Kedengarannya Sri Mulyani bukan sedang bicara teknis tapi lagi bikin maklumat tentang strategi pemerintahan Jokowi dan kiblatnya. Rakyat harus siap 'digebuk', 'ditabok', 'dihajar' (3 mantra Jokowi yang menunjukkan kasih sayangnya pada Rakyat).
--- ilmesengero@... wrote: Ralat ralat ralat : Sebetulnya untuk investasi dibutuhkan kestabilan politik rezim berkuasa, tanpa pandang bulu apakah rezim otoriter atau bukan disamping fasilitas lain, misalnya upah buruh rendah, buruh dilarang berorganisasi, mudah memecat buruh, harga air dan listrik dibawah harga pasar, bebas transfer keuntungan, bebas tax holiday untuk "x" tahun dan bisa diperpanjang, keamanan perusahaan tanggung jawab tuan rumah. On Wed, Jul 17, 2019 at 11:21 PM Sunny ambon wrote: Sebetulnya untuk investasi dibutuhkan kestabilan politik rezim berkuasa, tanpa pandang bulu apakah rezim otoriter atau bukan disamping fasilitas lain, misalnya upah buruh rendah, buruh dilarang berorganisasi, mudah memecat buruh, harga air dan listrik dibawah harga pasar, bebas transfer keuntungan, bebas tax holiday untuk "x" tahun dan ada kemungkinan diperpanjang, keamanan perusahaan tanggung jawab tuan rumah. fasilitas lain seperti misalnya upah buruh rendah dan gerakan buruh dikontrol oleh yang berkuasaa On Wed, Jul 17, 2019 at 6:41 PM ajeg wrote: Sri Mulyani mencontohkan,negara Cina yang sistem politiknya cenderungterkontrol, investasinya malah terjamin. SriMulyani: Saat Pemerintah Sangat Otoriter, Investasi Datang Reporter:Bisnis.com Editor:Rr. Ariyani Yakti Widyastuti Selasa,16 Juli 2019 13:09 WIB TEMPO.CO,Jakarta- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan sejak krisismoneter yang lalu, pertumbuhan industri manufaktur Indonesia menurun.Sejak saat itu pula industri manufaktur tidak pernah kembali tumbuh besarlayaknya saat orde baru. "Duluketika pemerintahan sangat otoriter, investasi datang. Begitu kita demokratis,kemampuan kita untuk membuat lingkungan investasi yang baik ituberkurang," kata Sri Mulyani, Selasa, 16 Juli 2019. Saatini, kata Sri Mulyani, dapat dilihat bahwa investor tidak memperhatikan aspekpolitik di suatu negara tertentu sebelum berinvestasi. Yangterpenting adalah kepastian berusaha di suatu negara dapat dijamin olehpemerintah. SriMulyani mencontohkan, negara Cina yang sistem politiknya cenderungterkontrol, investasinya malah terjamin. "Di sini kita inginkita tetap demokratis, tapi tetap menarik investasi," katanya. Olehkarena itu, Sri Mulyani mengungkapkan pihaknya terus menggenjot kebijakanfiskal yang menumbuhkan kemudahan berusaha melalui belanja pemerintah dalamrangka pengembangan SDM. Sepertidiketahui, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) wajib mengalokasikan20 persen dari seluruh anggaran untuk pendidikan. Insentif pajak terbarumelalui PP No. 45/2019 juga disebut-sebut bisa memberikan insentif pajak kepadaperusahaan-perusahaan yang memberikan vokasi serta melaksanakan riset. SriMulyani menyebutkan, di tengah berkecamuknya perang dagang, investasimasih menjadi tantangan utama pemerintah dalam rangka meningkatkan lajupertumbuhan ekonomi. Investasi sangat ditentukan oleh jaminan kepastianberusaha bagi pelaku usaha. BISNIS
