yang bahaya mgkn kl para penegak hukumnya over acting plus kurang mengerti proporsi tugasnya..
bbrp hr yl saya ikut seminar, dengan salah satu pembicara Hotasi Nababan, dirut Merpati Nusantara Airlines.. beliau ngasih ilustrasi kyk gini :
 
jika ada pesawat Merpati yg mengalami kerusakan atau butuh penggantian sparepart dg cepat (katakanlah misalnya ban), maka Merpati harus mengikuti prosedur pengadaan barang harus sesuai dengan Keppres 80 tentang pengadaan barang dan jasa.. artinya, utk besaran tertentu, maka harus diadakan prosedur :
- sosialisasi secara terbuka
- prakualifikasi
-  tender
 
alhasil, pesawat tadi bisa nganggur bbrp hari alias gak bisa terbang.. jika Merpati langsung nelpon supplier yg udah d kenal utk beli barangnya pada hari itu juga (semua airlines swasta pasti akan melakukan hal ini demi efisiensi waktu), maka bisa saja akan dianggap penunjukan langsung (PL) yang ujung2nya bisa d tuduh korupsi atau merugikan negara..
 
maksudnya, prosedur tender memang bagus karena bs mendapatkan harga yg lebih murah, tp akibat prosedur ini akan ada kerugian lain dari segi operasional.. Toh aspek 'negara dirugikan' kan tidak bisa dilihat dari 1 item saja, jika memang pas pengadaan lebih mahal, tp kl bs menekan kerugian operasional toh artinya efisien juga kan?  kdg2 penegak hukum tdk melihat adanya hal kedua, mereka berpatokan kl ada yg tdk sesuai prosedur maka adalah korupsi..
 
kl menurut sy sih, yg salah bukan gerakan anti korupsi-nya, tp mungkin aturan main dan aparatnya memang perlu lebih d sempurnakan.. yah, menuju sistem yg bagus kan tdk bs selesai dalam waktu singkat..
 
warm regards
-Rp-
 

Rahmi Khairul <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
Harian Ekonomi Neraca, Jumat (24/2)
Sri Mulyani: Gerakan Anti Korupsi Bisa Ancam Pertumbuhan
- Dikecam sebagai menteri yang tak cocok dengan siapa pun.
Presiden perlu menegur.

JAKARTA - Ini adalah pernyataan Menteri Keuangan Sri
Mulyani Indrawati yang paling mencengangkan dan sulit
dipercaya,setelah sebelumnya sempat bersitegang dengan
Bank Indonesia. Di tengah upaya Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono memberantas korupsi, Sri Mulyani sebaliknya
justru memperingatkan, bahwa arus gerakan anti korupsi
bisa menghasilkan efek kontraproduktif bagi pertumbuhan
ekonomi Indonesia.

"Jika kita mengejar pemerintahan yang bersih, arus gerakan
anti korupsi yang terlalu deras atau terlalu berlebihan
akan membahayakan pertumbuhan ekonomi kita," kata Sri
Mulyani, dalam forum "Jakarta Foreign Correspondent Club"
di Jakarta, Kamis (23/2).

Pernyataannya ini dilontarkan, padahal dalam beberapa
waktu terakhir,Yudhoyono terus mengampanyekan pembersihkan
korupsi di Indonesia. Korupsi ibarat kanker di negeri ini,
sehingga pada masa lalu justru kerap dicap sebagai biang
keladi perlambatan pertumbuhan di negara terbesar di Asia
Tenggara ini.

"Tindakan keras bagus, tapi yang terlalu keras membuat
semua orang takut," kata Sri Mulyani enteng. "Mereka tidak
berani mengambil keputusan."

Dia memberikan alasan, saat ini para pejabat bank menjadi
enggan untuk menyalurkan kredit, karena khawatir kreditnya
menjadi macet(non-performing loan/NPL) dan mereka akan
dipersalahkan, sehingga berdampakn pada belanja yang
menurun.

Meskipun demikian, tak urung Sri Mulyani memberikan
apresiasinya dengan mengatakan, gerakan anti korupsi sudah
mulai menuai hasil.

"Memang ada perubahan di Indonesia. Hasilnya belum terlalu
terlihat, tapi perubahannya terasa dan perubahan itu ke
arah yang lebih baik," katanya.

Yudhoyono Harus Tegur Sri Mulyani
Kasus ketegangan dan perselisihan antara Sri Mulyani
dengan lembaga pemerintah lainnya, seperti BI, belakangan
ini, tak luput dari kecaman. Bahkan, Yudhoyono diminta
agar menegur Sri Mulyani Indrawati,karena perilakunya itu
dinilai sebagai cerminan dari kekurangmampuannya memimpin.

Sri Mulyani tak cuma berselisih dengan BI soal penarikan
dana pemerintah dari bank sentral itu, sebelumnya dia juga
berselisih dengan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Bappenas, Paskah Suzetta, menyangkut
penanganan utang luar negeri.

"Itu membuktikan, Sri Mulyani tidak cocok dengan
siapapun," kata pengamat ekonomi dari Institute for
Development of Economics and Finance (Indef), Iman Sugema,
di Jakarta, Rabu.

Iman mengatakan, seorang menteri tidak hanya dituntut
untuk cakap berbicara, namun juga harus mempunyai
kemampuan melakukan koordinasi, melakukan kerjasama
antardepartemen, serta mementingkan kepentingan publik.
"Itu tidak ada (pada Sri Mulyani)," kata Iman.

Mengenai kemungkinan perlunya Sri Mulyani diganti, Iman
mengatakan,itu adalah hak Yudhoyono sebagai presiden.
Namun katanya, paling tidak Yudhoyono harus menegur Sri
Mulyani.

Mengenai perselisihan antara Departemen Keuangan dan BI,
Iman merasa heran karena sebenarnya pertemuan antara
pemerintah dan BI sudah sering dilakukan. Dia juga tak
habis pikir,bagaimana bisa otoritas moneter dan fiskal
berseteru, padahal keduanya seharusnya bekerja sama.

Antara, AFP

--------------------------------------
TSUKAME EIKOU! KAGAYAKE EGAO!
Yahoo! JAPAN JPC OFFICIAL PARTNER INTERNET PORTAL SITE
http://pr.mail.yahoo.co.jp/wintergames/


Yahoo! Mail
Bring photos to life! New PhotoMail makes sharing a breeze.

Hemat bandwith. Hapus pesan yang tidak perlu. Subscribe milis: [EMAIL PROTECTED] Unsubscribe milis: [EMAIL PROTECTED]




SPONSORED LINKS
Sma connector Sma Sma to bnc
Alumni Hotel padang Padang hotel


YAHOO! GROUPS LINKS




Kirim email ke