https://www.youtube.com/watch?v=Id8PZk0Jqus
On Mon, Nov 25, 2019 at 12:08 PM Tatiana Lukman <[email protected]> wrote: > Jangan lupa masalah rasisme sudah dibahas dalam tulisan ini. Itu jawaban > saya kepada soal "monyet". Dan jangan lupa juga rasisme dari pihak pimpinan > separatisme!! Rasisme dari kaum oligarki dan penguasa ORBA dibalas dengan > rasisme dari "bangsa" Papua??? Itukah solusinya? dan juga dengan memutar > balik fakta sejarah dan menyembunyikan sikap pro-kolonial Belanda? > Rasisme dan Separatisme di Papua (Bagian 1) > 8 Oktober 2019 > > - > - > - > - * > > <https://api.whatsapp.com/send?text=Rasisme%20dan%20Separatisme%20di%20Papua%20%28Bagian%201%29%20https%3A%2F%2Fkoransulindo.com%2Frasisme-dan-separatisme-di-papua-bagian%2F>* > - > > > <https://koransulindo.com/wp-content/uploads/2017/03/Panitia-Pembebasan-Irian-Barat.jpg>Antusias > massa rakyat dalam pembebasan Papua Barat dari cengkeraman kolonialisme > [Foto: Istimewa] > > *Koran Sulindo* – Tindakan rasis ormas tertentu dan oknum aparat keamanan > terhadap mahasiswa Papua yang terjadi tanggal 16 Agustus 2019, di Surabaya, > telah menyulut kemarahan dan protes luar biasa dari masyarakat suku bangsa > Papua dan masyarakat suku bangsa lainnya di Indonesia. Rasisme dan > diskriminasi tak bisa ditoleransi, harus ditolak dan dilawan. Wajib dan > wajar kita mendukung manifestasi yang diorganisasi berbagai ormas dan > lembaga untuk memprotes dan menuntut agar diusut tuntas; dan mereka yang > terlibat dalam penghinaan terhadap kehormatan saudara-saudara suku bangsa > Papua mendapat hukuman setimpal dengan kesalahannya. > > Rasisme dan diskriminasi merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem > ekonomi, politik dan sosial yang ada di Indonesia. Itulah salah satu > warisan yang ditinggalkan oleh kolonialisme Belanda. Pada zaman itu, orang > pribumi ditempatkan di jenjang paling bawah: warga kelas kambing. Orang > Tionghoa, Arab, India dan asing lainnya masuk dalam kategori dua. Yang > masuk dalam kategori pertama adalah orang Belanda dan kulit putih lainnya.. > > Kategorisasi penduduk berdasarkan ras itu merupakan kebijakan Belanda > untuk memecah belah dan mengadu domba demi kepentingan ekonomi dan > politiknya. Orang Tionghoa digunakan Belanda sebagai perantara dalam > perdagangan dan agen dalam pemungutan pajak terhadap penduduk. Kedudukan > ini mendatangkan kemakmuran pada sebagian kecil warga Tionghoa yang > akhirnya dianggap VOC sebagai saingannya, ketika yang belakangan ini > mengalami kemerosotan. > > Itu merupakan salah satu faktor yang mendorong pembantaian ( > *Chinezenmoord*) terhadap warga etnis Tionghoa pada 1740. Sekitar 10.000 > orang Tionghoa mati dibunuh. > > Selanjutnya, untuk bisa mengontrol kegiatan orang Tionghoa, VOC > mengeluarkan *passenstelsel* yang mengharuskan warga Tionghoa mempunyai > surat jalan khusus untuk bepergian ke luar distrik di mana mereka tinggal.. > *Wijkenstelsel* dikeluarkan untuk mengharuskan orang Tionghoa tinggal > bersama dalam satu perkampungan sendiri. Dari situ datangnya istilah > “pecinan”. > > Kesenjangan dan peran sebagai agen penjajah dan kaum feodal yang berkuasa > dalam memungut pajak telah menimbulkan