Diluar topik, soal pesawat ini agak aneh.. Bulan lalu saya mengikuti
workshop di Garuda Maintenance Facility (GMF) mengenai sistem
pengelolaan bengkel di GMF. Ini jadi beda karena GMF sedang menerapkan
aplikasi SAP modul bengkel pesawat (MRO- Aircraft Maintenance Repair and
Overhaul, kalo gak salah). Selain membahas sisi IT dan manajemen
bengkelnya, juga dibahas mengenai karakter operasi pesawat. Mulai dari
penggantian rutin/consumables kaya' ban, kompatibilitas komponen (kalo
hanya satu merek komponen yang disertifikasi Airbus gimana?), sampai
penggantian mesin di tempat kerusakan (gak mungkin kan, mesin B747 rusak
di Sidney lalu di Overhaul di Cengkareng..). Karakter supplier-customer
di industri pesawat ini beda.
Saya gak baca keppresnya, tapi saya rasa (harusnya) ada batasan dan
ruang lingkup, jadi gak bisa digeneralisir. Jangan sampai seperti Fatwa
MUI, pihak-pihak yang kontra mengekspos hal-hal sensitif yang mereka
analogikan sama dengan yang dialamatkan fatwa tersebut, padahal untuk
hal-hal tersebut tidak ada masalah. Tapi kalo item fatwa yang
mengenai mereka di ekspos, mereka takut publik juga tidak simpatik...
Robby Permata wrote:
> yang bahaya mgkn kl para penegak hukumnya over acting plus kurang
> mengerti proporsi tugasnya..
> bbrp hr yl saya ikut seminar, dengan salah satu pembicara Hotasi
> Nababan, dirut Merpati Nusantara Airlines.. beliau ngasih ilustrasi
> kyk gini :
>
> jika ada pesawat Merpati yg mengalami kerusakan atau butuh penggantian
> sparepart dg cepat (katakanlah misalnya ban), maka Merpati harus
> mengikuti prosedur pengadaan barang harus sesuai dengan Keppres 80
> tentang pengadaan barang dan jasa.. artinya, utk besaran tertentu,
> maka harus diadakan prosedur :
> - sosialisasi secara terbuka
> - prakualifikasi
> - tender
>
> alhasil, pesawat tadi bisa nganggur bbrp hari alias gak bisa terbang..
> jika Merpati langsung nelpon supplier yg udah d kenal utk beli
> barangnya pada hari itu juga (semua airlines swasta pasti akan
> melakukan hal ini demi efisiensi waktu), maka bisa saja akan dianggap
> penunjukan langsung (PL) yang ujung2nya bisa d tuduh korupsi atau
> merugikan negara..
>
> maksudnya, prosedur tender memang bagus karena bs mendapatkan harga yg
> lebih murah, tp akibat prosedur ini akan ada kerugian lain dari segi
> operasional.. Toh aspek 'negara dirugikan' kan tidak bisa dilihat dari
> 1 item saja, jika memang pas pengadaan lebih mahal, tp kl bs menekan
> kerugian operasional toh artinya efisien juga kan? kdg2 penegak hukum
> tdk melihat adanya hal kedua, mereka berpatokan kl ada yg tdk sesuai
> prosedur maka adalah korupsi..
>
> kl menurut sy sih, yg salah bukan gerakan anti korupsi-nya, tp mungkin
> aturan main dan aparatnya memang perlu lebih d sempurnakan.. yah,
> menuju sistem yg bagus kan tdk bs selesai dalam waktu singkat..
>
> warm regards
> -Rp-
>
>
> */Rahmi Khairul <[EMAIL PROTECTED]>/* wrote:
>
> Harian Ekonomi Neraca, Jumat (24/2)
> Sri Mulyani: Gerakan Anti Korupsi Bisa Ancam Pertumbuhan
> - Dikecam sebagai menteri yang tak cocok dengan siapa pun.
> Presiden perlu menegur.
