https://www.youtube.com/watch?v=ysa0oekmK-0
https://www.youtube.com/watch?v=fOV7Vu8RsoA&t=73s On Mon, Nov 25, 2019 at 10:51 AM Tatiana Lukman [email protected] [GELORA45] <[email protected]> wrote: > > > > Meluruskan Sejarah (Bagian 3, Selesai) > 24 November 2019 > > - > - > - > - * > > <https://api.whatsapp.com/send?text=Meluruskan%20Sejarah%20%28Bagian%203%2C%20Selesai%29%20https%3A%2F%2Fkoransulindo.com%2Fmeluruskan-sejarah-bagian-3-selesai%2F>* > - > > > <https://koransulindo.com/wp-content/uploads/2019/10/Pertempuran-Sekutu-dan-Jepang-di-Papua.jpg>Pertempuran > Sekutu dan Jepang di Papua pada Perang Dunia II/Istimewa > > *Koran Sulindo* – Menurut Pieter Drooglever (sejarawan Belanda), > perkembangan nasionalisme Indonesia tidak menyentuh orang-orang Papua sama > sekali. > > Jelas, kondisi objektif di Papua tidak memungkinkan lahirnya gerakan > kemerdekaan yang menggelora seperti di Jawa. Apalagi mengharapkan Bung > Karno mengembangkan kegiatannya di Irian Barat. Belanda saja baru mulai > memperhatikan perkembangan di Papua setelah Indonesia menyatakan > kemerdekaan dari Sabang hingga Merauke. Tapi apa makna dari > kejadian-kejadian sebagai berikut? > > Pada 14 Agustus 1945, di Kampung Harapan, Jayapura, dikumandangkan lagu > Indonesia Raya oleh Frans Kaisiepo, Marcus Kaisiepo, Nicolas Youwe dan > kawan-kawan. > > Di Biak, Frans Kaisiepo mengadakan sebuah upacara pengibaran bendera merah > putih dan mengumandangkan “Indonesia Raya” pada 31 Agusuts 1945. Padahal, > itu tanggal lahir Ratu Wilhelmina dan diperingati Belanda sebagai “Hari > Ratu”. > > Papua *Bestuurschool* mempertemukan Sugoro, mantan Digulis, dengan antara > lain, Frans Kaisiepo, Nicolas Jouwe, Marcus Kaisiepo, Marthen Indey, > Corinus Krey, Lucas Rumkorem, Silas Papare. Sebagai anggota polisi Hindia > Belanda, Marthen Indey pernah ditugaskan untuk melatih Batalyon Papua yang > dibentuk Sekutu untuk menghadapi Jepang. Pertemuan-pertemuan mereka > melahirkan usaha perlawanan untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia di Irian > Barat. Rencana perlawanan tanggal 25 Desember 1945 yang melibatkan anggota > Batalyon Papua, polisi serta orang sipil gagal, karena sudah ketahuan oleh > penguasa Belanda. Sugoro, Marthen Indey, Silas Papare dan Lukas Rumkorem > ditangkap dan dipenjara di Jayapura. > > Rencana perlawanan berikutnya yang ditetapkan pada 17 Juli 1946, dan > dipimpin Penggoncang Alam, seorang pejuang dari Minangkabau, juga gagal. > > Setelah dua kegagalan itu, para pejuang kemerdekaan mendirikan organisasi.. > Yang pertama adalah Komite Indonesia Merdeka (KIM) di Jayapura, bulan > Oktober 1946. Ini merupakan cabang dari KIM yang didirikan di Melbourne, 29 > September 1945, dengan tujuan membela dan mempertahankan Proklamasi 1945 > dan memulangkan mantan tahanan Digulis ke tanah air tanpa campur tangan > Belanda. Setelah Dr. Gerungan meninggalkan Papua, KIM dipimpin Marthin > Indey. > > Silas Papare kembali ke kampung halamannya di Serui dan bertemu dengan Dr.. > G.S.S.J Ratulangi yang diasingkan NICA, 5 Juli 1946. Dengan bimbingan > Ratulangi, di Serui berdiri Partai Kemerdekaan Indonesia Irian (PKII). > Pengaruh KIM dan PKII meluas di wilayah Papua. Hal ini ditandai dengan > berdirinya berbagai organisasi kemerdekaan. Di Manokwari, Petrus Wattebossy > bersama S.D. Kawab, mendirikan