Saya setuju dengan pak Aman, terbukti negara - negara Eropa justru
mengalami booming pasar modul surya PV. Berita gagalnya komersial ini
memang ditulis Kompas tgl 29 April lalu dari hasil wawancara bu Ika
Hartika (LIPI) yang merasa frustasi akibat hasil penelitiannya tidak
menjadi/ mendorong industri di Indonesia. Untuk hal ini sebenarnya saya
sudah luruskan kepada wartawan Kompas yang menulis artikel tsb, tentang
apa yang sebenarnya terjadi di Indonesia. Ada beberapa hal yang menurut
saya menjadikan beberapa pihak menjadi frustasi dan inilah beberapa
poin yang saya sampaikan kpd wartawan Kompas tsb:
- Sejak awal penerapan energi surya PV di Indonesia, memang dimotori
oleh institusi pemerintah. Mengingat masih banyaknya daerah-daerah di
Indonesia yang belum berlistrik (data th 2007: baru 58% rumah tangga
berlistrik), maka fokus program pemerintah memang kepada daerah-daerah
ini, karena dianggap penerapan PV sangat cocok untuk daerah yang sangat
remote, tersebar dan penggunaan modul surya PV dapat mudah serta cepat
diinstalasi tanpa perlu perencanaan berlama-lama karena sifatnya yang
sangat modular. Sayangnya daerah-daerah ini adalah daerah marjinal yang
pendapatan penduduknya sangat kecil. Akibatnya proyek listrik daerah
terpencil harus selalu disupport oleh pendanaan pemerintah.
- Awalnya kami mengharapkan bahwa para pengusaha yang melihat peluang
ini mampu menciptakan pasar dan tidak hanya tergantung pada
program-program pemerintah. Namun sayangnya harapan untuk menciptakan
pasar di luar program pemerintah ini terhambat oleh beberapa kebijakan
pemerintah sendiri (pada saat itu) yang tidak pro pada energi
terbarukan. Salah satunya adalah pemerintah justru mensubsidi BBM yang
berasal dari fosil dan beberapa hambatan2 lainnya.
- Namun demikian kondisi ini makin diperparah karena ulah para
pengusaha Indonesia sendiri yang menurut saya sangat manja. Mereka
memang mau cari gampangnya saja sehingga kurang kreatif menciptakan
peluang pasar sendiri. Buktinya hampir semua pengusaha modul PV hidup
dari program-program pemerintah yang artinya hanya melihat pasar di
dalam negeri (pemerintah). Padahal kemampuan pengusaha di negara-negara
tetangga mendorong industri PV adalah karena mereka tidak hanya melihat
pasar domestik mereka, tapi juga pasar regional dan internasional.
Memang tentu saja ini ditunjang kebijakan pemerintahnya yang pro energi
terbarukan, seperti di Malaysia yang saat ini sdh punya 2 industri dan
Singapore yang notabene pasarnya kecil juga punya 2 industri. Ini
karena mereka memperoleh tax holiday dari pemerintahnya selama 20
tahun.
- Namun demikian ada juga beberapa pengusaha Indonesia yang justru
menangkap peluang ini dan tidak mengandalkan pasar domestik dan program
pemerintah. Diantaranya adalah PT Sundaya yang justru mengekspor
sebagian produk komponen penunjang sistem pembangkit PV ke Asia dan
Eropa. Jadi memang ada 1-2 pengusaha yang masih cukup jeli dan tidak
manja serta menggantungkan pada proyek-proyek pemerintah. Mohon maaf
saja saya melihat bahwa PT-LEN Industri (BUMN) termasuk diantara
perusahaan yang sangat manja dan selalu menggantungan pada
proyek-proyek pemerintah. Ini adalah perusahaan tempat bu Ika Hartika
dulu bekerja.
- Saya juga sebenarnya mengkritik para peneliti di Indonesia yang tidak
mampu menggiring para pengusaha untuk bersama-sama sejak awal
merencanakan pembangunan industri PV ini di Indonesia. Contohnya apa
yang dilakukan oleh LIPI adalah contoh klasik dimana para peneliti
asyik dengan dunia penelitiannya sendiri, sementara mereka lupa bahwa
untuk menjadikan sebuah hasil penelitian menjadi produk industri maka
sejak awal harus melibatkan 3 pihak yakni: pengusaha/ industriawan,
dunia keuangan/finance serta penentu kebijakan, disamping tentu saja
para penelitinya sendiri. Kalau para peneliti mampu menggabungkan
ketiga pihak ini, maka insya'allah tidak akan ada peneliti yang
frustasi lagi.
