Kaleresan sim kuring kenging buku otobiografi Bung Hatta "Untuk Negeriku", anu ditawis ku tilu palaputrina. Di handap kenging nyutat tina buku Bung Hatta eta. Bahan lenyepaneun kanggo urang sadaya. Saur salah sawios putrina (Ceu Halida Hatta), ka kuring nyarioskeun yen Bung Hatta di jaman Orde baru, kantos bade ngadegkeun partei Islam Demokrat, tapi teu janten, sabada kenging saran sareng ningali situasi harita.
Baktos, mrachmatrawyani ............................................................................... Pada Sore harinya (17 Agustus 1945, pen.) aku menerima telpon dari Tuan Nishiyama, pembantu Admiral Maeda, yang menanyakan, dapatkah aku menemui seorang opsir Kaigun (Angkatan Laut) karena ia mau mengemukakan sesuatu hal yang sangat penting bagi Indonesia. Nishiyama sendiri akan menjadi juru bahasanya. Aku persilahkan mereka datang, Opsir itu, yang aku lupa namanya, datang sebagai utusan Kaigun dan menginformasikan bahwa wakil-wakil umat Protestan dan Katolik, yang dikuasai Angkatan Laut Jepang, berkeberatan sangat terhadap bagian kalimat dalam pembukaan UUD yang berbunyi,”Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.” Mereka mengakui bahwa bagian kalimat itu tidak mengikat mereka, hanya mengenai rakyat yang beragama Islam. Akan tetapi, tercantumnya ketetapan seperti itu di dalam suatu dasar yang menjadi pokok Undang-undang Dasar berarti mengadakan “diskriminasi” terhadap golongan minoritas. Jika “diskriminasi” itu ditetapkan juga, mereka lebih suka berdiri di luar Republik Indonesia. Aku mengatakan bahwa itu bukan suatu diskriminasi sebab penetapan itu hanya mengenai rakyat yang beragama Islam. Waktu merumuskan Pembukaan Undang-undang Dasar, Mr. A.A Maramis yang ikut serta dalam dalam Panitia Sembilan tidak mempunyai keberatan apa-apa dan pada tanggal 22 Juni ia ikut menandatanganinya. Opsir tadi mengatakan bahwa itu adalah pendirian dan perasaan pemimpin-pemimpin Protestan dan Katolik dalam daerah pendudukan Kaigun. Mungkin waktu itu A.A. Maramis cuma memikirkan bahwa bagian kalimat itu hanya untuk rakyat Islam yang yang 90 % jumlahnya dan tidak mengikat rakyat Indonesia yang beragama lain. Ia tidak merasakan bahwa penetapan itu adalah suatu diskriminasi. Pembukaan Undang-undang Dasar adalah pokok daripada pokok sehingga harus teruntuk bagi seluruh bangsa Indonesia dengan tiada kecualinya. Kalau sebagian daripada dasar pokok itu hanya mengikat sebagian dari rakyat Indonesia, sekalipun yang terbesar, itu dirasakan oleh golongan minoritas sebagai diskriminasi. Sebab itu, kalau diteruskan juga Pembukaan yang mengandung diskriminasi itu,, mereka golongan Protestan dan Katolik lebih suka berdiri di luar Republik. Karena opsir Angkatan Laut Jepang itu sungguh-sungguh menyukai Indonesia merdeka yang bersatu sambil mengingatkan pula kepada semboyan yang selama ini didengung-dengungkan “Bersatu kita teguh dan berpecah kita jatuh,” perkataannya berpengaruh juga atas pandanganku. Tergambar di mukaku perjuanganku yang lebih dari 25 Tahun lamanya, dengan melalui bui dan pembuangan, untuk mencapai Indonesia merdeka bersatu dan tidak terbagi-bagi. Apakah Indonesia merdeka yang baru saja dibentuk akan pecah kembali dan mungkin terjajah lagi karena suatu hal yang sebenarnya dapat diatasi? Kalau Indonesia pecah, pasti daerah di luar Jawa dan Sumatera akan dikuasai kembali oleh Belanda dengan menjalankan politik divide et impera, politik memecah dan menguasai. Setelah aku terdiam sebentar, kukatakan kepadanya bahwa esok hari dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan akan kukemukakan masalah yang sangat penting itu. Aku minta ia menyabarkan sementara pemimpin-pemimpin Kristen yang berhati panas dan berkepala panas itu supaya mereka jangan terpengaruh oleh propaganda Belanda. Karena begitu serius rupanya, esok paginya, tanggal 18 Agustus 1945, sebelum sidang Panitia Persiapan bermula, kuajak Ki Bagus Hadikoesoemo, Wahid Hasyim, Mr. Kasman Singodimedjo dan Mr. Teuku Hasan dari Sumatera mengadakan suatu rapat pendahuluan untuk membicarakan masalah itu. Supaya kita jangan pecah sebagai bangsa, kami mufakat untuk menghilangkan bagian kalimat yang menusuk hati kaum Kristen itu dan menggantinya dengan “Ke Tuhanan Yang Maha Esa”. Apabila suatu masalah yang serius dan bisa membahayakan keutuhan Negara dapat diatasi dalam sidang kecil yang lamanya kurang dari 15 Menit, itu adalah suatu tanda bahwa pemimpin-pemimpin tersebut pada waktu itu benar-benar mementingkan nasib dan persatuan bangsa. Pada waktu itu kami menginsafi bahwa semangat Piagam Jakarta tidak lenyap dengan menghilangkan perkataan “Ke Tuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dan menggantinya dengan “Ke Tuhanan Yang Maha Esa”. Dalam Negara Indonesia yang kemudian memakai semboyan Bhinneka Tunggal Ika, tiap-tiap peraturan dalam kerangka syariat Islam, yang hanya mengenai orang Islam, dapat dimajukan sebagai rencana undang-undang ke DPR, yang setelah diterima oleh DPR mengikat umat Islam Indonesia. Dengan cara begitu, lambat laun terdapat terdapat bagi umat Islam Indonesia suatu sistem syariat Islam yang teratur dalam undang-undang, berdasarkan Al Quran dan hadis, yang sesuai pula dengan keperluan masyarakat Islam sekarang. Orang tidak perlu mengambil saja dari syariat Islam yang berlaku dahulu di negeri-negeri Arab dalam abad ke-8, ke-9, atau ke-10 yang pada waktu itu sesuai pula dengan keadaan masyarakat di situ. Kira-kira pukul 09.30 sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dibuka oleh ketuanya, Sukarno. Perubahan yang disetujui lima orang tadi, sebelum rapat resmi, disetujui oleh sidang lengkap Panitia Persiapan Kemerdekaan dengan suara bulat. Sesudah itu dipersoalkan Undang-Undang Dasar seluruhnya dengan mengadakan sedikit perubahan di sana-sini yang tidak prinsipil. Yang prinsipil hanya perubahan dalam Pembukaan yang tersebut tadi, yang diterima dengan suara bulat. (Dikutip dari buku otobiografi Mohammad Hatta “Untuk Negeriku”, pada buku ketiga berjudul “Menuju Gerbang Kemerdekaan” hal.95-98)
