> >amat: > >pertanyaan 'anda nanti nyoblos apa?', pada hemat saya, jelas pertanyaan > >orang terdidik. paling tidak pertanyaan orang yang suka baca koran atau > >mbm yang hampir setiap terbit selalu menyertakan 'hasil polling pemilu'. > > -->wow... anda telah judge diri saya, :-) > apa saya harus menerangkan dari A sampai Z, segala introductionnya, > tentu tidak bukan, semua intro tentunya sudah dilakukan, maaf, kalau saya terkesan 'menghakimi' anda. maksud saya dengan komentar saya adalah saya mau memerkarakan gagasannya. bukan orangnya. apakah atribut 'terdidik' dalam 'pertanyaan orang terdidik' hanya berlaku ekslusif untuk kang pudjo saja? saya kira tidak. so, mohon kalau saya tidak menyebut 'explicitely', jangan 'take it personally'. sekali lagi, maaf kalau saya sudah terkesan 'menghakimi'. kembali ke perkara awal. kalau sudah dilakukan, mengapa masih saja ada yang berpikir bahwa no 2 masih golkar? > The point here is: bahwa ternyata orang yang kurang well informated itu > masih banyak!, alias nanti banyak orang pusing begitu masuk kamar coblosan > kok gambarnya saja ada 48 biji, doeloe cuma 3 biji, wal hasilnya siapa > tahu dengan mata terpejam, tangan diayunkan entah kena nomer berapa :-) amat: barangkali anda betul: yang kurang well informed [maaf, saya kira maksud anda 'informed', bukan 'informated'. pada posting yang lalu, saya pikir anda salah pencet tombol saja]. tetapi seperti semangat tulisan anda di bawah ini, ill-informed barangkali tidak selalu identik dengan 'uneducated'. sebenarnya, point yang mau saya sampaikan bukan sekedar well atau ill informed, tetapi juga sikap me-label kelompok dengan well dan ill informed ini. untuk sementara ini, mungkin paulo freire, 'education for the oppressed' yang sudah diterjemahkan lp3es dan, saya yakin, pernah menjadi semacam acuan ngo-wan/wati, bisa memberikan pencerahan kepada kita bagaimana mereproduksi suatu wacana [sosial] yang hanif dari realitas sosial budaya yang timpang. > >pertanyaan orang yang kurang terdidik barangkali mulai dengan apakah > >pekerja perkebunan tahu akan ada pemilu atau tidak, kapan, berapa parte > >yang ikut, dst. dsb., sebelum sampai ke pertanyaan 'nyoblos apa?'. jelas > >pertanyaan-pertanyaan semacam ini bukan jenis pertanyaan kaum terdidik > >yang suka taken for granted common sense/knowledge bahwa something [dalam > > hal ini all things about pemilu] has been known dan tinggal tanya > >'nyoblos apa?' kalau pekerja perkebunan tidak tahu common knowledge > >seputar pemilu karena mereka lebih terpaku pada kerja membersihkan > >daun-daun kering dan ketika ditanya oleh orang terdidik 'mau nyoblos > >apa?' dan jawabannya adalah 'no 2 golkar', dan ternyata si penanya > >'kecewa' karena si pekerja tidak paham mengenai pengetahuan elementer > >pemilu, maka wajarlah kalau si terdidik me-'label' buruh ini tidak > >terdidik. tapi si buruh jangan coba- coba me-label si terdidik 'tidak > >terdidik' hanya karena dia tidak paham cara yang terbaik dan terfesien > >membersihkan daun kering di perkebunan sehingga tidak saja perkebunannya > >bersih tapi tanamannya juga sehat kepada si terdidik. > > > > -->anda terjebak dengan topik 'terdidik' bukan terjebak, melainkan secara sadar saya menyorotinya karena, pada hemat saya, ini menjadi 'kata kunci' tapi di-diam-ken agar 'yang lain' berbunyi, [untuk gagasan ini saya berhutang dari tulisan ariel heryanto: posmo yang mana, kalam no. 1] dalam reproduksi wacana caleg muslim vs. non- muslim. > kita kira yang paling tepat adalah pendidikan politik, melek politik > di negara maju, sopir taxipun pinter debat politik, apa sopir angkot kita > sudah demikian jernih menentukan pilihannya? amat: bukankah mereka sama saja dengan kita? sudah jernih jugakah kita dalam menentukan pilihan? tanpa menerapkan 'keterdidikan' kita, kita tidak akan bisa menjawab 'ya. sudah' terhadap pertanyaan di atas. bahwa pilihan kita ditentukan/dipengaruhi oleh pertimbangan pertimbangan, ya. sama dengan pilihan sopir angkot. bukankah untuk melegitimasi pertimbangan- pertimbangan kita, kita perlu menerapkan atribut terdidik kita? dan atribut terdidik kita hanya akan 'bunyi' kalau kita bisa menamai/melabel