- Di masa mendatang kami di BPPT sedang mendorong tumbuhnya market PV
yang lebih komersial dan tidak tergantung pada program-program
pemerintah saja. Salah satunya adalah mengubah approach pemanfaatan PV
dari mengisi kekosongan di daerah-daerah remote (terpencil) kepada
konsep untuk mengurangi emisi karbon dan memberikan share kpd
pemerintah untuk mengurangi subsidi listrik. Pendekatan ini harus
dilakukan justru kepada masyarakat di perkotaan/ urban area yang justru
mereka sudah terjangkau aliran listrik. Saya sara ini sangat wajar
karena justru masyarakat perkotaanlah yang lebih boros menggunakan
energi dibandingkan masyarakat di perdesaan dan sudah seharusnya lebih
besar menanggung beban kenaikan harga energi. Berkurangnya subsidi
pemerintah untuk masyarakat di perkotaan akan berdampak pada
meningkatnya kemampuan pemerintah membuat proyek kelistrikan di
perdesaan yang belum berlistrik.
- Harus kita sadari bahwa booming market PV di Eropa dan Jepang adalah
akibat dorongan kebijakan pemerintahnya yang mendorong penduduk yang
notabene sudah menikmati listrik dan mau menggunakan energi yang lebih
ramah lingkungan. Jadi sejak awal pendekatan di negara kita dan
negara-negara Eropa memang berbeda. Kita masih memiliki masalah dengan
penduduk yang memang belum berlistrik dan miskin, sementara Eropa tidak
memiliki masalah ini.
- Kami juga sedang berusaha mendorong pemerintah mengeluarkan
kebijakan-kebijakan yang lebih kondusif untuk membuka peluang pasar
energi terbarukan. Naiknya harga minyak dunia juga menjadi 'blessing in
disguise' untuk energi terbarukan di Indonesia. Dengan sendirinya
pemerintah juga semakin berat kalau harus mensubsidi BBM dan listrik
(yang juga sebagian besar masih menggunakan BBM), sehingga kalau
harga-harga ini sudah mendekati harga keekonomisannya, maka disparitas
dengan harga energi terbarukan semakin kecil
- Yang perlu masih effort adalah bagaimana agar dunia usaha bisa
memanfaatkan pendanaan yang sebenarnya cukup banyak di Indonesia untuk
membangun industri energi terbarukan seperti modul PV. Inilah yang
menjadi tantangan kita untuk meyakinkan mereka agar mereka mampu
menangkap peluang yang sedang terbuka di hadapan kita. Kiranya ini
memerlukan usaha dari para peneliti kita juga serta pemerintah sendiri,
karena pada dasarnya para pengusaha dan pemilik modal bukannya tidak
mau, namun mereka kurang informasi. Inilah sebenarnya tantangan
terbesar kita. Tentu saja ini harus dimulai dengan memberikan contoh
dan juga membuat regulasi-regulasi yang mampu menarik baik para
pengusaha maupun individu-individu yang memiliki penghasilan lebih
baik.
- Kami di BPPT juga tidak mau bermanja-manja menunggu anggaran
pemerintah saja. Saat ini kami sedang melakukan beberapa approach
kepada para developer untuk segera memasukkan sistem PV ke dalam
perencanaan kelistrikan di beberapa real estate, diantaranya adalah
penggunaan PJU dan public utility serta menawarkan Grid-connected PV
kepada customernya dengan konsep sebagai back-up system atau
fully-integrated PV system. Keuntungan para developer ini adalah, kalau
mereka bisa menggunakan 30% sistem kelistrikannnya dari PV, maka
nantinya mereka bisa meng-claim carbon creditnya melalui skema CDM, dan
dana yang diperoleh dari penjualan sertifikat reduksi emisi karbon-nya
akan cukup signifikan. Ide ini sudah mulai ditangkap oleh beberapa
developer dabn kami juga akan melakukan presentasi di hadapan REI. Kami
juga sudah melakukan presentasi di kantor Menpera untuk mendorong
komersialisasi PV di Indonesia ini.
Demikian saya sampaikan beberapa poin yang saya sampaikan kpd wartawan
Kompas tsb. agar tidak menimbulkan salah persepsi.
Wassalam,
Arya Rezavidi
PTKKE - BPPT
----- Original Message ----
From: Aman Mostavan <[EMAIL PROTECTED]>
To: [email protected]
Cc: [EMAIL PROTECTED]; [EMAIL PROTECTED]
Sent: Wednesday, April 30, 2008 0:34:46
Subject: [indonesia] Re: Sel Surya Gagal Komersial
Dengan hormat,
Cel surya tidak gagal komersial, buktinya Jerman, Jepang dan pemain
baru
China langsung berkiprah. Perancis serta BP tetap berjaya, malah India,
Thailand dan Malaysia menuju komersialisasi tangguh.
