Ada yang bisa kasih pencerahan kepada si Chan ini tentang tingkah laku Masyumi
dalam jaman Sukarno dulu? Dan mengapa Masyumi dilarang oleh Sukarno? Ngatain
orang lain dalam tempurung, tapi terus-terusan membelejeti dirinya sendiri
"buta huruf" dalam banyak hal, termasuk sejarah Indonesia. Menyamakan NU dengan
Masyumi adalah penghinaan terhadap para pemimpin NU, seperti Gus Dur, yang
tidak anti-komunis dan tidak menginginkan Indonesia menjadi negara Islam!!!
Kedua, bikin komentar yang asal jeplak terhadap masalah yang berhubungan dengan
diskusi saya dengan Nesare. Sudah dibuktikan beberapa kali kemampuan si Chan
untuk baca dan menginterpretasi apa yang dibaca dalam bahasa Indonesia, memang
hanya setingkat antek kaum revisionis Tkk!!!
On Friday, November 16, 2018, 1:23:54 AM GMT+1, ChanCT
<[email protected]> wrote:
Ini nenek dalam tempurung apa maksudnya, menepuk dada orang yg paling meyakini
orang2 Masyumi membantai komunis dan Soekarnois??? Lha, Gus Dur saja sudah
berani terang-terangan menyatakan banyak tokoh/anggota Ansor terlibat dalam
pembantaian komunis. Lalu?
Kenapa harus mengangkat AGAMA nya dengan menyeret/mengangkat Kristen dan Hindu?
Apakah orang-orang yg terlibat pembantaian komunis itu bisa mewakili Agama yang
dianutnya??? Tidak adakah umat Islam, bahkan Haji-Haji yang berani membela dan
melindungi komunis? Begitu juga dengan umat Kristen, Katholik dan Hindu, ...???
Ini nenek aktivis SONTOLOYO! Bisanya berkoar-koar menyasar dan menyerang
serampangan, ... jelas Masyumi tahun 60 sudah dibubarkan. Keterlibatan mantan
tokoh Masyumi yang ANTI-Komunis dalam membantai di tahun 66-67 tidak ada yang
meragukan, SUDAH PASTI dan nampak jelas berlanjut sampai SEKARANG ini! Bukankah
PKS, ... termasuk HTI yg baru dibubarkan itu jelmaan Masyumi dan sementara
orang menyatakan mereka sudah berhasil menyusup ke NU juga?
Tatiana Lukman [email protected] [GELORA45] 於 15/11/2018 21:09 寫道:
Saya pernah bilang tokoh komunis pernah duduk bersama dengan tokoh kanan
reaksioner ngopi atau makan sate, tidak menghilangkan kenyataan bahwa pada saat
perjuangan kelas menajam dan meletus, orang-orang Masyumi tidak ragu-ragu
untuk turut membantai tidak saja orang komunis tapi juga orang-orang progresif
pendukung politik BK. Tapi masih ada orang yang tak percaya akan peran
orang-orang Islam, termasuk Masyumi, dalam pembantaian. Sebetulnya bukan saja
orang Islam, tapi juga orang dari agama lain, kristen dan Hindu. Nah, dalam
tulisan di bawah ini jelas bicara tentang peran orang-orang Masyumi dalam
menghabisi orang-orang kom dan progresif lainnya.
Setelah Pesta Usai
Digunakan untuk menghabisi orang-orang komunis, nasib Islam politik di awal
Orde Baru tak menentu.
Hendi Jo 7 Mar 2018, 01:01
AWAL 1966. Malam belum sepenuhnya selesai, ketika lima anggota Kesatuan Aksi
Pengganyangan Gerakan September Tigapuluh (KAP Gestapu) mendatangi rumah S.
Herman di bilangan Sukabumi. Sebagai bekas serdadu yang memilih aktif di NU
(Nahdlatul Ulama), dini hari itu, Herman “terpilih” untuk pergi ke Jampang
Kulon, suatu wilayah yang terletak di pelosok Sukabumi, Jawa Barat.
“Saya diajak ke sana guna 'mengamankan' orang-orang PKI (Partai Komunis
Indonesia),” ujar lelaki 90 tahun tersebut.
