Pak Koesoema Yth.
Bulan Mei 1998--sudah lama sekali-- keprihatinan saya seputar cerita tambang
tembaga ini telah dimuat dalam majalah berita mingguan TEMPO. Ternyata berita
dan kontroversinya berlanjut sampai sekarang.
Berikut adalah tulisan pak DI, mantan Menteri BUMN. Semoga bermanfaat untuk
kita.
Salam hangat,
Sugeng
--------
Kawan-kawan,
Bukan tidak mungkin masukan dan fakta yang disajikan Pak Dahlan Iskan sudah
ditangan pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM.
Apakah pemerintah memilih opsi tidak memperpanjang kontrak karya yang akan
berakhir tahun 2021? Apakah kita menyadari konsekwensinya? Open pit mining
sudah habis, saatnya menggali gunung Grasberg -- ini perlu investasi sedikitnya
18 milyard dollar. Ditambah membangun instalasi smelter di Gresik guna menaati
UU Minerba. Ditambah meneruskan pasokan dana, termasuk ke Kabupaten Timika dan
Propinsi Papua Barat.
Salam,
RM
-----------------------------------------------------------------
Senin, 18 Januari 2016 09:38
Dahlan Iskan
Serbasulit untuk Freeport yang Serbaberat
New Hope
Oleh Dahlan Iskan
RELAKAH Anda bila saat ini negara kita mengeluarkan uang sekitar Rp 20 triliun
untuk membeli 10 persen saham Freeport Indonesia (FI)? Mungkin, pertanyaan itu
pertama-tama harus dijawab oleh mereka yang selama ini mendesak pemerintah agar
memaksa Freeport mengurangi sahamnya di FI.
Kini (minggu lalu), justru Freeport yang secara resmi menawarkan kepada
pemerintah. Freeport minta pemerintah mengambil saham itu dengan nilai USD 1,7
miliar atau sekitar Rp 20 triliun.
Hayo! Bagaimana pemerintah harus menjawab tawaran itu? Sungguh serbasalah.
Kalau saya sih jelas: tidak rela. Dengan membayar Rp 20 triliun, ditambah saham
lama, pemerintah baru memiliki 20 persen FI. Masih sangat minoritas. Tidak
punya kekuasaan apa-apa di perusahaan itu.
Di lain pihak, laporan-laporan media di Amerika mengerikan. Dilaporkan, kondisi
keuangan Freeport tahun-tahun belakangan ini sangat-sangat mengecewakan.
Labanya terus memburuk. Tahun 2014 tinggal USD 482 juta. Bahkan tahun lalu
sudah rugi besar: USD 1,8 miliar! Rugi lebih Rp 20 triliun.
Ini berarti kita dihadapkan kepada pertanyaan sepele: mengapa membeli saham
perusahaan rugi? Apalagi, kelihatannya Freeport masih akan terus merugi
beberapa tahun ke depan.
Mengapa kondisi Freeport begitu buruk? Mengapa tidak seperti yang dibayangkan
umumnya orang Indonesia? Mengapa tidak makmur seperti gambaran video emas yang
dicurahkan dari perut bumi Papua?
Itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan kian ditinggalkannya koteka oleh
pria-pria jantan Papua. Itu lebih karena Freeport terbelit oleh ambisi sendiri.
Ambisi Freeport luar biasa. Pada 2013 lalu, Freeport ingin tidak hanya menjadi
raja tembaga dan emas. Ia ingin juga menjadi raja minyak. Dengan cara yang
afdruk kilat. Sebuah perusahaan minyak terbesar ke-4 di California, Plains
Company, dibeli. Dengan harga USD 16,3 miliar atau sekitar Rp 200 triliun. Itu
termasuk untuk mengambil alih utang Plains sebesar USD 9,7 miliar.
Harga mahal itu diterjang karena Plains memiliki produksi minyak mentah hampir
300 juta barel per hari. Bahkan potensi produksi bisa mencapai lebih 2 miliar
barel per hari.
Sial. Sial sekali.
Begitu transaksi ditandatangani, harga minyak mentah terjun bebas. Dari USD 80
menjadi USD 40-an.
Sial.
Begitu sialnya. Perut siapa yang tidak mulas.
Begitu pandainya pemilik Plains: menjual perusahaan ketika nilainya masih
tinggi.
Begitu sialnya atau cerobohnya Freeport: membeli perusahaan minyak raksasa yang
sedang di bibir jurang. Rupanya Freeport salah perhitungan. Atau terlalu banyak
berharap.
Memang, harga komoditas tambang seperti tembaga dan nikel yang menjadi andalan
terus menurun. Sudah enam tahun tidak naik-naik. Semua perusahaan tambang,
termasuk PT Antam, termehek-mehek.
Waktu itu, harga minyak masih bagus. Rupanya Freeport mau mencari tanjakan
lain. Meski tanjakan itu berkelok. Masuk bisnis minyak. Tidak tahunya malah
kian terperosok.
Maka, di New York, tempat saham Freeport diperdagangkan di bursa, beritanya
negatif melulu. Tahun-tahun belakangan ini judul-judul berita yang terkait
dengan Freeport hanya serem dan serem sekali: Freeport menuju kematian. Masih
bisa diselamatkankah Freeport? Atau, keuangan Freeport yang mengerikan.
Serem dan suram. Disebutkan bahwa seluruh aspek usaha Freeport memburuk.
"Multiple weakness in multiple area": Omzet turun, laba memburuk, rasio-rasio
keuangan tidak lagi masuk akal. Bahkan cash flow pun menghadapi kegawatan.
Sampai kapan kondisi seperti itu berlangsung?
Bergantung. Pertama, bergantung jawaban pemerintah soal tawaran Rp 20 triliun
tadi. Kalau pemerintah mengabulkan, cash flow Freeport sedikit tertolong.
Sedikit.
Kedua, bergantung pemerintah memperpanjang kontrak Freeport atau tidak. Kalau
pemerintah mau memperpanjang, kondisi Freeport bisa sedikit membaik.
Setidaknya, outlook jangka panjang. Apalagi kalau perpanjangan diizinkan
sekarang. Wow! Harga saham Freeport bisa sedikit naik. Kondisi Freeport bisa
seperti pasien yang dapat infus: belum tentu sembuh tapi setidaknya belum
segera mati.