sentimen anti-Tionghoa di kalangan > penduduk. Hal ini telah memicu kerusuhan di berbagai kota di Jawa, seperti > Solo pada 1912, Kudus pada 1918 dan juga pembantaian warga Tionghoa oleh > Raden Ayu Yudakusuma di Ngawi pada 1925. > > Pada zaman Sukarno, tanggal 10 Mei, 1963, terjadi kerusuhan anti-Tionghoa.. > Mula-mula di Bandung, kemudian menjalar ke kota lain. Dalam kerusuhan itu > terlihat tangan-tangan kotor imperialis AS yang melalui kaki tangan > anti-komunisnya bertujuan mendestabilisasi pemerintah yang dianggap terlalu > dekat dengan RRT dan PKI. Bung Karno bertindak tegas dengan menghukum > mereka yang terlibat. > > Jenderal Suharto yang berkuasa sejak 1965, adalah pewaris terbaik tindakan > kolonial Belanda terhadap kaum komunis yang dibuang dan dikucilkan di kamp > konsentrasi Boven Digul untuk waktu tak terbatas. Itu terjadi setelah > pemberontakan nasional pertama melawan penjajah meletus di 1926. Ia juga > mewarisi kebijakan kejam Belanda terhadap warga Tionghoa. Puncak kejahatan > melawan kemanusiaan dilakukan Suharto dengan pembantaian kurang lebih 3 > juta (jumlah yang diakui sendiri oleh Jenderal Sarwo Edi) orang komunis, > buruh, tani, pemuda, wanita, kaum intelektual dan pengikut Bung Karno dari > berbagai grup etnis dan kepercayaan serta warga etnis Tionghoa. > > Jadi, di samping orang-orang komunis dan kiri progresif pengikut politik > Bung Karno, dari segi etnis, warga Tionghoa menjadi sasaran khusus > kekejaman Suharto. Selain mereka yang sudah menjadi korban pembantaian, > pemenjaraan dan penghilangan paksa selama periode 65-66, warga etnis > Tionghoa di Kalimantan Barat dibantai dalam rangka pembasmian terhadap > PGRS (Pasukan Gerilya Rakyat Serawak)/Paraku (Partai Rakyat Kalimantan > Utara) pada 1967. > > Dalam genosida etnis Tionghoa ini, buku *Tanjungpura Berdjuang *(1977), > menyebut angka 27.000 orang mati dibunuh, 101.700 orang mengungsi di > Pontianak dan 43.425 di antaranya direlokasi di Kabupaten Pontianak. > > Suharto meningkatkan dan memupuk sentimen anti-Tionghoa lebih jauh lagi > melalui Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor 06 Tahun 1967 yang > menyeragamkan sebutan Cina (sebutan dengan konotasi menghina dan > merendahkan) bagi warga Tionghoa. Artinya dengan sengaja mereka dipisahkan > identitasnya dari orang Indonesia lainnya. > > Kemudian, kekejaman biadab terhadap warga Tionghoa terjadi lagi pada bulan > Mei 1998. Penjarahan, pembunuhan, pembakaran, perampasan dan pemerkosaan > kembali menjadikan warga Tionghoa sebagai sasaran empuk para penguasa Orba > yang sedang dihimpit krisis ekonomi 1998 dan gelombang kemarahan massa > rakyat berbagai sektor yang selama 32 tahun hidup ditindas, > dimarginalisasi, dibodohkan dan dipasung hak-hak demokratisnya. Di Jakarta > saja, diakui secara resmi sebanyak 1.188 kehilangan jiwanya. > > Saya perlu menampilkan beberapa fakta tentang diskriminiasi dan rasisme > anti-Tionghoa sejak zaman kolonial Belanda sampai pemerintahan Sukarno dan > rezim Orba Suharto, untuk mengingatkan kepada saudara-saudara suku bangsa > Papua dan generasi muda lainnya bahwa diskiriminasi dan rasisme bukan > masalah baru dan akarnya terletak pada sistem ekonomi, politik