Bung Djie.
Beberapa tahun yang lalu, di tempat kami ada pejabat KBRI dari suku Jawa
yang berasal dari Surabaya. Isterinya dari suku Tionghua juga dari Surabaya.
Ketika saya berbicara sama isterinya ini saya menggunakan bahasa Indonesia.
Tau-tau dia menjawab dalam bahasa Jawa. Untung saya masih bisa ngerti
sedikit-sedikit bahasa Jawa.
Ternyata bahasa Jawanya memang lebih baik dari bahasa Indonesianya, karena
dalam berbicara sehari-hari di rumah bersama suaminya hanya menggunakan bahasa
Jawa.
Salam
S.Manap.
Den onsdag 6 februari 2019 10:32:53 CET, kh djie [email protected]
[GELORA45] <[email protected]> skrev:
Bung Manap,Waktu ada reunie familie Djie di desa Baimen, sedikit di utara
Xiamen, neef saya dari Hong Kongberpidato dalam bahasa Inggris, lalu
diterjemahkan dalam Mandarin oleh tante yang tinggal di Beijing.Hanya pemudanya
yang mengerti Mandarin. Jadi harus diterjemahkan ke dalam dialek Hokkian
setempat.Kalau diterjemahkan kedalam dialek Hokkian di Indonesia atau Taiwan,
mereka tidak mengerti. Dialeknyaberbeda. Untung ada suami dari anak perempuan
orang ex Indonesia yang berasal dari daerah setempat.Dia yang terjemahkan ke
dialek di desa tersebut.Habis acara resmi da orang laki-laki tua ngajak saya
ngobrol dalam bahasa Jawa. Dia tidak bisa berbahasaIndonesia, tetapi bahasa
Jawanya herannya masih lancar. Dia dulu tinggalnya di Pare, Kediri.Saya bilang,
saya sering nyepeda ke Pare dari desa Kandangan, 12 km dari Pare. Saya bilang
kakek saya dulutinggalnya di Kandangan. Jadi lama ngobrol tentang hasil bumi
sekitar Kandangan, tentang kali Kunto, yangjembatannya menghubungkan Kandangan
dengan P.are.Salam,KH
Pada tanggal Rab, 6 Feb 2019 pukul 09.37 S Manap [email protected] [GELORA45]
<[email protected]> menulis:
Ketika kami masih berada di Tiongkok, kami diajak berkunjung ke salah satu
pabrik di Kwang Chow. Di pabrik itu kami dipertemukan dengan beberapa orang
buruh dan pegawai yang pulang ke Tiongkok akibat dari PP 10 .
Ex perantau Tionghua yang dipertemukan dengan kami itu semua masih bisa
berbahasa Indonesia dengan baik. Ketika saya ditanya darimana saya berasal,
sayapun menjawab seadanya. Mendengar jawaban saya itu salah seorang ex
perantau Tionghua laki-laki senang sekali. Ternyata kami berasal dari tempat
yang sama, dari kota yang sama Palembang.
Sejak itu rasa rinduku akan kampung halaman yang sudah lama ditinggalkan
semakin menjadi-jadi. Tapi satu keberuntungan dari saya, 8 tahun kemudian saya
berhasil juga melihat kembali kampung halaman yang dirindukan.
S.Manap.
Den onsdag 6 februari 2019 08:19:51 CET, kh djie [email protected]
[GELORA45] <[email protected]> skrev:
Muljomiseno keluarkan peraturan menteri perdagangan melarang orang2
Tionghoatidak berkewarganegaraan Indonesia melakukan perdagangan di daerah
tingkat II ?,di tahun 1959 sewaktu presiden Sukarno sedang ke Mesir
?Sekembalinya bung Karno ke Indonesia, bung Karno memecat Muljomiseno.Tetapi
karena tekanan yang kuat dari Angkatan Darat dan golongan Islam, bung
Karnoterpaksa akhirnya mengeluarkan PP10,tahun 1960, yang melarang orang2 bukan
berkewarganegaraan Indonesia melakukan perdagangan di daerah tingkat II.Kalau
bung Kano tidak mau mengeluarkan peraturan itu, pasi dijatukan oleh
gabungankekuatan ngkatan Darat dn golongan Islam.Peraturan itu terutama
menguntungkan NU, yang banyak bergerak di perdagangan.