Ketiga, bergantung harga minyak mentah. Kalau harga minyak mentah segera
membaik, harga saham akan ikut naik. Ada napas baru.
Tapi, ada tapi tapinya. Di AS, baru ditemukan sumber gas baru yang disebut
shale gas. Harga gas menjadi sangat murah: hanya USD 3/mmbtu. Kayaknya, sulit
membayangkan harga minyak mentah bisa segera naik drastis. Apalagi perusahaan
minyak yang dibeli tadi adalah perusahaan minyak dari Texas juga.
Freeport (nama ini diambil dari nama kota kecil di Texas, di pantai Teluk
Mexico) benar-benar dalam posisi berat. Di Amerika. Dan di Indonesia.
Kota Freeport sekarang berpenduduk 11 ribu jiwa dan masih jaya. Namun,
perusahaan yang awalnya tambang sulfur yang didirikan di kota itu pada 1912
lagi berjuang melawan kesulitan. Bahkan, Chairman-nya yang legendaris itu,
James Moffett, sampai menyerah. Meletakkan jabatan.
Adapun cadangan emas yang sangat besar di Papua, ditemukan seorang pengelana
Belanda pada 1950-an. Freeport mendengar temuan itu. Dan berusaha menguasainya.
Pada 1960, Freeport sepakat dengan si Belanda.
Pada 1965, Bung Karno yang anti-Amerika jatuh. Soeharto naik. Atau dinaikkan.
Pada 1967, resmilah Freeport mulai melakukan drilling. Pada 1988, mulai
menghasilkan emas dan tembaga.
Luar biasa hebatnya. Mudah mengerjakannya.
Tambang itu di permukaan tanah Papua. Tinggal mengeruk. Bukan di perut bumi
yang harus digali. Pada 2021, kontrak dengan Freeport itu akan berakhir. Kalau
tidak diperpanjang, Freeport akan 100 persen milik Indonesia. Tidak perlu
keluar uang Rp 20 triliun hanya untuk memiliki saham 10 persen.
Akan menjadi serbaenak? Jangan dulu dibayangkan serbaenaknya. Pertama, mungkin
Amerika marah. Entah apa bentuk kemarahan itu. Dan, entah kita mampu
menanggungnya.
Kedua, mungkin saja sejak sekarang, Freeport tidak mau keluar uang untuk
pemeliharaan tambang. Toh, sudah akan lepas dari tangan mereka. Kalau itu
terjadi, kelak, tepat pada saat tambang itu menjadi milik Indonesia, kondisinya
sudah tidak bagus lagi. Diperlukan puluhan triliun rupiah untuk menghidupkan
kembali.
Apalagi, tambang yang di permukaan tanah sudah habis. Sudah harus menggali di
perut bumi. Lebih mahal.
Dengan harga jual nikel dan tembaga seperti sekarang, belum tentu bisa
menghasilkan uang seperti yang kita bayangkan. Bisa-bisa kita harus mengundang
investor asing lagi untuk melanjutkannya.
Mungkin Freeport lagi. Atau Freeport yang lain kalau tidak kita disiapkan mulai
sekarang. (fel/k11)
--------------------------------------------
On Sun, 1/24/16, R.P.Koesoemadinata <koeso...@melsa.net.id> wrote:
Subject: Re: [iagi-net] Divestasi Saham Freeport Bagai Buah Simalakama
To: iagi-net@iagi.or.id
Date: Sunday, January 24, 2016, 2:09 PM
Lucu juga pemerintah harus
bayar/membeli saham
Freeport yang kelewat mahal. Minta gratis saja, masa kalau
pejabat bisa dapat
gratis, malah pemerintah harus bayar. Hehee
RPK
----- Original Message -----
From:
Yanto R. Sumantri
- yrs_...@yahoo.com
To: iagi-net@iagi.or.id
Sent: Friday, January
22, 2016 8:31
AM
Subject: Re:
[iagi-net] Divestasi Saham
Freeport Bagai Buah Simalakama
Betul pak
Ismail tapi saya baca dikoran
Pemerintah cq Dirjen Minerba sudah mengatakan bahwa harga
yang ditawarkan PT
Freeport Indonesia itu terlalu tinggi.
@
Pak Ong .
Mengapa
saya berpendapat kita harus
investasi di PT FI , saya berpendapat kalau kita ada
"didalam" , kita
masih bisa melakukan kontrol atas kebijakan2 PT
FI.
Oleh
karena itu kita harus menempatkan
staf kita yg kredibel dari sisi teknis dan MORAL dijajaran
manajemen PT
FI.
Bagaimana
memperjuangkan ini , tentu
Pemerintah lah yang harus mampu membuat klausa ini dalam
Kontrak
Perpanjangan.
Jalan
kearah itu sangat panjang dan
memerlukan stamina tinggi dari para negosiator kita.Tapi
kalau mau pasti bisa
.
Semoga
...............
si
Abah
On Friday,
January 22, 2016 6:35 AM,
Dandy Hidayat <dandy.hidayat....@gmail.com>
wrote:
Dari Meja Pak Mentri ...
Divestasi dan Izin Ekspor
Bahan Pegangan
Kementerian Energi dan Sumber Daya Indonesia
Jakarta, 20 Januari 2016
Tata Cara Divestasi Saham
1. Kepemilikan saham dalam PT Freeport Indonesia
adalah:
a. Pemerintah Indonesia : 9,36%
b. Freeport McMoran Gold & Cupper :
81,28%
c. PT Indocupper Investama : 9,36% (Milik Freeport
McMoran)
2. Kewajiban divestasi PT FI sesuai PP Nomor 77 Tahun
2014 adalah sebesar
20%, namun karena Pemerintah Indonesia (Peserta Indonesia)
telah memiliki
saham sebesar 9,36% maka divestasi yang wajib dilakukan PT
FI adalah sebesar
10,64%
3. Mekanisme penawaran harga saham PT FI:
a. PT FI wajib menawarkan divestasi saham sebesar 20%
kepada Peserta
Indonesia 1 (satu) tahun sejak terbitnya PP No 77 Tahun
2014 yaitu tanggal 14
Oktober 2015, dengan jangka waktu paling lama 90 (Sembilan
puluh)
hari
b. Penawaran divestasi kepada Peserta Indonesia
dilakukan secara
berjenjang yaitu Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan
Pemerintah
Kabupaten/Kota
c. Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah
Kabupaten/Kota harus
menyatakan minatnya paling lambat 60 hari setelah tanggal
penawaran,
berdasarkan kesepakatan harga.
d. Apabila dalam jangka waktu 60 hari tidak
menyatakan minatnya maka
saham akan ditawarkan kepada BUMN/BUMD.