>
> JAKARTA - Ini adalah pernyataan Menteri Keuangan Sri
> Mulyani Indrawati yang paling mencengangkan dan sulit
> dipercaya,setelah sebelumnya sempat bersitegang dengan
> Bank Indonesia. Di tengah upaya Presiden Susilo Bambang
> Yudhoyono memberantas korupsi, Sri Mulyani sebaliknya
> justru memperingatkan, bahwa arus gerakan anti korupsi
> bisa menghasilkan efek kontraproduktif bagi pertumbuhan
> ekonomi Indonesia.
>
> "Jika kita mengejar pemerintahan yang bersih, arus gerakan
> anti korupsi yang terlalu deras atau terlalu berlebihan
> akan membahayakan pertumbuhan ekonomi kita," kata Sri
> Mulyani, dalam forum "Jakarta Foreign Correspondent Club"
> di Jakarta, Kamis (23/2).
>
> Pernyataannya ini dilontarkan, padahal dalam beberapa
> waktu terakhir,Yudhoyono terus mengampanyekan pembersihkan
> korupsi di Indonesia. Korupsi ibarat kanker di negeri ini,
> sehingga pada masa lalu justru kerap dicap sebagai biang
> keladi perlambatan pertumbuhan di negara terbesar di Asia
> Tenggara ini.
>
> "Tindakan keras bagus, tapi yang terlalu keras membuat
> semua orang takut," kata Sri Mulyani enteng. "Mereka tidak
> berani mengambil keputusan."
>
> Dia memberikan alasan, saat ini para pejabat bank menjadi
> enggan untuk menyalurkan kredit, karena khawatir kreditnya
> menjadi macet(non-performing loan/NPL) dan mereka akan
> dipersalahkan, sehingga berdampakn pada belanja yang
> menurun.
>
> Meskipun demikian, tak urung Sri Mulyani memberikan
> apresiasinya dengan mengatakan, gerakan anti korupsi sudah
> mulai menuai hasil.
>
> "Memang ada perubahan di Indonesia. Hasilnya belum terlalu
> terlihat, tapi perubahannya terasa dan perubahan itu ke
> arah yang lebih baik," katanya.
>
> Yudhoyono Harus Tegur Sri Mulyani
> Kasus ketegangan dan perselisihan antara Sri Mulyani
> dengan lembaga pemerintah lainnya, seperti BI, belakangan
> ini, tak luput dari kecaman. Bahkan, Yudhoyono diminta
> agar menegur Sri Mulyani Indrawati,karena perilakunya itu
> dinilai sebagai cerminan dari kekurangmampuannya memimpin.
>
> Sri Mulyani tak cuma berselisih dengan BI soal penarikan
> dana pemerintah dari bank sentral itu, sebelumnya dia juga
> berselisih dengan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan
> Nasional/Kepala Bappenas, Paskah Suzetta, menyangkut
> penanganan utang luar negeri.
>
> "Itu membuktikan, Sri Mulyani tidak cocok dengan
> siapapun," kata pengamat ekonomi dari Institute for
> Development of Economics and Finance (Indef), Iman Sugema,
> di Jakarta, Rabu.
>
> Iman mengatakan, seorang menteri tidak hanya dituntut
> untuk cakap berbicara, namun juga harus mempunyai
> kemampuan melakukan koordinasi, melakukan kerjasama
> antardepartemen, serta mementingkan kepentingan publik.
> "Itu tidak ada (pada Sri Mulyani)," kata Iman.
>
> Mengenai kemungkinan perlunya Sri Mulyani diganti, Iman
> mengatakan,itu adalah hak Yudhoyono sebagai presiden.
> Namun katanya, paling tidak Yudhoyono harus menegur Sri
> Mulyani.
>
> Mengenai perselisihan antara Departemen Keuangan dan BI,
> Iman merasa heran karena sebenarnya pertemuan antara
> pemerintah dan BI sudah sering dilakukan. Dia juga tak
> habis pikir,bagaimana bisa otoritas moneter dan fiskal
> berseteru, padahal keduanya seharusnya bekerja sama.
>
> Antara, AFP
>
Hemat bandwith. Hapus pesan yang tidak perlu. Subscribe milis: [EMAIL
PROTECTED] Unsubscribe milis: [EMAIL PROTECTED]
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/kasma1/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
