok Sukabumi, Jawa Barat.
“Saya diajak ke sana guna 'mengamankan' orang-orang PKI (Partai
Komunis Indonesia),” ujar lelaki 90 tahun tersebut.
Di Jampang Kulon, Herman dan kawan-kawan memburu para anggota PKI
hingga ke hutan-hutan. Namun, berbeda dengan di Jawa Tengah dan Jawa
Timur, di Jawa Barat perburuan itu tidak lantas menjadi ajang
pembantaian massal. Pendekatan persuasif sangat diutamakan oleh aparat
di sana.
“Sesuai arahan Pak Adjie (Panglima Kodam Siliwangi), mereka yang
tertangkap kami perlakukan secara baik-baik, untuk kemudian kami
serahkan ke aparat,” kenang Herman.
Operasi perburuan tersebut berlangsung hingga sekitar empat bulan
dalam tahun 1966. Herman tidak ingat berapa ratus orang komunis yang
berhasil ditangkap. Dia juga tidak tahu bagaimana nasib mereka usai
diserahkan kepada aparat. “Katanya mereka dibuang ke Pulau Buru sama
pemerintah,” ungkap kakek dari lima cucu itu.
*Aliansi Simbiotik*
Pasca insiden Gerakan 30 September 1965, pihak tentara (baca: Angkatan
Darat) mencari celah untuk menghantam langsung rival utamanya: PKI.
Menurut Ulf Sundhaussen dalam /Road to Power: Indonesian Military
Politics 1945-1967/, salah satu cara yang dilakukan oleh mereka adalah
merangkul kekuatan-kekuatan Islam yang di era rezim Sukarno ternafikan
secara politis.
Gayung bersambut. Sebagai pihak yang kerap bermasalah dengan PKI dan
menunggu waktu tepat untuk menghajar musuh bebuyutannya tersebut,
kelompok-kelompok Islam menyambut baik rangkulan tentara. Pada 5
Oktober 1965, secara resmi Pengurus Besar NU mengeluarkan pernyataan
sikap untuk melawan Gestapu.
“PBNU menyerukan kepada seluruh umat Islam dan segenap kekuatan
revolusiener lainnya untuk memberikan bantuan sepenuhnya kepada
Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI),” demikian seperti
dikutip oleh H. Abdul Mun’im DZ dalam /Benturan NU-PKI 1948-1965./
Aliansi simbiotik antara tentara dengan kelompok-kelompok Islam
menghasilkan gerakan sporadis pengganyangan PKI di seluruh Indonesia.
Bahkan bukan hanya sebagai “pendamping”, bersama grup-grup antikomunis
lainnya dari kalangan Hindu (di Bali) dan Katolik serta sayap kanan di
kubu kaum nasionalis, mereka terlibat aktif secara langsung menjadi
“tangan tentara” untuk menghancurkan PKI.
“Anasir-anasir KAP Gestapu, terutama organisasi massa berorientasi
kepada Masyumi, serta aktivis muda dari NU, harus dianggap termasuk
kelompok ini,” tulis Ulf, pengamat sejarah militer Indonesia asal
Australia tersebut.
Selain KAP Gestapu (salah satu pendirinya adalah Subchan ZE, tokoh
muda NU), tentara juga mendukung keberadaan KOKAM (Komando
Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah) dan Kesatuan Komando Jihad
Ummat Islam pimpinan Abdul Qadir Djaelani, tokoh Pelajar Islam
Indonesia (PII). “Kesatuan-kesatuan aksi ini menghimpun hampir semua
potensi politik antikomunis di Indonesia,” tulis Arief Mudatsir Mandan
dalam /Napak Tilas Pengabdian Idham Chalid/.
Untuk mengganyang PKI, kekuatan-kekuatan Islam betul-betul tertumpu
kepada dukungan militer. Bukan hanya dukungan perlindungan, namun juga
penyediaan senjata dan pelatihan militer seperti yang mereka lakukan
kepada sejumlah tokoh KAP Gestapu dan sejumlah koordinator lapangan
aktivis mahasiswa-mahasiswa Islam. Menurut Busyro Moqqodas dalam
/Hegemoni Rezim Intelijen/, sejumlah aksi umat Islam di Jakarta,
Bekasi, Tangerang dan Banten juga mendapat sokongan AD.
“Buktinya, waktu Kesatuan Komando Jihad Ummat Islam mengadakan apel
akbar di Jakarta pada 12 Februari 1967, Komandan Resimen Para Komando
Angkatan Darat (RPKAD) Kolonel Sawo Edhie Wibowo datang dan membuat
pidato dukungan,” ujar Busyro.
