LBP dan Said Didu by Erizeli Jely Bandaro Kalau saya baca dan tonton video, apa yang dikatakan Said Didu 99% adalah kritik membangun kepada Pemerintah. Sebagai pengamat pro-oposisi dia mengkritisi anggaran ibukota baru, dan meminta focus kepada corona. Dalam sistem demokrasi siapapun berhak kritik pemerintah. Ingat ya, yang dikritik itu pemerintah, bukan pribadinya. Contoh anda kritik anggaran. Anda harus focus kepada kebijakan di balik anggaran itu. Kritik lah itu kalau dianggap salah. Tetapi jangan kritik pribadi pejabatnya. Apa itu kritik pribadi? menghakimi secara personal. Saya ulang lagi, “menghakimi”. Saya analogikan seperti saya kritik Anies. Saya harus tahu kebijakan Anies secara detail dan bagaima sistem yang berlaku. Saya tidak mau terpengaruh dengan informasi informal, apalagi opini orang. Tapi data dan informasi formal. Mengapa? Karena yang saya kritik adalah sistem. Dari sana saya analisa, untuk bisa kritik Anies. Tentu saya sertakan juga usulan apa yang baik menurut saya. Kalau akhirnya saya menyimpulkan apa yang dilakukan anies salah, saya engga mungkin serang anies secara personal. Maksimum yang bisa saya katakan, Anies engga paham apa yang dia lakukan atau Anies punya agenda politik, atau ingin jadi presiden. Itu aja. Berbeda dengan Said Didu, dia menyinggung sosok Luhut yang sangat kental hanya memikirkan uang daripada kepentingan bangsa dan negara. Said menuding Luhut "memiliki karakter kuat berorientasi uang semata" Perhatikan, walau 99% yang disampaikan Said Didu itu kritik membangun namun dalam kesimpulannya, dia menghakimi dan menuduh LBP. Dalam hal ujaran kebencian, yang paling tahu itu ujaran kebencian atau tidak , ya hanya LBP. Karena dia yang merasakan. Tentu setiap orang berbeda menyikapi ujaran kebencian. Contoh, saya pribadi, kalau orang menghakimi atau menuduh saya, secara personal engga ngaruh apapun bagi saya. Itu engga penting saya pikirkan. Karena saya bukan siapa siapa. Berbeda dengan LBP. Dia pejabat negara. Dia juga pensiunan Jenderal bintang 4. Kehormatannya sebagi abdi negara dia pertaruhkan bukan hanya di belakang meja tetapi dalam medan perang. Karir nya sebagai menteri bukan karir politik seperti Gubernur yang dipilih lewat Pilkada, tetapi itu karir profesional yang dipilih atas hak prerogatif presiden. Apakah sikap LBP tersinggung karena merasa apa yang dikatakan Said Didu itu ujaran kebencian dan masuk UU ITE ? Yang bisa menjawab itu hanyalah pengadilan. Proses hukum. Tetapi kalau Said Didu menyadari sikapnya salah, LBP juga bisa menerima maaf Said Didu. Masalahnya selesai. Itulah indahnya demokrasi. Tapi kalau Said Didu malah memperuncing persoalan dengan menyeret kasus ini ke ranah politik, dengan terus membangun narasi agar menarik empati publik, maka itu jelas kontra produktif. Tidak ada yang bisa menghentikan proses hukum ujaran kebencian kecuali orang yang merasa dirugikan. Udah minta maaf ajalah. Biar bisa lebaran di rumah.
Dikirim dari Yahoo Mail untuk iPhone