Teknologi hibrid antara berbagai pembangkit listrik menuju pembangkit
tersebar sedang ditekuni di dunia. Seyogianya Indonesia berpacu.
On Tue, 29 Apr 2008, Ismail Zaini wrote:
Kenapa kok tidak mengembangkan yg sudah pasti pasti saja dalam
program
subtitusi BBM , karena ujung ujungnya faktor ekonomi yang akan
menentukan
berkembang atau tdk nya , disiisi lain harga minyak tdk terkendali..
ISM
================================
Sel Surya Gagal Komersial
Pemerintah Tidak Punya Kemauan
Selasa, 29 April 2008 | 01:26 WIB
Jakarta, Kompas - Riset dan pengembangan teknologi sel surya sebagai
sumber energi listrik terbarukan oleh LIPI gagal menuju komersialisasi.
Oh, maaf, judul ini maksudnya untuk LIPI di Indonesia. Kita tidak dapat
mengatakan secara umum bahwa kegagalan suatu usaha komersial dunia,
hanya mengambil contoh usaha tersebut gagal di Indonesia.
Mengantisipasi krisis energi karena harga minyak terus melambung,
LIPI
beralih fokus pada riset dan pengembangan sel bahan bakar dengan gas
hidrogen.
Karena krisis energi, maka pengembangan usaha cel surya silikon dapat
ditingkatkan dengan meningkatkan efisiensi celnya dan memperbaiki
proses
manufakturnya. Ongkos proses masih ada peluang dikurangi. Peralatan
baru perlu dipertimbangkan dan konsep teknologi nano disisipkan.
Perlu pengalihan teknologi cepat untuk peralatan semi-industri.
Berbagai
peralatan baru perlu dijajagi, seperti sambungan berlainan jenis,
penghantar murah, prosedur doping dan mengapa tidak teknologi nano.
”Teknologi sel surya tidak bisa secara penuh menggantikan bahan
bakar minyak.
"Sepeda, motor dan mobil tidak dapat menggantikan pesawat terbang".
Maksud saya, di tempat terpencil pembangkit surya berperan, tanpa bahan
bakar, untuk waktu lama dan tak perlu pemeliharaan serta perbaikan.
Masih butuh teknologi baterai yang lebih efisien untuk menyimpan
energinya,”
kata Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Umar Anggara
Jenie kepada Kompas, Senin (28/4) di Jakarta.
Prof.Umar Anggara JENIE betul. Maksud saya, marilah ajak pemuda
Indonesia
mencari batere lebih baik, rangkaian listrik lebih handal dan proses
pembuatan wafer lebih sempurna dari yang dibuat mereka.
Studi pengelolaan energi dengan kendali merupakan lahan yang terus
dipelajari menuju kesempurnaan sampai kini.
LIPI sejak tahun 1980 menetapkan riset dan pengembangan sel surya
untuk
mengantisipasi peningkatan kebutuhan energi (listrik) dari sumber
energi
terbarukan. Sel surya butuh sumber energi sinar matahari sebagai
sumber terbarukan itu.
Energi surya tersedia teratur setiap hari sekitar lima jam. Itu berarti
setiap tahun diperoleh 1800 jam. Untuk satu meter persegi menjadi
1800kWh.
Di bagian bumi subtropis ketersediaan radiasi surya tidak teratur.
Salah seorang peneliti sel surya dari Pusat Penelitian Elektronika
dan
Telekomunikasi LIPI, Ika Hartika Ismet, di Bandung ketika dihubungi
kemarin
menyatakan, sel surya sudah diteliti sampai tingkat efisiensi 10
persen dalam
mengubah sinar matahari menjadi energi listrik. Standar efisiensi
untuk bisa diproduksi komersial minimal 12-14 persen.
Untuk ibu Ika Hartika ISMET yang rendah hati tidak menyombongkan diri
bahwa beliau dapat dengan mudah melampaui efisiensi 15 %, apalagi dapat
dihimpun bantuan dari Dr.Achyar OEMRI, Dr.Ir.Irman, Prof.Totok
SUGANDHI, Dr.Ir.Nugraha, Dr.Ir.Bambang SUNENDAR, Dr.Victor RATAQ (alm),
Dr.Wilson Walery WENAS, Ir.Herdy WALUYO MBA, Ir.Agus HERMAN, Dr.Ir.Arya
REZAVIDI, Dr.Sutrisno, Prof.Barmawi, Dr.Sukirno serta yang muda seperti
Dr.Brian YULIARTO. Ini baru saya yang lihat.