Nyang susah itu mas, partai yang iklan kontrak politik tuh, kalau udah jalan 
nggak pernah ngevaluasi berjalannya kontrak politik secara terbuka.
Mana laporan PKS tentang pelaksanaan kontrak politik dengan SBY periode ini?
Kalau bisa diurus di pengadilan dunia, itu omong kosong-lah mas. Sekali lagi, 
"Anda boleh milih saja, tidak memecat." Apa ada pemilu menurunkan presiden?
Kalau pengadilan akhirat, ya jelas bisa, wong yang mengajukan ke pengadilan, 
Sang Raja Hari Pembalasan sendiri. Nah, barangkali yang dimintai 
pertanggungjawaban pertama adalah:
Mengapa demi target 20% suara kalian wahai petinggi PKS: memperbolehkan orang 
berdangdut ria, ber-rock ria, bilang Pancasila dan UUD45 final, syariat tidak 
relevan lagi, dll., dll.
He .. he, tapi memang rasional kok mas. Gini lho logikanya: PKS tuh ingin jadi 
partai besar, makanya dia harus ikut masuk ke eksekutif. Mengapa? Karena dengan 
menjadi eksekutif kesempatan untuk cari dana menjadi lebih besar. Untuk 
memperbesar suara, kan perlu duit besar, wong di Indonesia tuh yang berpengaruh 
dalam urusan dapat suara, uang.
Rasional juga, menurut petinggi PKS lho, isu keterbukaan - ikut arus - 
digadang-gadang tinggi-tinggi. Sayang kata Jack Trout, Differentiate or Die. 
Akhirnya suara PKS stagnan, yah naik dikitlah. Barangkali konsumen mikirnya, 
kalau mau pilih partai Nasionalis, apa iya sih PKS lebih nasionalis dari 
partai-partai lain; kalau mau pilih partai terbuka, apa iya sih PKS lebih 
terbuka dari partai-partai lain. Orang kan sudah tahu, kalau bukan kader mana 
bisa kalian jadi penggede partai:-) Kecuali anda terkenal dan mampu kasih biaya 
kampanye:-) Makanya, PD yang melejit.
Faktor lain kenapa PD melejit ya faktor mudahnya masyarakat terilusi: "Kalau 
saya merasa mendapat manfaat dari kebijakan pemerintah/presiden periode ini, 
berarti partai mereka hebat." He ... he, jadi kontrak-kontrak partai itu 
sebetulnya malah tidak menguntungkan tho, piye-piye yang dapat nama presidennya 
dan partainya! Ingat tuh rebutan prestasi swasembada pangan. Eee, nggak malu 
ya, impor beras toh jalan terus, kesejahteraan petani juga masih gitu-gitu 
saja, pencari rente faktor-faktor produksi sektor pertanian juga masih marak 
menjalankan praktek-prakteknya.
Jadi, silahkan dimakan tuh rasionalisme Anda, saya Golput sajalah, saya memang 
penganut irasional expectation. Waktu kuliah ekonomi dulu saya memang selalu 
"ratek donk" saat mempelajari madzab ratex atau rational expectation.
Heran, orang makin takut saja sama Golput, di Amrik golput sampai 45% saja, 
orang kagak ada yang ribut nuduh ini itu kok.
BTW, tolong deh baca Public Economics pada bahasan Arrow Paradoks, biar tahu 
apa yang dimaksud dengan rasionalitas dalam politik demokrasi=))
Salam hangat

B. Samparan

--- On Fri, 6/5/09, Yandi Dwiputra F <[email protected]> wrote:

From: Yandi Dwiputra F <[email protected]>
Subject: Re: [Is-lam] Mendingan mikirin ...... was RE: Melawan 
PenjajahanKompeni AS - FPI Haramkan Pilih SBY
To: [email protected]
Date: Friday, June 5, 2009, 1:42 PM

ada pertanyaan apakah kontrak politik bisa dituntut secara hukum apabila ada 
penyimpangan?
jawabannya HARUS BISA!!!! apalagi kalo penyimpangan tersebut merugikan rakyat 
yang jelas2 dilindungi oleh UUD 1945.

tuntutannya bukan cuma didunia tetapi juga diakhirat....
tuntutannya juga bukan hanya secara hukum tapi juga secara politik....

jangankan kontrak politik, kontrak rumah aja bisa dituntut dipengadilan kok....
jangankan kontrak politik, kontrak kerja aja kalo ada pelanggaran bisa dituntut 
kok...
jangankan kontrak politik, orang berkeluh kesah diinternet aja bisa dituntut 
kok...


-----Original Message-----
From: [email protected]
[mailto:[email protected]]on Behalf Of Wong Lim Pok
Sent: Friday, June 05, 2009 11:15 AM
To: [email protected]
Subject: [Is-lam] Mendingan mikirin ...... was RE: Melawan
PenjajahanKompeni AS - FPI Haramkan Pilih SBY


Sampai di mana dokumen kontrak politik itu dapat dipertanggung jawabkan?
Apakah dapat dibawa ke Mahkamah Agung bila ternyata yang bersangkutan tidak
dapat memenuhi isi kontrak tersebut? Dan ... antara siapa dengan siapa
kontrak tersebut dilaksanakan? Ada panitia tender? Berapa? :) :)
_______________________________________________
Is-lam mailing list
[email protected]
http://server03.abangadek.com/cgi-bin/mailman/listinfo/is-lam



      
_______________________________________________
Is-lam mailing list
[email protected]
http://server03.abangadek.com/cgi-bin/mailman/listinfo/is-lam

Kirim email ke