Di negara jiran (Singapura), untuk menikmati akses broadband 6MBps
unlimited, kita cukup
keluar kocek tidak sampai Rp 200rb. Sedangkan kalau pakai speedy telkom,
dengan tarif yang
sama kita hanya mendapatkan 120KBps sampai 3GB saja. Perbandingan ini
memberikan ilustrasi
bagaimana dengan captive market yang besar, negara kita jauh tertinggal
dari sebuah negara kecil
seperti Singapura yang berpenduduk tidak sampai separo jakarta.
*Faktor utama ketertinggalan*
Terlalu kompleks untuk mengupas ketertinggalan kita dalam mengembangkan
industri yang memanfaatkan
teknologi. Tetapi saya lihat faktor paling dominan adalah pada kultur
birokrat pengelola negara dan
peraturan perundang undangan. Kultur disini melahirkan birokrat yang
pungli dan korup, yang diwariskan
dari generasi ke generasi. Yang pada gilirannya akan menghambat
tumbuhnya inovator dan investasi.
Sedangkan dari sisi perundang undangannya sendiri banyak yang tumpang tindih
seperti fenomena telur dan ayam, serta sifatnya abu abu multi tafsir.
Dua hal pokok ini yang lebih dahulu harus
dibenahi. Dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif, pertumbuhan akan
dengan sendirinya terjadi.
*Harus ada kebijakan yang berorientasi kepada industri manufactur
seperti TKDN*
Saya sependapat dengan Kang Adi, bahwa salah satu cara mendorong
pertumbuhan industri adalah dengan
memanfaat mega proyek (baik pemerintah maupun BUMN) dengan topik
peningkatan TKDN. Tetapi, TKDN
disini bukanlah sesuatu yang harus dipaksakan, yang bisa menghambat
jalannya proyek itu sendiri.
Menurut saya, fokus utama yang harus diberikan pemerintah adalah pada
industri manufakturnya dahulu.
1) Membangun industri manufactur memerlukan proses yang panjang.
Industri manufaktur hanya bisa dibangun melalui sebuah proses yang
panjang, tidak bisa secara instan.
Dia memerlukan investasi yang tidak kecil dan akumulasi knowledge
dan knowhow. Sifat ini membedakan
industri manufaktur dengan industri software.
2) Kandungan komponen lokal yang rendah.
Mau tahu, berapa persen kandungan lokal untuk industri telematika
kita misalnya ? Kalau kita mangacu
kepada definisi Deperindag, maka akan kita dapatkan maksimal 10%
saja (dari sisi hardwarenya).
Kalau kita lakukan secara teliti part analysis pada PCB peralatan
telematika yang kita pakai, akan sulit dijumpai
komponen produk dalam negeri. Ini gambaran bagaimana rendahnya
kandungan lokal.
Kondisi ini tidak berpihak terhadap set manufakturr, khususnya PMA,
yang dibangun di Indonesia.
3) Industri manufaktur adalah persyaratan menjadi negara maju.
Hampir tidak pernah ada contoh sebuah negara menjadi maju tanpa
dukungan kekuatan industri manufaktur.
Kita lihat contoh USA, Eropa, Jepang sampai Taiwan, Korea, China
dan India. Hal ini karena industri
manufaktur adalah lokomotif pertumbuhan sekaligus mesin uang.
Kita hanya bisa mengharapkan pertumbuhan ekonomi dan ekspor yang
tinggi dengan memiliki industri manufaktur yang kuat.
Selama ini, sektor pertumbuhan sektor ini tidak sampai 10%. Bahkan
di tahun 2009, pertumbuhan hanya berhenti di angka 3% saja.
Kita bandingkan dengan negara Malaysia atau Singapore yang
menikmati pertumbuhan ekonomi kuat di kuartal I 2010 (sampai diatas 10%)
atas kontribusi pertumbuhan di sektor ini yang sampai mencapai 45%.
4) Penyerap tenaga kerja terbesar
Kalau kita mendirikan sebuah industri manufaktur dengan 1000 orang
pegawai, maka tenaga kerja yang diserap
berlipat dari jumlah tsb. Ini karena industri ini memerlukan
ekosistem industri pendukung. Mulai dari industri
bahan baku, logistik sampai industri kecil seperti catering untuk
makanan pegawainya dan security.
*Solusi alternatif membangun industri manufaktur *
Membangun industri manufaktur ibarat proses menanam dari bibit. Dia
memerlukan proses yang panjang, kesungguhan
dan kesabaran sampai buah dituai.
Mengingat pentingnya peran sektor infrastruktur dalam membangun ekonomi
negara seperti yang saya paparkan diatas,
berikut ini beberapa alternatif solusinya :
1) Menggairahkan pembangunan set maker
Set maker menjadi salah satu keyword penting dalam membangun
industri manufaktur. Tidak saja dari tenaga kerja
yang akan diserap dan nilai produk yang dihasilkan. Mendirikan
sebuah set maker berarti membangun ekosistim industri
pendukung di berbagai bidang. Yang pada gilirannya akan membuka
lebar lebar pintu kesempatan bisnis baru dan transfer
teknologi.
