Fwd aja : 
http://budisansblog.blogspot.com/2012/10/pendulum-penguasaan-migas.html?m=1


Salam,
Nuning




Powered by Telkomsel BlackBerry®

-----Original Message-----
From: Ajie KP <[email protected]>
Date: Tue, 20 Nov 2012 22:10:50 
To: <[email protected]><[email protected]>
Reply-To: <[email protected]>
Subject: Re: [iagi-net-l] Penyadaran Masyarakat ttg Pembodohan Publik di Kasus 
Pembubaran BPMigas

Sebenarnya walaupun UU tersebut dirubah, dibentuk Badan lain sebagai pengganti 
BPMigas, dll, semua gak akan berpengaruh kalau pemerintahan kita masih melempem 
seperti halnya dari zaman Soeharto hingga sekarang. Kita langsung bertekuk 
lutut dihadapan negara2 pemberi utang. Mental bangsa ini memang sudah dirusak 
pemimpinnya sendiri.
Lihat Freeport, pemerintah tak kuasa menolak perpanjangan kontraknya, pemberian 
operatorship kepada exxon yang sangat dipaksakan. Sampai hal2 aneh seperti 
Presiden PetroChina yang menjabat lebih dari 11 tahun. Meskipun sependek 
pengetahuan saya dalam peraturan maksimal hanya 6 tahun. Belum lagi memaksakan 
perusahaan & produk dari cina yg mungkin substandar digunakan dalam kegiatan 
drilling dan sering mengakibatkan problem. Tapi BPMigas sendiri seolah tak 
berdaya karena ada mungkin deal G to G yg lebih berkuasa. Jadi mau diganti 
apapun selama semua masih bisa di negosiasi akan percuma. 





--- On Tue, 11/20/12, [email protected] <[email protected]> wrote:

From: [email protected] <[email protected]>
Subject: [iagi-net-l] Penyadaran Masyarakat ttg Pembodohan Publik di Kasus 
Pembubaran BPMigas
To: [email protected]
Date: Tuesday, November 20, 2012, 5:58 AM

Banyak tulisan yang bagus baik dr kalangan internal (ex)BPMIGAS, kalangan 
masyarakat migas, maupun kalangan luar migas yg menunjukkan kekeliruan - salah 
alamatnya tuduhan2 ke BPMigas terkait dg pembubarannya oleh putusan MK 13 nov 
2012 kemarin. Bagaimana kira2 kelanjutan - follow upnya? Apakah tulisan2 
koreksi - penyadaran itu akan bisa jadi gerakan yg cukup signifikan u/mengubah 
apa yg terjadi?

Untuk menghadapi gerakan politik sebenarnya tidak harus selalu frontal dg 
gerakan serupa. Salah satu caranya ya dg membuat gerakan intelektual - budaya - 
penyadaran yg mengalir seperti bentuk2 tulisan kawan2 BPMigas di internet, 
tulisan Prof Hikmahanto, dll.  Tetapi itu semua harus dengan syarat minimal: 
para proponennya juga harus banyak yg punya level militansi yg sama sehingga 
bisa menggumpal ujungnya jadi gerakan politik: siapapun di ujungnya yang akan 
menyimpulkan dan membuat ini semua jadi "pukulan politik" untuk  "melawan 
balik" ... 

Sama dg di kasus "pemolitikan" lumpur Lapindo dulu. Gerakan politik bisnis 
untuk mengkambinghitamkan gempa/tektonik sbg penyebab utama bencana Lumpur 
Lapindo tidak dihadapi dengan militansi yg sama diantara proponen2 pendukung 
akal sehat intelektual yg ada, meskipun popular vote masyarakat menginginkan 
adanya gerakan itu. Maka kandaslah tulisan2 analisis2 riset2 ilmiah bagus yg 
punya latarbelakang independen yg mengkaitkan itu semua dg kecerobohan pemboran 
dan substandard operasional Lapindonya,.... Banyak kaum intelektual waktu itu 
(dan sampai sekarang) merasa tidak punya kepentingan langsung dg usaha "melawan 
pembodohan akal sehat" itu sama juga situasinya dg "pembodohan ttg pembubaran 
bpmigas" ini.

Maka, seharusnya kalau mau: iAGI, HAGI, IATMI, mungkin bersama Asosiasi 
Pedagang Kakilima X, Persaudaraan Buruh Pasar Ikan Y, dan Ikatan Sepeda Gowes 
Z, dll bersama-sama terus menerus melakukan advokasi ke masyarakat  memakai 
bahan2 seperti yg dituliskan oleh kawan2 semua. Itu kalau kita mau dg militan 
menyelesaikan masalah politik ini. Kalau tidak,...ya dagelan politik ini akan 
terus berlangsung dimanfaatkan oleh para politisi dan pemain2 kekuasaan, 
kemudian nantinya akan dilupakan,..spt kasus Lumpur Lapindo,.... 

Ayo pak dhe RDP, bisa ngak kita gulirkan ide dan pemikiran semacam yg 
berkembang di milis IAGInet ini jadi "gerakan politik" anti pembodohan migas 
Indonesia?

ADB
Dewan Penasehat IAGI
Powered by Telkomsel BlackBerry®

Kirim email ke