Mas Andang, Wah, kami di Salamander juga mengalami hal yang sama. Previous operator (Unocal) sepertinya mengembalikan lognya hanya sampai 12 ¼" sedangkan yang 8 ½" tidak ada. Checkshot tidak ada, mudlog tidak ada. Sedangkan seharusnya tugas Migas via PND dibantu oleh BPMIGAS (yang juga pas close out AFE meminta data lengkap hasil log) untuk melengkapi kekurangan2 ini. Saya juga tidak mengerti bagaimana sistem controlnya, seharusnya BPMIGAS pas pengembalian data mengecek data2 yang dikembalikan karena mereka kan mengawasi dan tahu log2 apa saja yang diacquire. Saya menilai bahwa kinerja dalam hal data masih sangat menyedihkan di negara ini. Sorry to say. Moga2 kritik ini bisa jadi cambuk MIGAS untuk lebih ketat terhadap oil2 compnany dalam meminta kembali data yang menjadi hak negara.
Parvita Salamander Energy From: Andang Bachtiar [mailto:[email protected]] Sent: Tuesday, April 10, 2012 2:57 PM To: [email protected] Subject: [iagi-net-l] Data Data Data !!! Baru saja mendengarkan keluhan dari CEO satu perusahaan KKKS yg mendapatkan award blok dr pemerintah 2 tahun lalu yg di dalamnya harusnya ada data 10 sumur eksplorasi, beberapa ribu km seismik 2D dan 3D, dan banyak sekali laporan2 studi. Ternyata hanya data 7 sumur yg ada, itupun ada data log-nya yang dipotong di zone yg di-DST. Kemudian sebagian data seismik 3D-nya nggak terlacak entah di mana. Belum lagi puluhan laporan akuisisi dan studi2 yg hanya tinggal beberapa biji. Padahal blok tersebut baru saja dikembalikan ke pemerintah 3 tahun yg lalu. Kalau ingin mendapatkan data2 lengkapnya kayaknya mrk harus beli lagi resmi di PND ataupun di pasar2 gelap dalam dan luar negeri. Apa yg sebenarnya terjadi? Dimana kewibawaan peraturan dan sanksi ttg data2 migas yg selalu digembar-gemborkan "suci"? Lha wong kontraktor mengembalikan data gak lengkap atau terpotong2 aja nggak ada aksi; atau mungkin justru "penggelapan"-nya terjadi setelah data kembali? Ayolah, kita mulai serius dan tegas dari data ini!!! Bagaimana mungkin bermimpi dapat temuan cadangan2 raksasa lagi kalau ngurusi data saja pemerintah berantakan dan sama sekali nggak ada sanksi atas keteledoran2 semacam ini!??? Salam ADB - 0800
