Sebetulnya untuk investasi dibutuhkan kestabilan politik rezim berkuasa, tanpa pandang bulu apakah rezim otoriter atau bukan disamping fasilitas lain, misalnya upah buruh rendah, buruh dilarang berorganisasi, mudah memecat buruh, harga air dan listrik dibawah harga pasar, bebas transfer keuntungan, bebas tax holiday untuk "x" tahun dan ada kemungkinan diperpanjang, keamanan perusahaan tanggung jawab tuan rumah. fasilitas lain seperti misalnya upah buruh rendah dan gerakan buruh dikontrol oleh yang berkuasaa
On Wed, Jul 17, 2019 at 6:41 PM ajeg [email protected] [GELORA45] < [email protected]> wrote: > > > > Sri Mulyani mencontohkan, negara Cina yang sistem politiknya cenderung > terkontrol, investasinya malah terjamin. > > > Sri Mulyani: Saat Pemerintah Sangat Otoriter, Investasi Datang > > Reporter: > Bisnis.com > Editor: > Rr. Ariyani Yakti Widyastuti > > Selasa, 16 Juli 2019 13:09 WIB > > > *TEMPO.CO <http://TEMPO.CO>*, *Jakarta* - Menteri Keuangan Sri > Mulyani Indrawati menyebutkan sejak krisis moneter yang lalu, pertumbuhan > industri manufaktur Indonesia menurun. Sejak saat itu pula industri > manufaktur tidak pernah kembali tumbuh besar layaknya saat orde baru. > > > "Dulu ketika pemerintahan sangat otoriter, investasi datang. Begitu kita > demokratis, kemampuan kita untuk membuat lingkungan investasi yang baik itu > berkurang," kata Sri Mulyani, Selasa, 16 Juli 2019. > > > Saat ini, kata Sri Mulyani, dapat dilihat bahwa investor tidak > memperhatikan aspek politik di suatu negara tertentu sebelum berinvestasi.. > Yang terpenting adalah kepastian berusaha di suatu negara dapat dijamin > oleh pemerintah. > > > Sri Mulyani mencontohkan, negara Cina yang sistem politiknya cenderung > terkontrol, investasinya malah terjamin. "Di sini kita ingin kita tetap > demokratis, tapi tetap menarik investasi," katanya. > > > Oleh karena itu, Sri Mulyani mengungkapkan pihaknya terus menggenjot > kebijakan fiskal yang menumbuhkan kemudahan berusaha melalui belanja > pemerintah dalam rangka pengembangan SDM. > > > Seperti diketahui, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) wajib > mengalokasikan 20 persen dari seluruh anggaran untuk pendidikan. > Insentif pajak terbaru melalui PP No. 45/2019 juga disebut-sebut bisa > memberikan insentif pajak kepada perusahaan-perusahaan yang memberikan > vokasi serta melaksanakan riset. > > > Sri Mulyani menyebutkan, di tengah berkecamuknya perang dagang, investasi > masih menjadi tantangan utama pemerintah dalam rangka meningkatkan laju > pertumbuhan ekonomi. Investasi sangat ditentukan oleh jaminan kepastian > berusaha bagi pelaku usaha. > > > *BISNIS* > > >
