> >
> >issue proporsi muslim vs. non-muslim semacam ini juga pernah dilontarkan
> >amien rais sebelum dua tahun yang lalu dalam wawancara dengan majalah
> >matra [feb. atau maret 1997]. ini dua tahun sebelum amien rais
> >mengadvokasi meritokrasi dalam pluralitas bangsa indonesia lewat pan-nya.
> > pada hemat saya, [antara lain] hal semacam ini lah yang disebut oleh
> >arief budiman sebagai 'rapor amien rais yang kurang baik' itu. dengan
> >semangat yang 'agak berbeda', ahmad sumargono dalam kompas [saya lupa
> >tanggalnya, tapi sekitar waktu peristiwa bbq ambon] juga menulis tentang
> >'perubahan' yang terjadi dalam 'amien rais' ini. 
> > 
> >bagi saya, agama lebih merupakan perkara pribadi daripada perkara sosial.
> > ketika agama menjadi atribut sosial politik, maka agama berhenti menjadi
> > agama, berubah menjadi 'kurungan' [kata kang sobary]. beny murdani
> >adalah beny murdani. bagi saya, adalah naif mengidentikkan beny murdani
> >dengan katholik, misalnya. sama naifnya mengidentikkan soeharto yang haji
> >itu dengan islam.
> 
> --pudjo:
> Saya setuju dengan bung amat, bahwa agama lebih merupakan urusan pribadi,
> catatannya: bila itu terjadi bagi masyarakat terdidik.

amat:
perkaranya memang terletak pada: siapakah masyarakat terdidik itu? 
kelompok orang yang sekolah sampai luar negeri? lulus es satu, es dua es 
tiga?

di sebuah kelompok arisan di gunungkidul, kalau agama menjadi variabel 
utama, saya temukan bahwa anggotanya ada yang beragama islam [baik yang 
ktp maupun yang taat], ada yang kristen, ada yang [menurut ngelmu 
sosiologis orang sekolahan] menganut 'kebatinan'. pendek kata cem macem 
lah. tapi pemimpin kelompok arisan ini tidak pernah ditentukan lewat 
variabel utama agama ini. kalau pemimpin arisan saja tidak diperkaraken 
jenis agamanya, apalagi pemimpin formal kenegaraan mereka. dan sikap tidak 
memerkaraken agama sebagai variabel [utama] kehidupan 'keumaraan', 
nampaknya tidak hanya terjadi di kelompok arisan ini, melainkan juga dalam 
kehidupan rt, rw di kampung asal saya. 

ini berbeda sekali dengan pengalaman saya bergaul dengan kelompok 
berbedidigan. dalam pengalaman saya, pernah pertemuan diskusi rutin 
mahasiswa indonesia, yang sebagian besar adalah mahasiswa post grad., 
macet karena issue dominasi kelompok minoritas dalam membuat diskusi ini 
jalan. 

dua hal ini, pada hemat saya, bukan sekedar contoh, melainkan representasi 
dari kesewenangan anggapan tentang keterdidikan [the arbitrariness of the 
notion of 'being educated']. siapa sebenarnya yang lebih terdidik? 
 
> 
> Bagi kita yang pernah mengenyam pendidikan di luar negeri, maka benar kita
> bisa menerima bahwa pendidikan agama bisa dikeluarkan dari kurikulum
> pendidikan formal, tetapi apakah ini bisa terjadi bisa diterapkan di tanah
> air? Ini memang realita masyarakat yang kita hadapi.

dan siapa yang bakalan punya gagasan bahwa sesuatu itu masuk atau keluar 
dari kurikulum, termasuk perkara agama itu? jelas masyarakat 'terdidik' 
itu.

celakanya 'masyarakat terdidik' itu lebih suka menyebut orang lain tidak 
terdidik daripada bertanya kepada diri sendiri: sudah terdidikkah saya? 
sudah mencerminkan keterdidikan kah perbuatan sosial saya? apakah 
mengatakan orang lain/masyarakat tidak/kurang terdidik sudah menunjukkan 
sikap/tingkat keterdidikan saya? pertanyaan-pertanyaan ini penting agar 
orang tidak mudah jatuh dalam memberikan 'cap' kepada orang lain. 