Gerakan Merah Putih (GMP). Di Sorong, > Perintis Kemerdekaan didirikan oleh Sangaji Malan pada 1946. Kegiatan > menentang pemerintah Belanda dibayar Sangaji Malan dengan penjara di > Jayapura selama 12 tahun. > > Lalu, 17 Agustus 1947, di Sorong juga, didirikan Persatuan Pemuda > Indonesia (PPI), yang beranggotakan tidak hanya para pemuda Papua, tapi > juga dari suku bangsa lainnya yang tinggal di Sorong. Kebanyakan dari > mereka bekerja di Nederlandsch Nieuw Guinea Petroleum Maatschappij. > > Di Biak, berdiri cabang KIM yang kemudian berubah nama menjadi Partai > Indonesia Merdeka (PIM) yang dipimpin oleh Lucas Rumkorem. Akibatnya > Rumkorem ditangkap dan dipenjara di Jayapura. > > Marthen Indey berkunjung ke Ambon, 7 Januari 1947 dan bertemu dengan tokoh > Maluku pro-Indonesia. Kemudian, 23 Maret 1947, Marthin Indey ditangkap > pemerintah kolonial Belanda dan dijatuhi hukuman 4,5 tahun. > > Pada Maret 1948, terjadi pemberontakan di Biak melawan Belanda. Meskipun > pemberontakan berlangsung hanya sehari, namun pemerintahan Belanda dibuat > kewalahan sehingga minta bantuan dari Jayapura. Petro Jandi dihukum mati, > Stevanus Joseph dihukum seumur hidup dan dipenjara di Cipinang, Jakarta. > Sedangkan yang lainnya dihukum antara 2 hingga 9 tahun. Tahun 1949, Frans > Kaisiepo menolak menjadi Ketua Delegasi Nederlands Nieuw Guinea ke > Konperensi Meja Bundar. > > Dapatkah kita meremehkan dan menghapus begitu saja semua aksi dan > perlawanan para pejuang yang mempertaruhkan kebebasan bahkan jiwanya? > > Penundaan penyelesaian Papua yang diterima oleh delegasi RI di Konferensi > Meja Bundar (KMB) merupakan konsesi besar kepada kolonialisme Belanda. > Terbuka jalan untuk merealisasi pemisahan Papua dari Indonesia yang sudah > direncanakan Belanda. Pada 27 Desember 1949, van Eechoud menyatakan Papua > berada di bawah pemerintahan Ratu Belanda, padahal dia tahu beberapa tokoh > Papua dan juga negara boneka Belanda tidak menyetujuinya. Tapi Belanda tak > peduli. Tahun 1956, Belanda mengubah UUD Kerajaan dan memasukkan Irian > Barat sebagai salah satu bagian negaranya. > > Pendukung separatisme tidak pernah menyinggung atau mempersoalkan > partisipasi atau persetujuan penduduk Papua atas pemisahan yang jelas > melanggar kedaulatan Indonesia atas Hindia Belanda yang diakui Belanda di > KMB. Jadi siapa yang menganeksasi Papua? Juga tidak bicara tentang janji > menyelesaikan soal Papua dalam waktu satu tahun yang terus dilanggar > Belanda. > > Pemisahan ini kemudian “disulap” menjadi “bukti” oleh pendukung > separatisme, seolah-olah Papua tidak pernah menjadi bagian dari Indonesia.. > Mereka tidak sadar atau dengan sengaja menyembunyikan taktik licik Belanda > untuk memisahkan Papua dari Indonesia melalui Konferensi Malino, Konferensi > Denpasar dan KMB. > > Setelah Papua dicaplok Belanda (inilah yang sesuai dengan fakta sejarah, > bukan Indonesia yang “menganeksasi” Papua), mulailah mengalir uang untuk > infrastruktur dan pendidikan guna melahirkan sebuah elite pro-Belanda dan > anti-Indonesia. Seperti kata sejarawan politik Australia, Richard Chauvel, > pada akhir 50-an, kebijakan Van Eechoud ditransformasi menjadi sebuah > program eksplisit untuk melatih dan memimpin sebuah elite politik. > > Drooglever menulis: “Bagi mereka, pendidikan adalah koreri gaya baru, dan > mereka tahu harus bersyukur kepada orang Belanda. Oleh karena itu, sangat > banyak dari mereka bersikap positif terhadap para mantan guru Belanda. Pada > 27 Desember 1954, pada lustrum pertama gubernemen mandiri mereka, 1.500 > pemuda Papua berdemonstrasi di depan rumah gubernur di Hollandia untuk > menyatakan kesetiaan mereka….”