Bagi warga NU yang memahami pedoman berpolitik tidak akan mudah
terpengaruh oleh gonjang-ganjing politik. Mau golput atau tidak tidak di
pengaruhi oleh kepentingan sesaat atau kepentingan kelompok...
Untuk mengingatkan kembali bersama ini kami cantumkan Sembilan Pedoman
Berpolitik NU.
Miftah
Sembilan Pedoman Berpolitik NU:
I. Berpolitik bagi Nahdlatul
Ulama’ mengandung arti keterlibatan warganegara dalam kehidupan berbangsa
dan bernegara secara menyeluruh sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945,
II. Politik bagi Nahdlatul Ulama’
adalah politik yang berwawasan kebangsaan dan menuju integritas bangsa
dengan langkah kesatuan untuk mencapai cita-cita bersama, yaitu terwujudnya
masyarakat yang adil dan makmur lahir dan bathin dan dilakukan sebagai amal
ibadah menuju kebahagiaan di dunia dan kehidupan di akhirat.
III. Politik bagi Nahdlatul Ulama
adalah pengembangan nilai-nilai kemerdekaan yang hakiki dan demokratis,
mendidik kedewasaan bangsa untuk menyadari hak, kewajiban dan tanggung jawab
untuk mencapai kemaslahatan bersama.
IV. Politik Bagi Nahdlatul Ulama
haruslah dilakukan dengan moral, etika dan budaya yang berketuhanan yang
maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, menjujung tinggi persatuan
Indonesia, ber-kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia.
V. Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama’
haruslah dilakukan dengan kejujuran nurani dan moral agama, konstitusional,
adil, sesuai dengan peraturan dan norma-norma ynag disepakati serta dapat
mengembangkan mekanisme musyawarah dalam memecahkan masalah bersama.
VI. Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama’
dilakukan untuk memperkokoh konsensus-konsensus nasional dan dilaksanakan
sesuai dengan akhlaq al-karimah sebagai pengalaman ajaran Islam ahlussunnah
Waljama’ah.
VII. Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama’,
dengan dalih apapun, tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan kepentingan
bersama dan memecah belah persatuan.
VIII. Perbedaan pandangan di antara
aspirasi-aspirasi politik warga NU harus tetap berjalan dalam suasana
persaudaraan, tawadlu’ dan saling menghargai satu sama lain, sehingga di
dalam berpolitik itu tetap terjaga persatuan dan kesatuan di lingkungan
Nahdlatul ulama’.
IX. Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama’
menuntut adanya komunikasi kemasyarakatan timbal balik dalam pembangunan
nasional untuk menciptakan iklim yang memungkinkan perkembangan organisasi
kemasyarakatan yang lebih mandiri dan mampu malaksanakan fungsinya sebagai
sarana masyarakat untuk berserikat, menyatukan aspirasi serta berpartisipasi
dalam pembangunan.
----- Original Message -----
From: "na ni" <[EMAIL PROTECTED]>
To: <[email protected]>
Sent: Monday, November 24, 2008 9:56 PM
Subject: [kmnu2000] Golput?
Golput ?
24 Nopember 2008 21:14:51Oleh: Alfanny
Gus Dur pun akhirnya menyerukan
Golput setelah posisinya sebagai Ketua Dewan Syuro PKB sama sekali
diabaikan oleh KPU dan PKB Cak Imin. Tepatkah seruan Golput -khususnya
bagi warga NU- dalam konteks kekinian dan kedisinian?
Saat ini, Indonesia tengah
menghadapi dua ancaman sekaligus, liberalisme ekonomi dan sekaligus
konservatisme dan fasisme agama. Liberalisme ekonomi terlihat jelas
dari maraknya hypermarket yang membunuh usaha kelontongan dan warung
kecil. Sementara konservatisme dan fasisme agama terlihat dari
aksi-aksi intoleran seperti pembakaran masjid Ahmadiyah dan menguatnya
wacana khilafah islamiyah yang jelas-jelas menolak eksistensi
nation-state seperti NKRI.
Liberalisme ekonomi diperparah oleh
para birokrat kita –yang notabene warisan Orde Baru- yang hampir-hampir
tidak punya semangat nasionalisme, dalam artian ekonomi yaitu mencintai
produk dalam negeri. Harian Kompas secara satir pernah mengilustrasikan
bahwa para pejabat tinggi kita lebih bangga memakai sepatu Bally
daripada sepatu merk nasional. Rakyat, terutama generasi mudanya
berdesak-desakan antre di loket CPNS dan “Indonesian Idol”, lebih
bangga menjadi pegawai dan penyanyi daripada menjadi pengusaha.