4. PT FI telah menawarkan divestasi saham sebesar
10,64% pada tanggal 14
Januari 2016, dengan harga US$ 1.7 Millyar dari harga 100%
yaitu US$ 16.2
Milyar, dengan makanisme Fair Market Value.
5. Pemerintah harus segera melakukan evaluasi harga.
Pemerintah dapat
menunjuk Independent Valuer dan dilakukan beauty contest
terhadap independent
valuer.
6. Ditjen Minerba sedang menyiapkan surat permintaan
anggota TIM kepada
Kementerian dan Lembaga terkait dan menyiapkan SK
pembentukan TIM Penentuan
Harga Divestasi PT FI, yang terdiri dari: (a) KESDM, (b)
Kemenko Bidang
Perekonomian, (c) Kemenko Bidang Kemaritiman, (d) Kemenkeu
(Ditjen Kekayaan
Negara, BKF, Ditjen Pajak), (e) KemenBUMN, (f) BKPM, dan
(g) BPKP
KEWAJIBAN DIVESTASI SAHAM
1 Dasar Hukum A. UU Nomor 4 Tahun 2009 Pasal 112
“Setelah 5 (llima) tahun
berproduksi, badan usaha pemegang IUP dan IUPK yang
sahamnya dimiliki oleh
asing wajib melakukan divestasi saham kepada Pemerintah,
pemerintah daerah,
badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau
badan usaha swasta
nasional”. B. PP No. 77/2014 : Pasal 97 ayat (1d)
a.l menyebutkan bahwa
Kewajiban divestasi saham untuk kegiatan penambangan bawah
tanah dan
penambangan terbuka sebesar 30%. Pasal 97 ayat (2)
Penawaran divestasi saham
dilakukan secara berjenjang kepada: (a) Pemerintah,
Pemprov, Pemkab/Kota; (b)
BUMN dan BUMD; dan (c) Badan usaha swasta nasional
Pasal 112D ayat (2) “Yang
telah berproduksi sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun
sebelum diundangkan
peraturan pemerintah ini wajib melaksanakan ketentuan
divestasi saham”: a.
Sebesar 20% (dua puluh persen) paling lambat 1 (satu)
tahun sejak Peraturan
Pemerintah ini diundangkan; dan b. Sebesar persentase pada
tahun berjalan
sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini
paling lambat 5 (lima)
tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan
2 Kewajiban divestasi PT FI sesuai PP No 77/2014
adalah sebesar 20%,
namun karena Pemerintah (Peserta Indonesia) telah memiliki
saham 9,36% maka
divestasi yang wajib dilakukan PT FI adalah sebesar
10,64%
3. Mekanisme: a. Tanggal 14 Oktober 2014 PP No
77/2014 diterbitkan b. PT
FI wajib menawarkan divestasi saham sebesar 20% kepada
Peserta Indonesia 1
(satu) tahun sejak terbitnya PP Nomor 77 Tahun 2014 yaitu
tanggal 14 Oktober
2015, dengan jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh)
hari c. Penawaran
divestasi kepada Peserta Indonesia dilakukan secara
berjenjang yaitu
Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah
Kabupaten/Kota d. Pemerintah,
Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota harus
menyatakan minatnya
paling lambat 60 hari setelah tanggal penawaran, e.
Apabila dalam jangka waktu
60 hari tidak menyatakan minatnya maka saham akan
ditawarkan kepada
BUMN/BUMD.
4. PT FI telah menawarkan divestasi saham sebesar
10,64% pada tanggal 12
Januari 2016 (surat diterima tanggal 14 Januari 2016),
dengan harga US$ 1.7
Millyar dari harga 100% yaitu US$ 16.2 Milyar, dengan
makanisme perhitungan
Fair Market Value 5. Pemerintah harus segera melakukan
evaluasi harga, dalam
hal evaluasi harga tersebut Pemerintah dapat menunjuk
Independent Valuer, dan
dilakukan beauty contest terhadap independent valuer 5
Kementerian ESDM
Republik Indonesia Tahapan Penetapan Harga
Dasar Hukum Pasal 16 Kontrak Karya PT FI
1. Perusahaan dan para pemegang sahamnya setuju bahwa
mereka akan tanpa
persetujuan terlebih dahulu dari Pemerintah tidak akan: i.
Merubah Akte
Pendirian Perusahaan dalam meteri/hal pokok apapun; ii.
Merubah usaha pokok
perusahaan; iii. Melikwidasi atau mengakhiri Perusahaan
secara sukarela; iv.
Bergabung atau mengkonsolidasikan Perusahaan dengan
perusahaan lain; atau v.
Menggadaikan atau dengan cara lain menggunakan sebagai
jaminan Mineral dalam
Wilayah Kontrak karya.
2. Pemerintah berhak untuk menangguhkan
persetujuannya atas
rencana-rencana yang berhubungan dengan konstruksi,
operasi, perluasan,
modifikasi dan penggantian fasilitas-fasilitas Pengusahaan
di wilayah Kontrak
Karya Blok B yang tidak sesuai dan tidak wajar yang dapat
merusak Lingkungan
Hidup atau membatasi potensi pengembangannya lebih lanjut
atau sangat
mengganggu stabilitas social politik di daerah itu atau
bertentangan dengan
kepentingan keamanan nasional. Seperti lebih jelas
diterangkan dalam Pasal 8
ayat 4, persetujuan tersebut tidak dapat ditahan atau
ditunda secara tidak
wajar; dan, jika dalam jangka waktu tiga bulan setelah
penyerahan
rencana-rencana dan rancangan-rancangan Pemerintah tidak
mengajukan keberatan,
maka rencana-rencana dan rancangan-rancangan dimaksud
dianggap telah
disetujui.