2) Insentif fiskal
Memberikan insentif fiskal bagi investor yang telah mencapai level
TKDN dan memiliki R&D.
Penghargaan seperti ini harus diberikan kepada industri yang
secara serius melakukan lokalisasi dan pengembangan, baik
terhadap PMA atau PMDN. Dengan adanya insentif fiskal ini kita
berharap adanya gairah swasta dalam meningkatkan
kandungan lokal dan membangun pusat R&D di negara kita.
3) Membuka sedikit celah pada industri di Kawasan Berikat (KB)
Kawasan berikat adalah salah satu surga bagi investor asing
khususnya. Mereka memanfaatkan fasilitas bebas pajak ini dengan
membuat pusat manufaktur yang sebagian besar untuk kebutuhan
ekspor. Beberapa tahun terakhir, perusahaan manufaktur
kelas dunia banyak yang memanfaatkan fasilitas ini. Disamping
keuntungan dari sisi fiskal, akses terhadap tenaga kerja
yang murah menjadi alasan mereka. Kita bisa memanfaatkan KB untuk
mengundang perusahaan manufaktur kelas
dunia ke Indonesia.
Selama ini KB memang di design untuk kebutuhan ekspor. Industri
yang berada di dalam KB, apabila akan menjual produknya
ke pasar domestik, tetap akan dikenakan tarif sebagaimana bea
import pada umumnya. Untuk meningkatkan investasi manufaktur
di KB, seharusnya pemerintah memberikan insentif bea impor kepada
pengusaha yang telah mencapai nilai/kandungan lokal tertentu
ketika mereka melempar produknya ke pasar domestik. Skema ini
sangat menarik mengingat potensi pasar domestik yang besar
dan terus berkembang.
4) Perbaikan Infrastrutur pendukung.
Saya tidak akan menjelaskan hal ini secara panjang lebar, karena
permasalahan ini sudah menjadi masalah umum.
Salam.
Ach. Chamdani Eka
Adi Indrayanto wrote:
Agar industri di Indonesia tumbuh, dibutuhkan mega lokomotif penariknya.
Contoh, misal kebutuhan pembangkitan listrik 10.000 MW atau yg lebih
besar, seharusnya bisa untuk menarik industri lokal terkait dgn
pembangkitan listrik tersebut. Yaitu dgn membuat kebijakan yg
mengharuskan adanya keterlibatan industri lokal dalam proses tersebut,
disemua lini. Bukan hanya di level pemasok atau importer, tapi juga di
sisi industri perangkatnya.
Hal ini sulit dilakukan, tanpa adanya "proteksi" keberpihakan
pemerintah pada industri lokal. Misal dgn menerapkan TKDN (Tingkat
Kandungan Dalam Negeri) dalam kebutuhan proyek tersebut.
Agar kebijakan tersebut terjawab dgn baik oleh industri, ekosistem
industri pendukungnya perlu siap dalam menunjang kebutuhan tersebut.
Itu termasuk SDM, infrastruktur industrinya. Permasalahannya adalah,
untuk membangun sebuah industri tertentu diperlukan waktu yg cukup.
Sementara, polanya proyek mega pemerintah Indonesia sering sifatnya
short time, karena sistem perencanaannya yg buruk.
Seharusnya, untuk membangun proyek mega yg membutuhkan waktu 5-7
tahun, sebelumnya perlu dibuatkan kebijakan untuk mempersiapkan
industri pendukungnya 3-5 tahun sebelum proyek itu dimulai.
Hal yg sama untuk industri2 lain, seperti TIK.
Dalam industri TIK, terdapat beberapa lapis industri, yaitu (dari
hilir ke hulu):
- Industri Konten dan Aplikasi
- Industri Service Provider
- Industri Infrastruktur Jaringan Telekomunikasi
- Industri Perangkat Telekomunikasi dan Komputer
- Industri Komponen Perangkat Telekomunikasi dan Komputer
- Industri Material Komponen
Pemerintah harus punya strategi, industri di lapis mana yg akan
diperkuat? Dan kapan?
Menginginkan harga bandwith turun secara tidak langsung bisa saja
membunuh industri perangkat dalam negeri, kalau tidak diimbangi dgn
kebijakan yg kondusif. Karena bisa saja, solusinya adalah membuka
keran sebesar mungkin atas masuknya perangkat murah import dari RRC
misalnya, agar CAPEX menjadi rendah.
Sementara, dgn harga bandwith yg mahal, bisa jadi industri konten dan
aplikasi sulit tumbuh.
Agar industri perangkat bisa bersaing dgn produk import (khususnya
RRC, yg saat ini adalah produsen perangkat elektronika yg paling
kompetitif di dunia), perlu dibuatkan berbagai paket insentif. Tanpa
itu, akan sulit bersaing.
Nah, adakah pemerintah memikirkan strategi yg komprehensif untuk
masing2 topik tersebut? Siapa yg melakukan?
salam,
-ai-