dan sosial > yang berdominasi di Indonesia. > > Tanpa sedikitpun ingin mengecilkan perasaan sakit hati dan penderitaan > saudara-saudara suku bangsa Papua, saya hanya berusaha memperlihatkan dan > membuktikan bahwa mereka tidak “sendirian” dalam menghadapi perlakuan > diskriminatif dan rasialis. Diskriminasi dan rasisme yang diderita orang > Papua tak dapat dibandingkan dengan apa yang diderita warga Tionghoa yang > sifatnya lebih sistematis, periodik dan berakar dalam. Masih banyak lagi > suku bangsa dan sektor penduduk yang diperlakukan sangat tidak adil oleh > tatanan ekonomi, politik dan sosial dan para penguasanya. Misalnya, kaum > wanita, kaum LGBT, penganut kepercayaan yang bukan Islam, bahkan penganut > aliran Islam yang tidak diakui oleh mayoritas, korban pembantaian 1965-66 > serta keturunannya, korban pembunuhan seperti kasus buruh Marsinah, kasus > wartawan Udin, kasus Salim kancil, kasus Tanjung Priok, Trisakti, kasus > Munir, penculikan aktivis 1998. > > Pelanggaran berat HAM di Papua membuat daftar itu semakin panjang. Dengan > ironis, saya dapat mengatakan saudara-saudara Papua tidak punya “hak > istimewa” untuk perlakuan diskriminatif dan rasis. > > Tak satupun dari kejahatan pelanggaran HAM berat dan genosida 1965-66 > diselesaikan oleh pemerintahan para presiden yang berkuasa setelah Suharto > lengser. Nama presiden bisa berbeda, tapi struktur sistem ekonomi dan > politik tak berubah. Jenderal Wiranto dan Kivlan Zein saling menantang > untuk membongkar dalang peristiwa Mei 1998, namun lembaga hukum bermasa > bodoh saja dan tak terjadi apa-apa. Impunitas berjalan terus. > > Reaksi kita terhadap ketidakadilan, kesewenang-wenangan, kekerasan aparat > negara, diskriminasi dan rasisme sudah tentu tidak sama. Saudara-saudara > Papua pengikut separatisme serta pendukungnya, nasional maupun > internasional, kontan menggunakan kejadian di Surabaya itu untuk menggelar > berbagai macam demonstrasi menuntut kemerdekaan Papua. > > Diskriminasi dan rasisme dari pihak penguasa serta aparat dan lembaga > pemerintah adalah sesuatu yang memang sudah melekat dan salah satu sifat > hakikinya. Dengan berbagai cara dan jalan kita harus melawannya. > > *Diskriminasi dan Rasisme* > Dalam percakapan dengan *Jawa Pos*, tanggal 6 Desember 2018, Sebby > Sambom, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi > Papua Merdeka (TPNPB-OPM), dengan terang-terangan menyatakan: ”Serangan > kami berlanjut hingga revolusi total. Saat ini masih revolusi tahapan > serangan kecil ke titik-titik tertentu. Saat sampai revolusi tetap, semua > warga non-Papua akan kami usir dari negeri ini.” > > Salah satu poin dalam pernyataan Goliath Tabuni yang mengklaim dirinya > sebagai Jenderal dan Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua > Ba-rat (TPNPB) berbunyi sebagai berikut: ”TPNPB dan rakyat bangsa Papua > Barat mendukung penuh ULMWP menjadi anggota penuh di MSG pada KTT MSG > tanggal 21-22 Desember 2016 di Vanuatu, dengan alasan bahwa bangsa Papua > bukan Melayu, kami adalah ras Melanesia.” (Gatra, 8/1/2017). > > Pada 3 September 2019, *majalahweko.com <http://majalahweko.com>*, > Wamena, memuat ultimatum Purom Wenda dari TPNPB, agar orang