. > > *Elite Pro-Belanda* > Merekalah yang dianggap Belanda sebagai wakil “sah” rakyat Papua, karena > pro-Belanda. Menurut Richard Chauvel, awal 60-an terbentuk sudah sebuah > elite kecil dan jumlahnya mencapai kira-kira 10 ribu orang. Dalam 10 tahun, > Belanda berhasil melahirkan sebuah lapisan masyarakat yang dibutuhkan untuk > melanggengkan dominasinya di Irian Barat. > > Dalam menanggulangi kekurangan personel aparat keamanan dan > pemerintahannya, Van Eechoud yang berfilsafat anti ‘amberi’ > (Amber=pendatang), mendatangkan orang-orang Indo-Eropa. Dia menolak orang > Ambon dan Timor, walau satu ras dengan orang Papua. > > Jadi Belanda-lah yang mengembangkan kesadaran yang bertentangan dengan > nation building Indonesia. Belanda juga yang memelihara mentalitas anti > ‘am-beri’. Tak heranlah kalau di Papua kental sekali dan selalu ditegaskan > garis pemisah antara Orang Asli Papua (OAP) dan Orang Pendatang. Itulah > warisan yang ditinggalkan pendidikan Belanda yang digencarkan sejak tahun > 50-an. > > Sementara itu, dalam keadaan diduduki Belanda, mereka yang pro-Indonesia > tidak berpangku tangan. Dengan segala keterbatasannya, mereka terus > bergerak. > > Sebelum RIS bubar, Petrus Wattebossy, Marthen Indey, S.D. Kawab dan > Corinus Krey bergabung dalam Partai Irian Dalam Republik Indonesia Serikat. > Desember 1951, terjadi pemberontakan yang dipimpin T.J.Teppy, seorang > sersan KNIL, H.A. Wanda dan Kortgas Griapon. Di daerah Kokonao-Mimika, 27 > Oktober 1957, berdiri Persatuan Kebangsaan Indonesia di Irian Barat yang > mengadakan aksi damai pembacaan Sumpah Pemuda, 28 Oktober. Benyamin > Felubun, setelah menjalani hukumannya di penjara Digul, 10 Oktober 1958, > bersama kawan seperjuangannya membentuk “Untuk Pembebasan Irian” yang > kemudian berubah menjadi Persatuan Semangat Pemuda 1945. > > Sebelum Papua dipisah dari Indonesia, Frans Kaisiepo, Marthen Indey, Lucas > Rumkorem, dan kawan-kawan lainnya tidak dianggap Belanda sebagai wakil > Papua. Mereka dianggap sebagai perwakilan semu dari Papua. Pikiran seperti > itu diwarisi oleh akademisi Hendry Apituley, yang tidak menganggap orang > Maluku yang pro-RI sebagai wakil Maluku. > > Belanda bukannya tidak tahu akan prinsip *Uti Possidetis Juris* dan juga > sadar bahwa posisinya dalam hal Papua sulit dibenarkan oleh hukum > internasional. Maka keluarlah taktik licik berikutnya: > *self-determination*. Dalam “Rasisme dan Separatisme di Papua” (Sulindo, > 13 Oktober 2019) sudah disinggung soal ini. Apakah pendukung > *self-determination* Papua tidak sadar bahwa dukungannya itu berarti > membenarkan dan berpihak kepada Belanda yang justru menggunakan hak > menentukan nasib sendiri sebagai pelampung penyelamat politik Belanda? > > Setelah merasa kuat dengan dukungan elite Papua yang sudah dipupuknya, > langkah berikutnya adalah membentuk New Guinea Council (Dewan Nugini) > dengan mengeluarkan “Manifesto from the first Papuan People’s Congres, > 1961”. Inilah implementasi *“self-determination”* a la Van Mook! Hal ini > sudah disinggung dalam “Sekali Lagi soal Papua” (Sulindo, 4 September 2019). > > Menurut Nicolas Jouwe, peristiwa 1 Desember 1961 itulah yang seringkali > dijadikan dasar klaim pemimpin Papua sekarang bahwa negara Papua pernah > ada, tetapi dirampas oleh konspirasi Indonesia, AS dan juga Negara Kolonial > Belanda. Sebuah dasar palsu atau ilusi yang dibangun secara bertahap dari > Konferensi Malino, Denpasar, KMB, dan pernyataan van Eechoud, 27 Desember > 1947. Puncaknya adalah perubahan UUD Kerajaan 1956 yang memasukkan Irian > Barat sebagai bagian Belanda.. > > Di pihak lain, Australia mendukung usaha Belanda untuk melanggengkan > dominasinya di Papua melalui ide menyatukan Papua Barat dan Papua Timur > dalam sebuah Federasi Melanesia. Ide ini diwarisi oleh sementara pemimpin > separatisme yang selalu menekankan persamaan ras penduduk Papua dengan > penduduk negara-negara di Pasifik seperti Vanuatu sebagai dasar persatuan.. > Penduduk NTT, walau rasnya Melanesia, tapi karena tidak menuntut berpisah > dari Indonesia, agaknya sudah “dihapus” rasnya. > > Orang yang dengan jujur meneliti fakta sejarah yang berkaitan dengan upaya > Belanda untuk kembali menjajah dan taktik-taktik liciknya untuk mencaplok > Irian Barat, pasti akan dengan mudah mengerti bahwa politik konfrontasi > Bung Karno yang melahirkan Trikora adalah akibat dan jawaban kepada semua > usaha dan taktik jahat kolonial Belanda itu. Sukarno memang borjuasi, tapi > lain dengan Hatta dan Syahrir. Bung Karno sampai sekarang sangat dibenci > Belanda dan kaum separatis. Sebaliknya, Hatta dan Syahrir mereka sanjung... > Bung Karno betul-betul membela integritas wilayah Indonesia di hadapan > kolonialisme Belanda yang menganeksasi Irian Barat. Kita tinggal pilih: > berpihak kepada Sukarno yang borjuis tapi anti-nekolim atau berpihak kepada > nekolim Belanda yang ingin terus mengangkangi Irian Barat. Itulah hakikat > masalahnya. > > Pendukung separatisme menginterpretasi konfrontasi Bung Karno sebagai > “tidak demokratis”, “serakah”, bahkan “agresi” untuk “menganeksasi” Irian > Barat! Mereka lupa bahwa Irian Barat telah dicaplok dan ketika itu di bawah > kekuasaan penuh Belanda! Bagaimana mengharapkan Bung Karno ‘terjun’ di > Papua untuk melakukan pekerjaan politik? > > Irian Barat, dari segi wilayah, setelah dikembalikan statusnya pada 1963, > sebagai bagian dari Indonesia sejak kemerdekaan 1945, sebenarnya sudah > selesai masalahnya. Tak perlu ada Pepera. Apakah penduduk Pulau Sulawesi > dan pulau-pulau lainnya memerlukan Pepera untuk menjadi bagian dari > Indonesia? Apalagi Bung Karno menyatakan Indonesia keluar dari PBB, Januari > 1965. Siapa yang bisa membantah bahwa PBB pada hakikatnya adalah alat kaum > imperialis? Indonesia kembali ke PBB karena pemerintahnya sudah berubah > watak, dari anti-nekolim menjadi antek setianya. > > Sudah tentu pendukung separatisme bisa bilang, mengapa orang harus tunduk > kepada prinsip hukum internasional *Uti Possidetis Juris*? Kalau bukan > prinsip itu yang menjadi patokan, lalu apa penggantinya? > > Menurut Drooglever, dalam perang Korea, sumbangan Belanda menyangkut orang > Papua. Seratus orang Papua menjadi bagian dari detasemen Belanda yang > dikirim ke Korea. Banggakah penduduk Papua dijadikan *‘cannon fodder’*, > umpan meriam oleh imperialis Belanda? *[Tatiana Hukum]* > > >
