Ini sebuah tantangan atau challenge buat kita semua. Potensi dana yg dapat dipakai oleh lembaga/institusi atau perusahaan dalam negeri (milik nasional dengan TK Indonesia) sehingga akan meningkatkan keenomonian dalam negeri.
Ini salah satu antangan utk meningkatkan kemampuan perpikir ilmiah, dan taktis (strategis) tentunya buat tenaga2 kerja ini. Walopun secara teknis saya yakin GGE Indonesia mampun mengerjakannya, namun perkembangan teknologi bagai lari "sprint". Namun perlu diingat bahwa mencari migas tidak harus dengan "the latest technique". Pengalaman saya di My menunjukkan bahwa teknologi yg diaplikasikan di di MY bukanlah tg mutakhir. Justru di Indonesia kita jauuh lebih maju penggunaan teknologinya. Namun justru ini yg saya duga bahwa dana Cost Recovery Indonesia telah dipakai dan dimanfaatkan untuk mendanai riset2 besar dan mahal di home country dari perusahaan2 tsb, atau paling tidak sebagai ujicoba. Namun kita sendiri tidak lebih banyak memperoleh hasilnya. Mungkin perlu berhati-hati dengan teknologi tepat guna, tapi juga jangan sampai tertinggal perkembangannya. ataukah sistem "Cost recovery" (CR) mungkin sudah saatnya ditinjau ulang ? Seperti yg pernah saya tulis bahwa sistem CR ini bukan sistem yg buruk dan bukan hanya soal finansial semata. Namun CR memerlukan sebuah badan pengawasan yg tidak sederhana. Kalau pembagian split (85-15), Adakah yg tahu berapa rata-rata (dalam %) CR dalam sebuah proyek ? Katakanlah untuk mengambil 20 barrel minyak yg seharga 50$/bbl akan diperoleh nilai penjualan 1000$, berapa average lifting cost, bera[a average cost recoverynya. Mungkin akan berupa range yg sangat lebar. Tapi ini akan memberikan gambaran berapa besar (%) CR dalam sebuah proyek. Salam RDP On 5/23/05, Noor Syarifuddin <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > wah...wah genderang perang sudah ditabuh rupanya........:-) > > Tapi omong-omong "kita" siap nggak sih untuk menampung tumpahan semua > kebutuhan riset itu kalau sampai BP Migas "bisa memaksa" untuk membelokan > katakanlah sebagian saja dari TSA itu ke dalam negeri..... > > Yang saya maksud siap di sini adalah dalam segala-galanya....... termasuk > hal-hal kecil......misalnya menyelesaikan pekerjaan sampai laporan > selesai.....etc etc.... > > Kalau melihat arsip jaman tahun 80-an, saya pernah menemukan bahwa hubungan > antara KPS dan lembaga riset dalam negeri termasuk PT sangat "bagus".... > Saya menemukan banyak dokumentasi kerja sama penelitian dan > macam-macamnya..... tapi seringkali penemuan saya juga berlanjut dengan > penemuan dokumentasi korespondesi antara si pemberi proyek dan si penerima > proyek.... dan isinya =sayang sekali= biasanya soal menagih laporan dan > hasil akhir yang rupanya sudah jauh melewati dateline..... > > Tapi saya setuju bahwa tidak ada kata terlambat untuk memulainya...... tapi > kita juga musti konsekuen dong untuk bebenah diri....he he he > Mudah-mudahan group geosciencenya Kang Sigit yang di Patra Jasa bisa > menangkap peluang ini dengan "sebaik-baiknya"...(dan dalam tempoh yang > sesingkat-singkatnya...) > > > salam, > > (lagi ngerjain TSAnya North Sea.....) > > > > ----- Original Message ----- > From: "Ariadi Subandrio" <[EMAIL PROTECTED]> > To: "IAGI NET" <[email protected]> > Sent: Sunday, May 22, 2005 6:03 PM > Subject: [iagi-net-l] Pemanfaatan Cost Recovery - analisis pakar FKDPM > > > > Cost Recovery Banyak Diserap > > KPS di Luar Negeri > > > > Kamis, 19 Mei 2005 > > JAKARTA (Suara Karya): Di samping banyak digunakan di luar peruntukan, > dana cost recovery yang seharusnya berputar dan dinikmati di dalam negeri > juga tak sedikit pula terbang ke kantor pusat kontraktor migas asing (KPS). > Itu bisa terjadi karena ketidakmampuan BP Migas melakukan komunikasi > menyangkut kebutuhan teknis dan kebutuhan finansial. > > > > "Karena tidak mampu dan kurang pengetahuan dalam membaca serta > menyinkronkan kebutuhan teknis dan finansial, otoritas kita (BP Migas) hanya > setuju-setuju saja terhadap apa yang dikatakan KPS menyangkut teknis dan > finansial ini. Karena itu, banyak pekerjaan yang