Syafruddin dan Buya Hamka Pahlawan Nasional SELASA, 08 NOVEMBER 2011 | 17:35 WIB
*TEMPO Interaktif*, *Jakarta* - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada tujuh orang yang dianggap berjasa bagi bangsa. Tiga di antaranya Syafruddin Prawiranegara, Abdul Malik Karim Abdullah atau Buya Hamka dan Sri Susuhunan Pakubuwono X. Penyerahan gelar dilakukan di Istana Negara Jakarta, Selasa, 8 November 2011. Syafruddin Prawiranegara adalah Ketua Pemerintah Darurat Republik Indonesia yang berkedudukan di Sumatera Barat. Pemerintahan darurat didirikan setelah Belanda melakukan Agresi Militer ke-II dan menduduki ibu kota negara, Yogyakarta, pada 19 Desember 1949 dan menangkap Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta. Syafruddin diperintahkan oleh keduanya untuk mendirikan pemerintahan darurat. Mandat pemerintahan diserahkan kembali ke Soekarno-Hatta pada 13 Juli 1949. Putra Syafruddin, Farid Prawiranegara, mengatakan dirinya mensyukuri gelar pahlawan yang diberikan kepada orang tuanya. Tetapi, ia mengingatkan bahwa perjuangan Syafruddin belum selesai. "Masih banyak hal-hal yang perlu diperjuangkan. Ini merupakan warisan anak cucu yang nanti mudah-mudahan bisa melaksanakan," katanya ketika ditemui usai penyerahan gelar siang ini. Sementara Buya Hamka adalah ulama, aktivis politik, dan penulis yang sudah terjun ke dunia politik sejak 1925 serta ikut perang gerilya melawan Belanda di Medan pada 1945. Ia pernah menjadi Ketua Barisan Pertahanan Indonesia dan anggota Konstituante Masyumi pada 1947. Pada 1957 ia diangkat menjadi Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, tetapi meletakkan jabatan pada 1981. Pakubuwono X diberi gelar pahlawan nasional karena peran-perannya semasa penjajahan Belanda. Empat orang lain yang dianugerahi gelar pahlawan nasional adalah pejuang dari Kalimantan Selatan Idham Chalid, pejuang dari Yogyakarta Ki Sarmidi Mangunsarkoro, pejuang dari Bali I Gusti Ketut Pudja, dan pejuang dari Yogyakarta Ignatius Joseph Kasimo. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang juga Ketua Dewan Gelar Djoko Suyanti mengatakan syarat khusus untuk mendapat gelar pahlawan nasional adalah pernah memmpin dan melakukan perjuangan bersenjata atau perjuangan politik atau perjuangan di bidang lain. "Untuk mencapai dan mempertahankan dan mengisi kemerdekaan serta mengisi persatuan dan kesatuan bangsa," kata dia. Selain itu, mereka juga harus tidak pernah menyerah kepada musuh, serta melakukan pengabdian dan perjuangan sepanjang hidupnya, melahirkan gagasan kepemimpinan besar dan menghasilkan karya besar, memberikan konsistensi di dalam perjuangannya. Selain itu, perjuangannya harus bersifat nasional. *KARTIKA CANDRA* http://www.tempointeraktif.com/hg/politik/2011/11/08/brk,20111108-365516,id.html 2011/3/28 Ki Hasan <[email protected]> > > Presiden Prawiranegara yang Dilupakan > > > LIFE/James Burke > Kolonel Dahlan Djambek (paling kiri), Burhanuddin Harahap, pemimpin > Dewan Revolusi Ahmad Husein, Mr Sjafruddin Prawiranegara, dan Maludin > Simbolon. > Foto yang diambil Maret 1958 ini menunjukkan mereka sebagai pemimpin > Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) berkedudukan di > Bukittinggi, melawan rezim Soekarno. > Senin, 28 Maret 2011 | 06:52 WIB > > *JAKARTA, KOMPAS.com *— Kiprah tokoh Sjafruddin Prawiranegara yang > berperan penting di era Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) kini > diangkat ke dalam novel. Penulisnya, Akmal Nasery Basral, menggarapnya > dengan judul *Presiden Prawiranegara*. > > Akmal, novelis kelahiran Jakarta, 28 April 1968, menekuni dunia > jurnalistik selama 16 tahun, di antaranya sebagai wartawan *Tempo*.