3. Pemerintah berhak untuk memasuki Wilayah Kontrak
karya sebagaimana
ditetapkan dalam Pasal 14 ayat 3. Penjelasan: Sehubungan
dengan perubahan
Direksi/Komisaris dijelaskan dalam ayat (1) huruf a: Bahwa
dalam akta
pendirian perusahaan tertulis antara lain, Permodalan,
Direksi Komisaris,
Kepemilikan Saham dan sebagainya; dimana akta pendirian
tersebut dijabarkan
kembali dalam anggaran dasar perusahaan yang berisi salah
satunya direksi dan
komisaris maka berdasarkan hal tersebut, seluruh
perusahaan Kontrak Karya
apabila akan mengubah anggaran dasar, direksi komisaris,
kepemilikan saham
harus mendapatkan persetujuan pemerintah. Untuk
mempertegas terjadinya
perubahan-perubahan tersebut, maka pemerintah menyusun dan
menerbitkan Permen
ESDM No. 18 Tahun 2010 sebagai pedoman seluruh perusahaan
Kontrak Karya dan
PKP2B. 7 Kementerian ESDM Republik Indonesia Dasar Hukum
(1/3) A. Pasal 13
& 14 Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2014, Perpanjangan
Rekomendasi Eskpor
diberikan apabila Perusahaan memenuhi persyaratan sebagai
berikut:
1. Kemajuan pembangunan fasilitas pemurnian mencapai
paling sedikit 60%
(enam puluh persen) dari target setiap 6 (enam)
bulan
2. Mempunyai kinerja lingkungan yang baik selama 6
(enam) bulan terakhir
(baku mutu kualitas air & udara memenuhi baku mutu
lingkungan) 3. membayar
kewajiban penerimaan negara bukan pajak selama 6 (enam)
bulan terakhir B.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.011/2014 Pasal 4A
ayat: • (2)
Penetapan tarif Bea Keluar atas ekspor produk mineral
hasil pengolahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan
berdasarkan tingkat kemajuan
pembangunan fasilitas Pemurnian Mineral sesuai presentase
nilai serapan biaya.
8 Kementerian ESDM Republik Indonesia Dasar Hukum (2/3) B.
Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 153/PMK.011/2014 Pasal 4A ayat: • (3)
Tahapan tingkat kemajuan
pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah
sebagai
berikut:
o Tahap I: tingkat kemajuan pembangunan sampai dengan
7,5% (tujuh koma
lima persen) termasuk di dalamnya penempatan jaminan
kesungguhan;
o Tahap II: tingkat kemajuan pembangunan lebih dari
7,5% (tujuh koma lima
persen) sampai dengan 30% (tiga puluh persen);
o Tahap III: tingkat kemajuan pembangunan lebih dari
30% (tiga puluh
persen) • (4) Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) meliputi
penempatan jaminan kesungguhan, Conditional Sales Purchase
Agreement (CSPA)
atau dokumen yang menunjukkan tersedianya pasokan bahan
baku, fase studi,
perijinan, penguasaan lokasi, penyiapan infrastruktur,
rekayasa dasar,
pengadaan peralatan, konstruksi, mechanical completion,
commissioning, dan
produksi. 9 Kementerian ESDM Republik Indonesia Dasar
Hukum (3/3) C. Peraturan
Direktur Jenderal Mineba Nomor 861K/2014 Pasal 6 ayat: (7)
Pertimbangan
kemajuan pembangunan fasilitas pemurnian untuk menentukan
jumlah penjualan
mineral ke luar negeri sebgaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b angka 4
ditentukan berdasarkan presentase besaran serapan biaya
yang dibuktikan dengan
bukti pengeluaran biaya sesuai standar akuntansi yang
telah diaudit oleh
akuntan independen yang terdaftar di instansi terkait
Catatan: Beradasarkan
ketentuan pada peraturan-peratutan di atas tingkat
kemajuan pembangunan
fasilitas pemurnian dihitung berdasarkan presentase
serapan biaya, tidak ada
ketentuan yang mengatur bahwa presentase serapan biaya
mengacu pada komitmen
biaya
TERIMAKASIH
www.esdm.go.id
2016-01-21 14:58
GMT+08:00 Ridwan Farid
<rifa...@gmail.com>:
Ikut berkicau ah dikit
Saham jadi gambling bukannya kalo tujuannya jangka
pendek alias buat
jual beli saham?
Tapi kalo tujuannya sebagai bukti kepemilikan
perusahaan. dan berharap
dari dividen, tidak gambling..
Dulu sering denger2 talkshow mengenai persahaman..
dikatakan minimal
kalo mau simpan uang dalam bentuk saham adalah 5 tahun..
eh atau 2 tahun ya?
agak lupa.
Salam
RiFa TeA-GL95
2016-01-21 7:20
GMT+07:00 Parvita
Siregar <parvita.sire...@gmail.com>:
Terimakasih
pencerahannya, Pak Ong dan Pak Yanto.
Saham memang sama dengan gambling dan tentunya
rakyat pun tidak
setuju uang di pajaknya digunakan untuk
gambling.
Kalau di migas, pada tahap produksi, daerah juga
mendapatkan share.
Share dalam hal ini tentunya menanggung share untuk
produksi juga, selain
share keuntungan. Namun kalau kondisi perminyakan
seperti ini sementara
produsi tetap berjalan, ada kemungkinan pemerintah
daerah merugi juga
bukan? Atau karena share untuk pemerintah daerah
diberikan dengan
cuma2 maka tidak ada kerugian?
Terimakasih penjelasannya.
Parvita
On Thursday,
January 21, 2016, <lia...@indo.net.id>
wrote:
(
Persoalannya adalah , (apa iya ini benar?) ,
dalam
kontrak
karya pertambangan maka
seluruh asset itu milik
Pemegang
Kontraktor , berbeda dengan
migas dimana seluruh
asset yang
sudah masuk Pabean RI
adalah milik
negara.arus di"beli"Kalau ini terjadi ,
maka seluruh sarana dan
prasarana akan
diangkut oleh PT
Freeport Indonesia , atau
harus dibel ??
