Komunisme Bukan Jalan Menuju Kemakmuran Rakyat
Selasa , 27 Oktober 2020 | 19:00
https://www.sinarharapan.co/opinidaneditorial/read/25750/komunisme_bukan_jalan_menuju_kemakmuran_rakyat
Komunisme Bukan Jalan Menuju Kemakmuran Rakyat
Sumber Foto RMOLJatim
Ilustrasi
POPULER
Komunisme Bukan Jalan Menuju Kemakmuran Rakyat
<https://www.sinarharapan.co/opinidaneditorial/read/25750/komunisme_bukan_jalan_menuju_kemakmuran_rakyat>Ancaman
Menjadi Peluang, Surat Hutang Obligasi Berkelanjutan
<https://www.sinarharapan.co/opinidaneditorial/read/25739/ancaman_menjadi_peluang__surat_hutang_obligasi_berkelanjutan>
Listen to this
*Oleh Taufik Darusman*
Pada 1961, ketika saya berusia 12 tahun, ayah saya, seorang diplomat
karir, ditugaskan di KBRI Beograd, (ketika itu) Yugoslavia. Di bawah
tangan besi Josip Broz Tito, Yugoslavia menganut paham komunisme namun
tidak berafiliasi kepada Uni Soviet maupun China. Posisi ini berarti
negeri ini berada di luar apa yang dikenal sebagai Tirai Besi, dan
memiliki cukup wibawa untuk memprakarsai, pada 1961, Gerakan Non-Blok
(GNB) bersama Presiden Soekarno dan beberapa pemimpin Asia dan Afrika.
Saya tidak berpretensi menguasai seluk-beluk komunisme sebagai sebuah
paham. Yang pasti, seperti saya sehari-hari saksikan sendiri di
Yugoslavia dan kemudian hari di Uni Soviet, komunisme bukanlah jalan
bagi suatu negara mana pun untuk mewujudkan kemakmuran bagi rakyatnya.
Selama enam tahun di Yugoslavia (1961-1967), setiap musim panas kami
sekeluarga berlibur ke salah satu negara tetangga non-komunis, yaitu
Austria, Italia dan Yunani. Saya menyaksikan sendiri betapa
ketinggalannya Yugoslavia dari mereka – dalam segala bidang. Orang
Yugoslavia tidak kalah cerdas, rajin maupun inovatif dibandingkan dengan
para tetangganya. Yang menghambat kemajuan mereka, tampaknya, adalah
sistem pemerintahannya yang berbasis komunisme – suatu sistem yang
memasung kreatifitas dan kewirausahawan.
Tidak mengherankan bahwa tak lama setelah Tito wafat, pada usia 88 tahun
(1980), rakyatnya memilih untuk pecah kongsi menjadi beberapa negara
independen yang bebas dari komunisme. Cukup sudah, menurut anggapan
mereka, hidup dengan sebuah ideologi yang tidak menghasilkan
kesejahteraan yang berarti.
Pada pertengahan 1970an ayah menjabat sebagai duta besar di Moskow (Uni
Soviet) dan saya beberapa kali mengunjungi negara itu, bahkan sempat ke
pusat teknologinya yang megah di Irkuts. (Letaknya demikian jauh di
bagian timur sehingga koridor waktunya sama dengan Indonesia.) Ketika
itu saya berkuliah dan bekerja di Negeri Belanda. Setiap musim panas
saya terbang sekitar dua jam dari Schiphol (Amsterdam) dan mendarat di
Moskow. Saya menyaksikan betapa tajamnya kontras tingkat kemakmuran
antara kedua kota itu.
Pemandangan ibu-ibu, bahkan bapak-bapak, mengantri untuk membeli
sembako, terutama roti, sangat jamak di Moskow. (Ini mengingatkan saya
pada antrian minyak tanah di Indonesia pada awal 1960an.) Di jalan-jalan
raya yang tampak hanya mobil-mobil buatan Soviet yang desiannya tidak
menarik dan merek Fiat versi negara itu. Kalau ada merek lain, itu hanya
milik kedutaan asing.
Tapi jangan salah, ayah mengingatkan saya, bangsa Soviet bukanlah tidak
cerdas. Mereka adalah salah satu dari sedikit negara (ketika itu) yang
memiliki bom atom, dan lebih dahulu dari AS dalam meluncurkan satelit
dan mengorbitkan astronaut (atau kosmonaut, istilah Soviet) ke ruang
angkasa. Dan tidak kalah penting, mungkin, negara itu memiliki
grandmaster catur terbanyak di dunia.