Singkat cerita, “pesta pengganyangan” kaum komunis oleh militer yang
bekerjasama dengan kelompok agama dan nasionalis sayap kanan
berlangsung sukses. Bukan saja berhasil melenyapkan eksistensi partai
komunis terbesar ketiga di dunia itu, tapi juga menerbitkan Orde Baru,
sebuah rezim militer yang didukung oleh Amerika Serikat dan dunia
Barat pada 12 Maret 1967.
“Dan tak ada seorang pun yang bisa menafikan bahwa umat Islam
memerankan peranan yang sangat besar sebagai salah satu komponen
penegak Orde Baru yang utama,” ungkap Afan Gaffar dalam sebuah artikel
berjudul “Islam dan Politik dalam Era Orde Baru," /Jurnal Ulumul
Qur’an, /edisi Mei 1993.
*Dibalas Air Tuba*
Usai Presiden Sukarno lengser, kekuatan-kekuatan Islam politik mulai
menggeliat kembali. Anasir-anasir Masyumi yang di era Demokrasi
Terpimpin sempat tiarap, aktif melakukan konsolidasi politik.
Rehabilitasi Masyumi diajukan oleh Prawoto Mangkusasmito (Ketua Umum
Masyumi saat dibubarkan oleh Presiden Sukarno pada 17 Agustus 1960)
kepada pemerintah Orde Baru.
Alih-alih mengabulkan, jasa-jasa kalangan Islam politik seolah dibalas
dengan air tuba: pengajuan ditolak Presiden Soeharto. “Jalan menuju
pewujudan kembali Masyumi sebagai partai politik mengalami situasi
berliku dan berujung kepada ditolaknya upaya rehabilitasi itu,” ungkap
Abdul Qadir Djaelani, salah satu aktivis Islam saat itu.
Siasat baru lantas dilancarkan. Pada akhir 1967, eks
/onderbouw/ Masyumi membentuk partai baru bernama Partai Muslimin
Indonesia (Parmusi) dan mengajukan izinnya kepada pemerintah. Kali ini
pemerintah Orde Baru merestui dengan mengeluarkan Surat Keputusan No.
7 tahun 1968 tertanggal 20 Februari 1968. “Djarnawi Hadikusomo dari
Muhammadiyah diangkat sebagai ketua umumnya,” tulis Solihin Salam
dalam /Sejarah Parmusi./
Masalah muncul kembali usai Parmusi melangsungkan muktamarnya yang
pertama pada 2-7 November 1968: Muhammad Roem ditolak oleh pemerintah
sebagai ketua umum terpilih. “Soeharto tak mau mensahkannya,” tulis
Abdul Qadir Djaelani dalam /Peran Ulama dan Santri dalam Perjuangan di
Indonesia./
Parmusi tidak bisa berbuat banyak. Jalan kompromi pun ditempuh:
jabatan ketua tetap dipegang Djarnawi Hadikusumo dengan harapan roda
politik partai tetap berjalan. Namun, lagi-lagi tawaran kompromi itu
tak diindahkan. Justru pada Februari 1970, Menteri Dalam Negeri Amir
Machmud membuat keputusan melarang sekitar 2500 eks anggota Masyumi
untuk ikut andil dalam Pemilihan Umum 1971. Alasannya, iktikad baik
mereka kepada pemerintah sangat diragukan. Demikian menurut berita
yang dilansir /Kantor Berita Antara/ pada 16 Februari 1970.
Di tengah situasi panas tersebut, pemerintah tetiba “memecat” Djarnawi
dan menggantinya dengan MHS. Mintarja lewat suatu rekayasa yang
melibatkan grup Operasi Khusus (Opsus) Ali Moertopo (via duet John
Naro-Imran Kadir). Menurut Afan Gaffar, pemerintah kesulitan untuk
menerima Djarnawi karena dia dianggap memiliki pendirian politik yang
“keras” dan tidak akomodatif terhadap kepentingan pemerintah.
Bukan hanya kepada Masyumi, kebijakan tentara (baca: pemerintah Orde
Baru) pun mulai “keras” terhadap NU. Sejak dilangsungkannya Seminar
Angkatan Darat pada 1966 di Bandung, tentara memiliki pandangan tegas
bahwa sebuah organisasi keagamaan dengan basis massa besar akan
menjadi suatu ancaman politis.
“NU dipandang sebagai hal yang membahayakan apabila dibiarkan tumbuh
menjadi sebuah kekuatan politik,” tulis Arief Mudatsir Mandan.
