Sejak awal memang ada upaya memetakonflik antara PBNU dan PCNU yang dilakukan SECARA SADAR oleh media. Pertama-tama media "menguping" bahtsul masail di Jepara lalu ditelponlah salah seorang pengurus PBNU dan kemudian muncullah berita "NU Jepara haramkan PLTN, PBNU Terkejut" dan seterusnya lalu berhembuslah berita-berita itu seperti angin sepoi-sepoi. Saya kira kita perlu juga menjadi "media fraek" yang bisa memanfaatkan media, bukan malah dibikit kacau balau. Banyak informasi penting seputar proyek PLTN itu yang perlu disimak, banyak pengetahuan yang penting di dapat, agar jangan terpancing emosi, karena ini adalah persoalan besar: energi besar, politik besar dan bisnis besar. Mereka (entah amerika yang kalah tender dengan jepang dan korea) berdebat tentang energi dan krisis alam, dan kita berfikir tentang kejayaan Indonesia beberapa tahun ke depan.
Jadi begitu On 9/5/07, lakpesdam <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > > > Rabu, 05 September 2007 NASIONAL > > PBNU Diminta Pahami Dinamika Nahdliyyin > a.. Terkait PLTN Muria > JEPARA- Pernyataan Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi bahwa gaya > aspirasi masyarakat calon tapak PLTN Muria bukan gaya NU namun gaya LSM, > direaksi keras oleh Ketua PCNU Jepara KH Nuruddin Amin. > > Pernyataan itu dinilai sebagai kekurangpahaman Hasyim dalam menyikapi > dinamika nahdliyyin, terutama masyarakat calon tapak PLTN Muria. > > ''Saya sangat menyesalkan respons Pak Hasyim yang menyebut gaya demo > warga dalam menyalurkan aspirasi sebagai gaya LSM, dan bukan gaya NU. Apa > beda gaya NU dengan gaya LSM dalam substansi persoalan ini,'' kata > Nuruddin > Amin yang akrab disapa Gus Nung, Selasa (4/9) di Jepara. > > Dikatakan, tak kurang dari 5.500 warga Desa Balong, Kecamatan Kembang > yang mengosongkan desa dan berjalan kaki menuju gedung PCNU, Sabtu lalu > itu > hampir semuanya warga nahdliyyin. Mereka melakukan aksi setelah sekian > lama > aspirasinya tak mendapatkan respons dari Batan, pemerintah kabupaten, dan > pusat. > > Warga selalu menelan informasi PLTN akan dibangun di desanya, tapi tak > ada sosialisasi sedikit pun. Mereka memahami adanya manfaat dan ancaman > kerusakan jika proyek itu dilaksanakan. > > Namun berdasarkan pengalaman pemerintah yang masih kedodoran menangani > bencana, warga khawatir akan kebocoran reaktor limbah radioaktif. > > ''Jika mereka mengungkapkannya dengan cara demikian setelah > bertahun-tahun mengalami kebuntuan, adakah ini salah. Toh mereka tertib > dan > tidak melanggar hukum. Apa yang dimaksud Pak Hasyim bahwa ini bukan cara > NU,'' lanjutnya. > > ''Pekerjaan NU bukan diukur berapa kadernya yang duduk di kekuasaan > legislatif dan eksekutif, tapi bagaimana memperjuangkan persoalan umat > yang > terancam dan tidak tahu harus mengadu ke mana,'' ujar dia. > > ''Saya pikir berdasarkan perjalanan sejarah, langkah-langkah advokasi > umat masih sangat NU dan tidak perlu dibeda-bedakan dengan LSM atau yang > lain. Kami berharap PBNU memahami persoalan nahdliyyin di tingkat bawah,'' > > sambungnya. > > Terkait fatwa haram PLTN Muria, pihaknya akan membawanya ke PBNU. > Kemarin tim perumus telah mendiskusikan langkah itu, termasuk utusan dari > PCNU Pati dan PCNU Kudus. PCNU Jepara secara resmi mendapatkan undangan > menghadiri rakernas PBNU yang di dalamnya akan digelar bahtsul masail di > PBNU Jakarta, Kamis (6/9) dan Jumat (7/9). Undangan itu dikirim oleh Ketua > > Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PBNU KH Kholil Nafis. > > Materi PLTN disebut sebagai salah satu persoalan penting yang akan > dibahas. PCNU akan mengirimkan tim perumus fatwa ke forum tersebut. > > Selain Gus Nung, yang akan bertolak ke Jakarta adalah Gus Aniq > Muhammad (Pati), KH Abdul Jalil (LBM PWNU Jateng), serta pengurus syuriah > PCNU Jepara seperti KH Ahmad Roziqin dan KH Kholilurrohman. ''Kami sudah > menyiapkan segala dasar pengambilan hukum dan segala pertimbangan atas > keluarnya fatwa itu,'' tambah Gus Nung. > > Perhatian Jepang > > Dinamika penolakan PLTN Muria mendapatkan perhatian aktivis dari > Network for Indonesian Democracy Japan (Nindja), Watanabe Eri. Aktivis > perempuan asal Tokyo itu datang ke Jepara dan menyatakan aksi serupa juga > terjadi di semua unit di PLTN Jepang. > > ''Di Jepang ada 55 unit PLTN, dan masyarakat di sekitar semua unit itu > bereaksi seperti masyarakat Jepara. Bahkan gugatan warga ke pemerintah ada > > yang sampai ke proses hukum,'' katanya saat ditemui Suara Merdeka di Hotel > > Segoro. > > Masalah kesehatan dan ancaman gempa yang berpotensi di Jepang, kata > dia, menjadi dasar masyarakat menolak PLTN. (H15-60) > > [Non-text portions of this message have been removed] > > > [Non-text portions of this message have been removed]