Pada tanggal Rab, 6 Feb 2019 pukul 07.27 [email protected] [GELORA45]
<[email protected]> menulis:
Hari Raya Imlek: Sejarah Pelarangan Dagang Tionghoa Zaman Sukarno
Kawasan Glodok, Jakarta, circa 1952. FOTO/Wikicommon
Oleh: Petrik Matanasi - 5 Februari 2019Dibaca Normal 3 menit
Rachmat Muljomiseno adalah menteri perdagangan yang mengeluarkan PP no 10 tahun
1959 tentang pelarangan orang Tionghoa berdagang di desa-desa.tirto.id - Pada
1940 Belanda diserbu tentara Jerman. Lowongan milisi pun terbuka lebar bagi
orang-orang Indonesia. Pendidikan calon perwira untuk KNIL, Corps Opleiding
voor Reserve Officieren (CORO), juga dibuka. Kala itu pemuda Rachmat
Muljomiseno baru lulus lulus AMS bagian B, Yogyakarta. Rachmat pun masuk CORO
sebentar, hingga pangkat yang tidak lebih dari sersan atau kopral.
Setelah Hindia Belanda tumbang, Rachmat kembali jadi orang sipil. Di zaman
Jepang, dia ikut kursus di bekas De Algemene Volkskrediet Bank (AVB), yang
sudah jadi Syomin Ginko, dari 1943 hingga 1944. Ia akhirnya bekerja di Bogor
dan Purworejo.
Dunia ekonomi di kemudian hari adalah dunianya, ketimbang dunia militer.
Setelah Indonesia merdeka, Rachmat berdiri di belakang Republik Indonesia.
Namanya tercatat sebagai Wakil Kepala Militaire Combat di badan intel
Kementerian Pertahanan Bagian B pada 1946 dengan pangkat kapten.
Di masa Revolusi, Rachmat ikut serta dalam Banking Trading Corporation (BTC)
yang terkait dengan Sumitro Djojohadikusumo. Buku Apa & siapa sejumlah orang
Indonesia(1981: 406) menyebut dirinya terlibat dalam penyelundupan vanili dan
bahan perak ke Filipina.
Setelah lewat masa Revolusi, Rachmat bergelut di dunia perbankan lagi. Ia
pernah menjadi Direktur Bank Negara Indonesia dan pernah juga menjabat Menteri
Perdagangan dan Menteri Keuangan (ad interim).
Benteng yang Gagal
"Berbisnis dalam arti berdagang atau usaha komersial secara dagang mencari
untung, itu pantangan nenek moyang,” kata Sujamto dalam Refleksi Budaya Jawa:
dalam Pemerintahan dan Pembangunan (1992: 148).
Pantangan itu membuat suku paling mayoritas Indonesia ini cenderung tak
tertarik berdagang. Karena itu tidak heran bahwa di Pulau Jawa perdagangan
banyak dikuasai orang-orang Tionghoa. Kebanyakan pribumi hanya bisa jadi tani
atau kuli selama ratusan tahun.
Pada 1950-an, seperti juga di zaman kolonial, orang-orang Tionghoa banyak
bergerak di bidang perdagangan, bahkan dianggap menguasai perdagangan hingga ke
desa-desa. Demi melindungi pengusaha pribumi, pemerintah pernah mengadakan
Program Benteng.
Lewat program tersebut pengusaha pribumi diberi fasilitas perizinan dan modal
usaha. Program itu tentu bermaksud melahirkan lebih banyak pengusaha pribumi.
Hasilnya memble, bahkan program gagal ini dihentikan Perdana Menteri Djuanda
pada 1957. Sebelum program ini dihentikan, sentimen anti-Tionghoa sudah muncul.
Baca juga: Benteng yang Gagal Memperkuat Pengusaha Pribumi
Dalam Kongres Importir Nasional Seluruh Indonesia di Surabaya pada 19 Maret
1956, mantan Pejabat Presiden Republik Indonesia, Assaat Datuk Mudo, berpidato
dengan keras. Katanya, “Orang-orang Tionghoa sebagai satu golongan yang
eksklusif menolak masuknya orang-orang lain, terutama dalam bidang ekonomi.
Mereka begitu eksklusif sehingga dalam praktiknya bersikap monopolistis.”
