Hanya ada dua pilihan: Jadi patriot atau konglomerat. Am Wed, 19 Feb 2020 13:32:20 +0100 schrieb "kh djie [email protected] [GELORA45]" <[email protected]>:
> What is to be done ? > > Pada tanggal Rab, 19 Feb 2020 pukul 11.19 'Lusi D.' [email protected] > [GELORA45] <[email protected]> menulis: > > > > > > > Ulasan peristiwa sejarah untuk menjawab pertanyaan: What is to done? > > Lusi.- > > > > indonews - Rabu, 19/02/2020 10:59 WIB > > > > Hantu Otoritarianisme Masih Bergelayut > > > > Oleh: Rizal Ramli*) > > > > Jakarta, INDONEWS.ID -- Pada awal tahun 1970-an, semasa saya > > mahasiswa di kota Bandung, teman-teman seangkatan saya menyadari > > perlunya bertindak demi membebaskan diri dari segala peraturan > > pemerintah yang otoriter. Saat itulah bermulanya kiprah saya > > sebagai aktivis politik. > > > > Presiden Suharto, yang mengendalikan roda kekuasaan sejak 1967, > > menunjukkan ciri-ciri pemimpin otoriter yang mulai digoyang para > > mahasiswa saat insiden Lima Belas Januari (Malari) yang meletupkan > > gelombang demonstrasi mahasiwa serta kerusuhan pada tahun 1974 > > setelah kunjungan Perdana Menteri Jepang, Kakuei Tanaka ke Jakarta. > > > > Momentum ini adalah awal dari akhir kebebasan yang sebelumnya > > dinikmati masyarakat Indonesia. Pers diberangus, serikat buruh > > menjadi instrumen kepanjangan tangan pemerintah, partai-partai > > oposisi dikebiri, dan para pengeritik Pemerintah dijebloskan ke > > penjara, termasuk saya. Tidak seperti yang lain, saya termasuk > > beruntung. Pada 1979 saya dibebaskan dari penjara setelah satu > > tahun ditahan. > > > > Seorang pengacara HAM terkenal, Adnan Buyung Nasution, menyelamatkan > > saya. Tapi impian saya tentang masa depan Indonesia yang demokratis > > harus menunggu hampir dua dekade sebelum terwujud. > > > > Memasuki 1998, Presiden Suharto telah berkuasa selama lebih dari > > tiga puluh tahun, begitu lama sehingga sulit membayangkan > > pemerintahannya akan tumbang. > > > > Saya kembali ke Indonesia pada 1988 setelah menempuh studi doktoral > > saya di Amerika Serikat. Kemudian saya sibuk mengelola think tank > > ekonomi saya ketika krisis finansial melanda Asia pada 1997. Baht > > Thailand ambyar, diikuti oleh depresiasi dramatis Rupiah Indonesia. > > Rasa frustrasi dan amarah yang terpendam terhadap Soeharto, > > keluarganya dan para kroni korupnya dengan cepat meletup pada saat > > perekonomian kita berantakan. Demonstrasi mahasiswa merebak di > > seluruh Indonesia menuntut Suharto mundur. Lalu pada Mei 1998 > > Suharto akhirnya menyerah dan lengser. Para mahasiswa adalah > > pahlawan yang mempertaruhkan jiwanya untuk membawa perubahan. > > Indonesia tidak akan pernah bebas dari rezim otoriter tanpa > > perjuangan mereka. > > > > Seiring berjalannya waktu, kami yakin akan masa depan demokrasi. > > Ketika saya pertama kali masuk ke kabinet Presiden Abdurrahman > > Wahid pada tahun 1999, saya memperhatikan nasib banyak rekan saya > > yang juga dipenjara semasa Suharto. Kami memiliki pengalaman buruk > > yang serupa, dan sekarang kami berbagi alasan yang sama untuk > > mengantar Indonesia ke era demokrasi. > > > > Namun, kami melupakan sesuatu. Meskipun Suharto adalah sejarah > > kelam, tapi bayangan hantu otoriternya masih menggelayuti kita. > > Banyak politisi yang pernah menjabat di bawah Soeharto masih ada di > > dalam pemerintahan. Kami telah terjebak dalam demokrasi - pemilihan > > terbuka, kebebasan berbicara dan media yang hidup - tetapi yang > > bersembunyi di balik orang-orang yang otoriter. Hanya masalah waktu > > sebelum hantu otoriter kembali. > > > > Muncul kemudian, yang dimulai pada tahun-tahun awal pemerintahan > > Presiden Joko Widodo, saat saya menjabat sebagai Menteri Koordinator > > Bidang Kelautan. Presiden, yang bermaksud baik dan ingin menjadikan > > dirinya sebagai seorang reformis, dihormati oleh sebagian besar > > rakyat Indonesia. Tetapi Presiden Joko Widodo, yang tidak punya > > partai politik sendiri malah terikat pada keinginan dan kepentingan > > koalisi yang berkuasa, yang akhirnya mengurung Presiden. > > > > Mulai tahun 2017, saya menemukan banyak institusi dan norma > > demokrasi secara sistematis dirusak. Terlihat DPR sedang > > mempersiapkan revisi kejam KUHP. Dewan juga melakukan kudeta > > terhadap KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang mengakhiri > > independensinya dan yang memborgolnya sehingga hampir mustahil > > untuk menyelidiki politikus yang korup. > > > > Singkatnya, para politikus ingin memberi tahu kepada konstituennya > > silahkan tutup mulut saat maling mencuri, kalau tidak mau masuk > > penjara. > > > > Perilaku yang keterlaluan, memang. Saya tidak terkejut ketika para > > mahasiswa akhirnya kembali berdemo beberapa pekan pada September dan > > Oktober 2019. Puluhan ribu mahasiswa dari pelbagai universitas di > > seluruh Nusantara berduyun-duyun turun ke jalan-jalan memprotes > > pengesahan undang-undang baru KPK, serta menuntut Presiden > > mengeluarkan Keppres untuk membatalkan pembonsaian KPK. Aparat > > keamanan menyemprotkan meriam air, gas air mata, peluru karet. Para > > mahasiwa juga menuntut Presiden untuk mencari cara agar membalikkan > > arah undang-undang hukum pidana. Pun telah meminta DPR menunda > > pengesahan hukum pidana sampai DPR yang baru. > > > > Setelah dilantik untuk periode kedua, Presiden Jokowi berjanji > > mempertimbangkan mengeluarkan Keputusan Presiden untuk mengembalikan > > kewenangan hukum KPK. > > > > Saya memberi saran kepada Pak Jokowi agar mendengarkan suara > > mahasiswa dan bukan politikus yang mementingkan diri sendiri > > sembari berharap mendapat manfaat dari pengembalian marwah > > demokrasi Indonesia. > > > > *) Rizal Ramli, ekonom senior, mantan Menteri Koordinator Bidang > > Kelautan era Presiden Jokowi > > > > > >