Di Jampang Kulon, Herman dan kawan-kawan memburu para anggota PKI hingga ke
hutan-hutan. Namun, berbeda dengan di Jawa Tengah dan Jawa Timur, di Jawa Barat
perburuan itu tidak lantas menjadi ajang pembantaian massal. Pendekatan
persuasif sangat diutamakan oleh aparat di sana.
“Sesuai arahan Pak Adjie (Panglima Kodam Siliwangi), mereka yang tertangkap
kami perlakukan secara baik-baik, untuk kemudian kami serahkan ke aparat,”
kenang Herman.
Operasi perburuan tersebut berlangsung hingga sekitar empat bulan dalam tahun
1966. Herman tidak ingat berapa ratus orang komunis yang berhasil ditangkap.
Dia juga tidak tahu bagaimana nasib mereka usai diserahkan kepada aparat.
“Katanya mereka dibuang ke Pulau Buru sama pemerintah,” ungkap kakek dari lima
cucu itu.
Aliansi Simbiotik
Pasca insiden Gerakan 30 September 1965, pihak tentara (baca: Angkatan Darat)
mencari celah untuk menghantam langsung rival utamanya: PKI. Menurut Ulf
Sundhaussen dalam Road to Power: Indonesian Military Politics 1945-1967, salah
satu cara yang dilakukan oleh mereka adalah merangkul kekuatan-kekuatan Islam
yang di era rezim Sukarno ternafikan secara politis.
Gayung bersambut. Sebagai pihak yang kerap bermasalah dengan PKI dan menunggu
waktu tepat untuk menghajar musuh bebuyutannya tersebut, kelompok-kelompok
Islam menyambut baik rangkulan tentara. Pada 5 Oktober 1965, secara resmi
Pengurus Besar NU mengeluarkan pernyataan sikap untuk melawan Gestapu.
“PBNU menyerukan kepada seluruh umat Islam dan segenap kekuatan revolusiener
lainnya untuk memberikan bantuan sepenuhnya kepada Angkatan Bersenjata Republik
Indonesia (ABRI),” demikian seperti dikutip oleh H. Abdul Mun’im DZ dalam
Benturan NU-PKI 1948-1965.
Aliansi simbiotik antara tentara dengan kelompok-kelompok Islam menghasilkan
gerakan sporadis pengganyangan PKI di seluruh Indonesia. Bahkan bukan hanya
sebagai “pendamping”, bersama grup-grup antikomunis lainnya dari kalangan Hindu
(di Bali) dan Katolik serta sayap kanan di kubu kaum nasionalis, mereka
terlibat aktif secara langsung menjadi “tangan tentara” untuk menghancurkan PKI.
“Anasir-anasir KAP Gestapu, terutama organisasi massa berorientasi kepada
Masyumi, serta aktivis muda dari NU, harus dianggap termasuk kelompok ini,”
tulis Ulf, pengamat sejarah militer Indonesia asal Australia tersebut.
Selain KAP Gestapu (salah satu pendirinya adalah Subchan ZE, tokoh muda NU),
tentara juga mendukung keberadaan KOKAM (Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda
Muhammadiyah) dan Kesatuan Komando Jihad Ummat Islam pimpinan Abdul Qadir
Djaelani, tokoh Pelajar Islam Indonesia (PII). “Kesatuan-kesatuan aksi ini
menghimpun hampir semua potensi politik antikomunis di Indonesia,” tulis Arief
Mudatsir Mandan dalam Napak Tilas Pengabdian Idham Chalid.
Untuk mengganyang PKI, kekuatan-kekuatan Islam betul-betul tertumpu kepada
dukungan militer. Bukan hanya dukungan perlindungan, namun juga penyediaan
senjata dan pelatihan militer seperti yang mereka lakukan kepada sejumlah tokoh
KAP Gestapu dan sejumlah koordinator lapangan aktivis mahasiswa-mahasiswa
Islam. Menurut Busyro Moqqodas dalam Hegemoni Rezim Intelijen, sejumlah aksi
umat Islam di Jakarta, Bekasi, Tangerang dan Banten juga mendapat sokongan AD.