Nasib buruk juga melanda partai Islam tua yang peran politiknya
sebenarnya sudah mulai mengecil: Partai Syarikat Islam Indonesia
(PSII). Laiknya Parmusi, kepemimpinan PSII pun tak lepas “diobok-obok”
grup Opsus via Syarifuddin Harahap yang berhasil menyingkirkan
kepemimpinan H. Ch. Ibrahim.
Pemilihan Umum 1971 semakin memperlebar jurang pemisah antara
pemerintah Orde Baru dengan kelompok-kelompok Islam. Upaya-upaya
sistematis dari pemerintah dan tentara untuk memenangkan Golongan
Karya (Golkar) menjadikan peran politik kelompok Islam dan nasionalis
terpinggirkan secara prima. Keculasan politik yang terpapar dalam
Pemilu 1971 menjadikan kalangan Islam kecewa.
Bahkan, Subchan ZE pernah mempunyai gagasan akan mengadukan
pelaksanaan Pemilu 1971 dengan korban-korban yang dialami oleh warga
NU kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Amnesti Internasional. Namun
niat tersebut diurungkan. Sebagai gantinya: “Rois Aam NU KH A. Wahab
Chasbullah di depan Muktamar NU ke-25 pada Desember 1971
mengisyaratkan bahwa tak ada gunanya lagi NU menjadi partai politik,”
ujar Arief.
*Rival Negara*
Babak belur di Pemilu 1971 menjadikan kekuatan Islam politik tak bisa
mengkoordinasikan diri secara maksimal. Menjelang Pemilu 1977, mereka
harus kembali “menyerah” ketika pada 5 Januari 1973, pemerintah Orde
Baru memaksa Parmusi, NU, PSII dan Partai Perti (Persatuan Tarbiyah
Islamiyah) berfusi dalam PPP (Partai Persatuan Pembangunan).
Menurut Abdul Qadir Djailani, fusi itu dilaksanakan atas nama
kestabilan politik. “Padahal tujuan sebenarnya adalah untuk
mempermudah kontrol politik terhadap kekuatan Islam,” ujar Abdul Qadir.
Penyederhanaan partai-partai politik Islam dalam PPP diikuti oleh
upaya deislamisasi. Sebagai contoh pemerintah memerintahkan partai
politik hasil fusi itu untuk tidak lagi menggunakan lambang Ka’bah,
nama “Partai Persatuan Islam” dan Islam sebagai asas ideologi partai.
Soal ini sempat membuat KH. Bisri Syansuri (Rois Aam PPP) berang dan
menyampaikan protes langsung kepada Presiden Soeharto.
“Tetapi tak berhasil karena Soeharto tetap pada kebijakannya untuk
menetapkan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi partai politik
mana pun,” tulis Arief Mudatsir.
Pemilihan Umum 1977 berlangsung lancar. Seperti sudah diprediksi semua
kalangan, Golkar sebagai representasi pemerintah memperoleh kemenangan
mutlak di parlemen: 238 kursi ditambah dengan 100 kursi dari fraksi
ABRI yang diangkat secara sepihak oleh pemerintah sendiri. PPP sendiri
hanya mendapat 99 kursi lebih besar dibanding kursi yang didapat PDI
(Partai Demokrasi Indonesia) yakni 29 kursi.
Namun, kemenangan itu tidak menjadikan posisi Islam politik sebagai
rival negara jadi berhenti. Sidang Umum MPR 1978, pemerintah Orde Baru
memasukan Aliran Kepercayaan dan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan
Pancasila (P4) dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Secara
tegas, dinyatakan dalam P4 ini bahwa “Pancasila adalah jiwa dan
pandangan hidup bangsa Indonesia yang sakti.”
Ketetapan MPR No. 11/1978 diprotes oleh kalangan Islam sebagai upaya
mengkerdilkan peran politik mereka. Pada 20 Maret 1978, di Jakarta
terjadi demonstrasi menentang ketetapan itu dan berakhir dengan
ditangkapnya ratusan aktivis Islam oleh pihak militer.
Sementara itu, seiring upaya deislamisasi di tingkat kehidupan politik
formil, pemerintah (lagi-lagi lewat kekuatan intelijen) terus berusaha
melukiskan citra Islam sebagai kekuatan teror lewat berbagai
gerakan-gerakan radikal seperti Komando Jihad dan gerakan Jamaah
Imran. Kebijakan represif ini bahkan berimbas kepada kehidupan
berislam di kampus-kampus dan sekolah-sekolah. Salah satunya adalah
pelarangan mengenakan jilbab bagi siswi-siswi Islam di berbagai sekolah.
---
此電子郵件已由 AVG 檢查病毒。
http://www.avg.com
