https://nasional.tempo.co/read/1187116/menkes-sanksi-sandiaga-mampu-selesaikan-defisit-bpjs-kesehatan/full&view=ok
Menkes Sanksi Sandiaga Mampu Selesaikan
Defisit BPJS Kesehatan
Reporter:
Egi Adyatama
Editor:
Suseno
Rabu, 20 Maret 2019 01:00 WIB
Calon Wakil Presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno menunjukkan KTP
miliknya saat Debar Cawapres 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Ahad, 17
Maret 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis
<https://statik.tempo.co/data/2019/03/17/id_827374/827374_720.jpg>
Calon Wakil Presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno menunjukkan KTP
miliknya saat Debar Cawapres 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Ahad, 17
Maret 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis
*TEMPO.CO, Jakarta* - Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek mengatakan
permasalahan di BPJS Kesehatan
<https://bisnis.tempo.co/read/1127689/angka-defisit-bpjs-kesehatan-melonjak-apa-saja-penyebabnya>
sangat kompleks sehingga tidak mudah untuk diselesaikan dalam waktu
singkat. Karena itu dia sanksi Sandiaga Uno mampu menyelesaikan masalah
itu hanya dalam waktu 200 hari.
Baca: *Janji Sandiaga Uno Jika Terpilih Soal BPJS Kesehatan
<https://bisnis.tempo.co/read/1136800/janji-sandiaga-uno-jika-terpilih-soal-bpjs-kesehatan>*
"Itu (masalah) multi faktor yang harus kita selesaikan. Ujungnya adalah
harus mengubah prilaku kita," kata Nila di Kantor Wakil Presiden, Jalan
Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa, 19 Maret 2019.
Menurut Nila, untuk mendorong perilaku masyarakat yang sehat, masih
banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah. Upaya
preventif adalah cara paling tepat untuk menghindari penyakit. "Kalau
masyarakat tidak mengubah prilaku maka akan sulit,” kata dia. “Artinya
pengeluaran akan tetap lebih besar dari pemasukan."
Wacana Sandiaga untuk menyelesaikan masalah di BPJS Kesehatan mencuat
dalam debat calon wakil presiden di Hotel Sultan, Jakarta Pusat. Dalam
debat bertema, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan sosial
kebudayaan itu Sandiaga berjanji menyelesaikan masalah itu dalam 200
hari awal pemerintahannya, jika terpilih nanti.
Sandiaga pun mengatakan, suatu saat biaya BPJS Kesehatan harus mulai
naik. Selain itu, keterlibatan daerah untuk mengurus sebagian
tugas-tugas pemerintah pusat perlu dilakukan.
*Baca juga: BPJS Kesehatan Minta Pemerintah Kucurkan Dana Talangan Lagi
<https://bisnis.tempo.co/read/1135264/bpjs-kesehatan-minta-pemerintah-kucurkan-dana-talangan-lagi>*
Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan permasalahan di BPJS Kesehatan
<https://bisnis.tempo.co/read/1129528/sandiaga-soroti-utang-bpjs-kesehatan-rp-300-m-ke-rs-muhammadiyah>
ini merupakan hal yang dilematis. "BPJS Kesehatan harus melayani semua
orang yang terdaftar 220 juta, kemudian hampir semua penyakit, dengan
biaya sangat murah. Itu pasti terjadi defisit," kata Kalla.
------------------------------------------------------------------------