pendatang > segera pulang kampung atau ke daerah masing-masing dalam waktu satu bulan.. > Ia mengancam “Apabila imbauan saya ini tidak mau mendengar maka kami akan > tembak mereka, tidak peduli dia pengusaha sipil atau pegawai negeri. Abang > ojek juga kami akan tembak.” Di samping itu, ia juga minta supaya seluruh > mahasiswa Papua di seluruh Indonesia segera pulang ke Papua. > > Dalam percakapan telepon dengan *suara.com <http://suara.com>* , 2 > September 2019, Benny Wenda, Ketua “United Liberation Movement for West > Papua” (ULMWP), menyatakan, di satu pihak mengutuk keras diskriminasi > rasialis termasuk terhadap bangsa Indonesia, namun di lain pihak, > menegaskan “bahwa secara ras, geografis, kebudayaan, bahasa, kami bangsa > Papua berbeda dengan bangsa Indonesia.” > > Semua perbedaan yang ia kemukaan itu sama sekali tidak dapat dijadikan > alasan untuk menuntut referendum dan kemerdekaan Papua. Orang Maluku dan > NTT juga termasuk ras Melanesia. Artinya, orang Indonesia terdiri dari ras > Melayu dan ras Melanesia. > > Apa maksud Benny Wenda dengan mengatakan secara geografis, bangsa Papua > berbeda dengan bangsa Indonesia? Wilayah Indonesia terdiri dari ribuan > pulau, termasuk pulau Papua Barat! Pulau Jawa terpisah dari Pulau Sulawesi, > terpisah dari Kepulauan Maluku, dan semua pulau-pulau lainnya. > > Siapa yang tidak tahu adanya keanekaragaman kebudayaan dan bahasa berbagai > suku bangsa yang hidup di kepulauan Indonesia? Kebudayaan dan bahasa orang > Jawa jelas berbeda dengan orang Dayak, orang Bugis, orang Batak dan > sebagainya. Apakah perbedaan itu merupakan alasan untuk memisahkan diri > dari Indonesia dan membentuk Republik Dayak, Republik Bugis, Republik Batak? > > Justru kenyataan adanya keanekaragaman kebudayaan dan bahasa dari seribu > lebih suku bangsa yang hidup di kepulauan Nusantara itulah, maka timbul > pembangunan bangsa atau *nation building*, sejak pemberontakan nasional > pertama melawan penjajahan Belanda pada 1926. Disusul kemudian oleh Sumpah > Pemuda pada Kongres Pemuda Kedua, 1928, yang mendeklarasikan Satu Nusa, > Satu Bangsa dan Satu Bahasa. Bangsa Indonesia lahir dalam sebuah proses > sejarah perjuangan panjang melawan penjajahan Belanda. Kemerdekaan bangsa > Indonesia dibayar dengan jutaan jiwa melayang, penderitaan dan pengorbanan > luar biasa rakyat berbagai suku bangsa di Nusantara. Sama sekali bukan > hadiah atau uluran tangan dan budi baik para penguasa kolonial Belanda. > *[Tatiana > Lukman]* > > > On Monday, November 25, 2019, 11:28:45 AM GMT+1, Sunny ambon > [email protected] [GELORA45] <[email protected]> wrote: > > > > > https://www.youtube.com/watch?v=ysa0oekmK-0 > > https://www.youtube.com/watch?v=fOV7Vu8RsoA&t=73s > > On Mon, Nov 25, 2019 at 10:51 AM Tatiana Lukman [email protected] > [GELORA45] <[email protected]> wrote: > > > > > Meluruskan Sejarah (Bagian 3, Selesai) > 24 November 2019 > > - > - > - > - * > > <https://api.whatsapp.com/send?text=Meluruskan%20Sejarah%20%28Bagian%203%2C%20Selesai%29%20https%3A%2F%2Fkoransulindo.com%2Fmeluruskan-sejarah-bagian-3-selesai%2F>* > - > > [image: alt] > <https://koransulindo.com/wp-content/uploads/2019/10/Pertempuran-Sekutu-dan-Jepang-di-Papua.jpg>Pertempuran > Sekutu dan Jepang di Papua pada Perang Dunia II/Istimewa > > *Koran Sulindo* – Menurut Pieter Drooglever (sejarawan Belanda), > perkembangan nasionalisme Indonesia tidak menyentuh orang-orang Papua sama > sekali.. > > Jelas, kondisi objektif di Papua tidak memungkinkan lahirnya gerakan > kemerdekaan yang menggelora seperti di Jawa. Apalagi mengharapkan Bung > Karno mengembangkan kegiatannya di Irian Barat. Belanda saja baru mulai > memperhatikan perkembangan di Papua setelah Indonesia menyatakan > kemerdekaan dari Sabang hingga Merauke. Tapi apa makna dari > kejadian-kejadian sebagai berikut? > > Pada 14 Agustus 1945, di Kampung Harapan, Jayapura, dikumandangkan lagu > Indonesia Raya oleh Frans Kaisiepo, Marcus Kaisiepo, Nicolas Youwe dan > kawan-kawan. > > Di Biak, Frans Kaisiepo mengadakan sebuah upacara pengibaran bendera merah > putih dan mengumandangkan “Indonesia Raya” pada 31 Agusuts 1945. Padahal, > itu tanggal lahir Ratu Wilhelmina dan diperingati Belanda sebagai “Hari > Ratu”. > > Papua *Bestuurschool* mempertemukan Sugoro, mantan Digulis, dengan antara > lain, Frans Kaisiepo, Nicolas Jouwe, Marcus Kaisiepo, Marthen Indey, > Corinus Krey, Lucas Rumkorem, Silas Papare. Sebagai anggota polisi Hindia > Belanda, Marthen Indey pernah ditugaskan untuk melatih Batalyon Papua yang > dibentuk Sekutu untuk menghadapi Jepang. Pertemuan-pertemuan mereka > melahirkan usaha perlawanan untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia di Irian > Barat. Rencana perlawanan tanggal 25 Desember 1945 yang melibatkan anggota > Batalyon Papua, polisi serta orang sipil gagal, karena sudah ketahuan oleh > penguasa Belanda. Sugoro, Marthen Indey, Silas Papare dan Lukas Rumkorem > ditangkap dan dipenjara di Jayapura. > > Rencana perlawanan berikutnya yang ditetapkan pada 17 Juli 1946, dan > dipimpin Penggoncang Alam, seorang pejuang dari Minangkabau, juga gagal. > > Setelah dua kegagalan itu, para pejuang kemerdekaan mendirikan organisasi.. > Yang pertama adalah Komite Indonesia Merdeka (KIM) di Jayapura, bulan > Oktober 1946. Ini merupakan cabang dari KIM yang didirikan di Melbourne, 29 > September 1945, dengan tujuan membela dan mempertahankan Proklamasi 1945 > dan memulangkan mantan tahanan Digulis ke tanah air tanpa campur tangan > Belanda. Setelah Dr. Gerungan meninggalkan Papua, KIM dipimpin Marthin > Indey. > > Silas Papare kembali ke kampung halamannya di Serui dan bertemu dengan Dr.. > G.S.S.J Ratulangi yang diasingkan NICA, 5 Juli 1946. Dengan bimbingan > Ratulangi, di Serui berdiri Partai Kemerdekaan Indonesia Irian (PKII). > Pengaruh KIM dan PKII meluas di wilayah Papua. Hal ini ditandai dengan > berdirinya berbagai organisasi kemerdekaan. Di Manokwari, Petrus Wattebossy > bersama S.D. Kawab, mendirikan Gerakan Merah Putih (GMP). Di Sorong, > Perintis Kemerdekaan didirikan oleh Sangaji Malan pada 1946. Kegiatan > menentang pemerintah Belanda dibayar Sangaji Malan dengan penjara di > Jayapura selama 12 tahun. > > Lalu, 17 Agustus 1947, di Sorong juga, didirikan Persatuan Pemuda > Indonesia (PPI), yang beranggotakan tidak hanya para pemuda Papua, tapi > juga dari suku bangsa lainnya yang tinggal di Sorong. Kebanyakan