What is to be done ? Pada tanggal Rab, 19 Feb 2020 pukul 11.19 'Lusi D.' [email protected] [GELORA45] <[email protected]> menulis:
> > > Ulasan peristiwa sejarah untuk menjawab pertanyaan: What is to done? > Lusi.- > > indonews - Rabu, 19/02/2020 10:59 WIB > > Hantu Otoritarianisme Masih Bergelayut > > Oleh: Rizal Ramli*) > > Jakarta, INDONEWS.ID -- Pada awal tahun 1970-an, semasa saya mahasiswa > di kota Bandung, teman-teman seangkatan saya menyadari perlunya > bertindak demi membebaskan diri dari segala peraturan pemerintah yang > otoriter. Saat itulah bermulanya kiprah saya sebagai aktivis politik. > > Presiden Suharto, yang mengendalikan roda kekuasaan sejak 1967, > menunjukkan ciri-ciri pemimpin otoriter yang mulai digoyang para > mahasiswa saat insiden Lima Belas Januari (Malari) yang meletupkan > gelombang demonstrasi mahasiwa serta kerusuhan pada tahun 1974 setelah > kunjungan Perdana Menteri Jepang, Kakuei Tanaka ke Jakarta. > > Momentum ini adalah awal dari akhir kebebasan yang sebelumnya dinikmati > masyarakat Indonesia. Pers diberangus, serikat buruh menjadi instrumen > kepanjangan tangan pemerintah, partai-partai oposisi dikebiri, dan para > pengeritik Pemerintah dijebloskan ke penjara, termasuk saya. > Tidak seperti yang lain, saya termasuk beruntung. Pada 1979 saya > dibebaskan dari penjara setelah satu tahun ditahan. > > Seorang pengacara HAM terkenal, Adnan Buyung Nasution, menyelamatkan > saya. Tapi impian saya tentang masa depan Indonesia yang demokratis > harus menunggu hampir dua dekade sebelum terwujud. > > Memasuki 1998, Presiden Suharto telah berkuasa selama lebih dari tiga > puluh tahun, begitu lama sehingga sulit membayangkan pemerintahannya > akan tumbang. > > Saya kembali ke Indonesia pada 1988 setelah menempuh studi doktoral > saya di Amerika Serikat. Kemudian saya sibuk mengelola think tank > ekonomi saya ketika krisis finansial melanda Asia pada 1997. Baht > Thailand ambyar, diikuti oleh depresiasi dramatis Rupiah Indonesia. Rasa > frustrasi dan amarah yang terpendam terhadap Soeharto, keluarganya dan > para kroni korupnya dengan cepat meletup pada saat perekonomian kita > berantakan. Demonstrasi mahasiswa merebak di seluruh Indonesia menuntut > Suharto mundur. Lalu pada Mei 1998 Suharto akhirnya menyerah dan > lengser. Para mahasiswa adalah pahlawan yang mempertaruhkan jiwanya > untuk membawa perubahan. Indonesia tidak akan pernah bebas dari rezim > otoriter tanpa perjuangan mereka. > > Seiring berjalannya waktu, kami yakin akan masa depan demokrasi. Ketika > saya pertama kali masuk ke kabinet Presiden Abdurrahman Wahid pada > tahun 1999, saya memperhatikan nasib banyak rekan saya yang juga > dipenjara semasa Suharto. Kami memiliki pengalaman buruk yang serupa, > dan sekarang kami berbagi alasan yang sama untuk mengantar Indonesia ke > era demokrasi. > > Namun, kami melupakan sesuatu. Meskipun Suharto adalah sejarah kelam, > tapi bayangan hantu otoriternya masih menggelayuti kita. Banyak > politisi yang pernah menjabat di bawah Soeharto masih ada di dalam > pemerintahan. Kami telah terjebak dalam demokrasi - pemilihan terbuka, > kebebasan berbicara dan media yang hidup - tetapi yang bersembunyi di > balik orang-orang yang otoriter. Hanya masalah waktu sebelum hantu > otoriter kembali. > > Muncul kemudian, yang dimulai pada tahun-tahun awal pemerintahan > Presiden Joko Widodo, saat saya menjabat sebagai Menteri Koordinator > Bidang Kelautan. Presiden, yang bermaksud baik dan ingin menjadikan > dirinya sebagai seorang reformis, dihormati oleh sebagian besar rakyat > Indonesia. Tetapi Presiden Joko Widodo, yang tidak punya partai politik > sendiri malah terikat pada keinginan dan kepentingan koalisi yang > berkuasa, yang akhirnya mengurung Presiden. > > Mulai tahun 2017, saya menemukan banyak institusi dan norma demokrasi > secara sistematis dirusak. Terlihat DPR sedang mempersiapkan revisi > kejam KUHP. Dewan juga melakukan kudeta terhadap KPK (Komisi > Pemberantasan Korupsi) yang mengakhiri independensinya dan yang > memborgolnya sehingga hampir mustahil untuk menyelidiki politikus yang > korup. > > Singkatnya, para politikus ingin memberi tahu kepada konstituennya > silahkan tutup mulut saat maling mencuri, kalau tidak mau masuk penjara. > > Perilaku yang keterlaluan, memang. Saya tidak terkejut ketika para > mahasiswa akhirnya kembali berdemo beberapa pekan pada September dan > Oktober 2019. Puluhan ribu mahasiswa dari pelbagai universitas di > seluruh Nusantara berduyun-duyun turun ke jalan-jalan memprotes > pengesahan undang-undang baru KPK, serta menuntut Presiden mengeluarkan > Keppres untuk membatalkan pembonsaian KPK. Aparat keamanan > menyemprotkan meriam air, gas air mata, peluru karet. Para mahasiwa > juga menuntut Presiden untuk mencari cara agar membalikkan arah > undang-undang hukum pidana. Pun telah meminta DPR menunda pengesahan > hukum pidana sampai DPR yang baru. > > Setelah dilantik untuk periode kedua, Presiden Jokowi berjanji > mempertimbangkan mengeluarkan Keputusan Presiden untuk mengembalikan > kewenangan hukum KPK. > > Saya memberi saran kepada Pak Jokowi agar mendengarkan suara mahasiswa > dan bukan politikus yang mementingkan diri sendiri sembari berharap > mendapat manfaat dari pengembalian marwah demokrasi Indonesia. > > *) Rizal Ramli, ekonom senior, mantan Menteri Koordinator Bidang > Kelautan era Presiden Jokowi > > >
