Sudah pasti pelurunya nggak sebiji UU itu thok. Komnas HAM, Komnas Perempuan,
dan lembaga independen seperti LBH, Kontras, Elsam dll punya arsenal lebih dari
cukup untuk sekedar menelanjangi Wiranto cs. Tapi sepertinya betul, butuh
pemimpin yang legitim, ngerti masalah, dan berani menghadapi resiko nekolim
untuk membongkar semua kepalsuan ini.
Bila perlu sampai/dari '65.
Prabowo jadi presiden pun belum tentu mau lakukan itu. Setiap ditanya soal 98
kan jawabnya enteng saja, "tanya atasan saya waktu itu," disambung, "orangnya
masih ada, masih hidup". Sementara, sang bekas atasan lumayan licin berkelitnya
dan jago main tabir asap, terutama selama sang pion HRS masih setia.
Jadi, menanggapi tuntutan Chan soal keberanian, hehe.. apa nggak liat Prabowo
sudah pulang ke Indonesia? Malah sudah 3 kali nyapres? Coba perhatikan 2
pilpres sebelumnya. Rupanya kali ini pasang taktik beda, terpaksa ambil resiko
menyandera (melindungi?) sang pion di gurun sana. Dalam konteks ini sebaiknya
Anda, Chan, cari tau juga kenapa sang pion menolak setia lagi -- sambil
sekalian telusuri kasus pembunuhan Ita Martadinata.
--- jonathangoeij@... wrote:
Natalius Pigai menuding Wiranto dgn logika sebagai Panglima ABRI yg harus
bertanggung jawab, masuk akal juga sebetulnya, sayangnya UU yg dipakai th 2000
sekitar 2 th setelahnya, apakah bisa dilakukan retro kelihatannya kok sukar.
Sedangkan si Prabowo tidak dinyatakan tegas sebagai pelaku. Jadinya para korban
doomed, ada korban tidak ada pelaku.
"Nah, pimpinan keamanan dan pertahanan nasional itu Angkatan Bersenjata RI. Itu
Wiranto. Commander responsibilities peristiwa 1998 adalah Wiranto sesuai dengan
hukum HAM internasional dan hukum HAM nasional Undang-Undang Nomor 26 tahun
2000," tukasnya.
--- SADAR@... wrote :
Kenyataan PAHIT yang dihadapi bangsa ini, ... HUKUM belum ditegakkan secara
baik! Pelanggaran HAM-BERAT yang menelan jutaan korban-jiwa pun boleh saja
dibiarkan lewat begitu saja sampai puluhan tahun!
Kalau saja benar komnasHam bisa dengan tandas menyatakan jenderal Prabowo
adalah SAKSI, bukan pelaku, ... seharusnya harus dilanjutkan dengan pernyataan
jendral Prabowo BUKAN warga baik-baik! Berani maju dan tampil sebagai SAKSI
mengungkap dan berusaha menuntaskan Tragedi '98 itu! Jadi tidak saling menutupi
bahkan melindungi tokoh utama yang paling bertanggungjawab atas kejahatan HAM
yang terjadi!
ajeg 於 11/2/2019 23:27 寫道:
Kapan buka yang "perkosaan m assal" Mei 98?
Mosok dari '65 sejarah bangsa ini disetir "dokumen rahasia" asing
melulu.
-
Kamis, 17 Januari 2019 09:44 WIB
Bukan, Bukan Prabowo Pelaku Tragedi 98, Tapi Wiranto
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta - Mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai
mengatakan dalam hasil penyelidikan Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia
(HAM) terkait peristiwa kerusuhan pada 1998 menyatakan bahwa Prabowo Subianto
bukanlah pelakunya.
"Hasil penyelidikan tidak menyatakan tegas bahwa Prabowo pelaku. Prabowo itu
saksi, bukan pelaku dan juga bukan saksi pelaku," katanya kepada wartawan di
Media Center BPN Prabowo-Sandi, Jakarta, Rabu (16/1/2019).
Lanjutnya, ia mengatakan bahwa Prabowo tidak terbukti terlibat dalam tragedi
kemanusiaan 1998. Sambungnya, kerusuhan yang terjadi ketika itu tidak bisa
diarahkan sebagai kesalahan satuan angkatan di militer.
"Karena huru-hara peristiwa 1998 itu bukan hanya di lokalisir pada tugas dan
kewenangan satu kesatuan angkatan saja. Huru-hara peristiwa tersebut adalah
huru-hara nasional," jelasnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan tanggung jawab ketahanan nasional ketika itu
berada pada pucuk pimpinan pertahanan nasional.
"Nah, pimpinan keamanan dan pertahanan nasional itu Angkatan Bersenjata RI..
Itu Wiranto. Commanderresponsibilities peristiwa 1998 adalah Wiranto sesuai
dengan hukum HAM internasional dan hukum HAM nasional Undang-Undang Nomor 26
tahun 2000," tukasnya.
Penulis: Redaksi WE Online
Editor: Vicky Fadil
Foto: Antara/Kornelis Kaha