* * > > "Saya ingin menggambarkan sebagai novelis bahwa ada satu masa dalam > kehidupan Pak Sjafruddin yang selama ini kurang dijelaskan," kata Akmal > seusai acara peluncuran bukunya di Jakarta, Minggu (27/3/2011). > > Akmal melihat Sjafruddin sebagai pemimpin yang prorakyat dan memiliki > pengorbanan yang tidak kenal pamrih. Namun, ia tak banyak dikenalkan di > sekolah, sebagaimana nama Bung Karno, Bung Hatta, Syahrir, dan H Agus Salim. > > Padahal, katanya, Sjafruddin Prawiranegara pernah menjadi menteri > keuangan, gubernur pertama Bank Indonesia, dan ada banyak jabatan lagi. > Akmal termasuk yang menempatkan Sjafruddin sebagai salah satu Presiden RI. > > "Sebetulnya, kalaupun pemerintah tidak menulis itu sebagai presiden tapi > Ketua PDRI, mestinya tetap bisa ditulis, yang masih menjadi masalah adalah > sebutan presidennya, tapi sebetulnya ia kepala negara setelah Bung Karno," > ujarnya. > > Menurut dia, 10 tahun setelah Pemerintahan Darurat Republik Indonesia > (PDRI), ada problem manajemen nasional sehingga muncul Pemerintahan > Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Pemerintah pusat menganggap PRRI > sebagai pemberontakan. > > Keterlibatan Sjafruddin dalam PRRI itu membuat peran pentingnya hilang > selama era Orde Lama ataupun Orde Baru. Sjafruddin bahkan ikut meneken > Petisi 50 bersama Ali Sadikin dan oleh Orde Baru hal itu juga dianggap > sebagai upaya makar. > > Bagi Akmal, reputasi Sjafruddin di era kemerdekaan itu tak seharusnya > membuat dia juga dicoret dari daftar nama Presiden RI. Ia mencontohkan, > mantan Presiden Amerika Serikat Richard Nixon pernah terbukti salah dalam > skandal Watergate, tetapi dalam sejarah tetap diakui sebagai presiden. > > Akmal mengungkapkan, Sjafruddin pun tidak mendapat penghargaan pahlawan > nasional. Namun, namanya dipakai sebagai nama menara di kompleks kantor > Bank Indonesia dan nama gedung di kantor Kementerian Pertahanan karena ia > pernah menjadi menteri pertahanan dalam kabinet PDRI. "Itu, kan, lucu. Ada > bagian pemerintah yang mengakui, tetapi secara legitimasi tidak diakui," > ujarnya. > > Sementara itu, politisi Fadli Zon yang juga menjadi narasumber dalam > peluncuran buku novel itu mengatakan, Akmal berhasil mengangkat periode > sejarah yang terlupakan atau bahkan mungkin dilupakan melalui judul yang > cukup provokatif. > > "Kalau Pemerintah RI tak mau mengakui Sjafruddin sebagai pahlawan, saya > kira itu keliru besar. Penentuan pahlawan itu bukan lewat lobi atau tekanan > politik, tetapi melalui suatu kajian, dan peran PDRI itu amat penting," > katanya. > > Sementara putri kedua Sjafruddin, Sofiah Y Prawiranegara, yang juga > menjadi narasumber, bercerita, mendiang ayahnya juga senang musik. Ia > pernah menciptakan mars Masyumi. > > Masyumi adalah Majelis Syuro Muslimin Indonesia, partai politik yang > dilarang Orde Lama dan dilanggengkan oleh Orde Baru. > > *Dapatkan artikel ini di URL:* > > http://www.kompas.com/read/xml/2011/03/28/0652185/Presiden.Prawiranegara.yang.Dilupakan > > > >
