Ledakan Tabung Elpiji Sudah Menjadi Tragedi Nasional Ganti 45 Juta Tabung Gas!
JAKARTA, (PR).- Pemerintah didesak segera menarik 45 juta tabung elpiji berukuran 3 kg yang telah beredar di masyarakat untuk kemudian diganti dengan tabung yang telah memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). Pemerintah harus berani melakukan itu sebagai bentuk tanggung jawab terhadap masyarakat. "Tarik semua tabung gas itu. Ini sudah jadi tragedi nasional. At all cost (berapa pun biayanya). Sosialisasi hentikan saja dulu, akan buang dana saja. Lebih baik tarik saja," kata pemerhati kebijakan publik dan perlindungan konsumen, Agus Pambagio dalam diskusi bulanan di Megawati Institute, Jln. Proklamasi No. 55 Jakarta Pusat, Kamis (29/7). Biaya penarikan tabung elpiji itu ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah karena itu adalah konsekuensi dari kebijakan pemerintah yang salah dan kurang pengawasan. "Mekanismenya itu pasti ada. Social cost-nya (ongkos sosial) sudah terlalu besar, ini tanggung jawab pemerintah," ucapnya. Agus menyarankan agar pemerintah menghentikan dulu sosialisasi penggunaan tabung elpiji, selama tabung yang sama masih digunakan. Presiden harus mengambil alih masalah ini agar tidak berlarut-larut," katanya. Senada dengan Agus, anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Golkar Kamarudin Syam mengatakan, pemerintah seharusnya menarik 45 juta tabung gas yang saat ini beredar. "Bukan hanya yang sembilan juta. Karena siapa tahu yang tidak ditarik itu juga meledak," tuturnya. Ia menambahkan, pemerintah jangan hanya mengemukakan alasan ekonomi di balik program konversi berupa penghematan anggaran negara. Pemerintah harus berani melakukan itu karena pemerintah telah menikmati penghematan. "Dari segi anggaran sangat bagus. Akan tetapi, pemerintah kurang memperhitungkan problem ikutannya," katanya. Direktur Megawati Institute Arif Budimanta mengatakan, tanggung jawab pemerintah kepada korban ledakan tabung elpiji tidak cukup dengan hanya menanggung biaya pengobatan, karena kerugian yang diderita korban bersifat seumur hidup. "Seharusnya ditanggung juga biaya pendidikannya jika itu seorang anak yang menjadi korbannya. Perhitungkan loss opportunity (kesempatan yang hilang) yang diderita korban," ucapnya. Seperti diberitakan "PR" sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono mengatakan, pemerintah akan segera menarik peredaran sembilan juta tabung elpiji 3 kg buatan Australia dan Jepang yang ditengarai tidak memenuhi SNI. Kesembilan juta tabung impor tersebut adalah yang beredar pada masa awal konversi. Sementara itu di Bandung, pengamat ekonomi dari Universitas Pasundan (Unpas), Acuviarta Kartabi menegaskan, penarikan elpiji 3 kg jangan dilakukan serentak. Penarikan harus dilakukan secara bertahap dan sebelumnya pemerintah harus menyediakan tabung pengganti yang memenuhi standar keamanan dan keselamatan atau ber-SNI. "Kalau ditarik sekaligus akan menimbulkan kelangkaan. Oleh karena itu, sediakan dulu penggantinya dan lakukan penarikan secara bertahap. Pertamina kan memiliki data peredaran tabung, gunakan itu untuk melakukan penarikan. Prioritaskan daerah yang banyak mengalami insiden ledakan," ujarnya. Selain itu, menurut dia, prioritaskan juga daerah perbatasan yang memungkinkan masuknya tabung dari luar yang tidak memenuhi standar. Dalam menyediakan tabung pengganti, pemerintah harus melakukan kontrol yang lebih ketat, mulai dari penyediaan bahan mentah, proses produksi, sampai jalur distribusi. Hal senada juga dilontarkan Ketua Asosiasi Permesinan dan Pengerjaan Logam (Aspep) Jabar Sugih Wiramikarta. Menurut dia, pemerintah harus lebih tegas dalam menerapkan aturan standardisasi produk. Pemerintah juga harus mempercayakan produksinya pada produsen dalam negeri. "Perusahaan pabrikan dalam negeri itu pada dasarnya sanggup membuat produk berkualitas, tinggal keberpihakan pembuat regulasi. Kalaupun harganya sedikit lebih mahal dari buatan Cina atau impor, apalah artinya jika dibandingkan dengan keamanan dan imbas positifnya terhadap perekonomian nasional," ujarnya. Di sisi lain, Sugih mengatakan, penunjukan pabrikan dalam negeri memungkinkan pemerintah untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat di seluruh proses produksi. Jika di lapangan ditemukan produk gagal, klaim dan sanksinya pun akan lebih mudah dilakukan dibanding terhadap produk impor. "Berikan kode khusus untuk setiap perusahaan yang memproduksi tabung dan cantumkan pada tabung produksinya. Menurut informasi yang saya dengar, satu stasiun pengisian bulk elpiji (SPBE) di Kab. Bandung mengatakan bahwa tabung produksi 2007-2008 yang diproduksi dalam negeri cukup berkualitas," ujar Sugih. Tabung tersebut, menurut dia, diproduksi di dalam negeri dengan menggunakan bahan baku produksi Krakatau Steel. "Pabrikan lokal sanggup membuat produk yang lebih berkualitas, kenapa harus mengimpor?" ujarnya. Menurut Sugih, jika seluruh pabrikan pembuat tabung di tanah air dikerahkan, dalam satu tahun 45 juta tabung paket perdana tersebut bisa terganti. Dalam kondisi normal, dengan jam kerja pukul 8.00-16.00 WIB, seluruh pabrik tersebut diprediksi bisa memproduksi 200.000 tabung dalam satu tahun. Tidak kompak Sementara itu, rencana penarikan tabung elpiji 3 kg rupanya belum diputuskan secara bulat oleh pemerintah. Setelah masalah kenaikan tarif dasar listrik (TDL), pemerintah kembali tidak kompak dalam menanggapi masalah ledakan tabung elpiji 3 kg akhir-akhir ini. Kemarin, Menteri Perindustrian M.S. Hidayat mengatakan tidak akan ada penarikan. Padahal, satu hari sebelumnya, Agung menegaskan bahwa pemerintah akan menarik sembilan juta tabung impor dari Australia dan Jepang yang tidak mengantongi SNI. "Saya sudah cek ke Sesmenko. Hasil pengecekan, tidak ada instruksi penarikan sembilan juta tabung. Usul kami dari Kementerian Perindustrian, SPBE harus melakukan pengecekan kondisi tabung pada waktu pengisian," kata Hidayat. Sementara itu, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya masalah penarikan tabung elpiji 3 kg kepada Kemenko Kesra. "Penarikan tabung gas kan sudah ditangani Menko Kesra," katanya. (A-150/A-156)*** web: http://newspaper.pikiran-rakyat.com/prprint.php?mib=beritadetail&id=150750 2010/6/22 mh <[email protected]> > Balad uing ngadongeng, yen manehna keur kuriak, kulantaran kitu sementara > dapur rek dijadikeun > keur rohangan kulawarga. Nu jadi masalah di dapur aya tabung gas elpiji, > mangkaning ampir unggal > poe dina TV sok wae aya beja tabung gas ngabeledug. > > Beu, lamun ngurus tabung gas wae urang teh teu bisa, kumaha rek ngurus > nuklir atuh? > > ========= > Tak Usah Malu Akui Gagal Soal Elpiji > >