=================
Abah , kalau
benar refot juga ya , nanti kalau
nggak
diperpanjang KK nya operator
baru harus menyediakan
semua
fasilitas produksinya
memulai dari awal
semuanya. dan kalau
tahu tidak
diperpanjang tentunya
operator lama juga akan
mengurangi
bahkan meniadakan biaya
maintenen nya ( tdk ada
investasi
baru ) kalau kontrak sdh
akan habis tdk diperpanjang.
yg
jelas jangan sampai jadi
"Monumen" saja nantinya setelah
selesai....
Tentunya KK ini
juga harus berganti baju dg IUP karena dlm
UU
Minerba yg baru tdk ada lagi KK,
jadi bukan
perpanjangan
kontrak tapi pemberian
IUP baru
ISM
( yg
awam dalam soal mBang- Tambangan )
> Pak Ismail dkkMengenai
divestasi
PT.Freeport Indonesia
> dimana
Pemerintah berniat
untuk membeli sahamPT Freeport
>
, mungkin bisa
kitabandingkan dengan bentuk JOB zaman
> pertamina
dulu.JOB/JOA dalam Pertamina memandang PERTAMINA
> saat
itu adalahmewakili Pemerintah sebagai satu2 nya
nya
>
badan usaha dibidang migas (dan panasbumi) satu2 nya
di NKRI
> ( UU no 8 /1971.Pada bentuk JOB
maka posisi Pertamina
ada
> dua yaitu sebagaibadan
usaha (mitra perusahaan
investor )
> dan sebagai
Pemerintah.Sehingga Pembagian
pendapatannya
> dibagi dengan dua
sistimyang
berbeda.Kalau PTM dan
>
Perusahaan investor itu
pembagiannya 50/50 ,maka 50 % dari
> hasll usaha (net)
diperhitungkan antara PTM dengan sistim
> PSC
umpamanya 85/15.Sedangkan PTM sebagai mitra
usaha
> akan mendapatkan 50 %dari hasil
usaha (Net).Nah ,
apabil
> dalam kasus PT Freeport
Indonesia ,
Pemerintahmengambil
> saham ,
maka Pemerinah akan
bertindak sebagai mitra bisnis
>
dari PTFreeport
Indonesia.Apakah posisi Pemerintah lemah ,
>
apabila menjadi minorityshare holder ?Kalau tidak
majoritas
> jelas akan lemah dalam PT
FREEPORTINDONESIA , apalagi
bukan
> kalau posisi posis
strategis dikuasai "orang
mereka".Kalau
> Kontrak
diperpanjang mungkin tidak ada
persoalanapabila
> dalam Kontrak
perpanjangan besaran
royality dan aturan2
> lainnya
memberikan “keuntungan” yang lebih
> dibandingkan
dengan kontrak sekarang.Dan ini akan dinikmati
> oleh
Pemerintah sebagai wakilNegara dan sebagai
pemegang
>
"mineral right".Kalau Kontrak tidak
diperpanjang , jelas
> aset tersebut
akankembali lagi kepada Pemerintah dan
akan
> diusahakan oleh Pemegang
Kontrak yangbaru. Jadi
kita harus
>
memperhitungkan benar dan
teliti apa “IYA” kalau
>
tidakdiperpanjang kita akan
sulit pada saatre-enter
>
?Persoalannya adalah ,
(apa iya inibenar?) , dalam
>
kontrak karya
pertambangan maka seluruh asset itu
> milikPemegang
Kontraktor , berbeda dengan migas dimana
> seluruh
asset yang sudah masuk Pabean RI adalah milik
> negara.arus di"beli"Kalau ini
terjadi , maka seluruh
sarana
> dan prasarana akan
diangkut oleh PT Freeport
Indonesia ,
> atau harus dibel
??? Dengan demikian
Kontraktor baru akan
>
memerlukan investasi
tambahan yang jumlahnya sangat
>
besar.Bagaimana
memperkuat posisi Pemerintah dalam
> masaperpanjangan ?
Hal ini saya sampaikan diatas yaitu
> dengan
“besaranroyality danaturan lainnya
“berpihak”
> ke
Pemerintah.Yang juga menjadi kunci adalah harga
saham
>
yang ditawarkan ,harus diteliti dengan baik ,
jangan2 mereka
> melakukan inside trading
agar hargasaham pada saat
negosiasi
> dg Pemrintah terbang
hehehe.Secara pribadi
saya berpendapat
> bahwa
mengambil saham dan
memperpanjang kontrakadalah jalan
> terbaik , walaupun
tidak paling sempurna.Saya sependat bahwa
> opsi
manapun yang akan diambil , pak Jokowi
harussiap
> “diserang”.
>
> Si
Abah
>
>
>
>
>
>
On Wednesday, January 20, 2016 11:00 AM, Ong Han
Ling
> <wim...@singnet.com.sg> wrote:
>
>
>
Pembelian saham Freeport, Pemerintah
jangan beli. Titik.
>
> Serahakan
kepada swasta dan paling2 BUMN. Namun BUMN jangan
>
disuru ataupun dipaksa, terserah kekuatannya
mereka
>
sendiri-sendiri. Dalam hal BUMN adalah Aneka
Tambang. Hanya
> Aneka Tambang yang
betul-betul memahami Freeport.
>
> Saham bisa naik turun luar biasa,
tidak seperti deposito
> atau
bond. Jadi risikonya
sangat tinggi. Naik turunnya saham
> seperti judi. Maka
itu investor selalu naro uangnya
> dibeberapa saham
atau diversifikasi. Kalau satu jeblok,
> moga-moga yang
lain bagus hingga seimbang.Kalu kita taro
> uang rakyat
sampai 10% di Freeport dan jeblok lagi, siapa
> yang
bertanggung jawab.
>
> Sebagai
Pemerintah, kita tidak perlu gambling. Masih
banyak
>
jalan uyang bisa ditempuh. Salah satu yang paling
aman
> adalah menarik pajak yang efisien
dan merata tanpa
risiko.
>
>
> Kita juga harus
belajar dari sejarah. Waktu harga
tembaga
> naik, Departement
keuangan beli saham Newmont
dan bangga
> karena dapat
discount 5%. Beberapa koran
memuji tindakannya.
> Sekarang
harga tembaga yang
jeblok, menyebabkan saham
>
Newmont ikut ceblok.