“Buktinya, waktu Kesatuan Komando Jihad Ummat Islam mengadakan apel akbar di
Jakarta pada 12 Februari 1967, Komandan Resimen Para Komando Angkatan Darat
(RPKAD) Kolonel Sawo Edhie Wibowo datang dan membuat pidato dukungan,” ujar
Busyro.
Singkat cerita, “pesta pengganyangan” kaum komunis oleh militer yang
bekerjasama dengan kelompok agama dan nasionalis sayap kanan berlangsung
sukses. Bukan saja berhasil melenyapkan eksistensi partai komunis terbesar
ketiga di dunia itu, tapi juga menerbitkan Orde Baru, sebuah rezim militer yang
didukung oleh Amerika Serikat dan dunia Barat pada 12 Maret 1967.
“Dan tak ada seorang pun yang bisa menafikan bahwa umat Islam memerankan
peranan yang sangat besar sebagai salah satu komponen penegak Orde Baru yang
utama,” ungkap Afan Gaffar dalam sebuah artikel berjudul “Islam dan Politik
dalam Era Orde Baru," Jurnal Ulumul Qur’an, edisi Mei 1993.
Dibalas Air Tuba
Usai Presiden Sukarno lengser, kekuatan-kekuatan Islam politik mulai menggeliat
kembali. Anasir-anasir Masyumi yang di era Demokrasi Terpimpin sempat tiarap,
aktif melakukan konsolidasi politik. Rehabilitasi Masyumi diajukan oleh
Prawoto Mangkusasmito (Ketua Umum Masyumi saat dibubarkan oleh Presiden Sukarno
pada 17 Agustus 1960) kepada pemerintah Orde Baru.
Alih-alih mengabulkan, jasa-jasa kalangan Islam politik seolah dibalas dengan
air tuba: pengajuan ditolak Presiden Soeharto. “Jalan menuju pewujudan kembali
Masyumi sebagai partai politik mengalami situasi berliku dan berujung kepada
ditolaknya upaya rehabilitasi itu,” ungkap Abdul Qadir Djaelani, salah satu
aktivis Islam saat itu.
Siasat baru lantas dilancarkan. Pada akhir 1967, eks onderbouw Masyumi
membentuk partai baru bernama Partai Muslimin Indonesia (Parmusi) dan
mengajukan izinnya kepada pemerintah. Kali ini pemerintah Orde Baru merestui
dengan mengeluarkan Surat Keputusan No. 7 tahun 1968 tertanggal 20 Februari
1968. “Djarnawi Hadikusomo dari Muhammadiyah diangkat sebagai ketua umumnya,”
tulis Solihin Salam dalam Sejarah Parmusi.
Masalah muncul kembali usai Parmusi melangsungkan muktamarnya yang pertama pada
2-7 November 1968: Muhammad Roem ditolak oleh pemerintah sebagai ketua umum
terpilih. “Soeharto tak mau mensahkannya,” tulis Abdul Qadir Djaelani dalam
Peran Ulama dan Santri dalam Perjuangan di Indonesia.
Parmusi tidak bisa berbuat banyak. Jalan kompromi pun ditempuh: jabatan ketua
tetap dipegang Djarnawi Hadikusumo dengan harapan roda politik partai tetap
berjalan. Namun, lagi-lagi tawaran kompromi itu tak diindahkan. Justru pada
Februari 1970, Menteri Dalam Negeri Amir Machmud membuat keputusan melarang
sekitar 2500 eks anggota Masyumi untuk ikut andil dalam Pemilihan Umum 1971.
Alasannya, iktikad baik mereka kepada pemerintah sangat diragukan. Demikian
menurut berita yang dilansir Kantor Berita Antara pada 16 Februari 1970.
Di tengah situasi panas tersebut, pemerintah tetiba “memecat” Djarnawi dan
menggantinya dengan MHS. Mintarja lewat suatu rekayasa yang melibatkan grup
Operasi Khusus (Opsus) Ali Moertopo (via duet John Naro-Imran Kadir). Menurut
Afan Gaffar, pemerintah kesulitan untuk menerima Djarnawi karena dia dianggap
memiliki pendirian politik yang “keras” dan tidak akomodatif terhadap
kepentingan pemerintah.