> 
> Saya mempertanyakan muslim vs non-mulsim pada posting lalu:
> Copy: "apa benar itu caleg PDI-P >60% non Muslim?, selagi mayoritas
> penduduk RI adalah Muslim, ini logikanya menyangkut ketahanan internal
> negara yang sering shaking". Realita yang kita hadapi adalah masyarakat
> kita yang mudah terguncang, yang barangkali belum menerima pendidikan
> politik yang sewajarnya, dan berapa % kah, manusia Indonesia yang melek
> dan arief informasi seperti bung amat, misalnya. Sedangkan para provokator
> nyata telah berhasil menghembuskan isu SARA untuk saling bertubrukan.

amat:
perkara saya lebih dari sekedar perkara masyarakat yang kita hadapi. 
perkara saya adalah bagaimana mereproduksi wacana yang tidak sarat dengan 
'mesiu' yang siap meledakkan kekerasan di dalam masyarakat. perkara jumlah 
caleg itu, misalnya, akan lebih bernas kalau direproduksi dengan kerangka 
meritokrasi, what they have done to their environment alias rapor sosial 
mereka, their [public] concerns, views, aspirations, daripada jawa vs. non-
jawa, muslim vs. non-muslim, lulusan sd vs. postgrad luar negeri, dst. 
dsb. after all, bukankah caleg dimaksudkan untuk mengurusi perkara publik 
[yang melintasi batas agama, golongan dan kesukuan]?

kalau kita setuju bahwa agama [lebih] merupakan perkara pribadi, tetapi 
kemudian mereproduksikannya sebagai perkara umum lewat caleg, bukankah ini 
berarti agama lalu melampaui perkara pribadi, alias di-umum-kan [sekalipun 
mengatasnamakan masyarakat]?

> 
> Itulah makanya saya katakan: bahwa justru ketahanan internal inilah yang
> saat ini lebih berbahaya drpd faktor eksternal. Setuju apa tidak, itu
> realita masyarakat kita.
> 
> Mau bukti lain kalau sebagian masyarakat kita ternyata not well
> informated: Suatu saat ketika saya melakukan inspeksi ke
> perkebunan-perkebunan, saya tanya kepada para pekerja kasar yang sangat
> jarang ke kota: anda nanti mau coblos apa? Jawabnya: lho pak, bagi pekerja
> perkebunan masih tetap diharuskan mencoblos Golkar yang no: 2 itu bukan !,
> padahal Golkar sekarang sudah bukan nomer 2, lagi, padahal bagi kita gema
> pemilu dan reformasi begitu pedas ditelinga kita, tapi toh, masih ada yang
> nggak tahu kalau no:2 di pemilu nanti sudah bukan Golkar lagi.

amat:
pertanyaan 'anda nanti nyoblos apa?', pada hemat saya, jelas pertanyaan 
orang terdidik. paling tidak pertanyaan orang yang suka baca koran atau 
mbm yang hampir setiap terbit selalu menyertakan 'hasil polling pemilu'. 
pertanyaan orang yang kurang terdidik barangkali mulai dengan apakah 
pekerja perkebunan tahu akan ada pemilu atau tidak, kapan, berapa parte 
yang ikut, dst. dsb., sebelum sampai ke pertanyaan 'nyoblos apa?'. jelas 
pertanyaan-pertanyaan semacam ini bukan jenis pertanyaan kaum terdidik 
yang suka taken for granted common sense/knowledge bahwa something [dalam 
hal ini all things about pemilu] has been known dan tinggal tanya 'nyoblos 
apa?' kalau pekerja perkebunan tidak tahu common knowledge seputar pemilu 
karena mereka lebih terpaku pada kerja membersihkan daun-daun kering dan 
ketika ditanya oleh orang terdidik 'mau nyoblos apa?' dan jawabannya 
adalah 'no 2 golkar', dan ternyata si penanya 'kecewa' karena si pekerja 
tidak paham mengenai pengetahuan elementer pemilu, maka wajarlah kalau si 
terdidik me-'label' buruh ini tidak terdidik. tapi si buruh jangan coba-
coba me-label si terdidik 'tidak terdidik' hanya karena dia tidak paham 
cara yang terbaik dan terfesien membersihkan daun kering di perkebunan 
sehingga tidak saja perkebunannya bersih tapi tanamannya juga sehat kepada 
si terdidik.  


> 
> Nah, bagaimana membawa maju bersama, bangsa kita yang beragam ini?

amat:
bagaimana hayo........? jadi menteri dulu? jadi presiden dulu?

jadi telinga yang setia mendengarkan.
jadi hati yang penuh empati.
jadi tangan yang rela berjabat tangan bekerjasama.


Kirim email ke