Departemen keuangan gigit jari. Uang
> rakyat dipakai
untuk gambling.
>
> Selain itu, kita
lewat Penanaman Modal Asing atau PMA
> mengeluarkan
banyak biaya untuk menarik investor baru asing.
>
Negara diseluruh dunia termasuk Amerika,
berkompetisi untuk
> menarik modal asing.
Kenapa sekarang kita harus pakai
modal
> Pemerintah untuk saham
Newmont dan Freeport,
yaitu saham
> yang dimiliki
asing? Kebalikan dari
tujuan PMA.
>
> Selain itu keadaan
Freeport sekarang sangat semerawut. Harga
> tembaga dan
emas anjlok. Masuk investor baru, Icahn, yang
>
terkenal sangat agresif dan sangat keras dan
terkenal
>
membeli saham-saham yang bermasalah (distress),
kalau tidak
> salah beli sampai 8%. GM
Freeport yang berkedudukan
di
> Louisiana yang sangat
pro-Indonesia sejak tahun
70-an
> mengundurkan diri dua
minggu yang lalu. GM
Freeport
> Indonesia mengundurkan
diri seminggu
kemudian.
>
>
>
Salam,
>
> HL
Ong
>
> -----Original
Message-----
> From: iagi-net@iagi.or.id [mailto:iagi-net@iagi.or.id] On
> Behalf Of lia...@indo.net.id
>
Sent: Tuesday, January 19, 2016 6:58 PM
>
To: iagi-net@iagi.or.id
>
Subject:
[iagi-net] Divestasi Saham Freeport Bagai Buah
>
Simalakama
>
>
Kayaknya lebih rumit
pengambilan keputusannya sehubungan
> dg
> akan berakhirnya
kontrak Freeport daripada kontrak
Blok
> Mahakam yg lalu
>
> ISM
>
> Divestasi
Saham Freeport Bagai Buah Simalakama Buat
> Pemerintah
RI
> Michael Agustinus -
detikfinance
> Selasa, 19/01/2016 16:51
WIB
>
>
> Jakarta -Divestasi 10,64% saham PT
Freeport Indonesia yang
> sedang
berjalan saat ini
bagaikan buah simalakama buat
>
pemerintah Indonesia.
Kenapa? Apa pun keputusan pemerintah
> Indonesia,
apakah mengambil atau tidak mengambil saham yang
>
telah ditawarkan Freeport, semuanya serba salah.
>
"Semua keputusan, mengambil atau tidak
mengambil saham
> Freeport, semua ada
risikonya, jadi seperti buah
>
simalakama,"
> kata Staf Ahli
Menteri
ESDM, Said Didu, kepada detikFinance
> di
> Jakarta, Selasa
(19/1/2016).
> Said
menuturkan, pemerintah akan dihujat jika membeli
10,64%
> saham Freeport dengan harga
mahal, tetapi kemudian
ternyata
> kontrak Freeport di
Tambang Grasberg, Papua,
tidak
> diperpanjang. Seperti
diketahui, harga 10,64%
saham Freeport
> adalah US$ 1,7
miliar, atau setara Rp
23 triliun.
> "Kalau dibeli,
lalu ternyata kontrak
Freeport tidak
> diperpanjang
pada 2021, nanti orang
akan bilang ngapain
>
dibeli?" ucapnya.
> Tetapi, bila
pemerintah tidak membeli saham tersebut
lantas
> kontrak Freeport
diperpanjang sampai 2041,
masyarakat akan
> mempertanyakan
mengapa pemerintah
tidak membeli saham
> Freeport
>
selagi ada kesempatan.
>
"Kalau tidak dibeli lalu
kontrak Freeport ternyata
>
diperpanjang, orang protes
juga kenapa nggak dibeli waktu
>
itu,"
> ujarnya.
> Menurut Said, persoalan
utama yang dihadapi pemerintah saat
> ini
> bukanlah soal
harga saham yang ditawarkan Freeport,
>
melainkan
> kejelasan sikap pemerintah
apakah mau membeli saham tersebut
> atau tidak.
>
"Masalah sebenarnya bukan harga saham yang
ditawarkan
> Freeport
> mahal atau tidak, tapi
bagaimana sikap pemerintah, beli atau
> tidak,"
tandasnya.
> Karena itu, Said
meminta Presiden Joko
Widodo (Jokowi)
> memberi
> arahan
yang tegas terkait divestasi saham Freeport ini.
>
Semua
> keputusan tentu akan
mendapat protes, dan
pemerintah harus
> siap
> dengan
segala konsekuensi ketika mengambil keputusan.
"Di
>
sini
> lah perlu kearifan seorang
pemimpin. Semua pasti
ada
> risikonya,"
pungkasnya.
>
Sebagai informasi, penawaran 10,64% saham PT
Freeport
>
Indonesia
> ini merupakan bagian
dari kewajiban
divestasi 30% saham yang
> diatur
dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014
>
tentang
> Pelaksanaan Kegiatan Usaha
Mineral dan Batubara (PP
> 77/2014).
> PT Freeport Indonesia wajib
mendivestasikan 30% sahamnya
>
kepada
> pemerintah Indonesia hingga
2019. Saat ini sebanyak
9,36%
> saham
> PT Freeport Indonesia
sudah dimiliki oleh pemerintah
>
Indonesia.
> Kini 10,64% saham ditawarkan
oleh Freeport. Adapun 10%
saham
> lagi harus ditawarkan
sebelum 2019.
>
>
>
>
___________________________________________________________
> indomail - Your everyday mail - http://indomail.indo.net.id
>
>
>
----------------------------------------------------
>
> Visit IAGI Website:
http://iagi.or.id
> Hubungi Kami: http://www.iagi.or.id/contact
>
----------------------------------------------------
>
Iuran tahunan Rp.250.000,- (profesional) dan
Rp.100.000,-
> (mahasiswa) Pembayaran
iuran anggota ditujukan ke:
> Bank
Mandiri Cab. Wisma Alia Jakarta
>
No. Rek: 123 0085005314
> Atas
nama: Ikatan Ahli
Geologi Indonesia (IAGI)
> Bank
BCA KCP. Manara
Mulia
> No. Rekening:
255-1088580
>
A/n: Shinta Damayanti
>
----------------------------------------------------
>
Subscribe: iagi-net-subscr...@iagi.or.id
>
Unsubscribe: iagi-net-unsubscr...@iagi.or.id
>
----------------------------------------------------
>
DISCLAIMER: IAGI disclaims all warranties with
regard to
> information posted on its
mailing lists, whether
posted by
> IAGI or others.
