http://www.lampungpost.com/cetak/berita.php?id=2009121700590160
Kamis, 17 Desember 2009
OPINI
Saatnya Berubah Jenderal Arif Sugiono
Staf Pengajar Political Marketing FISIP Unila
Sejarah kepemimpinan Bangsa Indonesia telah mencatat bahwa sejak merdeka,
kita telah mengalami enam kali periode kepemimpinan nasional. Mulai dari
Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Abdurahman Wahid, Megawati Soekarnopputri,
dan yang telah berlangsung sampai saat ini, dan mudah-mudahan sampai 2014
adalah Susilo Bambang Yudhoyono/SBY. (dengan catatan tahun 2012 tidak terjadi
kiamat dan Century Gate, tidak sampai meng-impeachment Presiden)
Tentunya kita menyadari bahwa setiap pemimpin (dalam hal ini Presiden)
akan mempunyai gaya kepemimpinan yang relatif berbeda antara satu pemimpin dan
pemimpin yang lain. Karena pada dasarnya gaya kepemimpinan seseorang
dipengaruhi oleh beberapa hal yang dominan di antaranya adalah kepribadian sang
pemimpin, dinamika lingkungan politik pada saat memimpin, strategi politik yang
diambil, ideologi dari partai politiknya, latar belakang budaya, pendidikan dan
pekerjaannya.
Pembicaraan yang akhir-akhir ini kembali hangat dibicarakan, adalah gaya
kepemimpinan SBY yang dianggap banyak kalangan "kambuh" lagi. Yaitu gaya-gaya
melankolis. Tentunya hal ini sangat kontraproduktif dengan latar belakang
pekerjaan SBY sebagai militer, yang identik dengan tegas, tanggap, trengginas,
dan keras. Walaupun sudah menjadi seorang purnawirawan, pembaca tentunya
setuju, kalau saat ini tidak ada salahnya tetap kita panggil Jenderal.
Catatan penulis dalam satu tahun terakhir, setidak-tidaknya Jenderal kita
yang satu ini sudah melakukan beberapa gaya politik melankolis. Pertama, pada
saat kampanye Presiden 2009. Kedua, peristiwa ancaman para teroris terhadap
dirinya bersamaan peristiwa J.W. Mariot. Ketiga, momen penyusunan Kabinet
Indonesia bersatu jilid II. Dan keempat, kekhawatiran adanya gerakan politik
dalam aksi peringatan Hari Korupsi dan HAM sedunia pada tanggal 9 dan 10
Desember 2009
Kepribadian jenderal yang cenderung melankolis, dengan karakter yang
sangat berperasaan berimplikasi pada kepemimpinan yang jenderal lakukan, yaitu
mengutamakan kesantunan dan menjauhi konflik dengan orang lain. Kepemimpinan
seperti ini memang mempunyai kelebihan, di antaranya popularitas jenderal akan
selalu terjaga di mata masyarakat, karena karakteristik masyarakat kita yang
lebih mengedepankan perasaan daripada melihat suatu realita.
Tapi kadangkala, gaya kepemimpinan seperti ini akan sulit mencarikan
sebuah solusi yang mendasar terhadap sebuah masalah. Selain itu, gaya
kepemimpinan seperti ini kurang efisien karena terlalu bertele-tele. Penundaan
pengambilan keputusan juga sering menimbullkan persoalan baru. Yang lebih fatal
lagi, karena terlalu lama mengambil keputusan justru keputusan yang dibuat
telah kehilangan momen sehingga tidak lagi efektif. Ibarat sebuah penyakit,
makin ditunda pengobatannya, makin besar dampak patologisnya dan makin kompleks
penanganannya.
Krisis multidemensi yang telah lama menggeroti bangsa ini yang berakibat
pada persoalan mendasar kebangsaan (kedaulatan yang terkikis, ancaman separatis
di beberapa daerah, korupsi yang menggila, bobroknya mentalitas birokrat)
menuntut pemimpin yang bisa mengambil keputusan yang cepat, tepat, dan tegas.
Kondisi bangsa yang memprihatinkan membutuhkan pemimpin yang mampu membuat
terobosan signifikan. Kompleksitas permasalahan bangsa harus segera ditangani
dengan langkah nyata dan tidak perlu banyak berwacana bahkan selalu mengeluh
dan khawatir.
Untuk itu, tidak ada salahnya apabila Jenderal melakukan perubahan dalam
gaya kepemimpinan. Kecenderungan untuk terlalu berhati-hati dalam mengambil
keputusan, menjahui konflik, tidak berani mengambil resiko harus segera
direduksi. Memang benar bahwa dalam mengambil keputusan perlu analisis
mendalam, tapi ini tidak menjadi alasan untuk menunda-nunda pengambilan
keputusan. Sekecil apa pun risikonya, sebuah keputusan harus diambil oleh
seorang pemimpin.
Jenderal harus ingat, bahwa Jenderal memiliki otoritas yang kuat dalam
mengambil keputusan. Jenderal telah dipilih mayoritas rakyat Indonesia,
Jenderal dari parpol pemenag pemilu. Jenderal berada pada tatanan pemerintahan
yang menganut sistem presidential, dengan memberikan kewenangan kuat (melalui
berbagai hak prerogatif) bagi presiden untuk mengambil kebijakan. Jenderal juga
harus belajar untuk mengurangi kompromi dengan kekuatan politik yang selalu
mengambil keuntungan dari penundaan sebuah keputusan.
Sebagai pemimpin bangsa yang besar dengan beragam persoalan, maka
Jenderal harus bisa lebih tegas dan aktif. Mampu membuat keputusan yang cepat
dan tepat di tengah kondisi dinamika politik yang semakin dinamis. Akan banyak
keputusan yang tidak memuaskan pihak tertentu, tapi bagaimanapun juga demi
kepentingan bangsa dan negara, keputusan harus tetap diambil sekalipun itu
pahit. Dan yang lebih penting, Jenderal juga harus bisa memastikan bahwa
keputusan tersebut benar-benar dijalankan para menteri dan pejabat lainnya.
Rasa empati Jenderal yang tinggi terhadap penderitaan dan kemiskinan
rakyat seharusnya menjadi motivasi kuat untuk mengambil kebijakan yang cepat
dan tepat demi kepentingan rakyat. Justru sangat tidak etis ketika penderitaan
masyarakat yang semakin berat, Jenderal masih berharap empati dari rakyat.
Justru kita semuanya masih berharap dalam sisa waktu kepemimpinan yang ada,
Jenderal dapat merubah kepemimpinannya dari terkesan peragu menjadi inisiator
yang tangguh. Dalam konteks perpolitikan, jika Jenderal tetap mempertahankan
gaya kepemimpinan poco-poco (sebagaimana yang diistilahkan pihak oposisi),
tidak menutup kemungkinan Jenderal akan gagal mendapatkan rapor yang
membanggakan dalam catatan sejarah kepemimpinan nasional. n
[Non-text portions of this message have been removed]
