Sumuhun, kaayaan guru honorer teu dibayar teh tos aya sataun. Kuring ngobrol langsung sareng salah saurang pengajar/kepsek nu gaduh guru honorer Sakitu honorer dihonor mung 150rb-an, ni hesebeleke rek narima honor teh. Jang ongkos ge biheung cukup. Acan engke teh sok aya potongan mun rapelna lila kieu mah Beu
Sent from BelekBek® -----Original Message----- From: Ki Hasan <[email protected]> Sender: [email protected] Date: Fri, 16 Sep 2011 19:48:25 To: Ki Sunda<[email protected]> Reply-To: [email protected] Cc: Baraya Sunda<[email protected]>; Urang Sunda<[email protected]> Subject: [Urang Sunda] Re: Atikan - Program Nyitak 500 Doktor Luar Nagri Pemprop Sulawesi Selatan Beu masih keneh kieu geuning di lembur urang mah ======== Jumat, 16 September 2011 Dana Fungsional Tahun 2009-2011 Belum juga Cair *500 Guru Honorer Kab. Bandung ”Bergolak"* CICALENGKA,(GM)- Lebih dari 500 guru honorer SD negeri dan swasta di Kab. Bandung siap berontak. Mereka kecewa dan sakit hati karena kurang mendapat perhatian terkait dana fungsional yang hingga kini belum cair. "Ketika kami menanyakannya kepada dinas terkait di Pemkab Bandung, jawabannya selalu menyakitkan," kata Sekjen Forum Honorer Indonesia Kab. Bandung, sekaligus guru honorer SDN Pinggirsari 2, Desa Cihawuk, Kec. Kertasari, Kab. Bandung, Drs. Ahmad Lutfi ketika menghubungi "GM" di Cicalengka, Kamis (15/9). Didampingi pengurus Persatuan Guru Honorer Indonesia (PGHI) Kec. Kertasari, Nasrudin, Ahmad mengatakan, para guru honorer kecewa terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai kurang profesional dalam menggulirkan dana fungsional kepada yang berhak. Sejak digulirkan pada 2009-2011, masih ada guru honorer yang gigit jari. Untuk semester I (enam bulan) 2009, dana fungsional yang dicairkan Rp 1,2 juta/orang. Memasuki 2010-2011 naik menjadi Rp 1,7 juta. "Dari sekitar 4.500 guru honorer SD di Kab. Bandung, yang belum menerima dana fungsional sekitar 500 pengajar," katanya. Padahal ratusan guru tersebut sudah memenuhi kewajiban dan menyerahkan nomor unit pendidikan dan tenaga kependidikan (NUPTK) serta nomor rekening. "Tetapi ketika ditanyakan kepada dinas yang berwenang di Soreang, jawabannya selalu tidak jelas. Katanya ada permasalahan dan kesalahan dalam NUPTK dan nomor rekening bank mereka. Dana baru cair kika kesalahan nomor rekening ini diperbaiki. Jawabannya itu-itu saja. Para guru honorer pun merasa diperlakukan tidak adil," katanya. Menurutnya, nasib mereka kurang mendapat perhatian. "Seharusnya pemerintah memberikan penjelasan yang bisa dimengerti. Para guru honorer yang NUPTK dan nomor rekening banknya salah juga sudah memperbaikinya," katanya. *Siap berontak* Dikatakan Ahmad, hingga saat ini tidak ada kepastian mengenai pencairan dana fungsional tersebut. Ketidakjelasan ini mulai dirasakan sejak 9 Agustus lalu. "Jika tetap belum mendapat kepastian, jelas kami siap melakukan gerakan," tandasnya. Menurutnya, dana fungsional merupakan kebanggaan sekaligus kebahagiaan bagi para guru honorer. Sebab setiap bulan upah mereka jauh dari standar. Apalagi mereka yang mengajar di wilayah pinggiran seperti Kec. Kertasari, Ibun, Pacet, Pangalengan, dan kecamatan lainnya. "Ada yang sudah mengabdi belasan tahun. Sedangkan guru PNS, paling hanya satu tahun saja mengajar di SD pinggiran, setelah itu buru-buru mengurus kepindahan. Karena itu pemerintah jangan memandang guru honorer sebelah mata. Mereka sama mengajar dan mendidik generasi muda," katanya. (B.105)** http://www.klik-galamedia.com/indexnews.php?wartakode=20110916113823&idkolom=jatinangor
