Beginilah cara berpikir neolib tentang demokrasi: penyeragaman. Pertama-tama menyeragamkan sistem pergantian kekuasaan melalui "pemilihan umum". Barang siapa tidak punya pemilihan umum harus dicap sebagai negara / bangsa yang tidak demokratis. Tidak seragam.
Kedua, keberhasilan citra penguasa diukur dengan pembangunan seperti di negara demokratis lain, minimal negara-negara tetangga yang punya jalan tol, mol, junk food, serta simbol-simbol ekonomi modern macam Versace hingga Starbucks dll. Bukan diukur dari keberhasilan memenuhi kebutuhan Rakyat sendiri. Persetan dengan kebutuhan orang banyak (demos). Ketiga, apabila cukup miskin untuk beli "seragam" itu, berutanglah. --- j.gedearka@... wrote: https://www.antaranews.com/berita/785020/menkeu-sebut-infrastruktur- indonesia-masih-tertinggal-dibandingkan-negara-tetangga Jakarta (ANTARA News) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan ketersediaan infrastruktur Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara tetangga di Asia Tenggara, meski pembangunannya sudah digencarkan dalam empat tahun terakhir. "Pembangunan infrastruktur tidak mungkin berhenti, karena kita masih harus mengejar ketertinggalan di ASEAN terutama ASEAN plus lima," ujarnya saat mengisi seminar Outlook Perekonomian Indonesia 2019 di Jakarta, Selasa. Sri Mulyani mengatakan polemik terhadap pembangunan infrastruktur seharusnya tidak terjadi karena kesenjangan kualitas Indonesia masih terlihat dan keberadaan infrastruktur bermanfaat untuk mendukung konektivitas. "Kalau pergi ke Singapura, Thailand, dan Malaysia, pasti kita merasa masih kalah dan tertinggal. Kita lihat terus perbandingannya. Di Bangkok saja sekarang mereka punya stasiun sentral yang besar seperti di New York, sedangkan kita masih membangun MRT," katanya. Untuk itu, ia mengatakan pembangunan infrastruktur masih menjadi fokus pemerintah untuk mendorong daya saing seiring dengan pengembangan kualitas sumber daya manusia melalui pembenahan sistem pendidikan dan pelatihan vokasi. Sri Mulyani mengatakan pembangunan infrastruktur tersebut tidak hanya menggunakan dana dari APBN namun juga melibatkan BUMN maupun swasta melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). "Kita sudah mempunyai blue print untuk konektivitas, karena selain APBN, ada APBD, KPBU, kita juga menggunakan BUMN plus private sector melalui pinjaman. Kita lakukan pembiayaan lebih bervariasi, untuk menyukseskan proyek prioritas nasional," katanya. Hingga saat ini, sebanyak 46 proyek infrastruktur yang masuk daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) mencakup jalan tol, pembangkit listrik maupun penyediaan air minum telah selesai dibangun dengan nilai mencapai Rp159 triliun. Baca juga: Bank Dunia berikan penjelasan terkait kajian infrastruktur Indonesia Baca juga: Presiden resmikan pembangunan Tol Banda Aceh-Sigli Pewarta: Satyagraha Editor: Kelik Dewanto COPYRIGHT © ANTARA 2019