Apa yang diucapkan Assaat punya dampak besar. Robert Edward Elson dalam The
Idea of Indonesia (2009) menyebut, akibat dari pidato Assaat, “suasana hati
masyarakat jadi cenderung menyalahkan para pengusaha Tionghoa-Indonesia, yang
dipandang menguasai modal dan kredit Indonesia” (hlm. 264).
Golongan yang dicap tak pernah ikut revolusi kemerdekaan dan eksklusif ini
dianggap sebagai biang kerok buruknya situasi ekonomi nasional waktu itu.
Pidato Assaat adalah awal dari gerakan anti-Tionghoa yang kemudian disebut
Gerakan Assaat.
"Assaat ini menuntut pembedaan perlakuan dan pemberian fasilitas kepada para
pengusaha 'asli' dan 'pribumi'," tulis Benny Setiono dalam Tionghoa dalam
Pusaran Politik (2008: 769).
PP yang Rasialis
Ketika itu, orang yang menjabat menteri perdagangan adalah Rachmat Muljomiseno.
Di masanya, keluarlah Surat Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 2933/M tanggal
14 Mei 1959. Surat ini diawali dengan kalimat "Bertalian dengan usaha untuk
mempercepat proses pemberian kedudukan yang layak kepada para pengusaha
Nasional dalam segenap lapangan perdagangan."
Inti aturan itu adalah batas akhir waktu berdagang bagi orang-orang asing
(terutama Tionghoa) hanya sampai tanggal 31 Desember 1959.
Rachmat sangat sebentar jadi Menteri Perdagangan, tapi namanya lah yang
tercitra sebagai menteri perdagangan anti-Tionghoa. Pada masanya pula PP nomor
10 tahun 1959 dikeluarkan. Konon dia yang mengusulkan hingga akhirnya
ditandatangani Presiden Sukarno. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10
tahun 1959 berisi pelarangan bagi orang asing untuk berdagang eceran di luar
kota kabupaten.
“Akibatnya, semua pedagang berkewarga-negaraan asing yang beroperasi di desa
mesti boyong ke kota. Suka atau tidak suka, begitulah bunyi peraturan. Tak
peduli yang namanya Sin Bun Liong atau Muhammad Alhabsji atau Mukarjee,” tulis
Junus Jahja dalam Garis Rasial Garis Usang (1983: 35).
Orang-orang Tionghoa yang malang itu akhirnya dapat pembelaan dari sastrawan
Pramoedya Ananta Toer. Partai Komunis Indonesia (PKI) bahkan menjadi partai
yang menolak PP yang rasialis itu. Bagi partai-partai lain dan banyak orang,
melarang orang asing berdagang di Indonesia bukan sesuatu yang rasialis.
Dalam bukunya yang pernah dilarang di zaman Orde Lama, Hoa-Kiau di Indonesia
(1960), Pram dengan keras menulis: “Kalau seorang Assaat dengan terang-terangan
berteori tentang diskriminasi ekonomi & perdagangan dengan melontarkan istilah
warganegara “asli" dan ”tidak asli" (mungkin, atau secara antropologis sudah
pasti, Assaat adalah keturunan Keling), kita masih agak bisa menenggang, karena
waktu itu ia hanyalah seorang petualang ekonomi yang sedang menjaring duit”
(hlm. 55).
Menurut Elson, "[Assaat] memang mencoba membatasi peran orang Tonghoa dalam
dunia bisnis." Belakangan pembatasan peran orang asing dalam perdagangan itu,
tambah Elson, “tak memberi manfaat apapun kepada negara dan malah mendorong
kecenderungan inflasi, sementara orang-orang Tionghoa-Indonesia dijadikan warga
negara kelas dua.”
Kondisi perekonomian pada 1960-an makin kacau dan diperparah oleh inflasi yang
tinggi. Padahal sudah tidak ada pedagang Tionghoa (yang dicap buruk) di
desa-desa, karena PP nomor 10 memaksa mereka di kota.
Rachmat Muljomiseno, seperti dicatat Greg Fealy dalam Ijtihad Politik Ulama:
Sejarah NU 1952-1967 (2012: 138), termasuk tokoh yang direkrut Nahdlatul Ulama
pada 1950-an. Di masa Demokrasi Terpimpin, Rachmat harus melihat kenyataan
ekonomi Indonesia tidak lebih baik ketimbang di tahun 1940-an.