> In no
event shall IAGI or its members be liable for
any,
>
including but not limited
> to
direct or indirect
damages, or damages of any kind
>
whatsoever,
resulting from loss of use, data or profits,
>
arising out of or in connection with the use of
> any
information posted on IAGI mailing list.
>
----------------------------------------------------
>
>
----------------------------------------------------
>
> Visit IAGI Website:
http://iagi.or.id
> Hubungi Kami: http://www.iagi.or.id/contact
>
----------------------------------------------------
>
Iuran tahunan Rp.250.000,- (profesional) dan
Rp.100.000,-
> (mahasiswa) Pembayaran
iuran anggota ditujukan ke:
> Bank
Mandiri Cab. Wisma Alia Jakarta
>
No. Rek: 123 0085005314
> Atas
nama: Ikatan Ahli
Geologi Indonesia (IAGI)
> Bank
BCA KCP. Manara
Mulia
> No. Rekening:
255-1088580
>
A/n: Shinta Damayanti
>
----------------------------------------------------
>
Subscribe: iagi-net-subscr...@iagi.or.id
>
Unsubscribe: iagi-net-unsubscr...@iagi.or.id
>
----------------------------------------------------
>
DISCLAIMER: IAGI disclaims all warranties with
regard to
> information posted on its
mailing lists, whether
posted by
> IAGI or others.
> In no
event shall IAGI or its members be liable for
any,
>
including but not limited to direct or indirect
damages, or
> damages of any kind
whatsoever, resulting from
loss of use,
> data or profits,
arising out of or in
connection with the
> use of
any information
posted on IAGI mailing list.
>
----------------------------------------------------
>
>
>
>
----------------------------------------------------
>
>
>
>
Visit IAGI Website: http://iagi.or.id
>
> Hubungi Kami: http://www.iagi.or.id/contact
>
>
----------------------------------------------------
>
> Iuran tahunan
Rp.250.000,-
(profesional) dan Rp.100.000,-
>
(mahasiswa)
>
>
Pembayaran iuran anggota ditujukan
ke:
>
> Bank
Mandiri Cab. Wisma Alia
Jakarta
>
>
No. Rek: 123 0085005314
>
> Atas nama: Ikatan Ahli Geologi
Indonesia (IAGI)
>
> Bank BCA KCP.
Manara Mulia
>
> No. Rekening:
255-1088580
>
> A/n: Shinta
Damayanti
>
>
----------------------------------------------------
>
> Subscribe: iagi-net-subscr...@iagi.or.id
>
> Unsubscribe: iagi-net-unsubscr...@iagi.or.id
>
>
----------------------------------------------------
>
> DISCLAIMER: IAGI
disclaims all
warranties with regard to
>
information
>
> posted
on its mailing lists, whether
posted by IAGI or
> others.
>
> In no event shall
IAGI or its members be liable for
any,
> including but not
limited
>
> to direct
or indirect damages, or damages of any kind
> whatsoever, resulting
>
> from loss of use,
data or profits, arising out of or
in
> connection with the use
of
>
> any information
posted on IAGI mailing list.
>
>
----------------------------------------------------
___________________________________________________________
indomail - Your everyday mail - http://indomail.indo.net.id
----------------------------------------------------
Visit IAGI Website: http://iagi.or.id
Hubungi Kami: http://www.iagi.or.id/contact
----------------------------------------------------
Iuran tahunan Rp.250.000,- (profesional) dan
Rp.100.000,-
(mahasiswa)
Pembayaran iuran anggota
ditujukan ke:
Bank Mandiri Cab. Wisma Alia
Jakarta
No. Rek:
123 0085005314
Atas nama: Ikatan
Ahli Geologi Indonesia
(IAGI)
Bank BCA KCP. Manara Mulia
No.
Rekening: 255-1088580
A/n: Shinta
Damayanti
----------------------------------------------------
Subscribe: iagi-net-subscr...@iagi.or.id
Unsubscribe: iagi-net-unsubscr...@iagi.or.id
----------------------------------------------------
DISCLAIMER: IAGI disclaims all warranties with
regard to
information
posted on its mailing
lists, whether posted by
IAGI or others.
In no event shall
IAGI or its members be
liable for any, including but not limited
to direct or
indirect damages, or damages of any kind whatsoever,
resulting
from loss of use, data or profits,
arising out of or in
connection with the use of
any
information posted on IAGI
mailing list.
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
Visit IAGI Website: http://iagi.or.id
Hubungi Kami: http://www.iagi.or.id/contact
----------------------------------------------------
Iuran tahunan Rp.250.000,- (profesional) dan
Rp.100.000,-
(mahasiswa)
Pembayaran iuran anggota
ditujukan ke:
Bank Mandiri Cab. Wisma Alia
Jakarta
No. Rek: 123
0085005314
Atas nama: Ikatan Ahli
Geologi Indonesia
(IAGI)
Bank BCA KCP. Manara Mulia
No.
Rekening: 255-1088580
A/n: Shinta
Damayanti
----------------------------------------------------
Subscribe: iagi-net-subscr...@iagi.or.id
Unsubscribe: iagi-net-unsubscr...@iagi.or.id
----------------------------------------------------
DISCLAIMER: IAGI disclaims all warranties with
regard to
information
posted on its mailing
lists, whether posted by
IAGI or others.
In no event shall
IAGI or its members be
liable for any, including but not limited
to direct or
indirect damages, or damages of any kind whatsoever,
resulting
from loss of use, data or
profits, arising out of or in
connection with the use of
any
information posted on IAGI
mailing list.
