Bicara perasaan, Anda berhak merasa begitu. Sementara, banyak orang merasa 
Wiranto kesal lantaran Jokowi tak kunjung mengadili Prabowo, heheh... 

Tidak heranlah XJP juga kesel.
--- jonathangoeij@... wrote:
rasanya Jokowi tertolong Wiranto, kalau tdk dan benar2 dibebaskan Jkw bisa 
habis ditinggal lari banyak pendukung lama kelompok kiri moderat.

--- ajegilelu@... wrote:
Melihat cara Jokowi membawa diri selama ini maka benar belaka pendapat analis 
Concord Consulitng bahwa bukan cuma RRC, tapi negara manapun bakal kesal..
Dalam kabinetnya sendiri juga begitu, dan pernyataan Wiranto terlihat sebagai 
puncak kekesalannya terhadap pembawaan Jokowi, sehingga terjadilah seorang 
menteri mengoreksi presidennya di muka umum.
“Jadi Presiden tidak boleh grasa-grusu serta merta memutuskan, tapi perlu 
pertimbangan aspek-aspek lainnya,” ujarnya.
--- jonathangoeij@... wrote:

Hersubeno arief | Konsultan Media dan PolitikKonsultan Media dan Politik23 
Januari 2019 11:38 WIB
Hikayat Keledai di Balik Kisruh Pembebasan Ustadz Ba’asyir
Ilustrasi Ba'asyir, Yusril, Jokowi.