Setelah Sukarno lengser, Rachmat adalah politikus NU. Kata harian Angkatan
Bersendjata (25/7/1967), Rachmat termasuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Gotong Royong (DPRGR) pada awal Orde Baru itu. Dalam Pemilu 1971, dia terpilih
menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mewakili Partai NU, yang kemudian
berfusi dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Meski zaman sudah berubah, fokus Rachmat Muljomiseno tetap sama: soal pengusaha
pribumi. “Suatu kebijaksanaan yang tepat yang sudah tentu akan disambut gembira
oleh segenap pribumi,” kata Rachmat seperti dikutip Antara(29/1/1974), ketika
ditanya wartawan soal prioritas investasi kepada pengusaha pribumi.
Waktu itu Rachmat jadi Ketua Komisi VIII Bidang Ekonomi, Keuangan, dan
Perdagangan. Menurut Rachmat, banyak pengusaha pribumi yang kurang yakin atas
sikap aparat birokrat negara bidang perbankan terhadap pengusaha pribumi. Untuk
itu, Rachmat meminta agar aparat negara punya kesadaran dengan membantu
pengusaha-pengusaha pribumi.
Baca juga artikel terkait HARI RAYA IMLEK atau tulisan menarik lainnya Petrik
Matanasi
(tirto.id - Ekonomi)
Penulis: Petrik Matanasi
Editor: Ivan Aulia Ahsan
#yiv6410748918 #yiv6410748918 -- #yiv6410748918ygrp-mkp {border:1px solid
#d8d8d8;font-family:Arial;margin:10px 0;padding:0 10px;}#yiv6410748918
#yiv6410748918ygrp-mkp hr {border:1px solid #d8d8d8;}#yiv6410748918
#yiv6410748918ygrp-mkp #yiv6410748918hd
{color:#628c2a;font-size:85%;font-weight:700;line-height:122%;margin:10px
0;}#yiv6410748918 #yiv6410748918ygrp-mkp #yiv6410748918ads
{margin-bottom:10px;}#yiv6410748918 #yiv6410748918ygrp-mkp .yiv6410748918ad
{padding:0 0;}#yiv6410748918 #yiv6410748918ygrp-mkp .yiv6410748918ad p
{margin:0;}#yiv6410748918 #yiv6410748918ygrp-mkp .yiv6410748918ad a
{color:#0000ff;text-decoration:none;}#yiv6410748918 #yiv6410748918ygrp-sponsor
#yiv6410748918ygrp-lc {font-family:Arial;}#yiv6410748918
#yiv6410748918ygrp-sponsor #yiv6410748918ygrp-lc #yiv6410748918hd {margin:10px
0px;font-weight:700;font-size:78%;line-height:122%;}#yiv6410748918
#yiv6410748918ygrp-sponsor #yiv6410748918ygrp-lc .yiv6410748918ad
{margin-bottom:10px;padding:0 0;}#yiv6410748918 #yiv6410748918actions
{font-family:Verdana;font-size:11px;padding:10px 0;}#yiv6410748918
#yiv6410748918activity
{background-color:#e0ecee;float:left;font-family:Verdana;font-size:10px;padding:10px;}#yiv6410748918
#yiv6410748918activity span {font-weight:700;}#yiv6410748918
#yiv6410748918activity span:first-child
{text-transform:uppercase;}#yiv6410748918 #yiv6410748918activity span a
{color:#5085b6;text-decoration:none;}#yiv6410748918 #yiv6410748918activity span
span {color:#ff7900;}#yiv6410748918 #yiv6410748918activity span
.yiv6410748918underline {text-decoration:underline;}#yiv6410748918
.yiv6410748918attach
{clear:both;display:table;font-family:Arial;font-size:12px;padding:10px
0;width:400px;}#yiv6410748918 .yiv6410748918attach div a
{text-decoration:none;}#yiv6410748918 .yiv6410748918attach img
{border:none;padding-right:5px;}#yiv6410748918 .yiv6410748918attach label
{display:block;margin-bottom:5px;}#yiv6410748918 .yiv6410748918attach label a
{text-decoration:none;}#yiv6410748918 blockquote {margin:0 0 0
4px;}#yiv6410748918 .yiv6410748918bold