----------------------------------------------------
--
Salam,
RiFa TeA
http://refleksirifa.blogspot.com/
****************
-Indahnya & Nikmatnya berbagi
dalam
Kebaikan dan Kebenaran (modifikasi dari KZ)
-Salah satu tugas dalam
hidup ini begitu
sederhana, hanya bersabar dan besyukur
(AFF)
-Orang yang melewatkan
satu hari dalam
hidupnya tanpa ada suatu hak yang ia tunaikan atau
suatu fardu yang ia
lakukan atau kemuliaan yang ia wariskan atau pujian
yang ia hasilkan
atau kebaikan yang ia tanamkan atau ilmu yang ia
dapatkan,maka
sungguh-sungguh ia telah durhaka pada harinya
dan menganiaya diri. (Dr.
Yusuf Al-qardhawi)-----------------------------
YM & Gtalk : rifa120
----------------------------------------------------
Visit IAGI Website: http://iagi.or.id
Hubungi Kami: http://www.iagi.or.id/contact
----------------------------------------------------
Iuran tahunan Rp.250.000,- (profesional) dan
Rp.100.000,-
(mahasiswa)
Pembayaran iuran anggota
ditujukan ke:
Bank Mandiri Cab. Wisma Alia
Jakarta
No. Rek: 123
0085005314
Atas nama: Ikatan Ahli
Geologi Indonesia (IAGI)
Bank BCA KCP.
Manara Mulia
No. Rekening:
255-1088580
A/n: Shinta Damayanti
----------------------------------------------------
Subscribe: iagi-net-subscr...@iagi.or.id
Unsubscribe: iagi-net-unsubscr...@iagi.or.id
----------------------------------------------------
DISCLAIMER: IAGI disclaims all warranties with
regard to
information
posted on its mailing
lists, whether posted by
IAGI or others.
In no event shall IAGI
or its members be
liable for any, including but not limited
to direct or
indirect damages, or damages of any kind whatsoever,
resulting
from loss of use, data or
profits, arising out of or in
connection with the use of
any
information posted on IAGI
mailing list.
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
Visit IAGI Website:
http://iagi.or.id
Hubungi Kami:
http://www.iagi.or.id/contact
----------------------------------------------------
Iuran tahunan Rp.250.000,- (profesional) dan
Rp.100.000,-
(mahasiswa)
Pembayaran iuran anggota
ditujukan ke:
Bank Mandiri Cab. Wisma Alia
Jakarta
No. Rek: 123
0085005314
Atas nama: Ikatan Ahli Geologi
Indonesia (IAGI)
Bank BCA KCP. Manara
Mulia
No. Rekening:
255-1088580
A/n: Shinta Damayanti
----------------------------------------------------
Subscribe: iagi-net-subscr...@iagi.or.id
Unsubscribe:
iagi-net-unsubscr...@iagi.or.id
----------------------------------------------------
DISCLAIMER: IAGI disclaims all warranties with
regard to
information
posted on its mailing lists,
whether posted by IAGI
or others.
In no event shall IAGI or its
members be liable for
any, including but not limited
to direct
or indirect damages, or
damages of any kind whatsoever, resulting
from loss of use,
data or profits, arising out of or in connection with the
use of
any information posted on IAGI
mailing list.
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
Visit
IAGI Website: http://iagi.or.id
Hubungi
Kami:
http://www.iagi.or.id/contact
----------------------------------------------------
Iuran
tahunan Rp.250.000,- (profesional) dan Rp.100.000,-
(mahasiswa)
Pembayaran
iuran anggota ditujukan ke:
Bank Mandiri
Cab. Wisma Alia Jakarta
No.
Rek: 123 0085005314
Atas nama: Ikatan Ahli
Geologi Indonesia (IAGI)
Bank
BCA KCP. Manara Mulia
No. Rekening:
255-1088580
A/n: Shinta
Damayanti
----------------------------------------------------
Subscribe:
iagi-net-subscr...@iagi.or.id
Unsubscribe:
iagi-net-unsubscr...@iagi.or.id
----------------------------------------------------
DISCLAIMER:
IAGI disclaims all warranties with regard to information
posted on its
mailing lists, whether posted by IAGI or others.
In no event shall IAGI or
its members be liable for any, including but not
limited
to direct or
indirect damages, or damages of any kind whatsoever,
resulting
from loss
of use, data or profits, arising out of or in connection
with the use of
any information posted on IAGI mailing
list.
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
Visit IAGI Website: http://iagi.or.id
Hubungi Kami: http://www.iagi.or.id/contact
----------------------------------------------------
Iuran tahunan Rp.250.000,- (profesional) dan Rp.100.000,-
(mahasiswa)
Pembayaran iuran anggota ditujukan ke:
Bank Mandiri Cab. Wisma Alia Jakarta
No. Rek: 123 0085005314
Atas nama: Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI)
Bank BCA KCP. Manara Mulia
No. Rekening: 255-1088580
A/n: Shinta Damayanti
----------------------------------------------------
Subscribe: iagi-net-subscr...@iagi.or.id
Unsubscribe: iagi-net-unsubscr...@iagi.or.id
----------------------------------------------------
DISCLAIMER: IAGI disclaims all warranties with regard to
information
posted on its mailing lists, whether posted by IAGI or
others.
In no event shall IAGI or its members be liable for any,
including but not limited
to direct or indirect damages, or damages of any kind
whatsoever, resulting
from loss of use, data or profits, arising out of or in
connection with the use of
any information posted on IAGI mailing list.
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
Visit IAGI Website: http://iagi.or.id
Hubungi Kami: http://www.iagi.or.id/contact
----------------------------------------------------
Iuran tahunan Rp.250.000,- (profesional) dan Rp.100.000,- (mahasiswa)
Pembayaran iuran anggota ditujukan ke:
Bank Mandiri Cab. Wisma Alia Jakarta
No. Rek: 123 0085005314
Atas nama: Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI)
Bank BCA KCP. Manara Mulia
No. Rekening: 255-1088580
A/n: Shinta Damayanti
----------------------------------------------------
Subscribe: iagi-net-subscr...@iagi.or.id
Unsubscribe: iagi-net-unsubscr...@iagi.or.id
----------------------------------------------------
DISCLAIMER: IAGI disclaims all warranties with regard to information
posted on its mailing lists, whether posted by IAGI or others.
In no event shall IAGI or its members be liable for any, including but not
limited
to direct or indirect damages, or damages of any kind whatsoever, resulting
from loss of use, data or profits, arising out of or in connection with the use
of
any information posted on IAGI mailing list.
----------------------------------------------------