Konservatisme dan fasisme agama pun
kian mendapat tempat setelah para birokrat kita –demi meraih simpati
rakyat yang mayoritas muslim- berlomba-lomba mendukung program-program
kesalehan ritual-simbolik. Lahirlah perda-perda bernuansa syariat Islam
yang sangat simbolik dan tidak relevan dengan upaya peningkatan
kesejahteraan rakyat. Di kota Tangerang, akan kita jumpai di sebuah
ruas jalan bertebaran plang-plang bertuliskan asmaul husna dan
slogan-slogan besar “akhlaqul karimah”.
Sebuah partai Islam berideologi konservatif-radikal versi Ikhwanul
Muslimin-Mesir pun kian mendapatkan tempat di masyarakat awam hanya
karena sangat rajin melakukan pengobatan gratis dan pembagian sembako.
Padahal Ikhwanul Muslimin di Mesir sudah lama menjadi partai terlarang
sejak para kadernya yang radikal "terpancing" untuk membunuh Presiden
Anwar Sadat tahun 1979. Tapi, di Indonesia ideologi Ikhwanul Muslimin
tumbuh subur di tiga kampus terkemuka, UI, ITB dan UGM. Buku-buku
karya ideolog Ikhwan seperti Hasan Al Banna dan Sayyid Quthb pun akan
mudah kita temukan beredar di kalangan aktivis dakwah kampus-kampus
tersebut.
Gejala para birokrat yang cenderung
mengakomodasi kelompok konservatif-fasis agama sebenarnya bukan
monopoli Indonesia. Malaysia pun melakukannya lebih dahsyat. Rezim
Barisan Nasional/ UMNO yang sedang digerogoti popularitasnya oleh Anwar
Ibrahim belakangan mulai memainkan kartu simbol agama untuk
mempertahankan popularitasnya. Kasus pelarangan penggunaan lafadz
“Allah” oleh Gereja Katolik Malaysia dan pelarangan Yoga adalah
contohnya.
Lalu, siapa yang bisa kita pilih?
Memang susah. Tapi, pilihlah yang “terbaik di antara yang terburuk”,
toh kaidah ushul fiqh pun menyatakan “lebih baik mencegah keburukan
daripada mendatangkan kebaikan”. Sebab bila para pemilih cerdas dan
kritis beramai-ramai tidur pada hari pemungutan suara, maka sudah
dipastikan partai-partai korup dan konservatif yang akan menang.
Kita harus belajar dari Pemilu
Presiden Prancis 2002 silam. Saat itu, secara dramatis, kandidat Partai
Sosialis yang pro perubahan, Lionel Jospin dikalahkan oleh kandidat
dari partai sayap kanan, Jean Marie Le Pen pada Pemilu putaran pertama.
Le Pen dalam kampanyenya dikenal fasis dan rasialis karena sering
mengusung isu anti imigran. Le Pen bahkan pernah mengkritik tim
sepakbola Perancis yang didominasi warga Perancis keturunan imigran
Afrika. Saat itu banyak simpatisan Partai Sosialis yang golput karena
menganggap Jospin sebagai tokoh Sosialis yang kurang memiliki
agenda-agenda perubahan yang konkret. Hasilnya, yang diuntungkan adalah
Le Pen dari partai fasis yang berhasil maju ke putaran kedua.
Walhasil, pada pemilu putaran kedua,
warga Perancis yang pro perubahan “dengan terpaksa” memilih kandidat
incumbent yang status quois, Jacques Chirac. Para pendukung Partai
Sosialis jelas tidak akan memilih Le Pen yang fasis. Ideologi fasisme
atau ultra-nasionalis sangat dikecam oleh para pendukung Partai
Sosialis.
So, bagaimana pemilih Indonesia?
Ingin Indonesia semakin liberal secara ekonomi dan fasis dalam
kehidupan beragama? Semua tergantung anda.
Penulis adalah Pemimpin Redaksi Majalah MataAir
www.alfannymovement.blogspot.com
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------------------
______________________________________________________________________
http://www.numesir.org untuk informasi tentang Cabang Istimewa NU Mesir
dan KMNU2000, atau info-info seputar Cairo dan Timur Tengah.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Kami berharap Anda selalu bersama kami, tapi jika karena suatu hal Anda
harus meninggalkan forum ini silakan kirim email ke:
[EMAIL PROTECTED]
Yahoo! Groups Links
--
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG.
Version: 7.5.549 / Virus Database: 270.9.10/1810 - Release Date:
11/24/2008 2:36 PM