Kalau ada yang menganggap komunisme menghapus kelas masyarakat yang
berbeda-beda, pikirlah kembali: di Uni Soviet, para pemimpin partai
memiliki akses ke toko-toko khusus untuk membeli barang-barang luar
negeri, dan beberapa ruas jalan di dalam kota hanya boleh dilewati elit
penguasa. Mereka juga mendapatkan perawatan kesehatan yang jauh lebih
baik ketimbang yang dinikmati warga biasa, dan memiliki vila-vila mewah
(/dacha/) di luar Moskow.
*Label*
Sebagai catatan, Rusia, bahkan China pun secara praktis sudah
mencampakkan komunisme. Dewasa ini kedua negara tersebut dapat dikatakan
hanya berpura-pura menganutnya dan berbasa-basi saja menyanjung sistem
tersebut. Kedua negara itu, demikian juga benteng-benteng komunisme
kelas teri seperti Kuba dan Korea Utara, menggunakan komunisme sebagai
suatu “label” atau identitas saja yang dianggap akan membedakan mereka
dari apa yang dikenal sebagai negara-negara kapitalis seperti AS,
Inggris atau Perancis.
Pada 1990, atas undangan kedubes Uni Soviet di Jakarta saya diundang ke
Moskow dan Leningrad (dulu St. Peterburg dan kini kembali bernama itu)
untuk menyaksikan hasil dari/glasnost/(keterbukaan)
dan/perestroika/(restrukturisasi ekonomi), anjungan reformasi kembar
yang diprakarsai Mikhail Gorbachev. Ketika itu komunisme masih merupakan
identitas politik negara itu, namun peranan sektor swasta, sesuatu yang
merupakan pantangan dalam sistem komunisme yang menekankan perencanaan
pusat (/central planning/), mulai memegang peranan. Saya merasakan
semangat dan gairah baru dalam jiwa orang Soviet – mereka tampak lebih
gembira, sehat dan bergairah.
20 Tahun kemudian, pada 2010, saya diajak Ketua DPD (ketika itu) Irman
Gusman turut serta dalam rombongannya melakukan kunjungan resmi ke
Moskow. (Ketika itu Uni Soviet sudah pecah menjadi beberapa negara
independen dan berubah namanya menjadi Rusia.) Saya hampir tidak
mengenali lagi Moskow. Hampir di setiap sudut kota itu terdapat gerai
KFC dan McDonald’s, belum lagi mobil-mobil mewah yang parkir di
hotel-hotel berbintang yang dikelola oleh Hilton dan Marriott.
*Oligarki*
Kita boleh berdebat panjang-lebar apakah itu semua indikasi dari
kemajuan suatu negara. Yang jelas, komunisme mengalami penolakan di
Rusia dan telah menjadi formalisme semata. Yang berlaku sekarang adalah
sistem oligarki di mana para anggotanya terdiri atas miliarder dolar
berkat privatisasi BUMN secara besar-besaran pada 1990an. Dan para
fanatik sepakbola tentunya ingat bahwa klub ternama Inggris, Chelsea FC,
dimiliki oleh Roman Abramovich, salah satu dari sekian banyak miliarder
Rusia yang memiliki properti kelas wahid di London.
Maka ketika beberapa waktu lalu kita menyaksikan maraknya
gonjang-ganjing mengenai bahaya Partai Komunis Indonesia (PKI) dengan
ideologi komunismenya, saya menjadi terheran-heran. Apakah masyarakat
kita dianggap sedemikian dungu sehingga dikuatirkanakan terdorong untuk
merangkul suatu ideologi yang sudah bangkrut, usang dan diberangus oleh
kita 50 tahun lalu? Ironisnya pula, dikatakan bahwa komunisme sudah
menyusup di kalangan pemerintah, yang pada saat yang sama dituduh
menganut paham neo-liberal.
Kepada mereka yang bermimpi komunisme membuat suatu masyarakat makmur
dan sejahtera, tunjukkanlah negara mana yang masih benar-benar menganut
paham tersebut. Semua negara komunis di Eropa Timur mencapai kemakmuran
hanya setelah Tira Besi runtuh pada awal 1990an. Dan mereka yang
berusaha menakut-nakuti masyarakat akan bahaya laten komunisme,
ketahuilah bahwa kita kini sudah jauh lebih cerdas ketimbang beberapa
dekade yang lalu. Mengangkat bahaya komunisme ke permukaan ibarat
mengisahkan suatu lelucon politik yang menghina tingkat kecerdasan suatu
bangsa.
/Penulis adalah wartawan senior berkedudukan di Tangerang./