Pemerintah secara resmi membatalkan rencana pembebasan bersyarat Ustadz Abu 
Bakar Ba’asyir. Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan, Ba’asyir tidak 
memenuhi syarat formil untuk dibebaskan.
Kasus ini sempat mengundang kehebohan tidak hanya di dalam negeri, namun juga 
menjalar ke negara tetangga Australia..Perdana Menteri Australia Scott Morisson 
menyampaikan protes. “ Kami meminta pemerintah Indonesia menunjukkan rasa 
hormat yang besar kepada Australia dengan membuat Ba’asyir menjalani hukumannya 
secara penuh,” tegasnya.Ba’asyir pada bulan Juni 2011 dijatuhi hukuman selama 
15 tahun karena dinilai terbukti mendanai pelatihan militer kelompok teroris di 
kawasan Aceh. Di luar kasus itu dia juga dituding terlibat Bom Bali. Namun 
pengadilan membebaskannya. Tidak cukup bukti.Pada peristiwa Bom Bali yang 
terjadi tanggal 12 Oktober 2002, sebanyak 202 orang tewas. Korban terbanyak 
berasal dari Australia (88 orang) Indonesia (38 orang), Inggris (24 orang). 
Sisanya berasal dari berbagai negara.Australia hingga saat ini tetap meyakini 
keterlibatan Ba’asyir. Karenanya rencana Jokowi membebaskannya menuai protes 
besar di Australia. Bukan hanya pemerintah, namun para keluarga korban, 
aktivis, dan media ramai-ramai menyatakan terkejut, kecewa, dan marah atas 
keputusan itu.Di dalam negeri kasus ini juga menimbulkan tarik-menarik 
kepentingan yang sangat keras di kalangan pemerintah, dan pendukung Jokowi. 
Banyak yang kecewa, karena Jokowi dinilai memberi angin kepada kelompok 
radikal.Kasus ini kian menunjukkan betapa Jokowi menjalankan pemerintahan ini 
secara impulsif. Tanpa pemikiran dan pertimbangan yang matang. Grasa-grusu. 
Sebuah keputusan yang diambil, kemudian diralat dalam hitungan hari, bahkan 
jam...Bermula dari kedatangan Yusril Ihza Mahendra pengacara Jokowi-Ma’ruf Amin 
ke LP Gunung Sindur Bogor tempat Ba’asyir di tahan, Jumat (18/1). Yusril 
mengatakan bahwa dia ditugaskan oleh Presiden Jokowi untuk mengumpulkan data, 
mengamati, upaya pembebasan Ba’asyir.Dari telaah hukum yang dilakukan, Yusril 
mengatakan pembebasan Ba’asyir akan dilakukan secepatnya sambil membereskan 
urusan administrasi pribadi di Kementerian Hukum dan HAM. “Setelah bebas nanti, 
Ba’asyir akan pulang ke Solo dan tinggal di rumah anaknya,” ujarnya.Pada hari 
yang sama di Garut Jokowi juga menyampaikan rencana tersebut. ”Ya yang pertama 
memang alasan kemanusiaan. Beliau kan sudah sepuh. Ya pertimbangannya 
pertimbangan kemanusiaan. Termasuk ya tadi kondisi kesehatan,” kata 
Jokowi.Jelas sudah ini merupakan keputusan yang diambil Jokowi setelah 
mendengar pendapat dan saran Yusril.Statemen Yusril dan Jokowi menjadi bola 
liar. Pro kontra bermunculan, termasuk dari PM Scott Morisson. Menko Maritim 
Luhut Panjaitan dan cawapres Ma’ruf Amin menilai sikap Morisson sebagai campur 
tangan masalah dalam negeri Indonesia. “ Emang dia yang ngatur kita,” ujar 
Luhut ketus.Sampai disini tampaknya sikap Jokowi tetap pada posisi akan 
membebaskan Ba’asyir. Termasuk ketika Ba’asyir menyatakan tidak bersedia 
menandatangani ikrar kesetiaan pada Pancasila dan NKRI. Menurut Yusril 
ketentuan peraturan Menkum HAM itu bisa dikesampingkan. Presiden sudah setuju, 
pembebasan tanpa syarat.Senin (21/1) malam Wiranto tiba-tiba mengadakan jumpa 
pers mendadak. Dia menyatakan presiden bersama menteri dan pejabat terkait 
perlu melakukan kajian mendalam soal rencana pembebasan. “Jadi Presiden tidak 
boleh grasa-grusu serta merta memutuskan, tapi perlu pertimbangan aspek-aspek 
lainnya,” ujarnya.Pernyataan Wiranto itu cukup mengejutkan. Pertama, dia 
menganulir pernyataan Presiden Jokowi dan semua proses yang tengah dilakukan 
untuk membebaskan Ba’asyir. Kedua, pilihan kosa kata “Presiden tidak boleh 
grusa-grusu.”Secara harfiah grasa-grusu dalam bahasa Jawa berarti gegabah. Dari 
sisi rasa bahasa, maupun tata krama unggah-ungguh politik, tidak pada tempatnya 
seorang menteri menggunakan kosa kata itu kepada seorang presiden.Proyek 
politikAgak sulit membantah rencana pembebasan Ustadz Ba’asyir merupakan proyek 