Bukan hanya kepada Masyumi, kebijakan tentara (baca: pemerintah Orde Baru) pun
mulai “keras” terhadap NU. Sejak dilangsungkannya Seminar Angkatan Darat pada
1966 di Bandung, tentara memiliki pandangan tegas bahwa sebuah organisasi
keagamaan dengan basis massa besar akan menjadi suatu ancaman politis.
“NU dipandang sebagai hal yang membahayakan apabila dibiarkan tumbuh menjadi
sebuah kekuatan politik,” tulis Arief Mudatsir Mandan.
Nasib buruk juga melanda partai Islam tua yang peran politiknya sebenarnya
sudah mulai mengecil: Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII). Laiknya Parmusi,
kepemimpinan PSII pun tak lepas “diobok-obok” grup Opsus via Syarifuddin
Harahap yang berhasil menyingkirkan kepemimpinan H. Ch. Ibrahim.
Pemilihan Umum 1971 semakin memperlebar jurang pemisah antara pemerintah Orde
Baru dengan kelompok-kelompok Islam. Upaya-upaya sistematis dari pemerintah dan
tentara untuk memenangkan Golongan Karya (Golkar) menjadikan peran politik
kelompok Islam dan nasionalis terpinggirkan secara prima. Keculasan politik
yang terpapar dalam Pemilu 1971 menjadikan kalangan Islam kecewa.
Bahkan, Subchan ZE pernah mempunyai gagasan akan mengadukan pelaksanaan Pemilu
1971 dengan korban-korban yang dialami oleh warga NU kepada Perserikatan
Bangsa-Bangsa dan Amnesti Internasional. Namun niat tersebut diurungkan.
Sebagai gantinya: “Rois Aam NU KH A. Wahab Chasbullah di depan Muktamar NU
ke-25 pada Desember 1971 mengisyaratkan bahwa tak ada gunanya lagi NU menjadi
partai politik,” ujar Arief.
Rival Negara
Babak belur di Pemilu 1971 menjadikan kekuatan Islam politik tak bisa
mengkoordinasikan diri secara maksimal. Menjelang Pemilu 1977, mereka harus
kembali “menyerah” ketika pada 5 Januari 1973, pemerintah Orde Baru memaksa
Parmusi, NU, PSII dan Partai Perti (Persatuan Tarbiyah Islamiyah) berfusi
dalam PPP (Partai Persatuan Pembangunan).
Menurut Abdul Qadir Djailani, fusi itu dilaksanakan atas nama kestabilan
politik. “Padahal tujuan sebenarnya adalah untuk mempermudah kontrol politik
terhadap kekuatan Islam,” ujar Abdul Qadir.
Penyederhanaan partai-partai politik Islam dalam PPP diikuti oleh upaya
deislamisasi. Sebagai contoh pemerintah memerintahkan partai politik hasil fusi
itu untuk tidak lagi menggunakan lambang Ka’bah, nama “Partai Persatuan Islam”
dan Islam sebagai asas ideologi partai. Soal ini sempat membuat KH. Bisri
Syansuri (Rois Aam PPP) berang dan menyampaikan protes langsung kepada Presiden
Soeharto.
“Tetapi tak berhasil karena Soeharto tetap pada kebijakannya untuk menetapkan
Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi partai politik mana pun,” tulis Arief
Mudatsir.
Pemilihan Umum 1977 berlangsung lancar. Seperti sudah diprediksi semua
kalangan, Golkar sebagai representasi pemerintah memperoleh kemenangan mutlak
di parlemen: 238 kursi ditambah dengan 100 kursi dari fraksi ABRI yang diangkat
secara sepihak oleh pemerintah sendiri. PPP sendiri hanya mendapat 99 kursi
lebih besar dibanding kursi yang didapat PDI (Partai Demokrasi Indonesia) yakni
29 kursi.
Namun, kemenangan itu tidak menjadikan posisi Islam politik sebagai rival
negara jadi berhenti. Sidang Umum MPR 1978, pemerintah Orde Baru memasukan
Aliran Kepercayaan dan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) dalam
Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Secara tegas, dinyatakan dalam P4 ini
bahwa “Pancasila adalah jiwa dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang sakti.”