{font-family:Arial;font-size:13px;font-weight:700;}#yiv6410748918
.yiv6410748918bold a {text-decoration:none;}#yiv6410748918 dd.yiv6410748918last
p a {font-family:Verdana;font-weight:700;}#yiv6410748918 dd.yiv6410748918last p
span {margin-right:10px;font-family:Verdana;font-weight:700;}#yiv6410748918
dd.yiv6410748918last p span.yiv6410748918yshortcuts
{margin-right:0;}#yiv6410748918 div.yiv6410748918attach-table div div a
{text-decoration:none;}#yiv6410748918 div.yiv6410748918attach-table
{width:400px;}#yiv6410748918 div.yiv6410748918file-title a, #yiv6410748918
div.yiv6410748918file-title a:active, #yiv6410748918
div.yiv6410748918file-title a:hover, #yiv6410748918 div.yiv6410748918file-title
a:visited {text-decoration:none;}#yiv6410748918 div.yiv6410748918photo-title a,
#yiv6410748918 div.yiv6410748918photo-title a:active, #yiv6410748918
div.yiv6410748918photo-title a:hover, #yiv6410748918
div.yiv6410748918photo-title a:visited {text-decoration:none;}#yiv6410748918
div#yiv6410748918ygrp-mlmsg #yiv6410748918ygrp-msg p a
span.yiv6410748918yshortcuts
{font-family:Verdana;font-size:10px;font-weight:normal;}#yiv6410748918
.yiv6410748918green {color:#628c2a;}#yiv6410748918 .yiv6410748918MsoNormal
{margin:0 0 0 0;}#yiv6410748918 o {font-size:0;}#yiv6410748918
#yiv6410748918photos div {float:left;width:72px;}#yiv6410748918
#yiv6410748918photos div div {border:1px solid
#666666;min-height:62px;overflow:hidden;width:62px;}#yiv6410748918
#yiv6410748918photos div label
{color:#666666;font-size:10px;overflow:hidden;text-align:center;white-space:nowrap;width:64px;}#yiv6410748918
#yiv6410748918reco-category {font-size:77%;}#yiv6410748918
#yiv6410748918reco-desc {font-size:77%;}#yiv6410748918 .yiv6410748918replbq
{margin:4px;}#yiv6410748918 #yiv6410748918ygrp-actbar div a:first-child
{margin-right:2px;padding-right:5px;}#yiv6410748918 #yiv6410748918ygrp-mlmsg
{font-size:13px;font-family:Arial, helvetica, clean, sans-serif;}#yiv6410748918
#yiv6410748918ygrp-mlmsg table {font-size:inherit;font:100%;}#yiv6410748918
#yiv6410748918ygrp-mlmsg select, #yiv6410748918 input, #yiv6410748918 textarea
{font:99% Arial, Helvetica, clean, sans-serif;}#yiv6410748918
#yiv6410748918ygrp-mlmsg pre, #yiv6410748918 code {font:115%
monospace;}#yiv6410748918 #yiv6410748918ygrp-mlmsg *
{line-height:1.22em;}#yiv6410748918 #yiv6410748918ygrp-mlmsg #yiv6410748918logo
{padding-bottom:10px;}#yiv6410748918 #yiv6410748918ygrp-msg p a
{font-family:Verdana;}#yiv6410748918 #yiv6410748918ygrp-msg
p#yiv6410748918attach-count span {color:#1E66AE;font-weight:700;}#yiv6410748918
#yiv6410748918ygrp-reco #yiv6410748918reco-head
{color:#ff7900;font-weight:700;}#yiv6410748918 #yiv6410748918ygrp-reco
{margin-bottom:20px;padding:0px;}#yiv6410748918 #yiv6410748918ygrp-sponsor
#yiv6410748918ov li a {font-size:130%;text-decoration:none;}#yiv6410748918
#yiv6410748918ygrp-sponsor #yiv6410748918ov li
{font-size:77%;list-style-type:square;padding:6px 0;}#yiv6410748918
#yiv6410748918ygrp-sponsor #yiv6410748918ov ul {margin:0;padding:0 0 0
8px;}#yiv6410748918 #yiv6410748918ygrp-text
{font-family:Georgia;}#yiv6410748918 #yiv6410748918ygrp-text p {margin:0 0 1em
0;}#yiv6410748918 #yiv6410748918ygrp-text tt {font-size:120%;}#yiv6410748918
#yiv6410748918ygrp-vital ul li:last-child {border-right:none
!important;}#yiv6410748918