dari > mereka bekerja di Nederlandsch Nieuw Guinea Petroleum Maatschappij. > > Di Biak, berdiri cabang KIM yang kemudian berubah nama menjadi Partai > Indonesia Merdeka (PIM) yang dipimpin oleh Lucas Rumkorem. Akibatnya > Rumkorem ditangkap dan dipenjara di Jayapura. > > Marthen Indey berkunjung ke Ambon, 7 Januari 1947 dan bertemu dengan tokoh > Maluku pro-Indonesia. Kemudian, 23 Maret 1947, Marthin Indey ditangkap > pemerintah kolonial Belanda dan dijatuhi hukuman 4,5 tahun. > > Pada Maret 1948, terjadi pemberontakan di Biak melawan Belanda. Meskipun > pemberontakan berlangsung hanya sehari, namun pemerintahan Belanda dibuat > kewalahan sehingga minta bantuan dari Jayapura. Petro Jandi dihukum mati, > Stevanus Joseph dihukum seumur hidup dan dipenjara di Cipinang, Jakarta. > Sedangkan yang lainnya dihukum antara 2 hingga 9 tahun. Tahun 1949, Frans > Kaisiepo menolak menjadi Ketua Delegasi Nederlands Nieuw Guinea ke > Konperensi Meja Bundar. > > Dapatkah kita meremehkan dan menghapus begitu saja semua aksi dan > perlawanan para pejuang yang mempertaruhkan kebebasan bahkan jiwanya? > > Penundaan penyelesaian Papua yang diterima oleh delegasi RI di Konferensi > Meja Bundar (KMB) merupakan konsesi besar kepada kolonialisme Belanda. > Terbuka jalan untuk merealisasi pemisahan Papua dari Indonesia yang sudah > direncanakan Belanda. Pada 27 Desember 1949, van Eechoud menyatakan Papua > berada di bawah pemerintahan Ratu Belanda, padahal dia tahu beberapa tokoh > Papua dan juga negara boneka Belanda tidak menyetujuinya. Tapi Belanda tak > peduli. Tahun 1956, Belanda mengubah UUD Kerajaan dan memasukkan Irian > Barat sebagai salah satu bagian negaranya. > > Pendukung separatisme tidak pernah menyinggung atau mempersoalkan > partisipasi atau persetujuan penduduk Papua atas pemisahan yang jelas > melanggar kedaulatan Indonesia atas Hindia Belanda yang diakui Belanda di > KMB. Jadi siapa yang menganeksasi Papua? Juga tidak bicara tentang janji > menyelesaikan soal Papua dalam waktu satu tahun yang terus dilanggar > Belanda. > > Pemisahan ini kemudian “disulap” menjadi “bukti” oleh pendukung > separatisme, seolah-olah Papua tidak pernah menjadi bagian dari Indonesia.. > Mereka tidak sadar atau dengan sengaja menyembunyikan taktik licik Belanda > untuk memisahkan Papua dari Indonesia melalui Konferensi Malino, Konferensi > Denpasar dan KMB. > > Setelah Papua dicaplok Belanda (inilah yang sesuai dengan fakta sejarah, > bukan Indonesia yang “menganeksasi” Papua), mulailah mengalir uang untuk > infrastruktur dan pendidikan guna melahirkan sebuah elite pro-Belanda dan > anti-Indonesia. Seperti kata sejarawan politik Australia, Richard Chauvel, > pada akhir 50-an, kebijakan Van Eechoud ditransformasi menjadi sebuah > program eksplisit untuk melatih dan memimpin sebuah elite politik. > > Drooglever menulis: “Bagi mereka, pendidikan adalah koreri gaya baru, dan > mereka tahu harus bersyukur kepada orang Belanda. Oleh karena itu, sangat > banyak dari mereka bersikap positif terhadap para mantan guru Belanda. Pada > 27 Desember 1954, pada lustrum pertama gubernemen mandiri mereka, 1.500 > pemuda Papua berdemonstrasi di depan rumah gubernur di Hollandia untuk > menyatakan kesetiaan mereka….”