yang lain 'tidak terdidik'. > > kita kira contoh satu masyarakat arisan di Gunung Kidul, juga satu hanya > sample arisan jelas lain dengan masalah politik, sedang topik diskusi > pgrad, jelas sarat dengan politik atau dekat sekali dengan > 'minoritas-mayoritas' coba mereka diskusi film atau arisan, bakal nggak > akan macet, malah gayeng. kalau politik adalah perkara kehidupan bersama, maka mereka, warga arisan itu, pada hemat saya, lebih terdidik dalam melakukan politiknya daripada kelompok yang mereproduksi perkara-perkara yang tidak/kurang ada sangkut pautnya dengan wacan hidup bersama dalam praksis hidup-bersama-mereka. > > anda bisa bayangkan bukan > yang para pgrad saja ketika menyinggung minoritas-mayoritas saja macet, > apalagi yang bukan pgrad. apa lagi yang berbau agama, amat: pada hemat saya, justru yang berbedidigan ini yang sering membawa perkara personal ke dalam perkara hidup bersama. satu contoh lagi, dalam pemilihan presiden ppia di state sa atribut agama menjadi issue sentral, menepis issue yang lain. > > Ada joke kawan saya di BNE: > Kalau mau melakukan demokrasi 100% di Indonesia, pertama yang harus > dimatikan adalah pemikiran agama, > agama telah membuat start pemikiran berbeda dulu. amat: tolong bilang kepada kawan itu, maksudnya dengan demokrasi 100 % itu apa? adakah yang disebut sebagai 'demokrasi 100%'? kalau menurut ujian umpetan eh umptn pernyataan di atas bisa didefinisikan premisnya [sebabnya] tidak betul eh realistis [demokrasi 100%], proposisinya 'menabrak' premis [yang sebenarnya tidak komprehensif: 'mematikan pikiran agama'. memangnya, 'mematikan' itu menjadi watak 'demokrasi yang 100%?]. barangkali, pemikiran seperti di atas bukan pemikiran anda sendiri. para terdidiklah yang suka mengulang-ulang dan mengunyah 'demokrasi'. jelas kelompok arisan di gunungkidul sana hanya tahu 'demokrasi' itu slogan. atau paling-paling kata yang ada di pdi nya mega atau budi hardjono. pada hemat saya, demokrasi adalah suatu proses pencarian bersama. dengan begitu, 'demokrasi' bukan sesuatu yang sudah jadi, well defined, clear- cut, finished, absolut, unproblematic, yang tinggal diterapkan saja. > Kalau pemikirannya agama hilang, baru pembicaraan demokrasi one person one > vote akan mendekati kemurnian, kalau agama masih ada tentu akan ada rasa: > kok satu suara Kyai, satu suara Pastor, sama dengan satu suara pelacur; > satu suara profesor sama dengan suara lulusan SD. kalau pastornya nggak senang kalau pelacur dapet satu suara seperti dirinya, salah pastur sendiri. kenapa dia milih milih jadi pastor, nggak jadi pelacur saja? > >> > >> Nah, bagaimana membawa maju bersama, bangsa kita yang beragam ini? > > > >amat: > >bagaimana hayo........? jadi menteri dulu? jadi presiden dulu? > > > >jadi telinga yang setia mendengarkan. > >jadi hati yang penuh empati. > >jadi tangan yang rela berjabat tangan bekerjasama. > > > ---nggak perlu jadi menteri, > ubah mengusulan caleg benar-benar muncul dari bawah, > bukan DPP yang nge-drop, thus segala background sang caleg diketahui dari > awal. gimana mengubahnya, hayo? ketua dppnya dipukuli rame-rame dan dipaksa mengubah usulan calegnya? preman-preman dikumpulkan untuk mengintimidasinya? atau apa/gimana? > > Sekali lagi kalau benar ?(saya bertanya lho), inikan bisa salah, > Caleg PDI-P itu, kalau benar >60% non-muslim, dan PDI-P menang, > maka masalah internal itu lebih ruwet drpd masalah eksternal negara. nah... kalau masih merupakan pertanyaan, thus masih strongly problematic, apakah tidak lebih terdidik kalau yang problematik itu diaddress dulu sebelum digunakan sebagai premis untuk berlogika? misalnya, dengan mengajukan pertanyaan: patutkah caleg yang hendak mengurus kehidupan bersama ini ditanyai atributnya [baca: agamanya] alih-alih perbuatannya [baca: amalnya]? apakah ada korelasi positif antara agama dan amal? dst.dsb. > Tolong simak ya, kalau benar ? jadi bukan suatu judgement > karena saya sendiri belum tahu secara benar apakah caleg PDI-P itu > komposisinya bagaimana, ada yang punya data ? lho iya kan. kenapa pertanyaannya tentang data, bukan pertama- tama memerkaraken kepatutan agama dijadikan variabel signifikan caleg?