Ketetapan MPR No. 11/1978 diprotes oleh kalangan Islam sebagai upaya
mengkerdilkan peran politik mereka. Pada 20 Maret 1978, di Jakarta terjadi
demonstrasi menentang ketetapan itu dan berakhir dengan ditangkapnya ratusan
aktivis Islam oleh pihak militer.
Sementara itu, seiring upaya deislamisasi di tingkat kehidupan politik formil,
pemerintah (lagi-lagi lewat kekuatan intelijen) terus berusaha melukiskan citra
Islam sebagai kekuatan teror lewat berbagai gerakan-gerakan radikal seperti
Komando Jihad dan gerakan Jamaah Imran. Kebijakan represif ini bahkan berimbas
kepada kehidupan berislam di kampus-kampus dan sekolah-sekolah. Salah satunya
adalah pelarangan mengenakan jilbab bagi siswi-siswi Islam di berbagai sekolah.
#yiv8835283716 #yiv8835283716 -- #yiv8835283716ygrp-mkp {border:1px solid
#d8d8d8;font-family:Arial;margin:10px 0;padding:0 10px;}#yiv8835283716
#yiv8835283716ygrp-mkp hr {border:1px solid #d8d8d8;}#yiv8835283716
#yiv8835283716ygrp-mkp #yiv8835283716hd
{color:#628c2a;font-size:85%;font-weight:700;line-height:122%;margin:10px
0;}#yiv8835283716 #yiv8835283716ygrp-mkp #yiv8835283716ads
{margin-bottom:10px;}#yiv8835283716 #yiv8835283716ygrp-mkp .yiv8835283716ad
{padding:0 0;}#yiv8835283716 #yiv8835283716ygrp-mkp .yiv8835283716ad p
{margin:0;}#yiv8835283716 #yiv8835283716ygrp-mkp .yiv8835283716ad a
{color:#0000ff;text-decoration:none;}#yiv8835283716 #yiv8835283716ygrp-sponsor
#yiv8835283716ygrp-lc {font-family:Arial;}#yiv8835283716
#yiv8835283716ygrp-sponsor #yiv8835283716ygrp-lc #yiv8835283716hd {margin:10px
0px;font-weight:700;font-size:78%;line-height:122%;}#yiv8835283716
#yiv8835283716ygrp-sponsor #yiv8835283716ygrp-lc .yiv8835283716ad
{margin-bottom:10px;padding:0 0;}#yiv8835283716 #yiv8835283716actions
{font-family:Verdana;font-size:11px;padding:10px 0;}#yiv8835283716
#yiv8835283716activity
{background-color:#e0ecee;float:left;font-family:Verdana;font-size:10px;padding:10px;}#yiv8835283716
#yiv8835283716activity span {font-weight:700;}#yiv8835283716
#yiv8835283716activity span:first-child
{text-transform:uppercase;}#yiv8835283716 #yiv8835283716activity span a
{color:#5085b6;text-decoration:none;}#yiv8835283716 #yiv8835283716activity span
span {color:#ff7900;}#yiv8835283716 #yiv8835283716activity span
.yiv8835283716underline {text-decoration:underline;}#yiv8835283716
.yiv8835283716attach
{clear:both;display:table;font-family:Arial;font-size:12px;padding:10px
0;width:400px;}#yiv8835283716 .yiv8835283716attach div a
{text-decoration:none;}#yiv8835283716 .yiv8835283716attach img
{border:none;padding-right:5px;}#yiv8835283716 .yiv8835283716attach label
{display:block;margin-bottom:5px;}#yiv8835283716 .yiv8835283716attach label a
{text-decoration:none;}#yiv8835283716 blockquote {margin:0 0 0
4px;}#yiv8835283716 .yiv8835283716bold
{font-family:Arial;font-size:13px;font-weight:700;}#yiv8835283716
.yiv8835283716bold a {text-decoration:none;}#yiv8835283716 dd.yiv8835283716last
p a {font-family:Verdana;font-weight:700;}#yiv8835283716 dd.yiv8835283716last p
span {margin-right:10px;font-family:Verdana;font-weight:700;}#yiv8835283716