politik Jokowi yang tengah dijalankan Yusril. Targetnya meningkatkan basis 
elektoralnya yang terus tergerus.Ketua Umum PBB itu telah meumbuka topengnya 
dari seorang pengacara, menjadi tim sukses dengan tugas khusus menggarap segmen 
pemilih Islam. Sejak awal sudah bisa diduga keputusan Yusril bersedia menjadi 
“Pengacara” Jokowi-Ma’ruf hanya sebagai pintu masuk agar dia bisa secara mulus 
menjadi timses.Pilihan atas Ustadz Ba’asyir direncanakan sangat matang untuk 
menggerus dan sekaligus masuk ke segmen pemilih muslim yang masih tetap menjadi 
titik lemah Jokowi. Secara kasat mata Jokowi ingin memperkuat pengaruhnya di 
kalangan umat Islam, sekaligus menghapus stigma bahwa dia melakukan 
kriminalisasi ulama.Cawapres Ma’ruf Amin memuji setinggi langit langkah Jokowi 
sebagai bukti kepeduliannya kepada seorang ulama. “Bukti Pak Jokowi cinta 
ulama,” puji anggota TKN Ace Hasan Sadzily.Proyek politik ini juga sekaligus 
bisa digunakan untuk menghantam kubu Prabowo. Ba’asyir ditahan dan diadili pada 
masa pmerintahan SBY yang kini menjadi sekutu kuat Prabowo. Harus dilakukan 
delegitimasi atas SBY.Jika proyek ini berhasil, kemungkinan Jokowi akan 
melangkah lebih jauh. Misalnya membebaskan Ustad Alfian Tanjung yang kini di 
tahan di LP Porong, Sidoarjo. Puncak dari semuanya adalah menerbitkan SP3 dan 
membebaskan Habib Rizieq Shihab dari semua tuntutan hukum.Sayang operasi 
politik ini berantakan di tengah jalan. Jokowi tidak hanya menghadapi 
penentangan di kalangan pendukung garis kerasnya. Dia juga menghadapi oposisi 
di dunia internasional.Jika Jokowi bersikeras melanjutkan pembebasan Ba’asyir, 
dia bakal kehilangan pemilih yang kecewa karena dinilai bergerak terlalu ke 
kanan. Merangkul dan mengakomodasi kelompok yang selama ini distigma 
radikal.Kelompok pemilih non muslim, abangan, bahkan kaum nahdliyin (NU), dan 
Islam moderat lainnya dipastikan akan sangat kecewa bahkan marah.Jokowi juga 
bisa kehilangan dukungan dari dunia internasional, terutama negara-negara Barat 
yang direpresentasikan oleh Australia. Padahal dukungan dari negara-negara 
Barat sangat diperhitungkan oleh Jokowi untuk mengimbangi isu bahwa dia saat 
ini lebih dekat ke poros Cina.Bertemunya sejumlah duta besar negara-negara 
anggota Uni Eropa dengan Badan Pemenangan Pemilu (BPN) Prabowo-Sandi Jumat 
(18/1), bisa ditafsirkan sebagai signal adanya pergeseran dukungan yang harus 
diwaspadai.Pertemuan yang terjadi sehari setelah paslon melakukan debat 
perdana, tidak bisa dianggap sebagai kunjungan biasa. Para duta besar yang 
dipimpin oleh Dubes Uni Eropa Vincent Gerend itu menanyakan soal kebijakan 
ekonomi Prabowo Sandi, khususnya reformasi pajak, dan keterbukaan bagi dunia 
bisnis dan invesatasi. Mereka juga mempertanyakan kisruh Daftar Pemilih 
Tambahan (DPT) yang banyak disoal publik.Dua isu itu sangat sensitif. Soal 
investasi jelas tidak bisa dilepaskan dari isu dominasi modal dan TKA Cina yang 
membanjiri Indonesia. Sementara kisruh DPT menyangkut adanya potensi kecurangan 
dan masa depan demokrasi Indonesia.Dilema dan pilihan-pilihan politik itulah 
yang bisa menjelaskan mengapa Jokowi membuat kebijakan tarik ulur seperti 
permainan yoyo soal Ba’asyir.Posisi Jokowi saat ini mengingatkan kita pada 
sebuah hikayat cerita rakyat pada khasanah pemikiran Islam. Kisah seekor 
keledai kecil dengan seorang ayah dan anaknya. Anak beranak ini bingung siapa 
yang harus menaiki keledai itu karena tak cukup ditunggangi dua orang.Ketika 
sang ayah yang menunggangi, banyak orang mengecam tidak sayang anak. Giliran 
anak yang menunggangi, dia dinilai sebagai anak yang durhaka.. Tidak 
menghormati orang tua.Keduanya memutuskan untuk menuntun keledai tersebut. Itu 
lebih adil. Namun kembali keduanya ditertawakan, dan dinilai bodoh. Ada 
tunggangan, namun tak dimanfaatkan.Karena bingung, akhirnya mereka memutuskan 
menggotong keledai kecil itu. Semua orang yang bertemu mereka di jalan kembali 
menertawakan kebodohan mereka.

    

Kirim email ke