. > > *Elite Pro-Belanda* > Merekalah yang dianggap Belanda sebagai wakil “sah” rakyat Papua, karena > pro-Belanda. Menurut Richard Chauvel, awal 60-an terbentuk sudah sebuah > elite kecil dan jumlahnya mencapai kira-kira 10 ribu orang. Dalam 10 tahun, > Belanda berhasil melahirkan sebuah lapisan masyarakat yang dibutuhkan untuk > melanggengkan dominasinya di Irian Barat. > > Dalam menanggulangi kekurangan personel aparat keamanan dan > pemerintahannya, Van Eechoud yang berfilsafat anti ‘amberi’ > (Amber=pendatang), mendatangkan orang-orang Indo-Eropa. Dia menolak orang > Ambon dan Timor, walau satu ras dengan orang Papua. > > Jadi Belanda-lah yang mengembangkan kesadaran yang bertentangan dengan > nation building Indonesia. Belanda juga yang memelihara mentalitas anti > ‘am-beri’. Tak heranlah kalau di Papua kental sekali dan selalu ditegaskan > garis pemisah antara Orang Asli Papua (OAP) dan Orang Pendatang. Itulah > warisan yang ditinggalkan pendidikan Belanda yang digencarkan sejak tahun > 50-an. > > Sementara itu, dalam keadaan diduduki Belanda, mereka yang pro-Indonesia > tidak berpangku tangan. Dengan segala keterbatasannya, mereka terus > bergerak. > > Sebelum RIS bubar, Petrus Wattebossy, Marthen Indey, S.D. Kawab dan > Corinus Krey bergabung dalam Partai Irian Dalam Republik Indonesia Serikat. > Desember 1951, terjadi pemberontakan yang dipimpin T.J.Teppy, seorang > sersan KNIL, H.A. Wanda dan Kortgas Griapon. Di daerah Kokonao-Mimika, 27 > Oktober 1957, berdiri Persatuan Kebangsaan Indonesia di Irian Barat yang > mengadakan aksi damai pembacaan Sumpah Pemuda, 28 Oktober. Benyamin > Felubun, setelah menjalani hukumannya di penjara Digul, 10 Oktober 1958, > bersama kawan seperjuangannya membentuk “Untuk Pembebasan Irian” yang > kemudian berubah menjadi Persatuan Semangat Pemuda 1945. > > Sebelum Papua dipisah dari Indonesia, Frans Kaisiepo, Marthen Indey, Lucas > Rumkorem, dan kawan-kawan lainnya tidak dianggap Belanda sebagai wakil > Papua. Mereka dianggap sebagai perwakilan semu dari Papua. Pikiran seperti > itu diwarisi oleh akademisi Hendry Apituley, yang tidak menganggap orang > Maluku yang pro-RI sebagai wakil Maluku. > > Belanda bukannya tidak tahu akan prinsip *Uti Possidetis Juris* dan juga > sadar bahwa posisinya dalam hal Papua sulit dibenarkan oleh hukum > internasional. Maka keluarlah taktik licik berikutnya: > *self-determination*. Dalam “Rasisme dan Separatisme di Papua” (Sulindo, > 13 Oktober 2019) sudah disinggung soal ini. Apakah pendukung > *self-determination* Papua tidak sadar bahwa dukungannya itu berarti > membenarkan dan berpihak kepada Belanda yang justru menggunakan hak > menentukan nasib sendiri sebagai pelampung penyelamat politik Belanda? > > Setelah merasa kuat dengan dukungan elite Papua yang sudah dipupuknya, > langkah berikutnya adalah membentuk New Guinea Council (Dewan Nugini) > dengan mengeluarkan “Manifesto from the first Papuan People’s Congres, > 1961”. Inilah implementasi *“self-determination”* a la Van Mook! Hal ini > sudah disinggung dalam “Sekali Lagi soal Papua” (Sulindo, 4 September 2019). > > Menurut Nicolas Jouwe, peristiwa 1 Desember 1961 itulah yang