dd.yiv8835283716last p span.yiv8835283716yshortcuts
{margin-right:0;}#yiv8835283716 div.yiv8835283716attach-table div div a
{text-decoration:none;}#yiv8835283716 div.yiv8835283716attach-table
{width:400px;}#yiv8835283716 div.yiv8835283716file-title a, #yiv8835283716
div.yiv8835283716file-title a:active, #yiv8835283716
div.yiv8835283716file-title a:hover, #yiv8835283716 div.yiv8835283716file-title
a:visited {text-decoration:none;}#yiv8835283716 div.yiv8835283716photo-title a,
#yiv8835283716 div.yiv8835283716photo-title a:active, #yiv8835283716
div.yiv8835283716photo-title a:hover, #yiv8835283716
div.yiv8835283716photo-title a:visited {text-decoration:none;}#yiv8835283716
div#yiv8835283716ygrp-mlmsg #yiv8835283716ygrp-msg p a
span.yiv8835283716yshortcuts
{font-family:Verdana;font-size:10px;font-weight:normal;}#yiv8835283716
.yiv8835283716green {color:#628c2a;}#yiv8835283716 .yiv8835283716MsoNormal
{margin:0 0 0 0;}#yiv8835283716 o {font-size:0;}#yiv8835283716
#yiv8835283716photos div {float:left;width:72px;}#yiv8835283716
#yiv8835283716photos div div {border:1px solid
#666666;min-height:62px;overflow:hidden;width:62px;}#yiv8835283716
#yiv8835283716photos div label
{color:#666666;font-size:10px;overflow:hidden;text-align:center;white-space:nowrap;width:64px;}#yiv8835283716
#yiv8835283716reco-category {font-size:77%;}#yiv8835283716
#yiv8835283716reco-desc {font-size:77%;}#yiv8835283716 .yiv8835283716replbq
{margin:4px;}#yiv8835283716 #yiv8835283716ygrp-actbar div a:first-child
{margin-right:2px;padding-right:5px;}#yiv8835283716 #yiv8835283716ygrp-mlmsg
{font-size:13px;font-family:Arial, helvetica, clean, sans-serif;}#yiv8835283716
#yiv8835283716ygrp-mlmsg table {font-size:inherit;font:100%;}#yiv8835283716
#yiv8835283716ygrp-mlmsg select, #yiv8835283716 input, #yiv8835283716 textarea
{font:99% Arial, Helvetica, clean, sans-serif;}#yiv8835283716
#yiv8835283716ygrp-mlmsg pre, #yiv8835283716 code {font:115%
monospace;}#yiv8835283716 #yiv8835283716ygrp-mlmsg *
{line-height:1.22em;}#yiv8835283716 #yiv8835283716ygrp-mlmsg #yiv8835283716logo
{padding-bottom:10px;}#yiv8835283716 #yiv8835283716ygrp-msg p a
{font-family:Verdana;}#yiv8835283716 #yiv8835283716ygrp-msg
p#yiv8835283716attach-count span {color:#1E66AE;font-weight:700;}#yiv8835283716
#yiv8835283716ygrp-reco #yiv8835283716reco-head
{color:#ff7900;font-weight:700;}#yiv8835283716 #yiv8835283716ygrp-reco
{margin-bottom:20px;padding:0px;}#yiv8835283716 #yiv8835283716ygrp-sponsor
#yiv8835283716ov li a {font-size:130%;text-decoration:none;}#yiv8835283716
#yiv8835283716ygrp-sponsor #yiv8835283716ov li
{font-size:77%;list-style-type:square;padding:6px 0;}#yiv8835283716
#yiv8835283716ygrp-sponsor #yiv8835283716ov ul {margin:0;padding:0 0 0
8px;}#yiv8835283716 #yiv8835283716ygrp-text
{font-family:Georgia;}#yiv8835283716 #yiv8835283716ygrp-text p {margin:0 0 1em
0;}#yiv8835283716 #yiv8835283716ygrp-text tt {font-size:120%;}#yiv8835283716
#yiv8835283716ygrp-vital ul li:last-child {border-right:none
!important;}#yiv8835283716
| | 不含病毒。www.avg.com |
