Apa bedanya Amerika, India, Singapura, Tiongkok dan Indonesia dalam memajukan negaranya?:
Amerika/AS: SDM: SDM dibagian STEM (science, technology, engineering, and mathematics) cukup dgn banyak institusi yg nomor wahid didunia. Namun, banyak ahli2 STEM nya asalnya dari imigran2 dari India dan Tiongkok. Sekarang dgn Anti-Immigrant Policy dari trumpf, SDM dari India dan Tiongkok akan berkurang dan akan merugikan AS. Sistim pemerintahannya: demokratik, yg merugikan utk kecepatan utk mengambil keputusan utk memajukan negara, misal, infrastruktur. India: SDM STEM nya tidak jelek tetapi sistim demokrasinya mirip seperti AS, yg merugikan utk kemajuan dgn cepat. Banyak SDM India yg bekerja di Silicon Valley di California. Tiongkok dan Singapura (dibawah LKY): Sistim pemerintahanya tidak ada oposisi, jadi bagus utk kemajuan dgn cepat. Dan SDM nya bagus dan cukup. SDM STEM dari Tiongkok banyak yg telah belajar/berpengalaman di institusi nomor wahid di dunia seperti di AS dan jumlahnya lebih dari cukup. Tkk produksi STEM graduates sekang beberapa kali lebih banyak dari AS dan juga paten2 nya lebih banyak dari AS. Indonesia: Mempunyai sistim demokrasi (spt AS atau India) yg akan menghambat keputusan2 utk kemajuan dgn cepat. SDM STEM nya masih kurang jumlah dan mutunya. Kalau kita lihat di institusi2 yg wahid di dunia spt di AS, jumlah pelajar/ahli2 dari Indonesia adalah termasuk paling sedikit atau paling buncit. Kalau kita lihat publikasi2 di majalah ilmiah/STEM internasional hampir tidak ada atau tidak ada. Saya perhatikan, sekarang, yg paling banyak publikasi dari Asia adalah dari Tiongkok, kemudian dari Jepang, Korea. Publikasi dari Hong Kong dan Singapura masih ada. Dari Filipina atau Indonesia, saya belum pernah melihatnya. Visi dari Joko dan Sri Mulyani sudah betul (daripada dari visi Rizal Ramli ttg investasi asing) dan harus dipegang terus namun ada sistim demokrasinya (dgn adanya oposisi) yg akan menghambat kemajuan dgn cepat dan SDM STEM masih terbelakang dibanding dgn negara2 tsb diatas. Indonesia masih sangat perlu utk mengirim banyak SDM (tinggat tinggi) utk belajar di luar negeri. Juga kalau bisa mengirim SDM utk belajar di institusi vokasi (Berufsschule/Vocational Education) dimana institusi vokasi yg terbaik didunia adalah di Jerman, yg saya pernah melihat dan mengaguminya. ---In [email protected], <ajegilelu@...> wrote : Sri Mulyani mencontohkan, negara Cina yang sistem politiknya cenderung terkontrol, investasinya malah terjamin. Sri Mulyani: Saat Pemerintah Sangat Otoriter, Investasi Datang Reporter: Bisnis.com Editor: Rr. Ariyani Yakti Widyastuti Selasa, 16 Juli 2019 13:09 WIB TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan sejak krisis moneter yang lalu, pertumbuhan industri manufaktur Indonesia menurun. Sejak saat itu pula industri manufaktur tidak pernah kembali tumbuh besar layaknya saat orde baru. "Dulu ketika pemerintahan sangat otoriter, investasi datang. Begitu kita demokratis, kemampuan kita untuk membuat lingkungan investasi yang baik itu berkurang," kata Sri Mulyani, Selasa, 16 Juli 2019. Saat ini, kata Sri Mulyani, dapat dilihat bahwa investor tidak memperhatikan aspek politik di suatu negara tertentu sebelum berinvestasi. Yang terpenting adalah kepastian berusaha di suatu negara dapat dijamin oleh pemerintah. Sri Mulyani mencontohkan, negara Cina yang sistem politiknya cenderung terkontrol, investasinya malah terjamin. "Di sini kita ingin kita tetap demokratis, tapi tetap menarik investasi," katanya. Oleh karena itu, Sri Mulyani mengungkapkan pihaknya terus menggenjot kebijakan fiskal yang menumbuhkan kemudahan berusaha melalui belanja pemerintah dalam rangka pengembangan SDM. Seperti diketahui, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) wajib mengalokasikan 20 persen dari seluruh anggaran untuk pendidikan. Insentif pajak terbaru melalui PP No. 45/2019 juga disebut-sebut bisa memberikan insentif pajak kepada perusahaan-perusahaan yang memberikan vokasi serta melaksanakan riset. Sri Mulyani menyebutkan, di tengah berkecamuknya perang dagang, investasi masih menjadi tantangan utama pemerintah dalam rangka meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Investasi sangat ditentukan oleh jaminan kepastian berusaha bagi pelaku usaha. BISNIS