seringkali > dijadikan dasar klaim pemimpin Papua sekarang bahwa negara Papua pernah > ada, tetapi dirampas oleh konspirasi Indonesia, AS dan juga Negara Kolonial > Belanda. Sebuah dasar palsu atau ilusi yang dibangun secara bertahap dari > Konferensi Malino, Denpasar, KMB, dan pernyataan van Eechoud, 27 Desember > 1947. Puncaknya adalah perubahan UUD Kerajaan 1956 yang memasukkan Irian > Barat sebagai bagian Belanda.. > > Di pihak lain, Australia mendukung usaha Belanda untuk melanggengkan > dominasinya di Papua melalui ide menyatukan Papua Barat dan Papua Timur > dalam sebuah Federasi Melanesia. Ide ini diwarisi oleh sementara pemimpin > separatisme yang selalu menekankan persamaan ras penduduk Papua dengan > penduduk negara-negara di Pasifik seperti Vanuatu sebagai dasar persatuan.. > Penduduk NTT, walau rasnya Melanesia, tapi karena tidak menuntut berpisah > dari Indonesia, agaknya sudah “dihapus” rasnya. > > Orang yang dengan jujur meneliti fakta sejarah yang berkaitan dengan upaya > Belanda untuk kembali menjajah dan taktik-taktik liciknya untuk mencaplok > Irian Barat, pasti akan dengan mudah mengerti bahwa politik konfrontasi > Bung Karno yang melahirkan Trikora adalah akibat dan jawaban kepada semua > usaha dan taktik jahat kolonial Belanda itu. Sukarno memang borjuasi, tapi > lain dengan Hatta dan Syahrir. Bung Karno sampai sekarang sangat dibenci > Belanda dan kaum separatis. Sebaliknya, Hatta dan Syahrir mereka sanjung... > Bung Karno betul-betul membela integritas wilayah Indonesia di hadapan > kolonialisme Belanda yang menganeksasi Irian Barat. Kita tinggal pilih: > berpihak kepada Sukarno yang borjuis tapi anti-nekolim atau berpihak kepada > nekolim Belanda yang ingin terus mengangkangi Irian Barat. Itulah hakikat > masalahnya. > > Pendukung separatisme menginterpretasi konfrontasi Bung Karno sebagai > “tidak demokratis”, “serakah”, bahkan “agresi” untuk “menganeksasi” Irian > Barat! Mereka lupa bahwa Irian Barat telah dicaplok dan ketika itu di bawah > kekuasaan penuh Belanda! Bagaimana mengharapkan Bung Karno ‘terjun’ di > Papua untuk melakukan pekerjaan politik? > > Irian Barat, dari segi wilayah, setelah dikembalikan statusnya pada 1963, > sebagai bagian dari Indonesia sejak kemerdekaan 1945, sebenarnya sudah > selesai masalahnya. Tak perlu ada Pepera. Apakah penduduk Pulau Sulawesi > dan pulau-pulau lainnya memerlukan Pepera untuk menjadi bagian dari > Indonesia? Apalagi Bung Karno menyatakan Indonesia keluar dari PBB, Januari > 1965. Siapa yang bisa membantah bahwa PBB pada hakikatnya adalah alat kaum > imperialis? Indonesia kembali ke PBB karena pemerintahnya sudah berubah > watak, dari anti-nekolim menjadi antek setianya. > > Sudah tentu pendukung separatisme bisa bilang, mengapa orang harus tunduk > kepada prinsip hukum internasional *Uti Possidetis Juris*? Kalau bukan > prinsip itu yang menjadi patokan, lalu apa penggantinya? > > Menurut Drooglever, dalam perang Korea, sumbangan Belanda menyangkut orang > Papua. Seratus orang Papua menjadi bagian dari detasemen Belanda yang > dikirim ke Korea. Banggakah penduduk Papua dijadikan *‘cannon fodder’*, > umpan meriam oleh imperialis Belanda? *[Tatiana Hukum]* > > >