didanai cost recovery > dilakukan di luar negeri," kata anggota Dewan Pakar Forum Konsultasi Daerah > Penghasil Migas (FKDPM) Dr Andang Bachtiar. > > > > Kepada Suara Karya di Jakarta, kemarin, pakar geologi itu menuturkan, > banyak kegiatan yang sebenarnya bisa dilakukan di dalam negeri dengan harga > dan ongkos lebih murah. Karena itu, apa yang dilakukan KPS di luar negeri > dengan memanfaatkan dana cost recovery, pembiayaannya menjadi berlipat-lipat > dan sangat mahal. Itu pula yang kemudian disebut dengan TAS (technical > served abroad), yaitu pengerjaan proyek di dalam negeri yang sebenarnya > termasuk cost recovery namun dilakukan di negara asal KPS. > > > > "Itu merugikan kita karena dana cost recovery kembali ke negara asal > KPS," ujar Andang. Dengan kata lain, dana cost recovery menjadi tidak > bermanfaat di dalam negeri. Indonesia akhirnya lebih banyak mengerjakan > proyek-proyek "skrup" -- berskala kecil --, sementara proyek-proyek besar > digarap di home office KPS. > > > > "Bisa saya katakan terjadi inefisiensi dan tidak efektif akibat > rendahnya pengetahuan kita soal teknis serta finansial. Intinya, karena > tidak paham atau tak mau capek, kita lantas setuju-setuju saja terhadap > keputusan yang dibuat KPS," tutur Andang. > > > > Bentuk proyek yang dananya berkaitan dengan cost recovery dan > dikerjakan di luar negeri adalah evaluasi lapangan minyak, survei, juga > penelitian-penelitian lapangan. Nilanya bisa mencapai ratusan juta dolar AS. > > > > Meski sekarang ini sudah mulai mengalami perbaikan, tetapi BP Migas > perlu hati-hati dan tidak mudah tergoda menyetujui segala yang merugikan > kepentingan nasional. > > > > Memang, kata Andang, di dalam negeri sendiri masih ada > perilaku-perilaku yang membuat cost recovery boros dan tidak tepat. > Misalnya, cost recovery dirogoh untuk main golf atau pembangunan rumah > sakit. > > > > Namun demikian, Andang tidak yakin bahwa dana cost recovery ini > digelembungkan (mark up). Kemungkinan tentang itu, katanya, sangat kecil > karena pengawasan sangat ketat. "Namun bila mark up kecil-kecilan, ya bisa > saja. Tetapi itu tidak signifikan," katanya. > > > > Sementara itu, juru bicara PT Caltex Pacific Indonesia Harry Bustaman > menolak tudingan bahwa KPS menerbangkan dana cost recovery ke negara asal > mereka. Menurut dia, di Indonesia tidak mempunyai lembaga bisa > mengejawantahkan hasil riset, evaluasi, serta survei tentang keberadaan > migas. > > > > Menurut dia, kegiatan itu tidak masuk cost recovery karena dikerjakan > sebelum penandatanganan kontrak dilakukan -- dan karena itu tidak ada pihak > yang dirugikan. "Kalau sudah kontrak, baru bandrol cost recovery berjalan. > Artinya, setelah itu tidak ada lagi riset karena sudah ada pembuktian bahwa > migas ditemukan," ujar Harry. > > > > Tapi di lain pihak, Andang Bachtiar menampik pernyataan itu. Menurut > dia, saat penandatanganan dilakukan, KPS baru di tingkat yakin tentang > potensi migas. Jadi, saat penandatanganan kontrak, belum ada pembuktian > bahwa keyakinan KPS sudah terwujud dalam kenyataan. > > > > Karena itu, kata Andang, setelah penandatanganan kontrak pun tetap > dibutuhkan survei, analisis, juga riset lanjutan untuk membuktikan keyakinan > KPS tentang potensi migas. (Sabpri) > > --------------------------------------------------------------------- To unsubscribe, send email to: [EMAIL PROTECTED] To subscribe, send email to: [EMAIL PROTECTED] Visit IAGI Website: http://iagi.or.id IAGI-net Archive 1: http://www.mail-archive.com/iagi-net%40iagi.or.id/ IAGI-net Archive 2: http://groups.yahoo.com/group/iagi Komisi Sedimentologi (FOSI) : Deddy Sebayang([EMAIL PROTECTED])-http://fosi.iagi.or.id Komisi SDM/Pendidikan : Edy Sunardi([EMAIL PROTECTED]) Komisi Karst : Hanang Samodra([EMAIL PROTECTED]) Komisi Sertifikasi : M. Suryowibowo([EMAIL PROTECTED]) Komisi OTODA : Ridwan Djamaluddin([EMAIL PROTECTED] atau [EMAIL PROTECTED]), Arif Zardi Dahlius([EMAIL PROTECTED]) Komisi Database Geologi : Aria A. Mulhadiono([EMAIL PROTECTED]) ---------------------------------------------------------------------
